Wacana bangkitnya Dwifungsi ABRI mulanya mencuat setelah perubahan UU 20/2023 tentang ASN yang mengatur prajurit TNI dan Polri boleh mengisi jabatan sipil. Dan, belakangan menguat lagi seiring Revisi UU TNI yang tengah bergulir di DPR.

Salah satu yang mendapat 'lampu sorot' publik ialah Pasal 47 di revisi UU TNI yang ingin menambahkan jumlah instansi yang dapat diisi prajurit TNI.

Draf RUU TNI itu memuat usulan perluasan kementerian/lembaga yang boleh diduduki prajurit aktif jadi 15 dari semula 10. Tambahan lima pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung.

Namun, pemerintah hingga TNI sudah membantah soal isu bakal kembalinya dwifungsi ABRI yang melanggengkan pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto atau Orde Baru selama 32 tahun. Orde Baru itu runtuh oleh gelombang reformasi pada 1998, termasuk pula Dwifungsi ABRI.

ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun berubah jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terbaru dari pihak TNI, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tak sepakat dengan tudingan yang menyatakan revisi UU TNI akan membuat militer kembali seperti di masa Orde Baru. Dia lalu menyebut pihak yang mempersoalkan penempatan prajurit aktif di lembaga/kementerian justru ingin menyerang institusi TNI.

"Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, orde baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya," ujar Maruli dalam keterangannya, Kamis (13/3).

Namun apakah Dwifungsi ABRI yang menjadi garda Orba sebelum tumbang oleh reformasi 1998?

Akar dari Dwifungsi ABRI bermula melalui gagasan almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution yang menggagas konsep 'Jalan Tengah'. Pada pokoknya, pemikiran Nasution itu mendukung peran ABRI di luar kemiliteran.

Konsep itu menginginkan posisi prajurit militer tak hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara. Melainkan juga harus mampu menjalankan fungsi sosial-politiknya ikut dalam menentukan arah kebijakan politik negara.

Dwifungsi ABRI kemudian ditetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto Pada era awal kepemimpinannya, dan juga diperkuat lewat Ketetapan MPRS Nomer II Tahun 1969.

Di masa Orde Baru, dominasi ABRI cukup kuat di pemerintahan kala itu. Di parlemen, mereka pun memiliki fraksi yang bernama Fraksi ABRI. Anggotanya berasal dari empat matra dalam ABRI, termasuk kepolisian.

Para prajurit yang masuk dalam Fraksi ABRI di DPR ini juga tidak dipilih melalui pemilu, melainkan lewat mekanisme pengangkatan.

Fraksi ABRI ini pun berganti nama menjadi Fraksi TNI-Polri setelah Soeharto lengser sebagai presiden pada 1998 silam. Anggotanya juga berangsur dikurangi.

Barulah pada Pemilu 2004, fraksi yang mewakili prajurit di DPR itu dihilangkan. Seluruh anggota DPR merupakan mereka yang terpilih melalui pemilu.

Penghapusan Dwifungsi ABRI juga disebut sebagai amanat Reformasi 1998, di mana semangat demokratisasi dan supremasi sipil sangat menggebu saat itu.

Dan, akhirnya penghapusan Dwifungsi ABRI itu dilakoni Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh ABRI yang telah berubah jadi bernama TNI.

Keputusan itu pun mengakibatkan anggota TNI harus melepaskan peran sosial-politiknya, sehingga prajurit militer aktif tak lagi bisa berpartisipasi dalam politik partisan maupun menempati jabatan sipil.

Pada masa kepemimpinannya yang seumur jagung itu (1999-2001), Gus Dur juga memisahkan Polri dengan TNI yang tertuang dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

Wanti-wanti menghindari bangkitnya Dwifungsi ABRI pun sempat diucapkan Presiden keenam RI Jenderal TNI (HOR) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikannya untuk mengingatkan apablila ada prajurit aktif yang ingin berpolitik agar keluar dulu dari insititusi pertahanan tersebut.

SBY mengaku ingat pengalamannya ketika menjabat Ketua Reformasi ABRI. Dalam semangat reformasi, kata dia, TNI aktif tabu untuk memasuki dunia politik atau politik praktis.

"Mendengar itu saya jadi ingat, karena dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan," kata SBY dalam pengarahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).

"Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun," imbuh dia.

Merespons isu akan kembalinya dwifungsi ABRI, beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kemenhan menegaskan tak ada niat untuk kembali menghidupkannya seperti zaman Orde Baru.

"Mungkin yang perlu diingat adalah bahwa dari Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (25/2).

Frega mengatakan Kemhan dan TNI memiliki prinsip berpikir untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Baginya, kedaulatan negara itu bukan hanya secara fisik, namun bentuknya sudah mulai berevolusi dengan kompleks. Mulai dari kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan digital.

Ia juga mengatakan bicara kedaulatan bukan hanya bicara secara pertahanan militer saja, melainkan banyak aspek nirmiliter yang memang harus dipadukan.

Frega juga mengatakan Kemhan dan TNI bekerja mengikuti prosedur dan pengkajian. Apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah merekrut personel TNI membantu, maka TNI akan berdiri atas politik negara.

"Kemhan dan TNI menjalankan politik negara untuk kepentingan bangsa Indonesia. Intinya untuk kedaulatan, keutuhan wilayah," katanya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pigai mengenang kedekatannya dengan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan tokoh NU.

"Hidup saya hidup di lingkaran NU, saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur. Saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai datang ke PBNU juga untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan HAM. Menurut Pigai, NU telah menjadi pedoman hidupnya.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini," ujar Pigai.

Dia mengatakan kerja sama tersebut juga dilakukan atas kepercayaannya pada kiprah PBNU memahami isu HAM selama ini. Menurutnya, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Menurut saya, saya tidak ragu, karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Kepercayaan Pigai pada PBNU semakin diperkuat karena PBNU memiliki nilai spiritual yang menghormati HAM. Pigai mengatakan PBNU memiliki nilai menghormati HAM, punya standar dan cara HAM, serta paham deklarasi HAM.

"Kalau kami sangat percaya dengan NU, karena dia dipayungi tiga, yang pertama adalah nilai-nilai spiritualitas yang ada, yang tentu menghormati human rights. Yang kedua PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada," kata Pigai.

"Ketiga, PBNU sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons ide Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Yusril mengatakan hal itu bisa diberikan dengan amnesti dan abolisi.

"Bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi, itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup. Atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas di Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Misalnya juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi," tambahnya.

Yusril mengatakan selain amnesti dan abolisi, juga ada opsi permohonan grasi individual. Sedangkan amnesti dan abolisi bisa diberikan untuk semua orang.

"Bisa juga kalau grasi itu individual. Si A dipidana, dia harus mohon grasi. Tapi kalau amnesti abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya," ucapnya.

Dia mengatakan keputusan amnesti dan abolisi akan diturunkan melalui Keppres. Apabila koruptor mengembalikan hartanya, maka dinyatakan diabolisi.

"Kalau misalnya, nanti keputusan, amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan, misalnya ya, 1 Agustus tahun 2025, barang siapa yang terlibat korupsi ini, mengembalikan hartanya, dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki," ucapnya.

"Jadi ya, kalau bahasa Pak Prabowo ya, mengatakan ya, akan dimaafkan. Tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi," sambung dia.

Lihat juga Video 'Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengenang langkah-langkah yang diambil Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mengamankan gereja saat terjadi ancaman terorisme di hari besar keagamaan seperti Natal.

Ia menuturkan bahwa langkah itu menandakan pemikiran yang luas dari sosok Gus Dur yang datang dari keluarga Syekh di Tebu Ireng.

Hal ini dikatakan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024) waktu setempat.

"Saya ingat salah satu langkah-langkah Beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom, Beliau memerintahkan anak buah Beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua wihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil," kata Prabowo di hadapan para mahasiswa, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/12/2024).

Tak heran, Gus Dur menjadi pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh kalangan minoritas.

Menurut Prabowo, langkah Gus Dur membesarkan hati dan sangat membanggakan.

Dengan langkah itu, pemuda-pemudi Muslim berdiri di rumah ibadah pemeluk agama lain untuk mengamankan.

"Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada tahun baru, pada hari-hari besar minoritas berdiri di depan tempat ibadah agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya. Mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadership-nya Gus Dur," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa langkah itu menjadi contoh yang luar biasa.

Bahkan, langkah Gus Dur pernah ia tiru saat menjadi ketua umum partai, ketika sosok Gus Dur sudah tiada di dunia.

"Saya memimpin partai saya, waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja, saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing, semua tempat ibadah agama lain, kita yang jaga, mereka yang beribadah," ungkap Prabowo.

Ia menilai bahwa lewat langkah-langkah yang merangkul umat beragama, Gus Dur sangat dihormati walaupun hanya sebentar menjabat sebagai Presiden RI.

Rasa hormat itu, kata Prabowo, terus terjaga sampai saat ini.

Gus Dur, yang merupakan alumni Al Azhar, adalah salah satu yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia.

"Ini saya kira salah satu contoh alumni Al Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain," ucap Prabowo.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai kehadiran Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menarik. Dia mengatakan mungkin Prabowo mendapat ilham dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau, mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM," ujar Yusril saat sambutan dalam acara puncak peringatan Hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam.

Yusril menyebut di era Gus Dur merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian HAM. Dia juga menyampaikan saat itu Gus Dur menunjuk aktivis HAM dari wilayah paling Barat Indonesia, Aceh, yakni almarhum Dr. Hasbullah Saad.

"Pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasbullah Saad. Walaupun, berapa tahun kemudian diintegrasikan kepada Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, yang berganti nama, menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia," ungkap Yusril.

Sementara saat ini, kata Yusril, Presiden Prabowo mengembalikan Kementerian HAM yang kini dipimpin oleh seorang aktivis juga namun berasal dari wilayah paling Timur Indonesia, Natalius Pigai. Dia menerangkan tugas yang diemban Pigai selaku Menteri HAM pun tak mudah.

"Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mungkin terinspirasi dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid soal pembentukan Kementerian HAM.

Ia menyebutkan, Gus Dur sempat membentuk Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh almahrum Hasballah M. Saad, seorang aktivis HAM dari Aceh.

“Kita juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang menteri, aktivis HAM dari Aceh, almahrum, Doktor Hasballah M Saad,” ujar Yusril dalam perayaan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bagi Yusril, para pemimpin Indonesia sejak zaman kemerdekaan memang sudah memperjuangkan nilai-nilai HAM dalam berbagai aturan yang berlaku.

Salah satu yang memiliki langkah progresif adalah Gus Dur.

Namun, Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia itu tak berjalan lama setelah kemudian duilebur dalam Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan sempat juga memiliki nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tapi, situasi itu kemudian dipulihkan oleh Presiden Prabowo saat ini yang menunjuk Natalius Pigai untuk menjadi Menteri HAM.

“Yang sangat menarik ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid, menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” paparnya.

“Yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik aktivis HAM dari Papua, Pak Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM,” sambung dia.

Terakhir, Yusril menekankan bahwa pemerintahan Prabowo bakal kembali membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Nantinya, aturan itu bakal menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM berat yang terjadi di masa lalu.

“Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mungkin terinspirasi dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid soal pembentukan Kementerian HAM.

Ia menyebutkan, Gus Dur sempat membentuk Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh almahrum Hasballah M. Saad, seorang aktivis HAM dari Aceh.

“Kita juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang menteri, aktivis HAM dari Aceh, almahrum, Doktor Hasballah M Saad,” ujar Yusril dalam perayaan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bagi Yusril, para pemimpin Indonesia sejak zaman kemerdekaan memang sudah memperjuangkan nilai-nilai HAM dalam berbagai aturan yang berlaku.

Salah satu yang memiliki langkah progresif adalah Gus Dur.

Namun, Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia itu tak berjalan lama setelah kemudian duilebur dalam Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan sempat juga memiliki nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tapi, situasi itu kemudian dipulihkan oleh Presiden Prabowo saat ini yang menunjuk Natalius Pigai untuk menjadi Menteri HAM.

“Yang sangat menarik ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dan membentuk kabinet, beliau mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid, menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” paparnya.

“Yang kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik aktivis HAM dari Papua, Pak Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM,” sambung dia.

Terakhir, Yusril menekankan bahwa pemerintahan Prabowo bakal kembali membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Nantinya, aturan itu bakal menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM berat yang terjadi di masa lalu.

“Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” imbuh dia.