BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait program pengiriman siswa ke barak militer.

Pelaporan tersebut dilakukan Adhel bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, pada Kamis (8/5/2025).

"Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer," kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).

Menurut Adhel, terdapat pelanggaran HAM dalam kebijakan Dedi yang menempatkan anak sebagai obyek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter.

Dia menegaskan, anak-anak, meskipun berperilaku nakal, seharusnya dibimbing oleh orangtua, guru, maupun pemerintah, bukan oleh aparat militer.

Adhel juga menilai kebijakan Dedi mengenai pengiriman siswa nakal ke barak merupakan program putus asa.

"Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik," tegas Adhel.

Adhel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer. Ia menilai, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan.

"Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai program Dedi yang mengirim pelajar ke barak militer tidak tepat.

Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan edukasi parenting kepada orangtua dalam menangani siswa yang dianggap nakal.

"Karena pada prinsipnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, yaitu orangtua," tegas Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia itu.

Rezekinta juga menekankan, pelibatan militer dalam pendidikan anak tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, yang seharusnya menjaga dan mempertahankan negara.

Oleh karena itu, ia mendesak Dedi untuk mencabut program barak militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus program ini dan tidak melibatkan institusi militer atas nama pendisiplinan anak," imbuh dia.

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons pelaporan dirinya ke Komnas HAM terkait program pendidikan barak militer bagi anak-anak dan remaja dengan sikap terbuka dan ajakan kolaboratif.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, kritik, saran, hingga tuduhan atas kebijakan tersebut.

Dedi mengakui bahwa pelaporan itu merupakan risiko dari upayanya membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Jawa Barat.

“Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” kata Dedi dalam video di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Ajak kolaborasi

Alih-alih defensif, Dedi justru mengajak pihak-pihak yang peduli terhadap hak anak untuk turut berperan dalam menangani persoalan anak-anak berperilaku khusus atau istimewa.

“Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan,” ujarnya.

Ia juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak seperti yayasan, lembaga pendidikan, rumah tinggal, hingga kantor pengacara untuk ikut mendidik anak-anak tersebut.

Saat ini, Dedi mengungkapkan, banyak anak telah didaftarkan orangtua mereka ke Dinas Pendidikan provinsi maupun kota/kabupaten dan sedang menunggu giliran mengikuti pendidikan di barak militer.

“Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki,” jelasnya.

Dedi menambahkan, jika semua pihak yang berpihak pada anak mau menerima, merawat, menjaga, dan mendidik mereka, maka beban pemerintah daerah akan lebih ringan.

“Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain,” katanya.

Menurut Dedi, penyelesaian masalah anak-anak berperilaku khusus tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

“(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama,” tutup Dedi.

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak, remaja yang berperilaku khusus atau istimewa.

Dia berterima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM, melanggar hak-hak anak.

Bagi Dedi, hal itu bagian dari risiko yang harus dihadapi di tengah-tengah pehatian dan upayanya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak yang memiliki keberpihakan terhadap anak-anak berperilaku khusus di Jawa Barat, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan," katanya.

Kepada pihak-pihak yang concern terhadap anak-anak tersebut, bisa menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrean remaja yang sudah didaftarkan orangtuanya ke Dinas Pendidikan kota/kabupaten dan provinsi.

Saat ini, kata Dedi, sudah banyak anak yang didaftarkan orangtuanya, mereka antre menunggu giliran menjalani pendidikan di barak militer.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki," jelas Dedi.

Dia yakin, jika semua pihak yang berpihak pada anak-anak mau menerima anak-anak ini, mau merawat, menjaga dan mendidik, maka tugas gubernur akan semakin ringan.

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," ujarnya.

Dengan tangan terbuka, Dedi menyampaikan, akan menerima uluran tangan pihak terkait, jika rumah, yayasan, lembaga pendidikan, maupun kantor pengacara pihak tersebut, bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak berperilaku khusus, atau berperilaku istimewa tersebut.

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," kata Dedi.

JAKARTA,iNewsBalikpapan.id– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (9/5/2025) oleh seorang wali murid yang keberatan atas program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.

Pengaduan tersebut dilayangkan oleh Adhel Setiawan, orang tua siswa asal Babelan, Kabupaten Bekasi. Didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia, Adhel menyebut kebijakan Dedi tidak manusiawi dan berpotensi kuat melanggar hak asasi anak.

“Saya bersama kuasa hukum mengadukan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, atas kebijakan yang memasukkan siswa bermasalah ke barak dan dididik oleh militer. Sebagai orang tua, saya sangat tidak setuju karena ini bukan pendekatan pendidikan yang manusiawi,” kata Adhel kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Adhel menilai kebijakan tersebut tidak hanya melampaui kewenangan gubernur, tetapi juga mencederai prinsip dasar pendidikan yang seharusnya bertujuan memanusiakan manusia. “Anak didik itu bukan tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Mereka adalah individu yang harus dibimbing, bukan dibentuk dengan cara-cara militeristik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhel mempertanyakan efektivitas pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja. Ia menyoroti bahwa tidak ada jaminan anak-anak tersebut akan bebas dari kekerasan atau intimidasi selama berada di barak militer.

“Apakah ada jaminan mereka tidak dibentak, tidak dimarahi, atau bahkan tidak mengalami kekerasan psikis? Buktinya, saya baca mereka dibangunkan pukul 4 pagi, tidur jam 10 malam, rambut dibotaki, diajari baris-berbaris, dan memakai seragam militer. Ini membuka celah terjadinya pelanggaran HAM,” tegasnya.

Kekhawatiran juga muncul karena hingga kini belum ada regulasi yang membolehkan keterlibatan militer dalam menangani pelajar bermasalah. Adhel pun menduga kebijakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Dedi Mulyadi.

“Tidak ada satu pun pasal yang memberi wewenang militer untuk menangani kenakalan remaja. Maka kami menilai kebijakan ini tidak berdasar hukum dan melanggar hak-hak dasar anak. Untuk itulah kami melapor ke Komnas HAM agar kebijakan ini segera dihentikan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi sebelumnya sempat menjelaskan secara terbuka alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, barak militer menjadi tempat yang efektif untuk membina siswa yang dinilai memiliki masalah perilaku, seperti tawuran, mabuk, kecanduan game online hingga melawan orang tua dan membolos.

Dalam keterangannya seusai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Selasa (29/4/2025), Dedi mengatakan bahwa pembinaan dilakukan di lingkungan TNI-Polri namun tetap mengedepankan fungsi pendidikan.

“Siswa tetap belajar seperti biasa di ruang kelas yang tersedia di area barak. Guru dari sekolah asal mereka akan berkunjung secara rutin. Ini bukan hukuman, tapi pembinaan,” ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diterapkan secara bertahap mulai Mei 2025. Dedi menyebut pengalaman pribadinya dalam membuat program serupa sebelumnya menunjukkan hasil positif, dan ia meyakini model ini bisa mengatasi persoalan kenakalan remaja secara lebih disiplin.

Namun, pernyataan itu belum mampu meredam kritik dari berbagai pihak, terutama para orang tua, aktivis pendidikan, dan pemerhati hak anak. Banyak pihak mendesak agar pendekatan pendidikan dikembalikan ke arah yang lebih dialogis, inklusif, dan berbasis kasih sayang.

Editor : Mukmin Azis

KOMPAS.com - Pendidikan militer bagi siswa yang dianggap bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di wilayahnya menuai pro dan kontra.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Menurut Pigai, program ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang.

Ia menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan bagian dari proses pendidikan.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," katanya.

Apa Kata Komnas HAM Soal Pendidikan Militer untuk Siswa?

Namun, tidak semua pihak sependapat dengan pendekatan ini. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atnike menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, seperti memperkenalkan peran dan tugas TNI kepada siswa, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.

Bagaimana Penerapan Program Ini di Jawa Barat?

Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung. Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan alternatif pembinaan kepada siswa yang rentan terseret pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

Ia menekankan bahwa pendekatan militer dianggap mampu membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

Efektifkah Pendidikan Militer dalam Membentuk Karakter Siswa?

Hingga saat ini, efektivitas program pendidikan militer dalam konteks pembinaan siswa bermasalah masih menjadi perdebatan.

Pendukung kebijakan ini melihat pendekatan disipliner ala militer sebagai solusi jangka pendek yang efektif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak.

Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah metode ini benar-benar menyasar akar permasalahan perilaku siswa atau justru berisiko menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.

Program ini juga menuai sorotan dari kalangan pendidik dan pemerhati anak yang menganggap pendekatan ini terlalu represif dan kurang memperhatikan pendekatan psikologis, sosial, dan pedagogis yang seharusnya menjadi bagian dari dunia pendidikan.

Pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk peran guru, orang tua, dan lingkungan sosial.

Penerapan pendidikan militer bagi siswa bermasalah dinilai bisa menjadi salah satu alternatif, tapi pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka hukum, pendidikan, dan hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Natalius Pigai dan Komnas HAM Sikapi Pendidikan Militer di Jabar".

KOMPAS.com – Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menanggapi santai kritik dari Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.

Bagi Dedi, perdebatan itu justru menunjukkan bahwa kebijakannya mendapat perhatian publik.

“Bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan,” ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).

Kritik terhadap program ini datang lantaran dikhawatirkan para siswa akan mendapat perlakuan keras dengan pendekatan militer. Namun, Dedi menyatakan kekhawatiran itu tidak beralasan.

Menurutnya, peran TNI dalam program tersebut hanya sebatas pembinaan kedisiplinan.

“Karena di lembaga militer dianggap ini tidak punya kewajiban dan keharusan bahkan dianggap militer tidak boleh memberikan pendidikan pada anak remaja,” ucap Dedi.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan militer dalam dunia pendidikan bukan hal baru. Ia mencontohkan keberadaan sekolah-sekolah seperti SMA Taruna Nusantara dan yayasan pendidikan di bawah TNI, serta kegiatan pelatihan Paskibraka yang kerap melibatkan tentara.

“Tetapi menurut saya, tentara ini banyak ngajar di tempat terpencil. SMA Taruna Nusantara itu milik tentara. Ketiga, sekolah yang yayasan di bawah TNI, tentara loh gurunya. Paskibraka ini banyak dilatih oleh tentara,” jelasnya.

Dedi pun mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk ikut terlibat membina siswa bermasalah sesuai pendekatan mereka masing-masing. Ia menilai lebih baik saling bekerja sama ketimbang terus berpolemik.

“Daripada kita ribut-ribut ramaiin urusan dalam wacana perdebatan yang tidak berakhir, mari yuk kita tangani bersama,” ajaknya.

Ia juga membuka pintu bagi Komisi X DPR RI, KPAI, dan Komnas HAM untuk datang langsung melihat barak tempat pelatihan.

Terkait perizinan, Dedi memastikan program ini telah mengantongi persetujuan dari jajaran TNI, yang menurutnya mencerminkan dukungan dari Presiden Prabowo.

“Masa yang gini harus sama Presiden. Gampang atuh membacanya. Program ini menggunakan barak TNI dan Pusdik tempat pelatihan TNI. Diizinkan oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Pangkostrad, Pangdam, dan Dandim. Prinsip sederhana, masa tentara tidak sejalan dengan Presidennya, kan tidak mungkin,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa siswa tetap akan mendapatkan hak pendidikan formal meskipun mengikuti program pembinaan tersebut. Mereka tetap belajar dan tidak kehilangan akses ke pendidikan.

“Saya jawab, mereka tetap mendapatkan pembelajaran berjalan, walaupun mereka tidak belajar orang bolos terus,” tegasnya.

Kritik dari Komnas HAM, DPR, dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara. Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan, program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok rentan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan. Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” jelas Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” tambahnya.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Salah satunya, vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos).

Pangeran menyebut kebijakan mewajibkan vasektomi demi mendapatkan bansos tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bansos merupakan hak konstitusional yang dijamin negara.

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).



Menurutnya, vasektomi merupakan pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan meskipun secara medis dapat berperan dalam pengendalian kelahiran. Ia pun menilai, kebijakan itu melanggar prinsip HAM.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," katanya.

Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.

Kendati demikian, Pangeran berkata kebijakan serupa seperti pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik, yang akhirnya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

"Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," ucap Pangeran.

Selain persoalan vasektomi, Pangeran juga mengkritisi wacana militerisasi anak di sekolah melalui program-program kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan di wilayah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.



"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," kata legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.

"Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM," kata Pangeran.

Ia mendorong agar seluruh kebijakan daerah yang menyangkut moral, dan masa depan masyarakat dikaji secara terbuka melalui diskusi publik yang melibatkan tokoh agama, pakar medis, masyarakat sipil, dan lembaga legislatif. Dalam membuat kebijakan, Pangeran meminta Pemda tak hanya menitikberatkan pada unsur populis semata. "Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan tindakan vasektomi sebagai syarat mendapat bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, vasektomi tidak bertentantangan dengan fatwa haram MUI. Ia menilai wacana tersebut adalah bagian dari menyukseskan program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

"Dan saya sendiri kan bisa dilihat tayangan-tayangan YouTube saya sejak dulu anggota DPR saya menemukan orang yang anaknya banyak saya bantu kemudian karena anaknya sudah banyak banget boleh deh kamu ikutin program vasektomi. Pinsip dasar orang yang keluarga anaknya sudah banyak menerima bantuan sosial tidak akan punya implikasi apapun bagi kehidupan," katanya Sabtu (3/5/2025).

Lantas bagaimana sebenarnya hukum melakukan vasektomi dalam Islam menurut MUI?

Hukum Vasektomi Menurut MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa haram mengenai tindakan vasektomi untuk pria.

Saat itu ulama mengeluarkan tiga kali fatwa pada 1977, 1983 dan 2009 yang semuanya menyatakan haram.

Tetapi di tahun 2012, MUI kembali mengeluarkan fatwa dengan adanya pengecualian bisa dilakukan vasektomi, di antaranya memiliki anak minimal dua, usia minimal 35 tahun, anak terkecil berusia minimal lima tahun, dan mendapatkan persetujuan pasangan (istri). Lalu, seseorang juga harus lolos pemeriksaan tim medis.

Melansir situs resmi MUI, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

“Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkapnya dikutip Senin (5/5/2025).

Dia menyampaikan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukum vasektomi adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat, sesuai hasil Ijtima Ulama tersebut.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa di dalam forum tersebut para fakih Islam mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah-kaidah ushul fikih terkait metode kontrasepsi yang dikenal sebagai medis operasi pria (MOP).

"Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang. Namun, dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) maka hukum bisa menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu," kata ulama yang akrab disapa Kiai AMA tersebut, Rabu (30/4/2025).

Kelima syarat itu yang pertama adalah vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam. Kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.

“Ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula. Keempat, tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya. Kelima, vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap,” ujar dia.

Kiai AMA menegaskan hukum keharaman vasektomi tetap berlaku hingga kini. Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma.

"Karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula," tegasnya.

Hukum Vasektomi Menurut NU

Mengutip dari NU Online, Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj menjelaskan bahwa penggunaan obat-obatan atau tindakan yang bisa mencegah kehamilan tidak diperbolehkan hingga dijatuhi hukuman haram.

Kemudian menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya, Hasyiyah Al-Bajuri ‘ala Fathil Qarib, haram hukumnya memberhentikan kehamilan secara permanen.

Namun mencegah kehamilan hukumnya makruh, apabila ingin menjaga jarak kelahiran anak

وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطىء الحبل او يقطعه من اصله فيكره فى الاول و يحرم في الثاني

Artinya: Penggunaan sesuatu atau obat-obatan pada wanita yang bertujuan untuk memperlambat kehamilan atau memutuskannya secara permanen, maka dalam kasus yang pertama dimakruhkan dan haram hukumnya untuk kasus yang kedua (Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri, [Beirut, Darul Fikr, t.t] halaman 95).