BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, bernama Adhel Setiawan mengungkapkan alasannya melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait program pengiriman siswa ke barak militer.

Ia menilai program pengiriman siswa yang dikategorikan nakal ke barak militer melanggar HAM.

"Menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai obyek," kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).

Adhel menegaskan, anak-anak yang berperilaku nakal seharusnya dibimbing oleh orangtua, guru, maupun pemerintah, bukan justru diserahkan aparat militer untuk didisiplinkan.

Karena itu, ia menilai kebijakan Dedi mengenai pengiriman siswa nakal ke barak militer merupakan program putus asa.

"Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik," tegas Adhel.

Di sisi lain, Adhel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer. Menurutnya, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan.

"Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai program Dedi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tidak tepat.

Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan edukasi parenting kepada orangtua dalam menangani anak yang dianggap nakal.

"Karena pada prinsipnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, yaitu orangtua," tegas Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia itu.

Rezekinta juga menekankan, pelibatan militer dalam pendidikan anak tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka yang seharusnya menjaga dan mempertahankan negara.

Oleh karena itu, ia mendesak Dedi untuk mencabut program barak militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus program ini dan tidak melibatkan institusi militer atas nama pendisiplinan anak," imbuh dia.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer.

Hal ini didukung pula oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai, usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya, pada Kamis (8/5/2025).

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait program pengiriman siswa ke barak militer.

Pelaporan tersebut dilakukan Adhel bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, pada Kamis (8/5/2025).

"Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer," kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).

Menurut Adhel, terdapat pelanggaran HAM dalam kebijakan Dedi yang menempatkan anak sebagai obyek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter.

Dia menegaskan, anak-anak, meskipun berperilaku nakal, seharusnya dibimbing oleh orangtua, guru, maupun pemerintah, bukan oleh aparat militer.

Adhel juga menilai kebijakan Dedi mengenai pengiriman siswa nakal ke barak merupakan program putus asa.

"Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik," tegas Adhel.

Adhel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer. Ia menilai, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan.

"Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai program Dedi yang mengirim pelajar ke barak militer tidak tepat.

Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan edukasi parenting kepada orangtua dalam menangani siswa yang dianggap nakal.

"Karena pada prinsipnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, yaitu orangtua," tegas Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia itu.

Rezekinta juga menekankan, pelibatan militer dalam pendidikan anak tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, yang seharusnya menjaga dan mempertahankan negara.

Oleh karena itu, ia mendesak Dedi untuk mencabut program barak militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus program ini dan tidak melibatkan institusi militer atas nama pendisiplinan anak," imbuh dia.