Jakarta -

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

(azh/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengatakan partainya mengikuti proses hukum yang ada terkait kasus yang menyeret kadernya, Ridwan Kamil (RK).

"Kita ikuti proses hukum yang ada, kita hargai proses hukum yang ada terhadap kader Partai Golkar Pak Ridwan Kamil," kata Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Hingga saat ini, Partai Golkar juga menerapkan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan terkait kasus RK.

"Kita lihat juga kita menghargai asas praduga tak bersalah, kita lihat saja, kita serahkan semua pada proses hukum," ujarnya.

Diketahui, nama RK terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang berproses di KPK.

Bahkan, KPK telah menyita motor Royal Enfield yang diambil dari rumah Ridwan Kamil ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Namun, hingga kini RK belum diperiksa KPK.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan RK akan diperiksa terakhir dalam kasus itu.

"Baru nanti terakhir saudara RK (Ridwan Kamil) akan dilakukan pemanggilan untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi yang dipanggil terlebih dahulu," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, 17 April lalu.

Bukan hanya itu, RK juga tengah berperkara dengan seorang bernama Lisa Mariana.

Lisa bahkan mengajukan gugatan ke RK di Pengadilan Negeri Bandung.

Perkara gugatan perdata baru didaftarkan pada Senin, 5 Mei 2025, dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum.

Adapun Lisa baru-baru ini mengeklaim memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Terpisah, RK juga pernah melaporkan Lisa ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Jakarta -

Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.

Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.

Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.

Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.

Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:

1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan

Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.

Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!

Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:

(rdp/dhn)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas. Ia menyebut saat ini ditemukan komunikasi pendistribusian narkoba menggunakan CCTV lewat jaringan WiFi.

Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Marthinus Hukom.

"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.

Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.

Adapun lewat CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih betul.

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360°," ujar Tandra.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.

Ia menegaskan jika RI sudah diberi label darurat narkoba maka unsur pemerintah harus bergerak dengan cepat. Politikus Partai Golkar ini menyinggung terkait Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kemudian kita darurat narkoba, maka kita butuh perintah dari presiden untuk bagaimana kita memberantas, salah satu Asta Cita presiden adalah memberantas narkoba dan apa yang dikatakan oleh Pak Suding tadi betul dalam sejarah bangsa China itu dipermalukan luar biasa ya, harus menyewakan Hong Kong 100 tahun, yang Portugis itu Makau 100 tahun ya kan, itu jadi kembali ke situ," ujar Tandra.

Tandra menyebut penanganan narkoba juga mesti melihat arah politik Tanah Air. Ia menekankan perlu adanya hukuman berat bagi bandar narkoba supaya takut untuk mendistribusikan barang tersebut di RI.

"Kita harus menangkap arah para politik hukum kita ke depan dengan berlakunya KUHP baru, di mana kebijakan penahanan itu mulai diperlonggar, maka ini sesuatu ancaman bahaya yang lebih besar," kata Tandra.

"Misalnya pidana mati itu menjadi pidana bersyarat, orang nggak takut lagi ya, sudah datang ditangkap bawa 1 ton sabu-sabu ditangkap hukum mati kan diberi waktu 10 tahun, kebijakannya kalau dia baik bisa dirubah, ini semua harus menjadi suatu antisipasi kita ke depan," imbuhnya.

(dwr/maa)

JAKARTA - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam melegalkan sumur minyak ilegal mendapat apresiasi. Hal itu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menilai, kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberi kepastian hukum, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperkuat fondasi energi nasional.

?Langkah Menteri Bahlil sudah tepat. Pertama, dengan melegalkan, sumur minyak ilegal akan memberi kepastian dan sekaligus kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha kecil,? ujarnya, Sabtu (5/3/2025).

Abdul Rahman Farisi menekankan kebijakan ini membuka ruang bagi UMKM untuk masuk ke sektor migas, yang selama ini dianggap eksklusif. ?Ini menunjukkan Pemerintahan Prabowo mulai memberikan afirmasi dengan memberi ruang pelaku UMKM untuk masuk di sektor migas,? tambahnya.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga diyakini menjadi awal dari proses penyederhanaan regulasi di sektor energi. ?Ini juga menjadi langkah awal dalam penyederhanaan regulasi usaha sektor migas sehingga makin memudahkan dalam mencapai target 1 juta barel per hari,? jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Menteri ESDM yang akan menjadi dasar hukum pengelolaan sumur minyak ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

?Kita punya illegal drilling itu kan banyak sekali. Kurang lebih sekitar 10-20 ribu barel per day. Nah, kita ingin ini semua harus ada payung hukumnya. Agar masyarakat kita dalam mengelola sumur minyak itu ya dalam keadaan yang baik. Tidak dikejar-kejar oleh oknum-oknum. Ya, kita memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,? kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM.

Abdul Rahman juga menambahkan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, langkah Bahlil menunjukkan arah kepemimpinan partai yang visioner dan solutif. ?Kami di Partai Golkar mendukung penuh inisiatif ini. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal keadilan ekonomi. Kebijakan ini selaras dengan semangat Golkar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan,? katanya.

Medan -

Dua anggota DPRD dari Partai Golkar di Sumut tersandung kasus hukum. Kasus hukum itu terkait dengan dugaan penganiayaan pramugari dan judi sabung ayam.

Keduanya adalah Megawati Zebua yang merupakan anggota DPRD Sumut di kasus dugaan penganiayaan. Kemudian Pajar Prianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Asahan di kasus judi sabung ayam.

Megawati Zebua Tersandung Kasus Penganiayaan

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Megawati dipolisikan karena diduga mencekik pramugari Wings Air, Lidya Christine Kabrahanubun (28).

Dalam video yang dilihat, Senin (14/4/2025), seorang pramugari berseragam merah terlihat adu mulut wanita berbaju putih. Terlihat seorang pria berbaju hitam berdiri juga di sekitar kedua wanita ini.

"Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang," kata wanita berbaju putih itu di dalam video.

Setelah itu, wanita berbaju putih itu terlihat mencekik pramugari itu. Cekikan itu juga terlihat terdorong setelahnya.

Pria berbaju hitam yang diduga bagian dari bandara mencoba melerai. Pria itu kemudian terlihat mencoba menghubungi seseorang melalui handy talkie.

"Anggota DPRD Sumut tersebut mencekik pramugari karena tidak bersedia kopernya diletak di belakang," tertulis di dalam unggahan.

Anggota DPRD Sumut itu disebut Megawati Zebua dari Fraksi Golkar. Megawati merupakan anggota DPRD Sumut dapil 8 yang mencakup Kepulauan Nias.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan Megawati dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, Megawati justru mendorong dan mencekik pramugari. Terkait hal ini, Megawati akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Megawati kemudian membantah mencekik pramugari itu. Megawati mengatakan jika saat itu dia menunggu pramugari bergeser agar penumpang lain masuk.

"Mungkin video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mau mencekik, saya hanya menunggu pramugari untuk bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4).

Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa saat itu dirinya ingin menolong penumpang tua yang tak ingin barangnya dimasukkan ke bagasi. Namun, ia mengklaim pramugari di maskapai tersebut bersitegas tak ingin membuka label tersebut.

"Saya saat itu hanya mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin barangnya dibagasikan, karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di bagasi itu kan satu jam, bisa lah dia enggak dapat pesawat, hanguslah nanti tiketnya," ujarnya.

"Makanya saya ingin membantu, saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tak bisa diletakkan di kabin," lanjutnya.

Kemudian, ia juga menyebutkan pengambilan video yang menjadi viral di sosial media tersebut hanya sebuah kesalahpahaman.

Pramugari Wings Air itu kemudian membuat laporan ke Polres Nias. Megawati dilaporkan dengan kasus dugaan penganiayaan.

"Sudah membuat laporan resmi, pelapornya yang merasa dirugikan sendiri, pramugarinya. (Buat laporan) sekira pukul 11.30 WIB tadi," kata Kasi Humas Polres Nias Aipda M Motivasi Gea saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (17/4).

Motivasi menyebut terlapor dalam kasus itu adalah MZ. Pramugari itu melaporkan soal dugaan penganiayaan.

"Terlapornya inisial MZ. Untuk saat ini yang kita terima terkait penganiayaan yang terjadi pada dirinya (korban) pada hari Minggu, 13 April 2025," jelasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan laporan itu dilayangkan Megawati pada 16 April 2025. Adapun akun yang dilaporkan Megawati adalah akun TikTok @polostakberdosa karena merasa pemilik akun mencantumkan narasi yang tidak sesuai fakta sehingga mencemarkan nama baiknya.

"Benar, membuat laporan terkait video itu, yang dilaporkan pengguna akun TikTok @polostakberdosa, satu terlapornya di sini (laporan)," kata Siti saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (18/4).

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Pajar Prianto Tersandung Kasus Judi Sabung Ayam

Satu video yang menarasikan rumah anggota DPRD Asahan Pajar Prianto digerebek oleh petugas kepolisian viral di media sosial. Penggerebekan itu diduga terkait judi sabung ayam.

Berdasarkan video yang dilihat detikSumut, Senin (21/4), tampak warga ramai berada di lokasi. Perekam mengarahkan kameranya ke salah satu rumah yang diduga milik wakil rakyat tersebut.

Di depan rumah itu tampak ada beberapa truk. Selain itu, ada juga petugas kepolisian di lokasi. Menurut informasi, penggerebekan itu terjadi di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman.

Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar membenarkan rumah P digerebek terkait dugaan judi sabung ayam. Ghulam menyebut penggerebekan dilakukan, Minggu (20/4).

"Iya, (rumah P digerebek diduga soal sabung ayam), hari Minggu," kata Ghulam saat dikonfirmasi detikSumut.

Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Pajar menjadi tersangka. Selain Pajar, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya.

Keduanya, yakni Supilar alias SR (50) dan Suparmin alias SN (46). Mereka berdua ikut bermain taruhan dalam judi tersebut.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditetapkan sebanyak tiga orang sebagai tersangka, yaitu tersangka PP, SR dan SN," kata Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi saat konferensi pers, Selasa (22/4).

Sementara lima orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dari lokasi, kata Afdhal, belum terbukti terlibat dalam judi sabung ayam itu. Alhasil, kelimanya belum bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Afdhal belum memerinci soal omzet judi sabung ayam itu. Dia mengatakan pihaknya masih memburu empat pelaku lainnya untuk mengungkap hal tersebut.

Keempat pelaku itu adalah J, DO, A, dan DE. D berperan sebagai bandar, penyelenggara kegiatan dan wasit. Sementara DO dan A sebagai pemain judi, sedangkan DE lawan taruhan tersangka Supilar.

Pajar dijerat Pasal 303 Ayat 1 ke-2e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya dijerat Pasal 303 bis KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

"Kalau dia (Pajar) memang penyedia tempat," katanya.

Saat ini, polisi menangguhkan penahanan terhadap Pajar Prianto dengan beberapa pertimbangan.

"Iya, ditangguhkan (penahanan)," kata Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar Lutfi saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (25/4).

Ghulam belum memerinci sejak kapan penahanan Pajar itu ditangguhkan. Namun, dia memastikan proses hukum yang menjerat Pajar itu tetap akan berproses.

Mantan Kasat Reskrim Polres Simalungun itu menyebut ada beberapa pertimbangan, sehingga mereka menangguhkan penahanan Pajar.

"Tapi kasus tetap lanjut. Pertimbangan kami sudah terpenuhi, penilaian subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya.

(dhm/dhm)

BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPR Adies Kadir kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Di sana, politikus Partai Golkar ini memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi. Adies mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petugas imigrasi, Adies Kadir merekomendasikan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan.

"Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus," kata Adies Kadir dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

"Dengan peningkatan status ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan imigrasi di wilayah Balikpapan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan efektif," tambahnya.

Dia juga merekomendasikan pemindahan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ke lokasi yang lebih strategis dan aman dari banjir. "Kantor imigrasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja petugas imigrasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Dia meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu pengadaan lahan pembangunan Kantor Imigrasi Samarinda yang baru. "Kami berharap Gubernur Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan lahan yang strategis dan layak untuk pembangunan kantor imigrasi yang baru, sehingga proses pemindahan dapat berjalan lancar dan efektif," tuturnya.

Adies berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi di Kalimantan Timur. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan imigrasi yang lebih baik dan efektif.

Jakarta -

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat kembali menyapa kadernya Mukhamad Misbakhun yang pernah disinggungnya beberapa saat lalu di acara Partai Golkar. Kini, Bahlil memuji Misbakhun sebagai sahabat lama.

Sapaan itu disampaikan saat pembukaan program pelatihan 'Executive Education Program for Young Political Leaders, Batch-18' yang digelar Golkar Institute di Jakarta, Senin (21/4/2025), Bahlil menyebut Misbakhun sebagai sahabatnya. "Sahabat yang sudah lama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan semula Misbakhun lebih dikenal sebagai anggota Komisi XI DPR. Namun, kini Misbakhun dipercaya memimpin komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan tersebut.

Menurut Bahlil, kiprah Misbakhun sebagai politikus telah melalui proses panjang. Tokoh nasional asal Indonesia Timur itu mengatakan Misbakhun pernah berkarier di partai lain. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Misbakhun pernah berhadapan dengan hukum.

"Pernah mendapatkan cobaan, ujian di aspek hukum," ucap Bahlil. Sebagai informasi, Misbakhun memang pernah didakwa dalam perkara bank Century lantaran vokal terhadap kasus itu. Namun, ia dijatuhi vonis bebas murni oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (PK) tersebut.

Bahlil juga menyebut Misbakhun sebagai sosok berintegritas, intelek, dan berprinsip sehingga tidak mudah menyerah.

"Karena memiliki integritas, intelektualitas, dan punya prinsip yang kuat, beliau (Misbakhun, red) bukan menyerang dari sebuah proses hambatan, tetapi keluar sebagai pemenang," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri dan tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihala Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32%.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhun-nya mana Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

"Yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," tambahnya.

(maa/maa)

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang baik.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menuturkan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, adalah sosok yang tepat menjadi jubir lantaran sehari-harinya selalu berada di samping Prabowo.

“Mensesneg tahu persis kebijakan yang diambil oleh Presiden dan dasar mengapa kebijakan diambil,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, dia yakin bahwa Pras bisa lebih memahami apa yang ada dalam pikiran Prabowo hingga hal-hal apa saja yang pantas untuk dipublikasikan ke masyarakat.

“Orang yang mendampingi Presiden pasti lebih bisa membaca alam pikir presiden dan apa yang perlu dipublikasikan kepada publik,” ujar Sarmuji.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menekankan bahwa pihaknya mendukung penunjukan Pras sebagai Jubir Prabowo sebagai bagian upaya untuk memperbaiki gaya komunikasi Istana Kepresidenan.

“Pak Hasan Nasbi [Kepala Komunikasi Kepresidenan] sudah baik. Namun Pak Prasetyo gayanya lebih kalem dan lebih lama mendampingi Pak Prabowo. Hal ini menjadi tanda istana memberikan respons kepada publik terkait strategi komunikasi selama ini. Ya, semacam evaluasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi Jubir Presiden Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak. Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir]. Kami semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Prasetyo menjelaskan reshuffle kabinet yang sebelumnya disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan soal kabinet menteri, melainkan di internal Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar. Bukan enggak ada, sama sekali nggak ada," kata Pras kepada wartawan, Kamis (17/4).

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta Kader Golkar sekaligus Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersabar lantaran dalam waktu dekat akan ada perombakan kepengurusan partai.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar mirip dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang tidak harus menunggu 1 tahun masa kerja.

"Pak Maman saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun," ujar Bahlil dalam sambutan halal bi halal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (16/4) malam.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar bisa saja langsung dilakukan jika ada kader yang dianggap tidak cocok dengan jabatan yang diemban.

Sementara itu beberapa waktu terakhir santer terdengar kabar mundurnya Hasan sebagai kepala PCO di kalangan. Tetapi sejauh ini belum jelas dari mana isu tersebut bermula. Isu itu muncul setelah Hasan berkomentar mengenai teror kepala babi kepada redaksi Tempo.

Pernyataan Hasan terkait teror kepala babi itu juga sempat menjadi pertanyaan salah satu jurnalis senior saat mewawancarai Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo kemudian menyebut respons Hasan sebagai kekeliruan. "Itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya keliru itu. Saya kira beliau menyesal," kata Prabowo.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara peluang perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih. Prasetyo memastikan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Nggak ada reshuffle," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo kemudian mengungkit ucapan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, he-he-he..., bukan (reshuffle kabinet), nggak ada, nggak ada. Sama sekali nggak ada," katanya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Shafira/detikcom)

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri, yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal Partai Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32 persen.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhunnya mana, Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

Ia menyebut mesti ada agenda yang perlu diprioritaskan. Bahlil mengatakan mesti ada rasa adil di antara internal partai.

"Tapi, kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja, nggak apa-apa," kata dia.

Ia menyebut jabatan itu bukan sebuah warisan. Bahlil mengatakan di Golkar kesempatan terbuka bagi setiap pihak.

Simak juga Video: Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja

(fca/gbr)