Gaza -

Serangan Israel ke Gaza semakin brutal dari hari ke hari hingga terbaru, ada 100 orang yang tewas. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut apa yang dilakukan Israel sama saja dengan pembersihan etnis.

"Serangan bom terbaru ini... dan penolakan bantuan kemanusiaan menggarisbawahi bahwa tampaknya ada dorongan untuk perubahan demografis permanen di Gaza yang bertentangan dengan hukum internasional dan sama saja dengan pembersihan etnis," kata Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk dilansir AFP, Sabtu (17/5/2025).

Gencatan senjata yang sudah berlangsung selama dua bulan antara Israel dan Hamas berhenti pada awal Maret. Hal ini karena ulah Israel yang tiba-tiba memblokade total Gaza.

Aksi Israel ini memicu kurangnya pasokan pangan. Warga Gaza pun terancam kelaparan.

Media Israel melaporkan militer Israel meningkatkan serangan di Gaza. Turk mengingatkan bahwa serangan Israel menimbulkan kekhawatiran akan ada serangan lain yang lebih brutal dan lebih luas cakupannya.

"Kita harus menghentikan waktu atas kegilaan ini," katanya seraya mendesak semua pihak, termasuk negara ketiga yang memiliki pengaruh langsung, untuk menghentikan serangan.

(isa/isa)

Kairo (ANTARA) - Ketua Parlemen Arab Mohammed Al-Yamahi menyatakan bahwa rencana penjajah Israel untuk memaksakan kontrol atas Jalur Gaza merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional yang relevan, terutama Konvensi Jenewa dan resolusi Dewan Keamanan serta Majelis Umum.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Parlemen Arab pada Kamis Al-Yamahi menyatakan rencana ini, yang dibarengi dengan pembantaian mengerikan yang masih berlangsung setiap hari terhadap warga sipil yang tak berdaya di Jalur Gaza dan di pengungsian, yang menjadi satu-satunya tempat berlindung dari agresi Zionis, merupakan wujud nyata dari kebijakan agresif sistematis yang bertujuan untuk memaksakan realitas baru dengan kekerasan di Jalur Gaza.

Ia memperingatkan bahwa penerapan rencana semacam itu oleh penjajah hanya akan menimbulkan eskalasi dan destabilisasi lebih lanjut di kawasan. Skema itu juga dapat merusak semua upaya regional dan internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh.

Al-Yamahi mendesak komunitas internasional, Dewan Keamanan, organisasi HAM dan kemanusiaan, serta parlemen regional dan internasional untuk memikul tanggung jawab moral dan hukum mereka serta mengambil sikap serius dan tegas guna menghentikan pelanggaran ini.

Pihaknya juga meminta pertanggungjawaban penjajah Zionis atas kejahatan yang telah mereka lakukan dan segera bertindak untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina serta mengizinkan akses masuk tanpa syarat bagi bantuan kemanusiaan.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

TEL AVIV - Seorang warga Israel mantan sandera Hamas, Mia Schem, mengakui dia merasa lebih aman dan terlindungi di Gaza daripada di Israel.

Surat kabar Hebrew Maariv melaporkan hal itu pada Senin (5/5/2025).

Mia Schem, 23 tahun, dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan pada November 2023.

Awal bulan ini, Schem mengidentifikasi dirinya sebagai penggugat dalam kasus pemerkosaan yang dilaporkan sebelumnya terhadap seorang pelatih pribadi terkenal di Tel Aviv, yang merupakan tokoh terkemuka di media sosial dan memiliki beberapa klien selebriti, termasuk mantan perdana menteri.

Menurut surat kabar tersebut, Schem menuduh pemerkosaan itu terjadi di rumahnya, menggunakan obat bius, dan dia tidak ingat banyak detailnya.

Media Israel melaporkan tersangka dalam kasus Schem telah berbohong dalam tes poligraf, tetapi dia dibebaskan dari tahanan karena kurangnya bukti.

Mereka juga menuduh Schem berbohong untuk mencari perhatian.

Pengadilan mengeluarkan perintah penyekapan lengkap atas penyelidikan tersebut termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat.

Menurut laporan resmi, meskipun ribuan kasus pelecehan dan penyerangan seksual dilaporkan setiap tahun, hampir sembilan dari sepuluh kasus pemerkosaan ditutup tanpa tuntutan.

Laporan oleh Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan, Kepolisian Israel membuka 6.405 penyelidikan atas kasus pemerkosaan pada tahun 2023, namun, 81% di antaranya ditutup tanpa dakwaan sementara tuntutan diajukan hanya pada 16% kasus.

2% dari kasus yang tersisa berakhir dengan penyelesaian bersyarat.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion dalam sidang umum Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sugiono mengatakan rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, Organisasi Internasional dan Negara Ketiga yang Beroperasi di Palestina," kata Sugiono dalam sidang Mahkamah Internasional atau Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Rabu (30/4/2025).

Sugiono mengatakan kewajiban tersebut timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Di mana, kata dia, hukum itu mengatur Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB di mana pun berada, termasuk di Palestina.

"Langkah menghalangi, bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA, dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut," ujarnya.

Sugiono mengatakan Israel sebagai Occupying Power memiliki kewajiban melindungi masyarakat di Palestina. Selain itu, kata dia, Israel harus menjamin kebutuhan dasar rakyat Palestina.

"Sebagai Kuasa Pendudukan atau Occupying Power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina," jelasnya.

"Occupying Power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan hak-hak dasar lain-lain," sambungnya.

Sugiono menjelaskan dalam hukum internasional telah dijamin jika fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan tak boleh dirusak. Sugiono menegaskan Israel pun gagal memenuhi kewajiban untuk rakyat Palestina.

"Indonesia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB dan berbagai pihak lainnya, telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional," paparnya.

Sugiono mengatakan gagalnya Israel memenuhi kewajibannya mengakibatkan rakyat Palestina tak bisa melaksanakan hak dasar. Padahal, kata dia, rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup dengan damai.

"Saya menegaskan di depan ICJ bahwa hak untuk melaksanakan self-determination rakyat Palestina adalah sah. Hak rakyat Palestina ini telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusinya, dan bahkan juga telah diakui oleh ICJ dalam beberapa keputusannya, termasuk pada Fatwa Hukum ICJ tahun 2004 dan 2024," ungkap dia.

"Saya juga menyampaikan kepada ICJ bahwa berbagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut," lanjutnya.

Sugiono mengatakan pelanggaran hukum itu tak hanya membuat rakyat Palestina menderita. Namun, juga menghancurkan pelaksanaan hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional.

Lebih lanjut, Sugiono mendorong ICJ mengeluarkan fatwa hukum terkait kegagalan Israel itu. Dia mengatakan ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

"Karena itu saya menegaskan kepada ICJ bahwa fatwa hukum perlu dikeluarkan, dan bahwa hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri harus dijamin.
Rekan-rekan sekalian," kata dia.

"Partisipasi Indonesia dalam proses hukum di ICJ ini sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Secara nyata, Indonesia memberikan dukungan tersebut di semua fora internasional, baik di PBB di New York, di Jenewa, dalam berbagai pertemuan bilateral, dan sekarang, saat ini di forum ICJ," sambungnya.

Sugiono menekankan dunia perlu untuk membuka mata dan melakukan aksi nyata agar tindakan kekerasan berhenti. Sugiono mengatakan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Saya harap, dengan masukan dari Pemerintah Indonesia dan dari negara-negara lain, advisory opinion Majelis Hakim ICJ dapat ditetapkan secara adil dan menjadi acuan untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan bencana kemanusiaan yang berlarut-larut di Palestina," tuturnya.

Simak juga Video 'AS Dukung Israel Larang Bantuan UNRWA ke Gaza di Pengadilan Dunia':

(amw/dhn)

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG— Afrika Selatan hari ini, Selasa (29/4/20250 mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk melawan warga Palestina di wilayah pendudukan, melanggar kewajiban internasionalnya.

"Hukum internasional melarang Israel menggunakan kelaparan sebagai metode perang, termasuk dalam pengepungan atau blokade, Israel tidak boleh secara kolektif menghukum penduduk Palestina yang dilindungi, yang berada di bawah pendudukan yang melanggar hukum," kata perwakilan Afrika Selatan Jaymion Hendricks pada hari kedua dengar pendapat di Den Haag, dikutip dari Middleeasmonitor, Selasa (29/4/2025).

Hendricks mengatakan bahwa Israel telah mengerahkan berbagai teknik kelaparan dan kelaparan, menyempurnakan tingkat penderitaan dan kematian yang dapat disebabkannya melalui sistem pangan.

Hal tersebut mengarah pada saat genosida ini, terlepas dari upaya mengerikan yang dilakukan oleh para pejabat Israel untuk mengkarakterisasi mereka sebaliknya, orang Palestina adalah manusia.

Dia menekankan bahwa Israel harus bekerja sama dengan itikad baik dengan PBB dan memberikan setiap bantuan.

“Israel harus mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan pasokan makanan dan medis dan memfasilitasi penyediaan barang-barang kemanusiaan, layanan-layanan penting, dan bantuan pembangunan tanpa hambatan oleh PBB, negara-negara ketiga, dan organisasi-organisasi internasional lainnya," kata Hendricks.

Stok makanan yang kian menipis di Jalur Gaza memperparah kelaparan di wilayah kantong Palestina itu di tengah perang Israel yang menghancurkan, kata UNRWA pada Ahad lalu.

"Kelaparan semakin parah di Gaza," kata badan PBB untuk pengungsi Palestina itu dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Abbas Gembosi Pejuang Gaza yang Korbankan Jiwa Raga, Akhir Keruntuhan Otoritas Palestina?

Penduduk, termasuk anak-anak, berharap bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup dari organisasi-organisasi amal, kata UNRWA.

Disebutkan bahwa persediaan tepung di Gaza semakin berkurang pekan ini.

"Hampir 3 ribu truk bantuan UNRWA bersiap memasuki Gaza," kata UNRWA. "Pengepungan harus dihentikan."

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa anak-anak Palestina di Gaza menderita kelaparan karena Israel terus mencegah masuknya pasokan makanan dan kebutuhan pokok lain.

GAZA - Hamas dilaporkan akan mengajukan proposal lima poin selama pembicaraan mendatang di Kairo, yang bertujuan mengamankan gencatan senjata jangka panjang dan perjanjian komprehensif dengan Israel.

Kabar itu diungkap seorang sumber senior dari gerakan tersebut. Rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan, gencatan senjata selama lima tahun, dan jaminan internasional dan regional.

Menurut laporan media, pokok pertama dalam proposal tersebut adalah pertukaran tahanan komprehensif di mana semua tawanan Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati.

Proposal tersebut juga menyerukan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dimulainya upaya rekonstruksi, dan pencabutan blokade.

Proposal tersebut menguraikan kesediaan Hamas menyetujui gencatan senjata selama lima tahun, asalkan didukung jaminan internasional dan regional serta untuk memulihkan kondisi seperti sebelum 2 Maret ketika Israel sepenuhnya memblokade daerah kantong tersebut.

Ini akan mencakup penghentian operasi militer, pasukan Israel kembali ke posisi yang disepakati dalam kesepakatan 17 Januari, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan berdasarkan protokol yang ditetapkan.

Satu komite lokal yang terdiri dari teknokrat independen akan dibentuk untuk memerintah Gaza berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diusulkan.

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Komite Perencanaan dan Pembangunan di Yerusalem yang dikuasai Israel berniat untuk membahas rencana baru untuk perluasan permukiman ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu (23/4) sebagai langkah pertama untuk menyetujui proyek tersebut, menurut Middle East Monitor (MEMO).

Rencana tersebut bertujuan untuk memperluas apa yang dikenal sebagai pemukiman Gilo ke arah tenggara, di atas tanah dan kebun zaitun yang dimiliki oleh penduduk kota Beit Jala, Palestina, kata laporan itu.

Diberitakan laman Palestine Chronicle, Rabu (23/4/2025), rencana tersebut mencakup pembangunan 1.900 unit pemukiman baru di atas lahan terbuka seluas 176 dunam (sekitar 43,5 hektare) yang terletak di antara Jalan Terowongan dan pemukiman tersebut.

Hukum Mengizinkan Penyitaan

Data menunjukkan bahwa 29 persen dari tanah yang termasuk dalam rencana tersebut diklasifikasikan sebagai milik pribadi, 12 persen dimiliki oleh kotamadya Israel dan negara, 15 persen berada di bawah pengelolaan Departemen Kustodian Properti Absen, dan 44 persen tidak terdaftar secara resmi, kata laporan itu.

Pihak berwenang Israel menyita sebagian besar tanah ini melalui penerapan Hukum Properti Absentee, yang memungkinkan penyitaan properti warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 atau setelah 1948, menurut Ir Amim, sebuah organisasi sayap kiri Israel yang mengkhususkan diri dalam urusan Yerusalem yang diduduki, demikian laporan MEMO.

Tanah yang Disita

Aviv Tatarsky, seorang peneliti dari Ir Amim, mengatakan, "Satu-satunya alasan Israel mengklasifikasikan para pemilik tanah-tanah ini sebagai 'absentee' adalah karena Israel mencaplok kebun-kebun mereka di dalam perbatasannya, namun tetap menjadikan para pemiliknya di luar perbatasan sebagai penduduk Tepi Barat yang tidak memiliki hak.”

"Penggunaan ekstensif Hukum Properti Absentee untuk membangun permukiman di Yerusalem Timur adalah salah satu manifestasi paling menonjol dari diskriminasi yang dipraktekkan oleh Israel di kota yang diduduki," kata Tatarsky.

Organisasi tersebut mengatakan dalam sebuah posting di X pada Selasa (22/4), "Bahkan dalam kasus rencana pembangunan Gilo saat ini, pemilik tanah dan kebun Palestina tidak benar-benar ‘tidak hadir’."

"Mereka tinggal di Beit Jala persis di tempat yang sama di mana mereka selalu tinggal. Namun ketika Israel menduduki wilayah tersebut pada tahun 1967, Israel mencaplok tanah-tanah tersebut ke Yerusalem tanpa pemiliknya yang didefinisikan sebagai penduduk Tepi Barat,” organisasi tersebut menjelaskan.

Ditambahkan bahwa karena keputusan yang sama untuk mencaplok tanah tanpa penduduknya, Israel dapat memutuskan bahwa pemilik kebun-kebun tersebut ‘tidak hadir’ sehingga membuka jalan untuk menguasai properti mereka secara hukum.”

Mengubah Kebijakan

Ir Amim mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, badan-badan hukum dan terutama badan-badan internasional telah memblokir penggunaan hukum secara besar-besaran di Yerusalem Timur.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut telah berubah.

Pembangunan pemukiman telah meningkat secara signifikan sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman ini ilegal menurut hukum internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah “ilegal” dan menyerukan agar semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia siap menampung rakyat Palestina di Gaza, tetapi secara teknis keinginan dan rencana evakuasi itu tidak mudah untuk dilaksanakan.

Prasetyo, saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut rencana evakuasi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu perlu disepakati oleh Pemerintah Palestina dan juga dibicarakan dengan negara-negara lain yang saat ini aktif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Tawaran itu dianggap perlu disetujui, kemudian secara teknis seperti apa kan tidak mudah. Tetapi, itu bagian dari kami Pemerintah Republik Indonesia terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Gaza,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Prasetyo melanjutkan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi rakyat Palestina itu menjadi salah satu isu yang dikonsultasikan oleh Presiden RI saat melawat ke lima negara di Timur Tengah pada 9–14 April 2025. Lima negara tujuan lawatan Presiden, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Menurut Prasetyo, pada prinsipnya, negara-negara itu menyambut baik rencana Indonesia membantu rakyat Palestina di Gaza.

“Secara prinsip setuju. Tetapi, sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu, Beliau (Presiden) terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu (Sugiono) terus berkoordinasi, apabila memang ini diterima, dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan baik,” kata Prasetyo.

Jika nantinya ada negara yang tidak setuju, Prasetyo menekankan niat Indonesia membantu rakyat Palestina.

“Semangatnya memang kami mau membantu, bahwa ada negara yang belum setuju ya enggak masalah. Masing-masing punya ini (sikap) sendiri-sendiri. Makanya juga Bapak Presiden tidak gegabah di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita,” sambung Prasetyo.

Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap oleh Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4) dini hari, sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, UAE.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden.

Namun, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Prabowo.

Di Amman, Yordania, etape terakhir lawatannya di Timur Tengah, Senin (14/4), Presiden Prabowo mengungkap akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina di Gaza berdasarkan hasil konsultasi dengan pemimpin di lima negara tujuan lawatannya, yaitu UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

"Alhamdulillah, kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Amman, Yordania, Senin.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

(eva/maa)