Jakarta -

Ketaatan negara dalam menjunjung hukum dinilai melalui World Justice Project (WJP) Rule of Law Index atau Indeks Negara Hukum WJP. Dalam indeks ini, mayoritas negara-negara di Eropa Utara menjadi yang paling taat hukum.

WJP mencatat tren otoriter telah mendorong negara-negara di dunia masuk ke dalam resesi supremasi hukum sejak 2016. Kemerosotan global terhadap hukum ini telah berdampak pada 78% negara.

Supremasi hukum sendiri merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, demikian dilansir Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan indeks WJP, lebih dari 6 miliar orang tinggal di negara yang supremasi hukumnya melemah antara tahun 2022 dan 2023.

"Dunia masih dicengkeram oleh resesi supremasi hukum yang ditandai dengan penjangkauan eksekutif yang berlebihan, pembatasan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap salah satu pendiri dan presiden WJP, William H Neukom, dikutip dari World Justice Project, Rabu (30/4/2025).

Keadilan Semakin Sulit Diakses oleh Masyarakat

Pada 2023, WJP mencatat, penurunan fungsi sistem peradilan semakin meluas, dengan semakin banyak negara yang kesulitan memberikan keadilan yang tepat waktu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Melalui Indeks Negara Hukum WJP, data negara hukum dinilai berdasarkan berbagai faktor, yaitu mencakup:

- Batasan kekuasaan pemerintah

- Ada dan tidaknya korupsi

- Pemerintahan terbuka

- Hak-hak dasar

- Ketertiban dan keamanan

- Penegakan peraturan

- Peradilan perdata

- Peradilan pidana.

Survei ini menilai bagaimana konstitusi berjalan di sebuah negara dan bagaimana pemerintahnya bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, survei juga menilai bagaimana negara hadir memenuhi hak-hak warganya, termasuk menghormati hak asasi manusia.

Metodologi indeks WJP ini mengacu pada survei para ahli dan rumah tangga untuk mengukur supremasi hukum di 142 negara dan yurisdiksi, yang mencakup 95% populasi dunia.

Lantas bagaimana hasilnya?

Negara-negara Nordik Jadi yang Paling Taat Hukum

Menurut WJP Rule of Law Index 2023, negara paling taat hukum mayoritas berada di wilayah Eropa Utara. Sebagian besarnya termasuk negara-negara Nordik.

Denmark berada di peringkat pertama dengan skor indeks 0,9. Menyusul Norwegia di peringkat kedua dengan skor 0,89, Finlandia dengan skor 0,87, dan Swedia dengan skor 0,86.

Peringkat kelima ada negara dari Eropa Tengah yakni Jerman dengan skor 0,83. Di luar negara Eropa, hanya ada Selandia Baru yang berhasil masuk ke top 10 negara paling taat hukum, dengan menempati peringkat keenam.

Daftar 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia Menurut WJP Rule of Law Index 2023

1. Denmark

Skor: 0,90 (skor 0 terburuk, skor 1 terbaik)

2. Norwegia

Skor: 0,89

3. Finlandia

Skor: 0,87

4. Swedia

Skor: 0,86

5. Jerman

Skor: 0,83

6. Selandia Baru

Skor: 0,83

7. Luksemburg

Skor: 0,83

8. Belanda

Skor: 0,82

9. Irlandia

Skor: 0,82

10. Estonia

Skor: 0,82

Bagaimana dengan Indonesia dan Negara di Asia Tenggara?

Dalam pemeringkatan WJP Rule of Law Index 2023, negara Asia Tenggara yang paling taat hukum yakni Singapura. Negara ini menempati peringkat ke-16 teratas di dunia dengan skor 0,78.

Kedua ada Malaysia yang menempati peringkat ke-55 dunia dengan skor 0,57. Sementara Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor 0,53.

Indonesia memiliki skor buruk soal korupsi, peradilan pidana, dan peradilan perdata menurut indeks WJP tersebut.

(faz/pal)

Seorang mahasiswa Indonesia ditangkap oleh agen Imigrasi di Minnesota, Amerika Serikat Maret lalu, karena diduga terkait aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter pada Mei 2020.

Sementara itu sejumlah pelancong dari negara-negara di Eropa membatalkan perjalanannya ke AS, di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau imbas perang tarif Presiden Donald Trump.

Berikut ulasannya dalam Kilas Internasional hari ini, Selasa (15/4).

Seorang mahasiswa Indonesia bernama Aditya Harsono ditangkap oleh agen ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada akhir Maret lalu.

Penangkapan Aditya diduga gegara aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter sebagai aksi protes atas kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020. Penangkapan dan penahanan WNI 33 tahun ini berlangsung hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut imigrasi AS.

Pengacara Aditya mengatakan pencabutan visa terjadi karena kliennya memiliki catatan polisi. Namun sang pengacara yakin pandangan politik Aditya lah yang menjadi alasan utama kliennya itu jadi target penangkapan petugas ICE.

Sebuah pesawat kecil yang membawa enam orang dilaporkan jatuh di Copake, New York, Amerika Serikat, pada Minggu (7/4) waktu setempat.

Pihak berwenang yang baru mengonfirmasi insiden ini pada Minggu itu memaparkan tidak ada korban selamat.

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) tengah menyelidiki insiden yang dikategorikan sebagai "kecelakaan fatal" di Copake, wilayah timur New York.

Warga dari sejumlah negara di Eropa ramai-ramai membatalkan perjalanan ke Amerika Serikat, pasca situasi politik dan ekonomi belakangan tak jelas gara-gara perang tarif Presiden Donald Trump.

Financial Times melaporkan jumlah pelancong Eropa yang mengunjungi AS menurun tajam pada periode ini. Penurunan itu berkisar antara 17 hingga lebih dari 20 persen.

Hasil riset Tourism Economics yang berbasis di Oxford bahkan menunjukkan pengunjung internasional ke AS untuk tahun 2025 turun 9,4 persen setelah Trump mengumumkan perang tarif minggu lalu.

Penurunan ini di antaranya akibat sentimen negatif, kebijakan perbatasan, nilai tukar yang tak menguntungkan, serta ketidakpastian ekonomi.

Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan akan melayani gugatan wanprestasi yang dilayangkan warga Laweyan, Solo, bernama Aufaa Luqmana Re A (19) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, terkait kasus mobil Esemka.

Jokowi menyebut gugatan tersebut harus dilayani mengingat Indonesia merupakan negara hukum.

"Bukan kasus lama, ini bukan kasus sebetulnya. Tapi tetap harus dilayani gugatan, negara ini, negara hukum, semua sama di mata hukum, ada gugatan ya dilayani. (Yang gugat warga Solo?) Ya memang seluruh warga negara Indonesia," kata Jokowi di kediamannya, Sumber, Solo, Jumat (11/5), dikutip dari detikcom.

Pabrik Esemka sempat membuat heboh karena memproduksi mobil yang diklaim dibuat oleh anak-anak sekolah di Solo. Jokowi ikut mempromosikan mobil buatan Esemka itu.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya selaku Wali Kota Solo kemudian presiden saat itu hanya menjalankan peran pemerintah memberikan dorongan. Adapun soal pabrik, Jokowi menyebut pabrik Esemka ada di bawah swasta.

"Itu pabriknya siapa, pabriknya swasta. Sebagai Wali Kota (Solo) kita hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi-teknisi yang dibidangi otomotif, kita mendorong untuk uji emisi, itu yang memang yang harus dilakukan pemerintah," ujarnya.

"Namun setelah itu, apakah ada yang berinvestasi di situ, atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita juga mendorong ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif saingannya enggak mudah," imbuhnya.

Jokowi berkata salah satu kesulitannya karena telah ada prinsipal-prinsipal lama yang menjual kendaraan dengan harga kompetitif, berikut pelayanan purna di semua bengkel ada.

Menurutnya, pabrik Esemka bukan hanya soal pembuatan mobil saja. Namun juga pada urusan pemasaran untuk menjual mobil tersebut.

"Bukan hanya membuat saja tapi juga memasarkan, dan itu urusan swasta, kalau urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat, kita harus didorong agar ada yang mau investasi di situ," bebernya.

Jokowi juga tak bicara banyak saat ditanya perkembangan pabrik Esemka. Dia kembali menyebut hal itu ranah swasta.

Tugasnya saat menjadi presiden, kata Jokowi, hanya membuka pabrik Esemka pada 2019. Hal lain seperti produksi, marketing jadi urusan perusahaan.

"(Perkembangan pabrik?) Itu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita mengikuti. Sebagai Presiden sudah kami buka, tapi masalah produksi, marketing, laku dan tidak laku menjadi urusan perusahaan itu," bebernya.

Jokowi berharap pabrik Esemka bisa memproduksi mobil lebih banyak agar bisa menyerap tenaga kerja.

"Kalau bisa produksi lebih banyak kan lebih baik. Menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu sparepart dan lain-lain. Menyangkut produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa di kita banyak yang tutup dan negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut gugatan Aufaa tersebut telah diserahkan ke kuasa hukumnya.

"Nanti ditanyakan juga ke pengacara, karena sudah kita serahkan semua ke pengacara. (Pengacara yang sama dengan urusan ijazah?) Urusan berbeda, pengacara berbeda," kata Jokowi.

Ditanya apakah akan hadir pada sidang pertama yang akan digelar 24 April mendatang, Jokowi mengaku akan berkonsultasi terlebih dahulu.

"Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara," ucapnya.

Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp300 juta kepada Jokowi. Tergugat lain adalah Ma'ruf Amin.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

"Tuntutannya adalah, menyatakan para tergugat itu tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil Esemka secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Pihak penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menuntut para tergugat paling rendah harga mobil pikap Esemka masing-masing Rp 150 juta. Karena dia ingin beli dua mobil, jadi Rp300 juta," ujar kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4).

"Terhadap PT Solo Manufaktur Kreasi, penggugat meletakkan sita jaminan, agar tergugat memenuhi prestasinya apabila gugatan dikabulkan," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan perusahaan asal Eropa, Navayo International AG.

Yusril menyebut Navayo tidak melaksanakan kewajibannya atas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI terkait proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur.

"Dan berdasarkan hasil audit dari BPKP sebenarnya pihak Navayo pun melakukan suatu wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya," kata Yusril usai rapat koordinasi bersama Kemhan di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).

"Menurut perhitungan oleh pihak BPKP nilai yang sudah dilakukan, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp1,9 miliar. Jadi, jauh sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," ujarnya.

Yusril menjelaskan dalam proses yang sedang berjalan sudah ada pihak-pihak terkait di dalam negeri yang dilakukan pemeriksaan, dan ada beberapa yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah.

Namun, tutur Yusril, teruntuk Navayo selalu menghindari panggilan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

"Dalam rapat ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini, maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi," ungkap Yusril

"Sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi. Kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?" imbuhnya.

Yusril menegaskan pemerintah RI menghormati putusan pengadilan arbitrase Singapura yang mengharuskan Indonesia membayar utang atau ganti rugi kepada Navayo. Aset milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris terancam disita terkait kasus ini.

Namun, karena ada dugaan wanprestasi oleh Navayo, kata Yusril, pemerintah RI akan berupaya menghambat penyitaan aset di Prancis tersebut.

"Kita ingin melakukan upaya untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atau penyitaan terhadap aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis karena itu menyalahi Konvensi WINA untuk pelindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," ungkap Yusril.

Yusril menambahkan dirinya pada 28 Maret mendatang akan menghadiri pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD) di Paris, sekaligus melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Prancis.

"Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Prancis oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh Konvensi [Wina] tentang aset diplomatik," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Narendra Jatna menyatakan Kejaksaan Agung siap menindaklanjuti dugaan pidana Navayo tersebut.

"Kami di JAMDATUN tentu mengawal semua prosesnya termasuk dari pak Jaksa Agung Muda Bidang Militer untuk aspek pidananya akan kami tindaklanjuti," kata Narendra.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (18/3/2025), didorong oleh persetujuan parlemen Jerman atas rencana reformasi belanja besar-besaran.

Di saat yang sama, investor mencermati perkembangan pembicaraan antara pemimpin AS dan Rusia yang berpotensi menghasilkan kesepakatan damai bagi Ukraina.

Melansir Reuters, Rabu (19/3/2025), indeks Stoxx Europe 600 ditutup menguat 0,6%, dipimpin saham perbankan yang menguat 2,5% ke level tertinggi sejak Februari 2011.

Sektor energi serta otomotif dan suku cadang juga mencatat kenaikan, dengan mayoritas sektor berakhir di zona hijau. Indeks sektor dirgantara dan pertahanan ditutup pada rekor tertinggi setelah naik 1,4%.

Sementara itu, indeks DAX Jerman menguat 1% setelah menyentuh rekor tertinggi intraday. Sementara itu, indeks saham kapitalisasi kecil SDAX melonjak 3% ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.

Parlemen Jerman Bundestag menyetujui RUU reformasi yang melonggarkan aturan ketat utang negara guna meningkatkan belanja pertahanan, termasuk alokasi dana sebesar 500 miliar euro (Rp8.900 triliun) untuk infrastruktur. RUU ini akan diajukan ke majelis tinggi pada Jumat mendatang.

Euforia pasar terhadap reformasi tersebut sempat mendorong lonjakan saham pertahanan, nilai tukar euro, serta imbal hasil obligasi zona euro dalam beberapa pekan terakhir. Namun, setelah pemungutan suara, tren kenaikan tersebut sedikit mereda.

Analis investasi Quilter Lindsay James mengatakan penguatan ini menjadi contoh klasik strategi ‘beli rumor, jual fakta’. Hal ini karena pasar Jerman sudah unggul dibanding lainnya, sehingga jadi aksi ambil untung tak terhindarkan.

“Investor akan mencari eksposur ke ekonomi Jerman, dan biasanya itu akan berujung pada saham dengan kapitalisasi pasar menengah dan kecil,” jelas James.

Namun, lembaga pemeringkat Fitch mengingatkan bahwa peringkat kredit AAA Jerman bisa berada di bawah tekanan jika lonjakan belanja ini tidak diimbangi dengan langkah konsolidasi fiskal atau gagal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan BofA Global Research mengungkapkan adanya peralihan dana investasi dari saham AS ke saham Eropa yang paling tajam sejak 1999, dengan meningkatnya minat terhadap saham kapitalisasi kecil di kawasan ini.

Di sisi geopolitik, investor menanti hasil pembicaraan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, di tengah upaya Washington membujuk Moskow untuk menerima gencatan senjata dalam konflik Ukraina.

Dari sisi korporasi, saham Computacenter melesat 11% setelah perusahaan teknologi ini mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan pada 2025, dengan pesanan yang kuat di seluruh wilayah operasionalnya.

Sebaliknya, saham Bollore anjlok 5,4% setelah konglomerasi Prancis itu merilis laporan keuangan tahunannya yang mengecewakan pasar.

Sementara itu, Siemens naik 1,2% setelah mengumumkan rencana PHK terhadap 5.600 karyawan di divisi industri digitalnya sebagai bagian dari strategi restrukturisasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa menguat di hari kedua berturut-turut pada Senin (17/3/2205), didorong oleh penguatan sektor energi dan kesehatan.

Fokus utama investor tertuju pada rencana reformasi utang Jerman serta perkembangan konflik Rusia-Ukraina.

Melansir Reuters, Selasa (18/3/2025), Indeks Stoxx Europe 600 ditutup menguat 0,8%, melanjutkan reli sejak Jumat lalu, ketika partai-partai politik Jerman mencapai kesepakatan bersejarah untuk meningkatkan pinjaman negara—langkah yang diperkirakan akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian.

Sektor energi memimpin kenaikan dengan lonjakan 1,5%, mengikuti pergerakan harga minyak mentah yang lebih tinggi setelah AS bersumpah akan terus menyerang kelompok Houthi di Yaman hingga kelompok yang didukung Iran itu menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang.

Saham-saham kesehatan juga mencatat penguatan 1,4%, menandai kenaikan beruntun terpanjang sejak Januari lalu.

Sebaliknya, saham-saham mewah mengalami tekanan. L’Oreal melemah hampir 1%, Kering turun 2,8%, sementara Burberry merosot 4,3%, menyebabkan indeks sektor barang mewah terkoreksi 0,6%.

Terlepas dari tantangan hukum yang muncul di menit-menit terakhir, investor tetap optimistis terhadap reformasi fiskal Jerman yang, jika disahkan, berpotensi memberikan stimulus besar bagi perekonomian yang sedang lesu.

Analis Deutsche Bank menilai risiko hukum terhadap kebijakan ini cukup rendah dan memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan stimulus fiskal hingga 3-4% dari PDB pada 2027.

Indeks DAX Jerman naik 0,7% dan telah melampaui indeks lain di Eropa dengan lonjakan lebih dari 15% sepanjang tahun ini.

Di sisi geopolitik, perhatian tertuju pada pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mantan Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan pada Selasa. Pasar berharap tercapainya kesepakatan yang dapat meredakan konflik Rusia-Ukraina, yang pada akhirnya dapat menekan harga energi di seluruh Eropa.

Namun, ketidakpastian masih membayangi perdagangan global setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif 200% pada anggur dan minuman keras Eropa. Kebijakan perdagangan yang tidak menentu ini memicu volatilitas di pasar, dengan investor menantikan kepastian lebih lanjut terkait implementasi tarif tersebut.

Di sisi kebijakan moneter, bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve AS dan Bank of England, dijadwalkan mengadakan pertemuan pekan ini. Keduanya diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan.

Jakarta -

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail. Pertemuan itu membahas teknis pemulangan narapidana kedua negara.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril di gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim bersama yang akan membahas teknis pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia. Tim itu akan menyusun syarat dan jumlah narapidana yang dapat dipulangkan ke negara masing-masing.

Yusril mengakui saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki kerja sama hukum yang mengikat terkait pertukaran narapidana. Namun, dia meyakini hubungan baik Indonesia dan Malaysia dapat mempercepat proses tersebut.

"Saya berkeyakinan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah dua bangsa yang bersaudara, satu dengan yang lain dan para pejabatnya itu pun juga, ya saya dengan Pak Saifuddin bukan baru kenal hari ini, sudah puluhan tahun yang lalu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim sudah kenal puluhan tahun yang lalu," jelas Yusril.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insyaallah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," sambungnya.

Selain masalah pertukaran narapidana, pertemuan Yusril dan Saifuddin hari ini juga membahas mengenai persoalan tapal batas Indonesia dan Malaysia. Keduanya juga membahas masalah warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus overstay di Malaysia.

Saifuddin mengatakan ada 5.000 warga Indonesia yang ditahan di Malaysia. Jumlah itu terbagi dua kelompok, yaitu tahanan yang telah mendapatkan vonis penjara dan yang masih menunggu proses di pengadilan.

Menurut Saifuddin, tim gabungan Indonesia dan Malaysia akan merumuskan tahanan mana saja yang bisa masuk program pertukaran narapidana. Dia mengatakan urusan teknis akan dibahas lebih lanjut.

"So, the detail itu akan diuruskan di peringkat officers. Tapi di peringkat saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP atau International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat diskusi hari ini, kedua-dua negara cenderung ke arah itu," jelas Saifuddin.

(ygs/haf)

BERLIN - Calon kanselir Jerman mendatang Friedrich Merz mengatakan bahwa ia percaya bahwa Eropa harus meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri karena ketegangan dengan AS meningkat atas Ukraina dan pendanaan NATO.

Merz mengatakan bahwa ia "tidak memiliki ilusi sama sekali tentang apa yang akan terjadi dari Amerika", mengacu pada pemerintahan Donald Trump.

"Saya sangat ingin tahu apa yang akan terjadi antara sekarang dan KTT NATO pada akhir Juni," katanya, dilansir BBC.

Namun, ia menambahkan bahwa masih dipertanyakan "apakah kita akan tetap berbicara tentang NATO dalam bentuknya saat ini atau apakah kita harus membangun kemampuan pertahanan Eropa yang independen jauh lebih cepat".

Merz adalah seseorang yang mengatakan Jerman layak kembali ke panggung Eropa dan dunia.

Eropa, ketika melihat ke luar sana, melihat dunia yang benar-benar tidak stabil, dunia yang menakutkan, biasanya dapat mengandalkan sekutu terbesarnya Amerika Serikat, tetapi tidak lagi dapat mengandalkan Donald Trump di Gedung Putih.

Merz telah menunjuk dua pemimpin besar Eropa lainnya - Emmanuel Macron dari Prancis dan Keir Starmer dari Inggris. Mereka akan menuju Washington minggu ini dan Merz mengatakan, sudah seharusnya, Jerman berada di sana.

Jadi, ia sedang terburu-buru.

Selama Merz mencoba membangun koalisi ini, Jerman akan terganggu dan ia ingin Jerman kembali menjalankan bisnis untuk Jerman dan seluruh Eropa.

Merz ingin bekerja sama dengan Inggris, Prancis, dan sekutu Eropa. Ini bukan Jerman untuk Jerman - itulah slogan partai AfD - ini adalah Jerman untuk Eropa di Eropa.

Brussel (ANTARA) - Puluhan ribu orang turun ke jalanan di pusat kota Brussel di Belgia pada Kamis (13/2) untuk memprotes rencana reformasi pemerintah, saat serikat pekerja memperingatkan soal adanya aksi mogok lanjutan kecuali para pembuat kebijakan mempertimbangkan kembali proposal mereka.

Menurut perkiraan polisi, sekitar 60.000 pengunjuk rasa berpartisipasi dalam aksi protes tersebut, melambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menentang serangkaian rencana yang diuraikan dalam perjanjian pemerintah federal Arizona yang baru dibentuk.

Reformasi yang diusulkan, yang mencakup perubahan pada dana pensiun, persyaratan yang lebih ketat untuk pensiun dini, dan pemangkasan layanan publik, memicu kemarahan yang meluas di seluruh Belgia.

Para pengunjuk rasa menyatakan kekhawatiran bahwa rencana itu dapat berdampak secara tidak proporsional terhadap pekerja berpenghasilan rendah, serta menambah beban pada infrastruktur layanan publik negara yang sudah kewalahan.

Aksi demonstrasi itu membuat sebagian wilayah di ibu kota Belgia tersebut lumpuh, menghentikan aktivitas lalu lintas di rute-rute utama dan mengganggu transportasi umum.

Bandar Udara Brussel membatalkan 430 penerbangan seiring operasi darat ditangguhkan, sementara layanan metro, bus, dan trem sangat terdampak oleh aksi tersebut.

Serikat pekerja utama di Belgia, termasuk FGTB, CSC, dan CGSLB, mengorganisir aksi protes tersebut, dengan alasan bahwa reformasi pemerintah akan mengganggu keamanan kerja dan mengurangi kualitas layanan negara.

Aksi protes tersebut sebagian besar berlangsung damai.

Para pemimpin serikat pekerja telah memperingatkan soal adanya aksi mogok umum nasional pada 31 Maret jika pemerintah tidak memberikan tanggapan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pengadilan Uni Eropa membuat keputusan bahwa kegagalan menangani polusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Putusan yang diumumkan, Jumat (31/1/2025), itu bakal berdampak signifikan bagi swasta dan pemerintah nasional dan regional.

Dikutip dari Edie, Senin (3/1/2025), putusan tersebut muncul setelah sekelompok warga dari wilayah Campania, Italia, mengajukan kasus hukum di pengadilan.

Alasannya, pemerintah daerah gagal menerapkan sistem pengelolaan limbah yang tepat sehingga mengakibatkan polusi tanah, air, dan udara yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Masalah itu telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Beberapa lingkungan di wilayah tersebut, yang dihuni oleh tiga juta orang, secara lokal pun sudah dikenal sebagai 'Land of Fires' karena pembuangan dan pembakaran sampah yang sembarangan.

"Dampak kesehatan lokal jelas, dari meningkatnya angka kanker dan penyakit kardiovaskular hingga penyakit pencernaan serta saluran kemih," kata ahli epidemiologi Dr. Fabrizio Bianchi mengatakan.

Sementara firma hukum lingkungan ClientEarth yang mewakili kelompok masyarakat tersebut di Pengadilan HAM Eropa mengungkapkan, kegagalan menangani polusi itu telah merusak hak warga untuk hidup (Pasal 2 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa) dan hak untuk hidup pribadi (Pasal 8).

ClientEarth menyoroti “prinsip pencegahan” dan “prinsip kehati-hatian” yang mengharuskan pihak berwenang mengambil tindakan dini guna mengatasi polusi yang dapat membahayakan masyarakat.

Putusan di Pengadilan HAM Eropa perlu dibuat bersama oleh tiga hingga 15 hakim, tergantung pada pentingnya dan kompleksitas kasus.

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para hakim tentang penafsiran Konvensi, terutama tentang bagaimana polusi lokal berbeda dari krisis iklim global, mereka mencapai kesepakatan.

Pengadilan memutuskan bahwa kegagalan pemerintah untuk menangani polusi, meskipun disebabkan oleh pihak swasta, telah melanggar hukum hak asasi manusia.

“Putusan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia kita bergantung pada lingkungan yang sehat termasuk udara, air, dan tanah yang sehat. Pemerintah harus melindungi orang-orang dari ancaman lingkungan terhadap kehidupan, tidak peduli siapa yang menyebabkannya," ungkap Pengacara ClientEarth, Malgorzata Kwiedacz-Palosz.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Gaza -

Puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel menunjukkan tanda-tanda bekas penyiksaan dan kelaparan. Mereka yang dibebaskan Israel itu terlihat mengalami memar, patah tulang, tubuh berkudis dan menunjukkan tanda-tanda kelaparan.

Dilansir Al-Jazeera, Minggu (2/2/2025), sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, 183 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu kemarin. Mereka terlihat keluar dengan mengenakan pakaian tahanan abu-abu yang bernoda dan menunjukkan tanda-tanda penahanan selama bertahun-tahun.

Beberapa dari mereka tampak lelah dan lemah saat berjalan kaki singkat dari bus ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Gaza, sebelum disambut oleh kerumunan dan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

"Setiap kali tahanan dibebaskan, kami menemukan tubuh tahanan yang mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, termasuk penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah 7 Oktober, kejahatan kelaparan, kejahatan medis sistematis, dan infeksi sejumlah dari mereka dengan kudis, di samping pemukulan parah yang dialami para tahanan sebelum dibebaskan, yang berlanjut selama berhari-hari menurut banyak kesaksian mereka, dan yang dalam beberapa kasus menyebabkan patah tulang rusuk," kata kelompok Masyarakat Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan.

Organisasi itu mengecam kekerasan yang terjadi di tahanan Israel terhadap warga Palestina. Mereka juga menyebut ada ancaman yang dari Israel terhadap warga Palestina yang dibebaskan.

"Perkumpulan Tahanan menegaskan kembali bahwa praktik pendudukan mengorganisir terorisme terhadap tahanan yang dibebaskan dan keluarga mereka, melalui beberapa metode yang telah dipantau, yang paling menonjol di antaranya adalah pemukulan parah yang dialami tahanan yang dibebaskan, dan ancaman yang mencapai titik pembunuhan jika ada pesta penyambutan yang diselenggarakan atau jika keluarga menunjukkan tanda-tanda penyambutan," ujar mereka.

Salah satu warga Palestina yang dibebaskan mengatakan dirinya dan tahanan asal Palestina mengalami penyiksaan paling brutal selama 15 bulan terakhir. Dia menyebut Israel memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi.

"Mereka memperlakukan hewan lebih baik daripada kami," ujarnya.

Staf Palang Merah juga menyatakan kemarahan terhadap cara penjara Israel menangani para tahanan yang dibebaskan dari Penjara Ketziot pada hari Sabtu. Menurut keterangan mereka, para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol di atas kepala dan diikat dengan pita bertuliskan 'Orang-orang abadi tidak akan pernah lupa'.

Hamas juga mengutuk penganiayaan dan penyiksaan para tahanan asal Palestina. Hamas juga menyebut sayap bersenjatanya, Brigade Qassam, tidak pernah gagal menyediakan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi tawanan asal Israel meskipun kondisi di Gaza buruk, termasuk pengeboman dan serangan gencar Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 orang di daerah kantong itu sejak Oktober 2023.

"Kondisi fisik dan psikologis yang baik dari tawanan musuh membuktikan nilai-nilai perlawanan kami dan komitmen moralnya terhadap para tawanan, sementara pendudukan kriminal melakukan pelanggaran paling kejam terhadap tawanan kami di penjara," kata Hamas.

Sumber Al-Jazeera menyebut seorang warga Palestina, Hussam Shahin, akan dipindahkan ke rumah sakit setelah menjalani operasi tanpa anestesi saat di penjara. Berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam minggu pertama gencatan senjata dengan imbalan ratusan warga Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

(haf/imk)

Sindikat penyelundupan orang ke negara-negara Eropa ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ada belasan warga negara Nepal dan India yang akan diberangkatkan secara ilegal melalui Indonesia sebagai negara transit.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuturkan informasi penyelundupan orang ini awalnya diterima Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Dalam kasus ini, Imigrasi telah menetapkan tiga tersangka yakni

Mereka pun menangkap total 18 WN Nepal dan 1 WN India di dua lokasi di Surabaya pada pertengahan Desember 2024. Dua orang di antaranya merupakan tersangka, sementara 17 lainnya adalah korban. Satu tersangka lainnya adalah LT yang merupakan WN Indonesia.

"Kami mengamankan WN [asing] tersebut di dua lokasi, di wilayah Kendangsari Surabaya sebanyak enam orang, Siwalankerto lima orang. Dan delapan WNA dihadirkan ke kantor imigrasi atas arahan dari Saudara LT (tersangka)," kata Ramdhani di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Senin (20/1).

Ramdhani menjelaskan belasan orang itu menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah. Para sindikat memanfaatkan dokumen tersebut untuk membawa para korban melalui Indonesia dan kemudian diberangkatkan ke negara-negara Eropa.

"Mereka menggunakan dokumen keimigrasian yang patut diduga didapatkan dengan memberikan keterangan yang tidak benar, agar izin tinggal dapat menjadi bukti bahwa mereka sebagai pengusaha di Indonesia. Namun, tujuan tinggal sebenarnya hanya menjadi alibi agar bisa mereka berangkat ke Eropa," ucapnya.

Ramdhani mengatakan Indonesia hanya dijadikan sebagai negara transit. Mereka berangsur tiba di Indonesia sejak September 2024. Mereka menunggu diberangkatkan ke sejumlah negara Eropa meliputi negara Ceko, Lituania, dan Hungaria.

Adapun peran tiga tersangka yang ditangkap Imigrasi yakni WN Nepal berinisial BBBK yang berperan sebagai penyelundup utama, WN India berinisial SK yang memberikan fasilitas kepada para korban, dan WN Indonesia berinisial LT yang diduga mendukung operasional penyelundupan.

Hasil pemeriksaan sementara, BBBK memperoleh keuntungan 5.000 Dollar Amerika Serikat (AS), sedangkan SK mendapatkan 1.000 Dollar Amerika Serikat.

"Ada tiga orang terduga pelaku yang ditetapkan tersangka dengan dugaan tindak pidana keimigrasian Pasal 120 Undang-Undang 6 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar," kata Ramdhani.

Dia mengungkapkan selain mengamankan sejumlah tersangka dan korban, pihaknya mengamankan barang bukti berupa paspor dan dokumen pendukung lainnya. Ia menegaskan Imigrasi akan memberikan perlindungan terhadap korban sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membongkar jaringan ini hingga tuntas. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," jelas dia.