KOMPAS.com - Pada tahun 1998, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Krisis ekonomi yang melanda negeri ini tak hanya mengguncang stabilitas finansial, tapi juga memantik gelombang keresahan di kalangan mahasiswa.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang kembali terpilih untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR awal Maret 1998, menyulut aksi-aksi protes yang awalnya terbatas di lingkungan kampus, lalu merambah ke jalanan.

Suasana kian panas ketika demonstrasi mulai dihadapi aparat keamanan dengan kekerasan.

Di Yogyakarta, pada 8 Mei 1998, seorang mahasiswa bernama Moses Gatutkaca tewas saat aksi dibubarkan secara represif. Hanya empat hari berselang, tragedi serupa terjadi di Jakarta.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur ditembus peluru tajam ketika mereka bergerak keluar dari kampus menuju Gedung DPR/MPR.

Di tengah tekanan itu, Presiden Soeharto yang baru saja kembali dari KTT G-15 di Mesir, mencoba menyampaikan kondisi perekonomian nasional di forum internasional.

Namun, publik Tanah Air lebih tertuju pada aksi-aksi mahasiswa yang terus meluas. Tuntutan agar Soeharto mundur makin lantang terdengar.

Puncaknya terjadi pada 18 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menduduki Gedung DPR/MPR.

Mereka mendesak agar pimpinan dewan segera mengusulkan Sidang Istimewa untuk menggulingkan Soeharto.

Harian Kompas edisi 19 Mei 1998 menggambarkan bagaimana sejak pagi, massa mahasiswa berdatangan bergelombang ke parlemen, menggunakan bus hingga mobil pribadi.

Sejumlah tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan turut hadir dan menyampaikan orasi, salah satunya adalah Amien Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu.

Harkitnas yang Tak Biasa

Tepat pada 20 Mei 1998, saat bangsa ini memperingati 90 tahun Hari Kebangkitan Nasional, suasana justru mencekam.

Tanggal yang seharusnya menjadi momen reflektif, berubah menjadi titik genting perjuangan reformasi.

Pemerintah saat itu tengah berupaya meredam gejolak dengan menggulirkan rencana pembentukan Komite Reformasi. Komite ini dirancang untuk mengawal pemilu dan membuka jalan bagi Soeharto mundur secara bertahap.

Namun, gagasan itu ditolak mahasiswa. Mereka menuntut pengunduran diri secara langsung dan tanpa syarat.

Sebuah rencana aksi pun dirancang: long march dari kompleks DPR/MPR menuju Monas. Amien Rais direncanakan menjadi salah satu tokoh sentral dalam aksi tersebut.

Tetapi, rencana itu tak berjalan mulus. Dalam sebuah peringatan 20 Tahun Reformasi pada 21 Mei 2018, Amien Rais mengungkapkan bahwa ia mendapat telepon dari seorang petinggi TNI.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," tutur Amien menirukan isi pembicaraan tersebut.

Menurut Amien, jenderal itu menyampaikan kekhawatiran akan potensi kerusuhan besar jika aksi di Monas tetap digelar.

Bahkan, ia mengancam penggunaan kekuatan militer serupa dengan tragedi Lapangan Tiananmen di China pada 1989, ketika mahasiswa dibubarkan dengan senjata dan tank, menyebabkan banyak korban jiwa.

Jakarta yang Dibungkam oleh Tank dan Kawat Berduri

Pada pagi 20 Mei 1998, Jakarta berubah menjadi kota yang nyaris lumpuh. Jalan-jalan di sekitar Monas, Istana Merdeka, Bina Graha, Jalan Cendana, Sudirman, Thamrin, hingga Rasuna Said dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Barikade kawat berduri dipasang rapat. Pasukan elit seperti Kopassus, Marinir, dan Kostrad bersiaga lengkap dengan panser, tank, serta berbagai jenis senjata berat.

Tak hanya kendaraan bermotor, pejalan kaki pun dilarang melintas. Aktivitas bisnis dan perkantoran berhenti.

Jalan-jalan ibu kota menjadi lengang, seolah menandai hari yang sangat berbeda dari Hari Kebangkitan Nasional tahun-tahun sebelumnya.

Amien Rais yang telah menerima peringatan dari TNI, segera menyampaikan informasi tersebut kepada mahasiswa di DPR/MPR. Ia tak ingin peristiwa berdarah kembali terulang.

Menjelang dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB, Amien yang masih mengenakan sarung dan kemeja batik, melangkah ke Monas. Di sana, ia melihat kawat berduri, panser, dan tentara telah memagari seluruh kawasan.

Amien mendekati sekelompok tentara dan bertanya, “Saya mau tanya ke Anda semua, instruksinya apa?”
Seorang tentara menjawab, “Pak Amien, kami belum ada instruksi. Tapi sudah disuruh berjaga di Monas ini. Semua pintu masuk ke Monas sudah dijaga dengan beberapa tank, panser, dan juga gulungan kawat berduri.”

Mendengar hal itu, Amien dan sejumlah tokoh reformasi lainnya akhirnya menggelar konferensi pers sekitar pukul 04.00 WIB. Mereka memutuskan untuk memindahkan lokasi aksi ke DPR/MPR, tempat mahasiswa sudah berkonsentrasi sejak 18 Mei.

Dampak dan Titik Balik

Keputusan membatalkan aksi di Monas terbukti krusial. Langkah ini tidak hanya meredakan potensi bentrokan, tapi juga membawa efek positif terhadap situasi politik dan ekonomi.

Dokumentasi Harian Kompas edisi 21 Mei 1998 mencatat, nilai tukar rupiah menguat drastis. Dari sebelumnya Rp 12.300 per dolar AS, rupiah naik menjadi Rp 11.000—penguatan sebesar 1.300 poin.

Sikap Amien Rais mencerminkan kenyataan politik saat itu. Sejumlah tokoh yang diajak Soeharto untuk duduk di Komite Reformasi justru menolak.

Mereka tak mau terlibat dalam struktur pemerintahan transisi yang dipandang hanya memperpanjang kekuasaan.

Gelombang desakan dari rakyat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh nasional akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sang jenderal bintang lima yang dijuluki "The Smiling General" itu resmi lengser setelah lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia.

Sumber: Kompas.com

Ogan Ilir -

Polisi masih mengusut kasus tahanan pendamping (Tamping) di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang ketahuan menyimpan sabu di gerobak sampah. Sabu tersebut sudah diamankan beserta tamping yang terkait dengan kepemilikan dan penyelundupan sabu tersebut.

Kasatres Narkoba Polres Ogan Ilir, Iptu Surya Atmajaya mengatakan terbongkarnya kasus ini berawal saat petugas lapas melakukan pemeriksaan terhadap tahanan di lapas tersebut. Pihak lapas sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyelundupan sabu ke dalam lapas. Namun saat pemeriksaan, tidak didapati adanya tahanan yang menggunakan sabu atau hal terlarang lainnya.

Namun, petugas lapas tak mau kecolongan dan akhirnya memeriksa semua bagian di lapas, termasuk memeriksa satu gerobak sampah yang berada di lokasi tersebut. Benar saja, setelah dicek di dalamnya terdapat bungkus rokok yang berisikan sabu.

Petugas pun mengamankan dua tahanan pendamping kebersihan bernama Indra dan Edi Irawan. Dalam bungkus rokok itu ada 4 paket sabu seberat 3,58 gram.

"Penyelundupan sabu ke dalam lapas dengan gerobak sampah ini terjadi Selasa (13/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Pada saat itu, petugas gabungan P2U dan pengawal lapas melakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku dan gerobak sampah yang mereka pakai," kata Surya, Minggu (18/5/2025).

"Sabu tersebut,disembunyikan dalam sebuah kotak rokok dan kantong plastik hitam, serta diselipkan menggunakan sebuah baut," sambungnya.

Surya menjelaskan pihak Lapas langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir.

"Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku barang tersebut mereka ambil dari tempat pembuangan luar dan menyebut bahwa barang tersebut milik warga binaan atas nama Tendi Albert," katanya.

Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, lanjut Surya, Unit II Satres Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap ketiga terduga pelaku termasuk satu warga binaan lainnya bernama Tendi Albert, yang diketahui merupakan pemilik barang haram tersebut.

"Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa barang bukti sabu tersebut awalnya diambil oleh I, kemudian diserahkan kepada EI atas perintah dari TA. Ketiganya kini telah diamankan di Mapolres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Dalam kasus ini, pihaknya mengamankan barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 3,58 gram bruto, 1 kantong plastik warna hitam, 1 buah baut, 1 kotak rokok, 1 unit gerobak sampah dan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam milik TA.

"Ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun," pungkasnya.

(dai/dai)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan sterilisasi pada pria atau vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei mengutip Antara, Kamis (1/5).

Vasektomi, kata Rahmat, dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

"Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan," ucapnya.

Sebelumnya, KB vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria ini sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.

Menurut Rahmat, persyaratan KB untuk penerimaan bansos atau berbagai insentif boleh-boleh saja untuk dilakukan, namun dia mengingatkan ada persyaratan yang harus dilalui khususnya untuk vasektomi.

"Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos saat rapat bersama Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam rapat tersebut Dedi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima manfaat program bantuan sosial hingga beasiswa.

"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak para suami untuk tidak ragu menjalani vasektomi atau program KB jangka panjang.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan program vasektomi gratis dari pemerintah, bahkan bisa mendapatkan uang istirahat bagi suami yang bersedia menjalani vasektomi.

"Kemudian diberikan uang untuk istirahat tiga hari gitu ya, belum banyak sih, umumnya Rp300 ribu rupiah, itu untuk uang istirahat. Beberapa bupati atau wali kota di daerah tertentu bahkan kasih bonus, supaya sukses vasektomi dan peran pria itu menjadi lebih bagus," kata Hasto di Jakarta beberapa waktu lalu seperti diberitakan Antara.

Selama ini, kata dia, tantangan menyosialisasikan KB pria masih banyak karena masih ada stigma bahwa laki-laki tidak bisa perkasa lagi setelah menjalani vasektomi. Padahal, kemungkinan kegagalan vasektomi hanya 0,3 persen.

Batam -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

(dhm/dhm)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Kamis (10/4), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi hingga sopir ojek online (ojol) diperiksa sebagai saksi kasus teror di kantor Tempo.

1. Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut satu pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

Selengkapnya baca di sini.

3. Dua mantan direktur LPEI tak berkomentar usai diperiksa KPK

Dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak berkomentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.

Selengkapnya baca di sini.

4. BNPT: Indeks Terorisme Global 2025 catat kemajuan positif Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim periksa sopir ojol dalam kasus dugaan teror di Tempo

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memeriksa seorang sopir ojek online (ojol) sebagai saksi terkait kasus dugaan teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com- Setelah meninggalnya aktris Taiwan, Barbie Hsu secara tiba-tiba, pertarungan hukum atas harta warisan dan hak asuh anaknya semakin memanas.

Ibu Barbie Hsu, Hwang Chunmei yang juga ibu mertua DJ Koo baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk melindungi warisan putrinya.

Dia berjanji akan mengambil tindakan hukum yang tegas pada mantan suami Hsu, Wang Xiaofei atas masalah warisan dan hak asuh.

"Saya menolak percaya bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan," tulisnya.

"Tolong dukung saya untuk berperang!" netizen Taiwan melihat ini dan mendukung Hwang.

Media lokal menyebut pesan tersembunyi dari Hwang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan serta warisan Barbie terhadap mantan suami putrinya dan keluarganya.

Untuk diketahui, sejak meninggal dunia secara tiba-tiba, persoalan warisan dan hak asuh anak Barbie Hsu terus memicu perdebatan.

Ini karena berdasarkan hukum Taiwan, hak asuh orangtua secara otomatis dialihkan pada orangtua yang masih hidup, dalam hal ini Wang Xiaofei. Namun keluarga Hsu menentang hal ini.

Selain ibunya, suami Barbie Hsu, DJ Koo juga menyatakan tindakan tegasnya melindungi semua hak Barbie Hsu.

"Saya akan mempercayakan semua hak saya terkait masalah ini kepada ibu mertua saya," tulisnya.

"Saya akan memastikan bahwa tidak ada individu yang berniat jahat yang menguasai aset anak-anak dan akan mengambil tindakan hukum melalui pengacara," lanjutnya.

Laporan mengonfirmasi bahwa Barbie Hsu memiliki sedikitnya dua properti mewah: satu di dekat Museum Nasional dan satu lagi di Xinyi, Taipei, dengan perkiraan nilai pasar gabungan sebesar 600 juta NTD (Rp 297 miliar).

Berdasarkan hukum perdata Taiwan, setelah Barbie Hsu meninggal, kedua anaknya berhak mewarisi dua pertiga dari harta warisannya, dengan Wang Xiaofei sebagai wali sah mereka.

Sementara itu, setelah meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlibat dalam kontroversi bahwa ia mencoba mengubah citranya dengan menggunakan mantan istrinya, termasuk aset miliaran yang ditinggalkan oleh Barbie.

Seperti pada malam kepulangannya ke China pada tanggal 3 Februari, menyusul berita meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlihat berjalan di tengah hujan tanpa payung, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan untuk pers.

Selain itu, tersebar rumor palsu bahwa ibunya telah menanggung biaya pemakaman di Jepang dan biaya penerbangan carter untuk transportasi ke Taiwan.

Karena kontroversi ini, akun Weibo dan TikTok Wang Xiaofei dan ibunya Zhang Lan dihapus secara permanen, dan mereka pun menghadapi larangan tak terbatas dari media sosial Tiongkok.

Barbie Hsu dan Wang Xiaofei menikah pada tahun 2011 dan memiliki satu putra dan satu putri, tetapi bercerai pada tahun 2021.

Sejak saat itu, Barbie Hsu telah menjadi pasangan resmi setelah mendaftarkan pernikahannya di Korea dan Taiwan pada tahun 2022 dengan DJ Koo, yang dipacarinya selama sekitar satu tahun pada tahun 1998.

Namun, tiga tahun kemudian, ia meninggal karena pneumonia akut yang disebabkan oleh flu saat perjalanan keluarga ke Jepang

Sebelumnya, media Taiwan melaporkan bahwa jenazah Barbie dimakamkan di rumah dan keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan pemakaman di kebun botani pada hari yang tepat.

Keluarga Barbie mengatakan mereka tidak akan mengungkapkan tanggal dan lokasi sesuai keinginan almarhum saat ia masih hidup.

KOMPAS.com- Setelah meninggalnya aktris Taiwan, Barbie Hsu secara tiba-tiba, pertarungan hukum atas harta warisan dan hak asuh anaknya semakin memanas.

Ibu Barbie Hsu, Hwang Chunmei yang juga ibu mertua DJ Koo baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk melindungi warisan putrinya.

Dia berjanji akan mengambil tindakan hukum yang tegas pada mantan suami Hsu, Wang Xiaofei atas masalah warisan dan hak asuh.

"Saya menolak percaya bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan," tulisnya.

"Tolong dukung saya untuk berperang!" netizen Taiwan melihat ini dan mendukung Hwang.

Media lokal menyebut pesan tersembunyi dari Hwang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan serta warisan Barbie terhadap mantan suami putrinya dan keluarganya.

Untuk diketahui, sejak meninggal dunia secara tiba-tiba, persoalan warisan dan hak asuh anak Barbie Hsu terus memicu perdebatan.

Ini karena berdasarkan hukum Taiwan, hak asuh orangtua secara otomatis dialihkan pada orangtua yang masih hidup, dalam hal ini Wang Xiaofei. Namun keluarga Hsu menentang hal ini.

Selain ibunya, suami Barbie Hsu, DJ Koo juga menyatakan tindakan tegasnya melindungi semua hak Barbie Hsu.

"Saya akan mempercayakan semua hak saya terkait masalah ini kepada ibu mertua saya," tulisnya.

"Saya akan memastikan bahwa tidak ada individu yang berniat jahat yang menguasai aset anak-anak dan akan mengambil tindakan hukum melalui pengacara," lanjutnya.

Laporan mengonfirmasi bahwa Barbie Hsu memiliki sedikitnya dua properti mewah: satu di dekat Museum Nasional dan satu lagi di Xinyi, Taipei, dengan perkiraan nilai pasar gabungan sebesar 600 juta NTD (Rp 297 miliar).

Berdasarkan hukum perdata Taiwan, setelah Barbie Hsu meninggal, kedua anaknya berhak mewarisi dua pertiga dari harta warisannya, dengan Wang Xiaofei sebagai wali sah mereka.

Sementara itu, setelah meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlibat dalam kontroversi bahwa ia mencoba mengubah citranya dengan menggunakan mantan istrinya, termasuk aset miliaran yang ditinggalkan oleh Barbie.

Seperti pada malam kepulangannya ke China pada tanggal 3 Februari, menyusul berita meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlihat berjalan di tengah hujan tanpa payung, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan untuk pers.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai kerja-kerja cepat Kejaksaan dalam menuntaskan perkara berdampak pada tingginya kepercayaan publik.

Dia berpendapat, tak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menuntaskan perkara dengan cepat dan tuntas.

?Kejaksaan menangani secara kontinyu, begitu penyelidikan, langsung penyidikan dan penetapan tersangka, lalu dibawa ke persidangan. Kalau KPK, masih ada tersisa. Tidak langsung tuntas,? kata Hibnu saat menghadiri rilis survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara virtual, Minggu (9/2/2025).

Adapun survei bertajuk ?Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo? itu dilakukan pada 20-28 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.



Selain responsif dan kerja cepat, Hibnu melanjutkan, Kejaksaan juga banyak menangani persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Hibnu memberikan contoh kasus kelangkaan minyak goreng.

Selain itu, penanganan kasus dengan nilai kerugian yang menyentuh ratusan triliun juga menjadi alasan lain.

?Apalagi visi Kejaksaan bukan hanya soal memidanakan, tapi juga mengembalikan kerugian negara. Ini alasan kenapa Kejaksaan menjadi lembaga paling dipercaya,? kata Hibnu.

Karenanya, Hibnu menilai jika Kejaksaan bisa membongkar karut marutnya kasus gas 3 kg yang belakangan ada indikasi korupsi akan melengkapi harapan publik.

?Kalau kasus gas ini bisa dibuka, akan memberikan dampak yang lebih bagus lagi. Apalagi menyentuh hajat hidup orang banyak,? pungkasnya.

Jakarta -

Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait kondisi penegakan hukum selama 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden menilai penegakan hukum dalam kondisi baik.

Survei digelar pada 16 hingga 21 Januari dengan melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih dengan simple random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode wawancara survei dilakukan dengan tatap muka.

Survei tercatat memiliki margin of error +/- 2,9%. Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95%.

Para responden ditanyakan 'bagaimana bapak/ibu melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?'. Hasil survei menunjukkan hanya sekitar 22 persen responden yang menilai penegakan hukum saat ini buruk.

Berikut ini hasil surveinya:

Sangat Baik 2,9%
Baik 41,8%
Sedang 30%
Buruk 19,8%
Sangat Buruk 2,5%
TT/TJ 3%

"Kondisi penegakan hukum lebih banyak yang menilai baik atau sangat baik sekitar 44,7%. Jadi yang menilai baik dan sangat baik lebih banyak, yang menilai sedang 30%, yang menilai buruk, sangat buruk, lebih sedikit sekitar 22%," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida saat memaparkan survei, Senin (27/1/2025).

Kemudian, Rizka membeberkan tren penegakan hukum juga cenderung positif. Namun, pada 2 survei terakhir Indikator Politik Indonesia responden yang menilai buruk sedikit naik.

"Tren penegakan hukum, di sini kita lihat trennya, tren positif cenderung naik, yang menilai sedang cenderung turun, dan yang menilai buruk masih lebih rendah, tapi dalam dua survei terakhir agak naik sedikit, meskipun masih lebih banyak yang menilai baik untuk tren penegakan hukum," ucap dia.

(maa/dhn)

Pemimpin tertinggi IranAyatollah Ali Khamenei merespons perilisan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Dalam komentar perdananya pada Senin (25/11), Khamenei mengatakan ICC tak cukup jika cuma meminta Netanyahu ditangkap. Sebaliknya, ia menilai Netanyahu layak untuk mendapatkan hukuman mati.

"Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, tapi itu tidak cukup," kata Khamenei dalam pidato di hadapan pasukan paramiliter Basij, Senin.

"[Seharusnya mereka memerintahkan] hukuman mati bagi Netanyahu. Hukuman mati bagi para pemimpin kriminal ini harus diberikan," lanjut dia, seperti dikutip AFP.

Ini merupakan komentar pertama Khamenei pasca ICC merilis surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada Kamis (21/11). Dalam perilisan itu, ICC tak cuma memerintahkan Netanyahu ditangkap, tetapi juga eks Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan kepala sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, yakni Mohammed Deif.

Iran adalah musuh bebuyutan Israel yang bersekutu dengan berbagai kelompok milisi di Timur Tengah, mulai dari Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, hingga Perlawanan Islam di Irak.

Teheran pun sangat mendukung serangan Hamas ke Israel, termasuk serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hakim ICC dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 30 tahun terhadap tersangka dan dalam keadaan luar biasa, hukuman seumur hidup. Kendati begitu, ICC tidak bisa menjatuhkan hukuman mati.

Surat perintah penangkapan pra-sidang secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, karena salah satu dari 124 negara anggota pengadilan diwajibkan untuk menangkapnya jika ia berada di wilayah mereka.

Kepala Jaksa ICC Karim Khan telah mendesak anggotanya untuk bertindak berdasarkan surat perintah tersebut. Ia juga mendesak negara-negara non-anggota seperti Israel, Iran, Amerika Serikat, dan China bekerja sama dalam "menegakkan hukum internasional".