Edukasi hukum tidak harus kaku dan formal. Banyak jaksa kini memanfaatkan media sosial, forum warga, hingga metode kreatif lainnya untuk menyampaikan pesan hukum ke masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hadirnya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025 yakni Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum.

Nominasi Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum diberikan kepada jaksa-jaksa yang aktif menyampaikan edukasi hukum dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan masyarakat. Baik sebagai bagian dari tugas maupun karena dorongan pribadi, jaksa dalam kategori ini dinilai atas inisiatif dan dampaknya dalam membumikan hukum.

Salah satu Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025, Pujiyono Suwadi sekaligus Ketua Komisi Kejaksaan RI mengapresiasi adanya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam mengedukasi hukum.

"Bagus ya, jadi kalau Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum itu kan soal bagaimana jaksa dengan instrumen, perangkat yang ada, dia bisa beradaptasi untuk kemudian menggunakan itu bagi pengabdian secara maksimal khususnya dalam penegakan hukum," ujar Pujiyono kepada detikcom, Kamis (15/5/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Fachrizal Afandi, Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 sekaligus Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya. Ia menegaskan bahwa kreativitas dalam penegakan hukum tetap harus selaras dengan aturan.

"Jadi penegakan hukum itu memang harus dilakukan secara kreatif tapi tetap berpedoman pada aturan dan norma hukum yang ada. Tapi bagaimana di tengah batasan norma hukum itu jaksa bisa kreatif, misalnya melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tertentu," jelas Fachrizal.

Pada tahun sebelumnya, Adhyaksa Awards telah memberikan penghargaan kepada lima jaksa tangguh dan berprestasi di masing-masing nominasi. Tahun ini, dua nominasi baru ditambahkan untuk semakin menyoroti prestasi dan kinerja luar biasa para jaksa di seluruh Indonesia.

Berikut tujuh nominasi Adhyaksa Awards 2025:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan kepada panitia siapa saja jaksa yang layak mendapatkan Adhyaksa Award 2025. Panitia berharap masyarakat memberikan informasi dengan benar, runut dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Hal itu disampaikan Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

Yassierli mengatakan jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Simak juga Video: Menaker Ungkap Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Capai 3 Juta

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat. Atnike menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, mengirim siswa nakal ke barak TNI sebagai bentuk penghukuman atas kenakalannya tidaklah tepat. Dia mengatakan mengirim siswa untuk dihukum ke barak TNI berada di luar proses hukum.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Atnike menjelaskan, pembelajaran di barak militer bisa dilakukan apabila itu menjadi bagian dari pendidikan karier. Misalnya, siswa dikenalkan mengenai tugas TNI, bukan untuk menjalani pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja," ujar Atnike.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan keinginannya agar ada pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya, yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Dedi menyebut, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harus mendapat persetujuan dari orang tua. Menurutnya, kebijakan ini telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.

"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukkan ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SIKKA, KOMPAS.com – Uskup Maumere, Mgr Ewaldus Martinus Sedu, memimpin misa Kamis Putih di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (17/4/2025). Dalam perayaan itu, Uskup Ewaldus membasuh kaki 12 warga binaan sebagai simbol cinta kasih dan pelayanan.

Dua belas warga binaan itu melambangkan para rasul Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Tujuh di antaranya merupakan warga binaan asal Nangahale yang tengah menjalani hukuman atas kasus pengrusakan plank milik PT Krisrama.

“Kalian bukanlah orang buangan. Kalian adalah sesama saudara kami. Kita semua adalah makhluk yang lemah dan rapuh, terkadang kita jatuh pada kesalahan yang sama,” kata Uskup Ewaldus dalam homilinya.

Ia meyakini belas kasih Tuhan dapat dialami bahkan di balik jeruji. Oleh karena itu, ia mengajak warga binaan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Uskup Ewaldus juga menegaskan bahwa perayaan Ekaristi di rutan merupakan bagian dari tradisi Gereja Katolik yang berlangsung di banyak keuskupan di seluruh dunia, termasuk Vatikan.

“Di Roma malam ini juga, para uskup dan imam agung sedang merayakan Ekaristi Kamis Putih di salah satu penjara. Jadi hampir semua uskup melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Ia menutup misa dengan permintaan doa dari para warga binaan agar dirinya dapat terus menjadi gembala yang baik.

“Mari kita saling mendoakan. Saya juga mohon doa dari kalian agar saya tetap menjadi gembala yang baik,” pungkasnya.

Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A. Condroputra, mengadakan buka puasa bersama para tahanan di Rutan Polres Lamongan sebagai bentuk kepedulian dan pembinaan bagi mereka yang tengah menjalani proses hukum.

"Kegiatan ini merupakan wujud nilai kemanusiaan serta bagian dari pembinaan agar para tahanan tetap memiliki semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik," ujar AKBP Bobby.

Ia menambahkan, di bulan suci Ramadan, Polri tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menunjukkan sisi humanis dengan memberikan perhatian kepada para tahanan.

Selain berbuka puasa, para tahanan mendapatkan siraman rohani melalui tausiyah dari tokoh agama.

"Kami berharap momentum ini dapat menjadi refleksi bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik," kata AKBP Bobby.

Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan memberikan ketenangan serta motivasi kepada para tahanan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Para tahanan menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk perhatian kepolisian terhadap mereka.

Melalui kegiatan ini, Polres Lamongan menegaskan perannya dalam edukasi dan pembinaan bagi pelanggar hukum agar dapat kembali berkontribusi di masyarakat.

Video: DPRD Lamongan Cek Pembangunan Stadion Surajaya

Video: DPRD Lamongan Cek Pembangunan Stadion Surajaya

Setelah berlangsung selama dua hari, Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) RI resmi ditutup. Pameran ini sukses menarik perhatian publik dengan menghadirkan beragam informasi dan edukasi hukum dari berbagai lembaga.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan, Pameran Kampung Hukum yang ditutup pada Rabu (19/2) kemarin itu menjadi wadah yang strategis bagi MPR RI, sebab menarik banyak perhatian untuk hadir.

Hal itu menurutnya menjadi bentuk kolaborasi erat dalam membantu MPR RI untuk memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum. Sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada Kementerian/Lembaga dan generasi muda," ujar Anies, dalam keterangan tertulis Kamis (20/2/2025)

Lebih dari itu, kata dia, dengan pameran ini mewujudkan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat lebih memperluas jejaring kerjanya. Sekaligus memperkuat kerja sama antar lembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk good governance atau tata kelola pemerintahan.

Anies juga mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi booth MPR. Menurutnya, kedatangannya tersebut telah mendorong agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Apresiasi yang mulia Ketua MA tersebut sangat penting bagi Setjen MPR RI dan juga mendorong serta memotivasi Setjen MPR RI utk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," sambung Anies.

Sementara itu, Sunarto turut mengapresiasi partisipasi MPR RI dalam pameran ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pelaksanaan Laporan Tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni, agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ucap Sunarto.

Di hari terakhir, pameran Kampung Hukum 2025 telah menyuguhkan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow, pertunjukan seni tradisional, band performance, dan pembagian doorprize bagi pengunjung.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Subondo menyampaikan pameran tahun ini merupakan yang paling meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dan turut memberikan pertanyaan kritis dalam talkshow yang diselenggarakan.

Ditambah, kata dia, para peserta pameran bekerja keras dan kreatif membuat para pengunjung tertarik mendalami produk-produk yang dipamerkan.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia. Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," tutur Subondo.

Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2025, diharapkan masyarakat semakin memahami peran lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia serta mendapatkan manfaat dari berbagai informasi yang telah disajikan selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, pada hari pertama pameran dibuka secara resmi oleh Ketua MA Sunarto, yang turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I, II serta para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

Kemudian, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran. Antara lain, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath, Kota Sukabumi dalam rangka Seminar Kebudayaan dan Pembukaan Festival Main Bola Lengeun Seneu (Boles) sebagai WBTBI tingkat nasional.

Pantauan detikJabar, Fadli Zon disambut dengan upacara ngagotong (mengangkat) lisung dan pencak silat. Sebelum membuka acara, Fadli juga sempat menjajal langsung permainan bola tangan api atau bola lengeun seneu.

Sebelum memegang bola api, Fadli terlebih dahulu membasahi tangannya dengan air yang di dalamnya mengandung daun sirih, bawang putih dan jeruk nipis. Kemudian ia mencoba dua kali permainan bola api hingga bola api itu masuk ke gawang.

"Ya, itu menarik dan itu ada tekniknya. Saya kira ini juga tentu dengan satu pengamanan teknik memainkan bola api itu bisa kita gunakan sebagai sarana olahraga yang unik dan khas. Itu hanya ada di Indonesia saya kira," kata Fadli kepada detikJabar di lokasi, Rabu (29/1/2025).

Selain mencoba permainan tradisional boles, Fadli juga mengunjungi Museum Prabu Siliwangi yang masih berada satu kawasan dengan pondok pesantren. Menurutnya, budaya di ponpes tersebut terjaga dengan baik dan patut menjadi contoh bagi ponpes lainnya.

"Nah menurut saya ini merupakan kearifan lokal yang saya kira sangat unik dan khas, tentu perlu ada pengembangan dan juga pemanfaatan. Saya apresiasi sekali ekpresi-ekspresi budaya itu dipelihara dengan baik begitu pun juga dengan museum yang mempunyai sejumlah artepak menjadi tempat untuk pembelajaran bagi para santri maupun masyarakat lainnya," ujarnya.

"Kita berharap pesantren-pesantren juga lebih banyak mengembangkan budaya terutama yang sesuai dengan budaya di daerah masing-masing atau kearifan lokal masing-masing," sambung Fadli.

Pihaknya juga menyoroti tentang upaya pengelolaan museum misalnya dengan melakukan pelatihan kurator dan edukator museum. "Mereka yang menjadi edukator harus mengerti artefak itu sendiri," katanya.

Ke depan, pihaknya akan meningkatkan SDM untuk di museum agar museum itu tidak hanya memajang barang tetapi ada proses kurasi terhadap koleksi-koleksi yang ada sekaligus tata kelola dari museum itu.

"Termasuk kita juga membuat grading atau standardisasi untuk museum karena ke depan kita ingin museum ini semakin meningkat standardisasinya, makanya kita perbaiki dulu museum-museum di pusat supaya menjadi contoh bagi daerah lain," jelasnya.

Dia menekankan kemajuan kebudayaan di Indonesia menjadi tugas semua pihak tak hanya pemerintah, termasuk swasta, perorangan, pesantren atau sekolah dan masyarakat.

"Kita berharap ini bisa menjadi inspirasi semua kebudayaan yang ada di sini, bisa menjadi inspirasi bagi pesantren-pesantren lain," tutupnya.

Sementara itu, di hari yang sama, Fadli Zon mencanangkan rencana menjadikan rumah pengasingan Bung Hatta dan Sutan Sjahrir di Sukabumi sebagai museum. Bangunan yang kini berada di bawah pengelolaan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri ini merupakan situs bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kota dan diharapkan dapat naik statusnya menjadi cagar budaya provinsi hingga nasional.

"Alhamdulillah, kita bisa mengunjungi rumah pengasingan Bung Hatta dan Bung Sjahrir di Sukabumi yang sekarang menjadi bagian dari Setukpa. Ini merupakan rumah bersejarah dengan kondisi yang relatif baik. Kami berharap statusnya bisa ditingkatkan menjadi cagar budaya provinsi dan nasional," ujar Fadli Zon usai meninjau rumah tahanan Bung Hatta-Bung Sjahrir di Jalan Bhayangkara, Kota Sukabumi, Rabu (29/1/2025).

Fadli Zon menekankan pentingnya menjadikan rumah ini sebagai museum yang dapat mengabadikan sejarah pengasingan Bung Hatta dan Sjahrir pada masa penjajahan Jepang. Ia menjelaskan bahwa kedua tokoh ini sebelumnya diasingkan ke Boven Digoel, kemudian ke Banda Neira bersama Iwa Kusumasumantri dan dr. Tjipto Mangunkusumo, sebelum akhirnya dipindahkan ke Sukabumi.

"Rumah ini bisa menjadi bagian dari rangkaian sejarah perjalanan Bung Hatta dan Sjahrir. Kita tahu bahwa Bung Karno diasingkan ke Bengkulu dan berbagai tempat lain yang kini menjadi situs bersejarah. Begitu pula dengan Bung Hatta dan Sjahrir, yang merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan," tambahnya.

Fadli Zon juga menyoroti perlunya kajian mendalam oleh para sejarawan dan ahli untuk menentukan narasi yang akan disajikan dalam museum ini. Ia menegaskan bahwa pemugaran situs harus tetap mempertahankan keaslian bangunan, sesuai dengan standar pelestarian cagar budaya.

"Kita perlu membuat kajian mendalam terkait periode ini, karena sering kali kurang dibahas. Bung Hatta dan Bung Karno memiliki hubungan yang relatif dekat dengan Jepang, terutama ketika ada janji-janji kemerdekaan seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI. Ini bisa menjadi bagian dari edukasi sejarah yang lebih komprehensif," katanya.

Lebih lanjut, Fadli Zon mengungkapkan bahwa Kementerian Kebudayaan akan berkoordinasi dengan Balai Kebudayaan Jawa Barat, para sejarawan, serta pimpinan Polri untuk merevitalisasi situs ini.

"Kami akan berdiskusi dengan pimpinan Polri agar tempat ini bisa diaktivasi sebagai museum. Tidak hanya sebagai destinasi wisata sejarah, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran tentang peran Bung Hatta dan Bung Sjahrir dalam perjuangan bangsa," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya revitalisasi, Fadli Zon juga mengusulkan rekonstruksi interior rumah, termasuk replika kursi dan tempat tidur yang sesuai dengan kondisi aslinya.

"Dari segi bangunan, ini masih asli, dibangun sekitar tahun 1917 dengan gaya khas Hindia Belanda. Struktur seperti plafon tinggi, bentuk pintu, dan denah rumah masih sesuai dengan bentuk awalnya. Kami ingin menghidupkan kembali cerita sejarahnya di tempat ini," jelasnya.

Rencana ini juga mencakup kemungkinan pemasangan patung Bung Hatta dan Bung Sjahrir di lokasi sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas sejarah situs tersebut.

"Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan rumah pengasingan Bung Hatta dan Sjahrir dapat menjadi salah satu pusat pembelajaran sejarah nasional, sekaligus destinasi wisata budaya yang menarik bagi masyarakat," kata dia.

Kepala Setukpa Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Dirin menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait sial pengadaan barang replika.

"Ya hari ini suatu kehormatan bagi saya dan Setukpa karena beliau Menteri Kebudayaan berkenan hadir ke sini melihat secara langsung rumah pengasingan Bung Sjahrir dan Bung Hatta. Kita berharap setelah ada kunjungan beliau, program revitalisasi bisa terwujud," kata Dirin.

"Kebetulan ini juga sudah dijadikan cagar budaya. Jadi revitalisasi termasuk kajian-kajian mana yang harus ada di sini, yang sekarang masih kosong. Dan saya berharap nanti ada kontribusi yang signifikan dari instansi terkait berkaitan cagar budaya ini dalam pengadaan replika atau barang-barang yang ada di sini," sambungnya.

Menurut detikers kampus mana di Indonesia yang terbaik di bidang hukum? Untuk melihatnya, bisa cek daftar menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025.

Lembaga pemeringkatan THE, baru-baru ini merilis WUR by Subject 2025 berbagai bidang, termasuk hukum. Pemeringkatan menilai 389 institusi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

Dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

- Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

- Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

- Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

- Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

- Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Peringkat global: 300+

Video: Menhum Sebut Revisi UU Pemilu Berpedoman pada Rekayasa Konstitusi

Video: Menhum Sebut Revisi UU Pemilu Berpedoman pada Rekayasa Konstitusi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menerima audiensi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf. Pertemuan ini memperkuat koordinasi terkait teknis penyelenggaraan haji.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Imipas, Senin (20/1/2025). Agus Andrianto menyampaikan komitmen penuh Kementerian Imipas mendukung program-program BPH Indonesia.

"Sebagai Kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam mempercepat dan memperbaiki layanan haji," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan teknis penyelenggaraan haji. Termasuk masalah penggunaan visa ziarah yang kerap mengganggu sistem resmi.

"Kami telah mencatat sekitar 20 ribu WNI yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan haji, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akomodasi di Arab Saudi," jelasnya.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah implementasi program Mecca Road yang dirancang untuk mempercepat proses keimigrasian bagi jamaah haji. Meski program ini telah berjalan, dibutuhkan landasan hukum dan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi agar lebih optimal.

Selain itu, Kementerian Imipas juga berencana memperketat pengawasan visa ziarah dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah.

Pertemuan ini juga mencatat keberhasilan program layanan imigrasi, seperti M-Paspor, Eazy Passport, dan layanan paspor simpatik yang memudahkan pengurusan dokumen perjalanan haji. Untuk mendukung upaya pemberantasan haji ilegal, disepakati bahwa pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BPH Indonesia.

Menutup pertemuan, Agus menegaskan pentingnya kerja sama diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota haji. Kolaborasi ini diharapkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Kita harus terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, termasuk mempertimbangkan asas resiprokal untuk mempercepat proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji," tutupnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum bari para pekerja.

"Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum," katanya dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders, kementerian. Bagaimana kolaborasi itu harus ada," ucapnya.

Yassierli menuturkan nantinya pihaknya akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif akan ditangani Kemenaker dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.

"Ada desk ketenagakerjaan Polri kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ada regulasi, kemudian kita ada program-program terkait dengan advokasi dan sosialisasi, ada edukasi di situ," jelasnya.

"Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator, mediator hubungan industrial, kemudian, pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja," lanjut Yassierli.

Dia berharap kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan. Khususnya, memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.

"Jadi, sekali lagi, kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini," harapnya.

Terakhir, Yassierli mengatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.

"Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja," pungkas dia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, mendapati alat body scanner dan X-Ray Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang tidak berfungsi. Pihak Kanwil Kemkumham Jateng berjanji menjadikan perbaikan alat itu sebagai prioritas pada Januari 2025.

Raja menyayangkan alat pemindai itu tidak berfungsi. Hal ini karena menurutnya kondisi ini rawan jika ada penyelundupan barang terlarang hingga narkoba ke dalam Lapas. Ia berharap filter pertama di lapas itu segera diperbaiki.

"Saya sangat menyayangkan tidak berfungsinya mesin body scanner dan X-Ray, ini bisa memungkinkan barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam itu bisa diselundupkan di lapas," kata Raja dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

"Jadi saya minta segera diperbaiki, kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa, segera ajukan mesin yang baru," imbuhnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, Kadiyono, mengatakan segera menindaklanjuti hal tersebut. Perbaikan alat tersebut akan menjadi prioritas.

"Mudah-mudahan segera diperbaiki dan berfungsi, sehingga nantinya bisa dijalankan lebih baik lagi. Tadi kami langsung menelepon PPL di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, awal tahun 2025 itu nanti masuk prioritas untuk perbaikan," kata Kadiyono.

Dalam kegiatan hari ini, Fajar meninjau sejumlah fasilitas lain di sana, seperti dapur, blok hunian, sarana asimilasi dan edukasi (SAE). Selain itu ada juga konsultasi hukum gratis bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berkolaborasi dengan kantor hukum Abdurrahman & Co.

"Tujuan kami memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum sehingga masyarakat dapat hidup dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi," kata pimpinan Abdurrahman &Co, Alif Abdurrahman.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang