Optimisme pada pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik seperti perang dagang, perubahan iklim dan kebijakan baru.

Meski begitu, Managing Partner dari Makes & Partners Yozua Makes mengatakan kepastian hukum di tengah para pebisnis harus terus dibangun.

Dia mengatakan Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang bersifat dinamis baik dari sisi ekonomi, kebijakan maupun hukum, pelaku usaha memerlukan lebih dari sekedar jawaban hukum.

"Mereka memerlukan antisipasi ke depan yang strategis. Diperlukan sinergi antara visi pelaku usaha dengan agenda kebijakan prioritas pemerintah seperti pengembangan iklim usaha yang ramah investasi, hilirisasi ekonomi, penataan arah BUMN dan sektor investasi yang merupakan prioritas, hingga penguatan sektor keuangan," ujar Yozua dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5/2025).

Hal ini terungkap dalam dialog eksekutif terbatas Indonesia Economic & Strategic Update 2025: Navigating Uncertainties in a Borderless Era yang diselenggarakan oleh Makes & Partners dengan menghadirkan pembicara terkemuka seperti Hashim S. Djojohadikusumo, Pandu Sjahrir, Dilhan Pillay Sandrasegara, Iman Rachman, Pahala Mansury, dan Antonius Santoso.

Acara ini mempertemukan sekitar 100 pemimpin di dunia usaha maupun pemerintah serta politik, baik lokal maupun internasional, untuk berbagi perkembangan terkini di bidang geopolitik, iklim investasi, dan prioritas strategis nasional di tahun 2025.

Di sisi lain, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan saat ini telah terdapat berbagai proyek energi baru dan terbarukan yang siap ditawarkan oleh Indonesia dan membutuhkan kerja sama pendanaan dari Pemerintah dan swasta.

Sementara itu, CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menekankan peran Danantara Indonesia untuk menjembatani kebutuhan investasi melalui melalui konsolidasi strategis BUMN.

Menanggapi pembahasan mengenai arah perekonomian Indonesia, sejumlah pemangku kepentingan utama turut menyampaikan pandangannya dalam forum ini termasuk berbagai inisiatif Bursa Efek Indonesia yang sedang berlangsung untuk memperkuat pasar modal sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan optimis serta KADIN dengan komitmen untuk mendukung Indonesia terhadap agenda deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di tengah ketidakpastian global.

Diskusi ini juga diperkaya dengan riset terbaru dari McKinsey & Company yang menekankan pentingnya produktivitas penduduk sebagai kunci ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Makes & Partners Law Firm juga memperkuat Practice Group bidang Strategic & Tactical Solutions sebagai penguatan lanjutan dari visi sejak kantor hukum Makes & Partners didirikan yaitu "solving legal issues requires more than just knowing the law" dan cerminan dari pendekatan Makes & Partners yang selalu mengedepankan solusi hukum yang juga praktikal dan actionable dari sisi komersial dan regulasi.

Melalui Practice Group ini, Makes & Partners dapat semakin mendukung klien dalam mengelola lingkungan regulasi yang semakin kompleks, menjalin komunikasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan dukungan analisis kebijakan publik serta strategi ekonomi dalam setiap pendampingan hukum.

Sebelumnya di awal tahun, Makes & Partners juga meluncurkan publikasi eksklusif untuk para kliennya bertajuk "Building a Resilient, Crisis-Ready Company: Legal Insights to Navigate Economic Uncertainties", yang menyoroti pentingnya kepemimpinan yang solid serta pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor hukum, komersial, dan makroekonomi dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian hukum.

Riset ini mengidentifikasi tiga area hukum krusial yang harus dievaluasi oleh organisasi untuk membangun ketahanan jangka panjang di era krisis, yakni evaluasi kewajiban kontraktual, persyaratan kepatuhan, dan strategi restrukturisasi.

Melalui penyelenggaraan forum strategis ini, Makes & Partners berharap dapat berkontribusi dalam membentuk peta jalan dan panduan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan untuk menghadapi berbagai dinamika dan perubahan transformatif yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Hal ini terkait video viral bernarasi anggota DPRD Sumut diduga mencekik leher pramugari di dalam pesawat.

Dilansir detikSumut, insiden itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada Minggu (13/4) lalu.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025), dikutip dari detikSumut.

Danang mengatakan MZ bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujar Danang.

MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," sambung dia.

Tempuh Jalur Hukum

Sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat, pihak Wings Air kini sedang menempuh jalur hukum

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," kata Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," imbuh dia.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pihaknya percaya akan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tata kelola minyak mentah. Bambang menyatakan tidak ada wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Komisi XII DPR untuk menyikapi kasus ini.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Adapun Kejagung tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Terbaru, Jaksa Agung menyatakan tengah bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

Bambang menyatakan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dia menegaskan kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," ujar Bambang.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," imbuh dia.

Selain itu, Bambang mendukung Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam hal pelayanan masyarakat. Dia menyebutkan oknum nakal memang harus ditangkap, namun Pertamina harus diselamatkan.

"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," ujarnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, Investor.id -Indonesia mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan pada Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru, Kamis (14/11/2024).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerangkan, Indonesia mendukung reformasi WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga mendukung peran FTAAP dalam integrasi regional dan perdagangan terbuka sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040. Dia menjelaskan, WTO merupakan pilar utama Sistem Perdagangan Multilateral. Untuk menjaga sistem yang tetap relevan, semua pihak harus berdialog secara terbuka dan melangkah menuju reformasi WTO. “Hal ini penting agar pertumbuhan yang inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (17/11/2024).

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping dijadwalkan menyampaikan pidato soal reformasi dan keterbukaan Tiongkok dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru.

"Presiden Xi Jinping akan menyampaikan pidato penting di KTT APEC untuk menguraikan langkah-langkah penting China untuk memperdalam reformasi dan keterbukaan serta usulan untuk memajukan kerja sama Asia-Pasifik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing pada Selasa (12/11/2024).

KTT APEC akan berlangsung pada 15-16 November 2024 di Lima, Peru dengan tema "Empower Include Grow".

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama ekonomi beranggotakan 21 entitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan.

"Kehadiran Presiden Xi Jinping di pertemuan pemimpin ekonomi APEC tahun ini merupakan tindakan penting diplomasi China menghadapi Asia-Pasifik, yang sepenuhnya menunjukkan betapa terikatnya China dalam kerja sama ekonomi Asia-Pasifik," tambah Lin Jian.

Di tengah dunia yang sedang berjuang untuk menemukan pendorong pertumbuhan, tambah Lin Jian, kerja sama ekonomi regional di Asia-Pasifik menghadapi tantangan baru.

APEC pun dinilai sebagai "platform" penting bagi kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik dan kawasan tersebut diharapkan terus memainkan perannya sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

"China siap bekerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan Visi APEC Putrajaya 2040 secara menyeluruh dan berimbang, mengupayakan hasil positif dari pertemuan, memberikan dorongan baru untuk memajukan integrasi ekonomi regional dan mendorong pertumbuhan Asia-Pasifik serta seluruh dunia, dan bersama-sama membangun komunitas Asia-Pasifik dengan masa depan bersama," tambah Lin Jian.

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menghadiri KTT APEC di Peru.

Terdapat tiga isu besar APEC yaitu adalah perdagangan dan investasi, Kebijakan ekonomi dan isu sektoral, serta ecotech (economic and technical assistance).

APEC sendiri mewakili 40 persen populasi dunia (2,8 miliar jiwa dari 7 miliar jiwa), 44 persen nilai total perdagangan dunia (17 triliun dolar AS dari 37 triliun dolar AS) dan 55 persen GDP dunia (32 triliun dolar AS dari 58 triliun dolar AS).

Isu utama dan penting yang dibahas pada akses perdagangan dan akses investasi APEC, antara lain, pertama, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang tengah mengalami krisis kepercayaan dari sektor publik dan bisnis, menyangkut pelaksanaan fungsinya dalam mengatur tata perdagangan global sebagai forum perundingan, monitoring, dan penyelesaian sengketa.

Kedua, realisasi integrasi ekonomi regional yang dapat memajukan akses pasar di kawasan Asia Pasifik sesuai dengan semangat perdagangan yang bebas, terbuka, dan adil berlandaskan visi Bogor Goals, Putrajaya Vision (PV) 2040 dan Aotearoa Plan of Actions (APA).

Ketiga, Rencana implementasi PV 2040 dan APA; keempat, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berorientasi ekspor; kelima inklusivitas dan isu berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui skema kerjasama ekonomi kawasan.

Keenam, dukungan kegiatan promosi perdagangan dan investasi di Ekonomi anggota APEC untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi di wilayah APEC; dan ketujuh peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sejumlah undangan di luar negeri pada pekan depan.

"Minggu depan," ujar Prasetyo saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, sebagai kepala negara, Prabowo memiliki kewajiban untuk memenuhi undangan yang diterimanya.

"Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau harus hadir," ucapnya.

Sementara itu, Prasetyo menambahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara otomatis akan memegang kendali pemerintahan selama kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri.

"Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu," ujarnya.

Sebagai informasi, KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dijadwalkan berlangsung pada 13-16 November 2024 di Peru.

Sementara itu, KTT G20 akan dilaksanakan pada 14 hingga 16 November 2024 di Brasil.