Kebebasan berpendapat hingga unjuk rasa di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh negara. Namun, pakar menilai pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Guru Besar UNISMA Malang Prof. Dr. H. Maskuri mengatakan hal tersebut tertuang dalam aturan hukum di Indonesia. Namun, tak boleh mengganggu masyarakat yang tak ikut dalam kepentingan yang disampaikan.

"Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban umum kita ingat ada Undang-undang nomor 6 tahun 1998. Di sana pada pasal 6 bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum menjaga masyarakat dan menjaga negara," kata Maskuri dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Maka dari itu, apabila memiliki berbagai macam aspirasi yang positif untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, ia menganjurkan untuk menyalurkan melalui saluran yang ada. Di antaranya melalui DPRD, DPR RI, hingga sejumlah pihak terkait.

"Supaya bisa bersama-sama mencari sebuah solusi timbang kita berada di jalanan yang tentu akan mengganggu ketertiban masyarakat umum, mengganggu perekonomian, mengganggu keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Mantan Rektor UNISMA 2015-2024 itu mengungkapkan menyampaikan pendapat di muka umum itu disertai dengan kewajiban tentang tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara yang lain. Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum juga harus memperhatikan hak orang lain supaya tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.

"Insya Allah, dengan kita saling memahami dan saling mengerti satu sama lain semuanya akan bisa tertib dan bisa saling menghormati serta menghargai satu sama lain demi tegaknya dan demi keamanan serta kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Video: Aksi Polisi Kejar Remaja Gangster Bersenjata Tajam di Surabaya

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dari setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa ada koridor hukum yang harus dipatuhi.

"Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ini merupakan bagian dari regulasi mengenai hak asasi warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Nyoman, Senin (12/5/2025).

Ia menyebut, Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

"Itu yang disebut dengan supremasi hukum, rujukan untuk memahami tentang hak-hak warga negara tentu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelasnya.

Nyoman menambahkan bahwa dalam UUD 1945, sudah diatur dengan tegas mengenai hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara.

"Asas yang dipegang teguh dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum itu yang pertama asas keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian ada asas manfaat. Manfaat yang ingin dicapai, yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengoreksi penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga asas kepastian hukum dan keadilan," terang pakar hukum tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu peraturan yakni di Pasal 6 dalam UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara lainnya.

"Karena ketika hak Anda digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu, ada hak orang lain juga yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu, tidak melanggar hak orang lain," tegasnya.

Nyoman pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan hak berekspresi. Harapannya semangat demokrasi tetap berjalan berdampingan dengan etika dan kepatuhan hukum.

"Ini prinsip negara hukum. Hak itu tidak hanya mutlak berdiri sendiri tetapi juga disertai dengan tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan," pungkasnya.

Video Jenazah TKI Banyuwangi Meninggal di Kamboja Tiba di Rumah Duka

Video Jenazah TKI Banyuwangi Meninggal di Kamboja Tiba di Rumah Duka

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma), Dr Arfan Kaimudin, SH, MH menyerukan pentingnya reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia berharap KUHAP mampu memperkuat pembagian fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum.

Menurut Dr Arfan, sistem peradilan pidana Indonesia akan jauh lebih efektif jika masing-masing aparat penegak hukum menjalankan peran secara proporsional sesuai mandat konstitusional dan undang-undang.

"Polri harus konsisten pada fungsi penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan fokus pada penuntutan, dan lembaga peradilan menjalankan fungsi pengadilan. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan, karena itu justru melemahkan proses penegakan hukum," tegasnya, Jumat (9/5/2025).

Poin utama yang disampaikan Dr. Arfan adalah pentingnya rekonstruksi peran kelembagaan dalam tahap pra-ajudikasi, yakni fase awal dalam proses peradilan pidana. Tahap ini meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, serta penuntutan oleh Kejaksaan.

Menurutnya, jika kewenangan tidak dijalankan secara konsisten dan sesuai batas fungsi, akan berdampak langsung pada kerancuan hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka maupun korban.

Dr Arfan menekankan bahwa reformasi KUHAP harus tidak hanya sebatas revisi norma, tetapi menyentuh akar praktik institusional agar terbentuk mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan menghargai nilai-nilai HAM. Ia menilai bahwa salah satu kelemahan selama ini adalah kaburnya batas antar lembaga penegak hukum dalam praktik di lapangan.

"Prinsip keadilan akan tercapai jika tidak ada superioritas lembaga tertentu dalam proses pidana. Yang diperlukan adalah keseimbangan fungsi dan penghormatan atas ranah kewenangan masing-masing," ujar akademisi sekaligus praktisi hukum ini.

Pernyataan ini disampaikan Dr. Arfan dalam forum akademik yang membahas arah pembaruan sistem peradilan pidana nasional, seiring dengan pembahasan reformasi KUHAP yang tengah digodok oleh pemangku kebijakan.

Selain akademisi hukum, forum tersebut juga melibatkan perwakilan dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga perlindungan HAM. Mereka menyoroti pentingnya penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif, bukan hanya pada aspek prosedural semata.

Dr. Arfan mengusulkan agar dalam pembaruan KUHAP nanti, terdapat klausul yang memperjelas batas kewenangan institusi penegak hukum di tahap pra-ajudikasi. Dengan demikian, fungsi penyelidikan dan penyidikan Polri bisa dijalankan secara profesional tanpa intervensi kewenangan pihak lain.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peradilan pidana yang ideal adalah yang mampu menjamin keadilan sejak awal, bukan sekadar menghukum.

"Kejelasan fungsi dan pembagian peran adalah kunci. Jika tahap pra-ajudikasi sudah keliru, maka keadilan pada akhirnya hanya menjadi jargon tanpa makna nyata," pungkas Dr. Arfan.

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rancangan KUHAP harus menjadi alat reformasi dan refleksi karakter hukum bangsa Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bermartabat, adil, dan berintegritas.

"Jika kita ingin penegakan hukum yang bermartabat dan berintegritas, maka semua lembaga penegak hukum harus satu sistem, memiliki pedoman yang sama, serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia," ujar Prof Nyoman kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Lebih jauh Prof Nyoman menyatakan bahwa penyusunan Rancangan KUHAP harus mampu merespons perkembangan zaman dan tantangan global yang kian kompleks.

"KUHAP yang sedang dirancang ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan zaman. Reformasi hukum acara pidana wajib mempertimbangkan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan global yang terus berubah," ungkapnya.

Prof Nyoman menilai pembaruan hukum acara pidana melalui RKUHAP menjadi momentum krusial untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dalam naskah RKUHAP, telah tersirat pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait pembagian kewenangan pra-penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan, terutama yang menjadi ranah utama Polri.

Menurut Prof Nyoman hal ini akan menjadi tantangan besar bagi institusi Polri. Karena Rancangan KUHAP mengharuskan polisi menempatkan diri secara profesional dan memainkan peran strategis dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM dan kepastian hukum.

"Kewenangan dalam tahap investigasi, penyidikan, hingga pro justisia harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang tinggi," ujarnya.

Sementara dalam proses penyelidikan harus transparan dan akuntabel, termasuk dengan kewajiban memasang CCTV untuk menjamin perlindungan tersangka maupun terdakwa.

Hal ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip due process of law yang semakin diperkuat dalam sistem hukum nasional.

"Polri harus mempersiapkan diri menghadapi regulasi baru yang akan diundangkan. Ketika KUHAP disahkan dan diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dasar hukum nasional, maka profesionalisme, integritas, dan hati nurani harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum," jelasnya.

Prof Nyoman juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana, terutama terkait peran penyidik dan penyelidik.

Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih antar institusi.

"Rancangan KUHAP harus menjadi refleksi karakter hukum kita. Pembaruan ini adalah peluang emas untuk membangun sistem hukum acara pidana yang modern, terintegrasi, dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial," pungkasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHAP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor menggelar seminar. (Foto: dok. Istimewa)

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, di antaranya RUU KUHAP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHAP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHAP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHAP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHAP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Jawa Timur deklarasi menolak RUU yang dinilai memperburuk sistem hukum di Indonesia. Mereka menegaskan perlunya perbaikan yang lebih substansial, yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas.

Deklarasi disampaikan di tengah forum diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Diskusi ini dihadiri berbagai aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa di Hotel Pelangi Dua, Jalan Simpang Gajayana, Kota Malang, Kamis (20/2/2025).

Hadir sebagai narasumber dari akademisi dan praktisi hukum, di antaranya Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Firdaus, serta Aktivis Syarif Hidayatullah.

Dalam forum itu, para peserta membedah pasal yang dinilai rancu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Firdaus selaku praktisi hukum menilai, penambahan wewenang kejaksaan dalam materi RUU Kejaksaan harus dipertimbangkan lebih banyak. Adanya materi dalam aturan tersebut, semakin memperjelas tumpang tindih kewenangan dan dapat memperburuk sistem hukum yang ada.

"Sebuah pekerjaan yang semakin dilebarkan justru membuatnya semakin tidak jelas dan lepas dari tanggung jawab. Seharusnya, bukan memperlebar kewenangan institusi, melainkan memperkuat pengawasan," kata Firdaus.

Firdaus juga menyoroti Pasal 28, di mana memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Menurut Firdaus, hal ini menjadi persoalan serius karena penyidikan seharusnya merupakan kewenangan kepolisian.

"Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan. Ini rancu, karena dua instansi diberikan kewenangan yang tumpang tindih. Dalam praktiknya, hal ini justru akan menyulitkan penyelesaian perkara," tegasnya.

Menurut Firdaus, hal tersebut tidak boleh dilakukan di sebuah negara demokrasi. Sebab, setiap warga negara dan atau lembaga diposisikan setingkat dan apabila melakukan kasus tindak pidana, segera diproses hukum seperti halnya bila ada anggota kepolisian yang diduga melakukan korupsi, maka langsung ditangkap dan diproses.

"Namun dalam RUU Kejaksaan, satu perkara yang ditangani polisi dan bisa diberhentikan oleh Kejaksaan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Ini tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," bebernya.

Sebagai solusi, Firdaus menekankan perlunya perbaikan yang lebih substansial. Yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas. Melainkan memasukkan Komisi Pengawasan Kejaksaan (KPK).

"Itu yang seharusnya diatur, bukan malah menambah tumpang tindih kewenangan," tambahnya.

Sementara itu, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., dari Universitas Merdeka Malang menambahkan, perubahan dalam sistem hukum harus didasarkan pada efektivitas dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan kebingungan baru.

"Jika sistem ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan semakin menambah ketidakpastian dalam proses penegakan hukum," ujar Supriyadi terpisah.

Di akhir diskusi, seluruh peserta yang hadir menyatakan sikap dengan melakukan deklarasi penolakan RUU Kejaksaan.

Mereka menilai, rancangan ini justru dapat melepas tanggung jawab dan semakin membuat runyam sistem peradilan di Indonesia.

"Kami menolak karena ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem yang tumpang tindih hanya akan merugikan rakyat," tegas Syarif Hidayatullah.

Deklarasi para aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa Jawa Timur menjadi bentuk perlawanan akademik dan aspirasi dari kalangan mahasiswa serta praktisi hukum yang berharap agar pemerintah dan legislatif mempertimbangkan kembali rancangan aturan tersebut sebelum disahkan.

Dengan adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Video: Momen 2 Anggota DPRD Jatim Dilempari Botol Massa Aksi 'Indonesia Gelap'

Video: Momen 2 Anggota DPRD Jatim Dilempari Botol Massa Aksi 'Indonesia Gelap'

Pemerintah Republik Indonesia (RI) disebut telah sepakat menerima tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membantah pemberitaan tersebut.

Dilansir media Arab News, Selasa (4/1/2025), 15 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel akan ditampung di Pakistan. Sementara itu, juru bicara Hamas menyebut beberapa negara muslim, termasuk Indonesia, telah sepakat menerima tahanan Palestina tersebut.

Dr. Khaled Qaddoumi, juru bicara Hamas, mengatakan kepada Arab News bahwa Israel sejauh ini telah membebaskan hampir 180 warga Palestina dan beberapa dari mereka telah pergi ke Mesir untuk menetap di sana. Sementara beberapa negara muslim, termasuk Mesir, Turki, Aljazair, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia, telah menyatakan kesediaan mereka menampung para tahanan ini.

"Kami telah secara resmi menerima konfirmasi bahwa Pakistan telah setuju untuk menerima 15 tahanan. Atas hal ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pakistan, rakyat Pakistan, dan lembaga Pakistan," kata Dr Qaddoumi dilansir Arab News.

"Alhamdulillah, telah terbukti bahwa Pakistan bukan hanya saudara tetapi juga saudara tua, dengan hubungan spiritual yang selalu ada dengan Al-Quds."

Menanggapi pemberitaan tersebut, Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat menyebut tak ada pembicaraan mengenai masalah tahanan Palestina.

"Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut. Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut," kata Roy saat dihubungi.

Selain itu, Roy menyebut pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi dengan Palestine National Authority. Namun, Roy tak menyampaikan komunikasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia dengan otoritas Negara Palestina tersebut.

"Pemri berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini," ujarnya.

Simak juga Video 'Hamas Lepas 3 Sandera, Israel Bebaskan 183 Tahanan Asal Palestina':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, terus berupaya memperkuat peran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah sukses meluncurkan Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI), kini beliau menginisiasi pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

Lembaga ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam hal hukum Islam di Indonesia, bahkan di tingkat internasional.

"Kita mencontoh Mesir, kita akan membuat Markaz Fatwa berbasis Masjid yaitu Istiqlal Fatwa Center," kata Nasaruddin Umar dalam keterangan persnya, Senin (16/12/2024).

"Karena banyak masalah umat yang perlu dijawab dan dicari solusinya", lanjut Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Gagasan pembentukan Istiqlal Fatwa Center muncul setelah PKUMI berhasil mencetak 38 lulusan pada wisuda pertamanya. Dengan menggandeng Darul Ifta Mesir, sebuah lembaga fatwa terkemuka di dunia, diharapkan Istiqlal Fatwa Center dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia.

Masjid Istiqlal dinilai sangat tepat menjadi basis bagi lembaga fatwa semacam ini. Karena Masjid Istiqlal merupakan masjid negara dan salah satu yang terbesar di dunia.

"Kita berharap lembaga ini menjadi percontohan semua masjid besar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara," jelas Nasaruddin Umar.

Untuk mewujudkan Istiqlal Fatwa Center, telah diadakan Daurah Fatwa Intensif yang dipimpin langsung oleh Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany, Kepala Bidang Konsultasi Keluarga Darul Ifta Mesir. Kegiatan ini diikuti oleh para ulama Indonesia dengan tujuan meningkatkan kompetensi mereka dalam mengeluarkan fatwa dan mengelola lembaga fatwa.

Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany optimis bahwa Istiqlal Fatwa Center memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga fatwa terkemuka di dunia.

"Tidak menutup kemungkinan, kapasitasnya akan setara dengan Darul Ifta Mesir," ujarnya.

Nasaruddin Umar juga menunjuk Manajer PKUMI Dr. Mulawarman Hannase, M.A.Hum sebagai koordinator Tim Kerja untuk pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

Video: Menag Nasaruddin Ngaku Diminta Prabowo Tetap Jadi Imam Besar Istiqlal

Video: Menag Nasaruddin Ngaku Diminta Prabowo Tetap Jadi Imam Besar Istiqlal

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai kehadiran Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menarik. Dia mengatakan mungkin Prabowo mendapat ilham dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau, mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM," ujar Yusril saat sambutan dalam acara puncak peringatan Hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam.

Yusril menyebut di era Gus Dur merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian HAM. Dia juga menyampaikan saat itu Gus Dur menunjuk aktivis HAM dari wilayah paling Barat Indonesia, Aceh, yakni almarhum Dr. Hasbullah Saad.

"Pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasbullah Saad. Walaupun, berapa tahun kemudian diintegrasikan kepada Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, yang berganti nama, menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia," ungkap Yusril.

Sementara saat ini, kata Yusril, Presiden Prabowo mengembalikan Kementerian HAM yang kini dipimpin oleh seorang aktivis juga namun berasal dari wilayah paling Timur Indonesia, Natalius Pigai. Dia menerangkan tugas yang diemban Pigai selaku Menteri HAM pun tak mudah.

"Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM," imbuhnya.