San Francisco -

Presiden AS, Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia ingin membuka kembali dan memperluas Penjara Federal Alcatraz.

Alcatraz berada di Teluk San Francisco, telah menutup pintunya sebagai penjara federal 60 tahun yang lalu. Penjara ini pernah menampung beberapa penjahat paling terkenal di Amerika, termasuk Al Capone dan George "Machine Gun" Kelly.

Selama 29 tahun menjadi penjara federal dari tahun 1934 hingga 1963, Alcatraz mendapatkan reputasi sebagai tempat pemberhentian terakhir bagi narapidana yang tidak dapat dikendalikan di fasilitas lain, menurut Biro Penjara (BOP).

Akhir pekan lalu, Presiden Donald Trump menarik perhatian publik dengan pengumuman Alcatraz, seperti dikutip dari ABC News pada Selasa (6/5).

Meskipun reputasinya menakutkan, Alcatraz tidak pernah menjadi penjara seperti yang digambarkan dalam film-film Hollywood. Menurut BOP, fasilitas itu memiliki populasi yang sangat kecil, rata-rata antara 260 dan 275 narapidana, kurang dari 1% dari populasi penjara federal pada saat itu. Beberapa narapidana bahkan meminta pemindahan ke Alcatraz, tertarik dengan kondisi yang mencakup sel hunian tunggal.

Alcatraz Prison (REUTERS/Fred Greaves) Foto: REUTERS/Fred Greaves

Yang membuat Alcatraz unik adalah aturannya yang ketat. Narapidana hanya diberi empat hak dasar: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Segala hal lainnya, mulai dari kunjungan keluarga hingga akses perpustakaan, harus diperoleh melalui perilaku yang baik.

Sistem ini dirancang untuk mengajarkan kepatuhan, dengan narapidana biasanya menghabiskan lima tahun di pulau itu sebelum dipindahkan kembali ke fasilitas lain, menurut BOP.

Keterasingan penjara di Teluk San Francisco berkontribusi pada mistiknya, khususnya terkait upaya melarikan diri. Selama sejarah operasionalnya, 36 orang berusaha melarikan diri dalam 14 insiden terpisah, menurut Biro Penjara. Meskipun secara resmi tidak ada yang berhasil melarikan diri, lima tahanan masih "hilang dan diduga tenggelam" hingga hari ini.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, BOP mengatakan bahwa hiu pemakan manusia tidak berpatroli di perairan sekitar Alcatraz. Tantangan sebenarnya bagi mereka yang ingin melarikan diri adalah suhu dingin di teluk (rata-rata 50 hingga 55 derajat Fahrenheit), arus yang kuat, dan jarak 1,25 mil ke pantai.

Menurut National Park Service, Pulau Alcatraz menerima sekitar 1,2 juta pengunjung setiap tahun sebagai situs taman nasional, menawarkan tur ke bekas penjara dan berfungsi sebagai simbol yang mendorong pengunjung untuk merenungkan masalah kejahatan, hukuman, dan keadilan, sebuah tema yang muncul kembali dalam percakapan nasional setelah pengumuman Trump.

Sejarah pulau itu melampaui tahun-tahun penjaranya. Awalnya dibentengi sebagai instalasi militer pada tahun 1850-an, Alcatraz menjadi bagian dari sistem pertahanan pantai Teluk San Francisco dan menampung mercusuar operasional pertama di Pantai Barat, menurut BOP.

Penjelajah Spanyol Juan Manuel de Ayala pertama kali menamai pulau itu "Alcatraces" pada tahun 1775, menurut BOP, yang berarti "burung pelikan" atau "burung aneh", jauh berbeda dari reputasi buruk yang kemudian diperolehnya sebagai penjara federal paling terkenal di Amerika.

(bnl/wsw)

WASHINGTON - Donald Trump mengatakan bahwa dia mengarahkan pemerintahnya untuk membuka kembali dan memperluas Alcatraz, bekas penjara terkenal di sebuah pulau di lepas pantai San Francisco yang telah ditutup selama lebih dari 60 tahun.

Dalam sebuah posting di situs Truth Social miliknya pada Minggu malam, Trump menulis: "Sudah terlalu lama, Amerika telah diganggu oleh Pelaku Kriminal yang kejam, kejam, dan berulang, sampah masyarakat, yang tidak akan pernah berkontribusi apa pun selain Kesengsaraan dan Penderitaan. Ketika kita menjadi Negara yang lebih serius, di masa lalu, kita tidak ragu untuk memenjarakan penjahat paling berbahaya, dan menjauhkan mereka dari siapa pun yang dapat mereka lukai. Begitulah seharusnya."

Ia menambahkan: ?Itulah sebabnya, hari ini, saya memerintahkan Biro Penjara, bersama dengan Departemen Kehakiman, FBI, dan Keamanan Dalam Negeri, untuk membuka kembali ALCATRAZ yang telah diperluas dan dibangun kembali secara substansial, untuk menampung para Pelanggar Hukum paling kejam dan kejam di Amerika.?

Perintah Trump untuk membangun kembali dan membuka kembali lembaga pemasyarakatan yang telah lama ditutup adalah serangan terbaru dalam upayanya untuk merombak cara dan tempat penahanan narapidana federal dan tahanan imigrasi.

Namun, langkah seperti itu kemungkinan akan mahal dan penuh tantangan. Penjara tersebut ditutup pada tahun 1963 karena infrastruktur yang rusak dan tingginya biaya perbaikan dan penyediaan fasilitas pulau tersebut, karena segala sesuatu mulai dari bahan bakar hingga makanan harus dibawa dengan perahu.

10 Fakta Mengerikan Penjara Alcatraz, Salah Satunya Tak Ada Harapan untuk Melarikan Diri

1. Al Capone memainkan banjo di band narapidana

Melansir History.com, gangster dan bos mafia yang terkenal itu termasuk di antara narapidana pertama yang menempati penjara federal Alcatraz yang baru pada bulan Agustus 1934.

Capone telah menyuap para penjaga untuk menerima perlakuan istimewa saat menjalani hukuman penggelapan pajak di Atlanta, tetapi itu berubah setelah pemindahannya ke penjara pulau. Kondisi itu menghancurkan Capone.

"Sepertinya Alcatraz telah mengalahkanku," katanya kepada sipirnya. Faktanya, Narapidana No. 85 menjadi sangat kooperatif sehingga ia diizinkan bermain banjo di band penjara Alcatraz, Rock Islanders, yang mengadakan konser Minggu rutin untuk narapidana lainnya.

2. Tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri dari Alcatraz.

Sebanyak 36 narapidana menguji Alcatraz yang konon "anti-pelarian". Dari narapidana tersebut, 23 ditangkap, enam ditembak mati, dan dua tenggelam. Lima lainnya hilang dan diduga tenggelam, termasuk Frank Morris dan saudara John dan Clarence Anglin, yang upaya pelariannya pada tahun 1962 menginspirasi film tahun 1979 "Escape from Alcatraz."

Trio yang cerdik itu menghancurkan dinding sel beton yang membusuk dengan sendok tajam dan kepala umpan yang dibuat lengkap dengan rambut bekas dari tempat pangkas rambut yang mereka taruh di tempat tidur untuk mengelabui para penjaga.

Barang-barang mereka ditemukan mengambang di Teluk San Francisco, tetapi tidak ada mayat yang pernah ditemukan, sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa mereka mungkin telah merekayasa pelarian yang berhasil.

3. Alcatraz dinamai menurut burung laut

Sebelum penjahat menjadi penghuninya, pulau yang disapu angin itu adalah rumah bagi koloni besar burung pelikan cokelat.

Ketika Letnan Spanyol Juan Manuel de Ayala menjadi orang Eropa pertama yang diketahui berlayar melalui Golden Gate pada tahun 1775, ia menamai tonjolan batu itu "La Isla de los Alcatraces," yang berarti "Pulau Burung Pelikan."

Nama itu akhirnya dianglikan menjadi "Alcatraz." Setelah para narapidana pergi, burung camar dan burung kormoran kini menjadi penghuni Alcatraz yang paling banyak jumlahnya.

4. 'Manusia Burung Alcatraz' tidak memiliki burung di penjara.

Saat Robert Stroud menjalani hukuman pembunuhan karena membunuh seorang bartender dalam perkelahian, ia menikam seorang penjaga di Penjara Leavenworth hingga tewas pada tahun 1916. Setelah Presiden Woodrow Wilson mengubah hukuman matinya menjadi kurungan isolasi permanen seumur hidup, Stroud mulai mempelajari penyakit burung, menulis dan mengilustrasikan dua buku, serta memelihara burung kenari dan burung lainnya di selnya di Leavenworth.

Ia diperintahkan untuk menyerahkan burung-burungnya pada tahun 1931, dan ia dilarang memiliki teman satu sel burung selama 17 tahun di dalam Alcatraz, yang dimulai pada tahun 1942. Film tahun 1962 "Manusia Burung Alcatraz," yang membuat Burt Lancaster menerima nominasi Academy Award beberapa minggu sebelum "The Rock" ditutup, sebagian besar fiktif.

5. Setelah penjara itu tidak digunakan selama enam tahun, para aktivis penduduk asli Amerika menduduki Alcatraz.

Setelah dua pendudukan singkat sebelumnya, sekelompok hampir 100 aktivis penduduk asli Amerika, yang dipimpin oleh Mohawk Richard Oakes, mengambil alih pulau itu pada November 1969. Mengutip perjanjian tahun 1868 yang memberikan tanah federal yang tidak ditempati kepada penduduk asli Amerika, para pengunjuk rasa menuntut akta kepemilikan Alcatraz untuk membangun universitas dan pusat budaya.

Proklamasi mereka mencakup tawaran untuk membeli pulau itu seharga "USD24 dalam bentuk manik-manik kaca dan kain merah"?harga yang sama yang dilaporkan dibayarkan oleh para pemukim Belanda untuk Manhattan pada tahun 1626.

Polisi federal menyingkirkan pengunjuk rasa terakhir pada bulan Juni 1971, tetapi beberapa grafiti mereka masih ada. Ketika Dinas Taman Nasional baru-baru ini membangun kembali menara air Alcatraz, mereka memastikan untuk mengecat ulang grafiti merah yang bertuliskan "Perdamaian dan Kebebasan. Selamat Datang. Rumah bagi Tanah Indian yang Merdeka."

6. Tahanan militer adalah penghuni pertama Alcatraz

Setelah Demam Emas tahun 1840-an mengubah San Francisco menjadi kota yang berkembang pesat, Alcatraz didedikasikan untuk keperluan militer. Angkatan Darat AS mulai memenjarakan tahanan militer di dalam benteng baru tersebut pada akhir tahun 1850-an.

Selama Perang Saudara, tahanan tersebut termasuk pembelot Union dan simpatisan Konfederasi. Sel-sel tersebut juga digunakan untuk memenjarakan penduduk asli Amerika yang memiliki perselisihan tanah dengan pemerintah federal, tentara Amerika yang membelot ke pihak Filipina selama Perang Spanyol-Amerika, dan warga sipil Tiongkok yang melawan Angkatan Darat selama Pemberontakan Boxer.

7. Alcatraz adalah rumah bagi mercusuar pertama di Pantai Pasifik

Ketika sebuah mercusuar kecil di atas pulau berbatu itu diaktifkan pada tahun 1854, mercusuar itu menjadi yang pertama dari jenisnya di Pantai Barat Amerika Serikat. Mercusuar itu menjadi usang pada awal tahun 1900-an setelah Angkatan Darat AS membangun rumah sel yang menghalangi pandangannya ke Golden Gate. Sebuah mercusuar baru yang lebih tinggi menggantikannya pada tahun 1909.

8. Penjahat terburuk di negara itu tidak secara otomatis dikirim ke Alcatraz

Para narapidana yang ditempatkan di Alcatraz tidak selalu mereka yang telah melakukan kejahatan paling kejam atau keji, tetapi mereka adalah narapidana yang paling membutuhkan perubahan sikap?narapidana yang paling tidak dapat diperbaiki dan tidak patuh dalam sistem pidana federal.

Mereka telah menyuap para penjaga dan mencoba melarikan diri, dan perjalanan ke Alcatraz dimaksudkan untuk membuat mereka mematuhi peraturan sehingga mereka dapat kembali ke fasilitas federal lainnya.

9. Mereka dapat berenang ke tepian

Pejabat federal mungkin awalnya meragukan bahwa narapidana yang melarikan diri dapat selamat berenang ke daratan melalui perairan dingin dan deras Teluk San Francisco, tetapi itu benar-benar terjadi.

Pada tahun 1962, narapidana John Paul Scott membengkokkan jeruji jendela dapur dan berenang ke tepian. Ia sangat kelelahan saat mencapai kaki Jembatan Golden Gate sehingga polisi menemukannya tergeletak tak sadarkan diri karena syok hipotermia. Saat ini, ratusan orang menyelesaikan renang sejauh 1,5 mil setiap tahun selama Triatlon Escape from Alcatraz.

10. Narapidana meminta pemindahan ke Alcatraz

Meskipun Alcatraz jelas bukan Club Med, reputasinya yang tangguh merupakan ciptaan Hollywood. Kebijakan satu orang per sel di penjara menarik bagi beberapa narapidana karena membuat mereka tidak mudah diserang oleh sesama narapidana.

Kepala sipir pertama Alcatraz, James A. Johnston, tahu bahwa makanan yang buruk sering kali menjadi penyebab kerusuhan di penjara, jadi dia bangga karena bisa menyajikan makanan yang baik, dan para narapidana bisa kembali untuk menerima makanan sebanyak yang mereka mau.

Para narapidana yang berperilaku baik memiliki akses ke berbagai hak istimewa, termasuk film bulanan dan perpustakaan dengan 15.000 buku dan 75 langganan majalah populer. Secara keseluruhan, beberapa narapidana menganggap kondisi di dalam Alcatraz lebih menarik daripada di penjara federal lainnya, dan beberapa meminta untuk dipindahkan ke sana.

Sanaa -

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

(nvc/ita)

Jakarta -

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

(hal/hns)

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

Pasangan itu juga baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Adalet.

?Semuanya hancur dalam sekejap,? kata Aditya dalam wawancara dari balik penjara Kandiyohi County.

Istri dan Bayi Terpisah, Hidup Semakin Sulit

Peyton, yang kini harus merawat bayi mereka sendirian, kehilangan asuransi kesehatan dan penghasilan suaminya.

Dalam kampanye penggalangan dana yang dia buat, Peyton menyebut perpisahan ini sebagai ?trauma yang tak tertahankan.?

Adalet, bayi mereka, kini sudah mulai belajar duduk dan berjalan dengan baby walker?semua itu berlangsung tanpa kehadiran sang ayah, yang hanya bisa menyapa lewat panggilan dari penjara.

?Dia bilang ?dada? pertama kalinya saat menelepon Aditya. Itu sangat menyayat hati,? ujar Peyton.

Korban Kebijakan Imigrasi Ketat Trump

Seorang hakim imigrasi sempat mengabulkan permohonan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan. Namun, pemerintah AS mengajukan banding dan tetap menahannya.

Selain kasus grafiti, pemerintah juga mengungkit penangkapan Aditya saat ikut demonstrasi damai menentang kekerasan polisi di tahun 2021?kasus yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh jaksa.

Kasus Aditya terjadi di tengah kebijakan keras imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump, yang telah mencabut lebih dari 1.500 visa pelajar dalam beberapa minggu terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa visa pelajar bukanlah hak, dan akan dicabut dari siapa pun yang ?mengganggu ketertiban.?

?Ketika kami mengidentifikasi orang-orang seperti ini, kami cabut visanya,? kata Rubio.

Namun bagi keluarga Aditya, kebijakan tersebut terasa tidak adil. Sebuah pelanggaran kecil kini membuat seorang ayah terpisah dari anak dan istrinya, dan masa depan mereka tergantung pada proses hukum yang panjang dan tidak pasti.

Meski terancam dideportasi, Aditya masih berharap bisa menetap dan membesarkan anaknya di AS.

?Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya hanya ingin melihat anak saya tumbuh,? ujar Aditya, seperti dikutip dari New York Times, Jumat (25/4/2025).

Peyton pun menghadapi dilema berat. Jika suaminya dideportasi ke Indonesia, dia harus memilih antara meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Indonesia, atau hidup terpisah dari suaminya.

?Saya belum pernah ke luar negara bagian Minnesota. Indonesia terasa seperti dunia lain,? katanya.

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

WASHINGTON - Aditya Wahyu Harsono (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditangkap dan ditahan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat (AS). Dia menjadi korban kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Aditya, yang merupakan ayah dari seorang bayi berkebutuhan khusus, ditahan oleh agen federal tersebut di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam.

Dia akan tetap ditahan setelah hakim imigrasi memutuskan pada hari Kamis nanti bahwa kasusnya dapat dilanjutkan.

Hakim Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus terhadap Aditya atas dasar kemanusiaan, menurut pengacaranya.

Aditya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei 2025.

?Istrinya dalam keadaan syok dan kelelahan,? kata Sarah Gad, pengacara Aditya.

?Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menjadikan sistem imigrasi sebagai senjata untuk melayani tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut," paparnya, seperti dikutip The Guardian, Senin (21/4/2025).

Adita, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret.

Gad mengatakan bahwa Aditya ditahan tanpa penjelasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Istri Aditya, Peyton, menelepon Gad dengan panik setelah menerima telepon dari bagian HRD di rumah sakit tersebut.

Dua agen ICE, berpakaian sipil, telah muncul dan memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk menurutinya.

?Dia masuk tanpa diduga, sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,? kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Guardian.

Aditya dibawa ke penjara daerah Kandiyohi, tempat dia masih ditahan, menurut data pencarian tahanan ICE.

Dia memberi tahu agen ICE bahwa visa pelajar F-1-nya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki aplikasi kartu hijau (green card) yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, tetapi dia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah melampaui batas visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa pada tanggal 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1-nya masih aktif.

Gad mengatakan pemerintah AS mencabut visa tersebut tanpa pemberitahuan kepadanya, dan kemudian mengeklaim bahwa visanya telah melampaui batas.

Pencabutan tersebut berlaku surut hingga 23 Maret dan diduga berdasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 karena membuat grafiti pada trailer truk gandeng.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Aditya telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak vonis tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Aditya, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengungkapkan bukti-bukti yang memberatkannya.

Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena vonis pelanggaran ringan berupa grafiti, yang membuatnya membayar ganti rugi sebesar USD100, mereka juga menyebutkan penangkapannya pada tahun 2021 selama protes atas pembunuhan George Floyd. Dakwaan itu dibatalkan.

Aditya beragama Islam dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza.

Dia juga menjalankan lembaga nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, yang hasilnya disumbangkan kepada organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang memiliki kebutuhan khusus, sangat terpukul dengan penangkapannya, kata Gad.

Setelah hakim memberi Aditya jaminan sebesar USD5.000 pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun, DHS segera mengajukan pemberitahuan untuk mengajukan banding atas keputusan jaminan tersebut, yang memicu penangguhan otomatis, yang berarti Aditya harus tetap dalam tahanan.

Gad mengatakan tindakan seperti ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa dengan kejahatan kekerasan atau serius.

?Anda tidak pernah melibatkan penangguhan perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,? katanya.

Dalam permohonan bantuan di GoFundMe, istri Aditya menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat dalam tahanan dan sekarang keluarganya "dalam bahaya kehilangan apartemen" dan mereka "tidak lagi memiliki asuransi kesehatan".

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menegaskan kembali posisinya bahwa "perawat tidak boleh dan tidak akan menjalankan peran apa pun dalam penegakan imigrasi" dan harapannya bahwa "semua karyawan rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu ICE".

Kasus Aditya muncul di tengah gelombang laporan tentang visa pelajar yang dicabut berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump.

Tindakan pemerintah federal untuk mengakhiri status hukum mahasiswa telah membuat ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 mahasiswa di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dicabut sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat kampus.

Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara non-AS karena terlibat dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggapnya sebagai antisemit.

Namun, dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menginventarisasi produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat alur investasi di Indonesia.

“Dari kami hasil kajiannya, kami sudah terbitkan buku dari Ditjen PP dan kepada bapak Presiden akan segera kami serahkan menyangkut soal peraturan mana yang saling bertentangan satu dengan yang lain,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menkum menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan wartawan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025 itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32 persen. Salah satu yang disoroti pascatarif tersebut, yakni aspek regulasi untuk mempermudah investasi.

Menkum mengakui bahwa aspek regulasi merupakan hal yang penting untuk memberi dukungan dalam rangka menciptakan daya saing bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Oleh sebab itu, ia menilai, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang tindih-menindih diperlukan.

Lebih lanjut Supratman menyebut pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dari hasil inventarisasi itu. Jika dibutuhkan, akan dilakukan revisi menggunakan metode kodifikasi maupun omnibus law terhadap peraturan yang bermasalah.

“Kami nanti menunggu kebijakan beliau (Presiden),” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Supratman juga memaparkan bahwa pada tiga bulan pertama tahun 2025, Ditjen PP telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan dilakukan di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian harmonisasi ini ditargetkan meningkat setelah diluncurkannya aplikasi e-Harmonisasi pada Februari 2025. Inovasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Washington DC -

Hakim federal Amerika Serikat (AS) memblokir langkah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencabut segera status hukum ratusan ribu imigran dari Venezuela, Kuba, Nikaragua dan Haiti.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim distrik AS, Indira Talwani, di Boston itu, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menjadi perintah terbaru yang menunda upaya pemerintahan Trump melakukan deportasi massal, khususnya yang menargetkan orang-orang Amerika Latin.

Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mengatakan akan mencabut status hukum sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela yang datang ke AS di bawah program "pembebasan bersyarat" yang awalnya diluncurkan oleh mantan Presiden Joe Biden pada Oktober 2022.

"Pengadilan mengabulkan penundaan darurat terhadap Penghentian Proses Pembebasan Bersyarat bagi warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela," kata Talwani dalam putusannya.

Program pembebasan bersyarat itu memungkinkan masuknya sebanyak 30.000 migran per bulan selama dua tahun terakhir ke AS dari empat negara, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Dalam putusannya, Talwani mengatakan pemerintahan Trump telah bertindak berdasarkan interpretasi hukum imigrasi yang keliru, dengan deportasi cepat yang berlaku bagi mereka yang bukan warga negara AS yang memasuki wilayah AS secara ilegal, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang diizinkan berada di negara itu, seperti melalui program pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

Berdasarkan langkah pencabutan oleh pemerintahan Trump, para imigran akan kehilangan perlindungan hukum mereka efektif mulai 24 April, hanya 30 hari setelah Departemen Keamanan Dalam negeri AS menerbitkan perintahnya via Federal Register.

Trump telah bersumpah untuk mendeportasi "jutaan" migran tidak berdokumen lengkap dalam masa jabatan keduanya, setelah menjalankan kampanye pemilu yang fokus pada imigrasi ilegal.

Dalam sejumlah langkah lainnya, Trump memberlakukan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan ratusan orang yang diduga anggota geng kriminal Venezuela ke El Salvador, yang memenjarakan para migran tersebut.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

(nvc/ita)

Moskow (ANTARA) - Miliarder dan pengusaha teknologi asal AS, Elon Musk, menyebut aksi vandalisme terhadap perusahaan mobil listriknya, Tesla, sebagai bentuk "terorisme."

"Tidak diragukan lagi bahwa menembakkan peluru ke toko-toko Tesla dan membakar Supercharger adalah tindakan terorisme," tulis Musk di platform X.

Pada Senin (24/3), media AS melaporkan, mengutip pernyataan kepolisian, bahwa beberapa perangkat pembakar ditemukan di sebuah dealer Tesla di Austin, Texas.

Perangkat tersebut berhasil diamankan oleh polisi tanpa insiden lebih lanjut.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kendaraan Tesla telah menjadi sasaran serangan di setidaknya 13 negara bagian di seluruh Amerika Serikat, menurut laporan media.

Pekan lalu, Jaksa Agung Pamela Bondi menyebut serangan tersebut sebagai bentuk terorisme domestik. Ia menegaskan bahwa Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan terhadap beberapa orang yang terlibat, yang berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.

Pada Jumat (21/3), Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk mengirim orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan vandalisme terhadap kendaraan dan dealer Tesla itu ke penjara di El Salvador.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Washington DC -

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apa yang disebut sebagai kemungkinan pelanggaran undang-undang terorisme selama protes atas perang Gaza di Universitas Columbia. Ini menjadi tekanan terbaru pada kampus yang menjadi pusat aktivisme anti-Israel di AS tahun lalu.

Dilansir Reuters, Minggu (16/3/2025), Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan penyelidikan tersebut merupakan bagian dari 'misi Presiden Donald Trump untuk mengakhiri antisemitisme di negara ini'.

Dia menyebutnya sebagai tindakan balasan yang sudah lama tertunda. Pendukung hak-hak sipil langsung mengkritik langkah tersebut.

Mereka mengatakan para pengunjuk rasa dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi hak-hak termasuk kebebasan berbicara. Pengumuman tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang tidak berniat melonggarkan tindakan kerasnya terhadap aktivis mahasiswa pro-Palestina dan kebijakan universitas yang dianggapnya memungkinkan antisemitisme berkembang di kampus.

Pemerintahan Trump telah memberi tahu Columbia bahwa kampus tersebut harus membuat serangkaian perubahan kebijakan sebagai prasyarat untuk memulai pembicaraan tentang pemulihan dana federal senilai USD 400 juta yang ditangguhkan minggu lalu. Tuntutan tersebut bertepatan dengan penggeledahan dua kamar asrama oleh agen federal di kampus Columbia di New York.

Penggeledahan tersebut dilakukan seminggu setelah agen imigrasi menahan Mahmoud Khalil yang merupakan pemimpin demo pro-Palestina di Columbia tahun lalu. AS sedang berupaya untuk mendeportasinya yang sejauh ini telah diblokir di pengadilan federal.

Awal minggu ini, Departemen Pendidikan AS memperingatkan bahwa mereka sedang menyelidiki 60 sekolah karena dianggap menoleransi lingkungan yang tidak bersahabat bagi orang Yahudi. Mereka juga sedang menyelidiki pengaduan bahwa 45 universitas terlibat dengan program keberagaman yang menetapkan kelayakan berdasarkan ras. Kegiatan itu dianggap melanggar undang-undang hak sipil tahun 1964.

Demonstrasi di kampus yang memicu pengawasan federal dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan lebih dari 48 ribu warga tewas.

Para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS menghentikan bantuan militer kepada Israel. Pemerintahan Trump kini menuduh Columbia University tidak memberikan tanggapan yang memadai terhadap perkemahan selama berminggu-minggu yang didirikan para aktivis di kampus dan pendudukan singkat sebuah gedung kampus.

Universitas tersebut telah membela diri, dengan mengatakan mereka telah berupaya memerangi antisemitisme. Pada saat yang sama, mereka berusaha untuk menangkis tuduhan oleh kelompok hak-hak sipil bahwa mereka membiarkan pemerintah mengikis perlindungan kebebasan berbicara akademisi.

Pengacara senior di American Civil Liberties Union dan bagian dari tim hukum Khalil, Brian Hauss, mengatakan penyelidikan Departemen Kehakiman itu salah arah.

"Amandemen Pertama tidak memperbolehkan adanya alasan untuk mencampuradukkan antara pro-Palestina dan pro-Hamas," katanya dalam sebuah pengarahan.

Presiden sementara Columbia University Katrina Armstrong menyebut agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melakukan penggeledahan asrama setelah memberikan surat perintah yang ditandatangani oleh hakim federal. Dia mengatakan tidak ada yang ditahan, tidak ada barang yang dipindahkan, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan apakah Universitas Columbia menampung imigran di kampusnya yang berada di negara itu secara ilegal. Mahasiswa mengatakan agen imigrasi federal telah berulang kali terlihat di asrama dan perumahan mahasiswa di sekitar kampus Manhattan Columbia.

Di antara tuntutan dalam surat hari Kamis kepada sekolah tersebut, pemerintahan Trump mengatakan Columbia harus secara resmi mendefinisikan antisemitisme, melarang penggunaan topeng 'yang dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas atau mengintimidasi' dan menempatkan departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika di bawah 'kepengurusan akademis' yang akan mengambil alih kendali dari tangan fakultas mereka.

Surat itu juga menuntut sekolah tersebut mereformasi kebijakan penerimaan dan perekrutan internasionalnya agar sesuai dengan hukum federal, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Columbia pun mengikuti langkah itu dengan menyatakan sedang meninjau surat tersebut.

"Kami berkomitmen setiap saat untuk memajukan misi kami, mendukung mahasiswa kami, dan mengatasi segala bentuk diskriminasi dan kebencian di kampus kami," ujar pihak kampus dalam sebuah pernyataan.

Columbia telah memberikan skorsing, pengusiran, dan pencabutan gelar kepada mahasiswa yang menempati gedung tersebut pada musim semi lalu. Namun, pihak kampus tidak menyebutkan nama mahasiswa tersebut atau berapa banyak yang didisiplinkan.

Ratusan pendukung Khalil pun berdemonstrasi di gerbang utama Columbia pada hari Jumat (14/3). Seorang mahasiswa pascasarjana, Demetri, mengatakan suasana di kampus itu menyedihkan.

"Pemerintah federal tidak dapat mendikte apa dan siapa yang diajarkan dan tidak diajarkan, seperti siapa yang dapat dan tidak dapat diterima," katanya.

(haf/imk)