KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Atnike Nova Sigiro, mengungkap fakta mengejutkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dan sejumlah eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia menyebut bahwa Komnas HAM menemukan bukti kepemilikan Oriental Circus Indonesia oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada tahun 1997.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike dalam forum tersebut.

Ditemukan Surat Keterangan Kepemilikan

Dalam keterangan terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM turut menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menegaskan keterlibatan badan hukum milik TNI AU dalam kepemilikan sirkus tersebut.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

Meski begitu, Atnike menegaskan pihaknya masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan Oriental Circus Indonesia.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun 1997. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada akhir tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya, tahun 1997," jelas Atnike.

Komnas HAM Akan Tindak Lanjut Temuan ke TNI AU

Merespons temuan tersebut, Atnike menyatakan Komnas HAM akan mengambil langkah lanjutan untuk meminta klarifikasi dari TNI AU terkait keterlibatan institusional dalam kepemilikan Oriental Circus Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendalami kasus eksploitasi manusia dan pelanggaran HAM yang dialami oleh sejumlah perempuan yang pernah menjadi pemain di sirkus OCI.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah perempuan yang merupakan mantan pemain Oriental Circus Indonesia mengungkap pengalaman pahit mereka saat bekerja di bawah sirkus tersebut.

Mereka mengadu langsung kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto pada 15 April 2025.

Butet, salah satu mantan pemain sirkus, menceritakan bahwa ia kerap mengalami kekerasan fisik selama masa pelatihan dan pertunjukan.

"Saya dipukuli, dirantai, dan pernah dipaksa tampil saat hamil. Anak saya dipisahkan, bahkan saya pernah dijejali kotoran gajah," ungkapnya penuh emosi.

Cerita memilukan tak berhenti pada Butet. Anak perempuannya, Fifi, juga mengalami kekerasan serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah beranjak dewasa. Fifi sempat melarikan diri, namun dikembalikan ke lingkungan sirkus dan mengalami penyiksaan.

"Alat kelamin saya pernah disetrum. Saya juga pernah dipasung," kata Fifi dalam kesaksiannya.

Saat ini Komnas HAM mendesak adanya peninjauan menyeluruh terhadap aktivitas sirkus yang masih beroperasi, serta menjamin pemulihan hak-hak korban eksploitasi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Danu Damarjati)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendapati bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada 1997 silam.

Hal tersebut disampaikan Atnike saat rapat bersama eks pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya adalah sirkus," ujar Atnike.

Saat dikonfirmasi terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan Puskopau mengenai kepemimpinan sirkus.

Hanya saja, Atnike mengaku perlu menelusuri lebih lanjut apakah TNI AU masih memiliki OCI sampai saat ini atau tidak.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," katanya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024, akhir tahun, dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Atnike pun mengaku akan melakukan tindakan lebih lanjut ke TNI AU atas temuan Komnas HAM ini.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) lalu, saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Dia mengaku dipukuli, dirantai, hingga dipaksa tampil saat hamil. Butet juga dipisahkan dari anaknya, juga pernah dijejali kotoran gajah.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu. Dia baru sadar saat dewasa bahwa ibunya adalah Butet.

Fifi sempat kabur, dikembalikan lagi ke tempat sirkus, kemudian disiksa. Dia pernah disiksa dalam bentuk penyetruman alat kelamin dan pemasungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Ricardo Kumontas menyatakan, pihaknya siap menghadapi kemungkinan jalur hukum yang ditempuh oleh mantan pemain sirkus, termasuk gugatan perdata maupun laporan pidana.

Ricardo menegaskan, salah satu poin yang tengah disorot adalah klaim permintaan ganti rugi senilai Rp 3,1 miliar yang ramai disebut-sebut belakangan ini.

Ia meluruskan bahwa angka tersebut bukan berasal dari rekomendasi Komnas HAM, melainkan murni permintaan dari pihak mantan pemain yang dikirim dalam bentuk somasi.

“Jadi ya, mereka mesti buktikan dulu. Itu bukan dari Komnas HAM, itu somasi mereka kepada kami. Jadi, masih belum ada proses hukum,” kata Ricardo, dalam jumpa pers di Hotel Mulia, Senin (21/4/2025).

Ricardo juga menegaskan bahwa pihak OCI belum mengambil langkah hukum balik, karena sejauh ini pihak manajemen masih mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.

Meski demikian, apabila proses hukum berjalan, OCI akan bersikap kooperatif dan menyiapkan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau mereka benar-benar ajukan gugatan, ya kita lihat di peradilan. Kita pasti akan ambil langkah hukum, kita siapkan semua ‘peluru’ hukum kami,” ujar Ricardo.

Ia pun menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penyebaran berita bohong oleh mantan pemain sirkus yang kini ramai di media sosial.

Menurut dia, tindakan hukum bisa diambil, namun untuk saat ini pihak OCI memilih menahan diri, mengingat hubungan yang sebelumnya bersifat kekeluargaan.

“Pak Jansen (pendiri OCI) menganggap mereka seperti adik-adik. Jadi, tindakan hukum itu pilihan terakhir. Sebenarnya beliau terpukul sekali dengan cerita-cerita yang beredar di media sosial,” tutur Ricardo.

Meski demikian, Ricardo memastikan jika jalur hukum tidak bisa dihindari, tim hukum OCI akan siap bertarung di meja hijau.

“Apapun yang terjadi, kita akan counter sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas dia.

MEDAN, KOMPAS.com – Kepolisian tengah menyelidiki dugaan penyiksaan terhadap Salman Alfaris Siregar yang ditahan di Polrestabes Medan.

Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, menyatakan bahwa rekaman CCTV telah diperiksa, namun belum ditemukan tanda-tanda aksi kekerasan.

"CCTV juga sudah kita lakukan pemeriksaan, belum ada tanda-tanda itu. Makanya kita ingin lebih tahu dari korban. Yang lebih detail kan mereka nanti yang menjelaskan," kata Gidion di Polrestabes Medan, Senin (10/2/2025).

Gidion menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari empat personel kepolisian terkait kasus ini, termasuk petugas penjaga rumah tahanan polisi (RTP) dan penyidik.

"Yang kita minta keterangan, ada 4 orang (polisi) lah. Ada petugasnya (penjaga RTP), kemudian penyidik juga, bahwa dia tidak pernah memanggil ulang untuk pemeriksaan ketika (Salman) sudah di RTP," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, Salman belum sepenuhnya memberikan keterangan kepada penyidik terkait dugaan penyiksaan yang dialaminya.

"Korban belum full memberikan keterangan. Setelah itu saya akan sampaikan pasti. Saya akan lakukan secara transparan sesuai dengan keterangan dan faktanya," kata Gidion.

Laporan keluarga dan dugaan penyiksaan

Sebelumnya, Salman, warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan selama berada di tahanan sejak 21 Januari 2025.

Kuasa hukum korban, Tuseno, menyatakan bahwa keluarga Salman mendapat kabar dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada 29 Januari.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," ujar Tuseno, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, Salman mengaku mengalami penganiayaan sebelum tidur malam oleh beberapa orang yang diduga merupakan suruhan pelapor.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," katanya.

Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, Salman kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi kasus ini, istri korban telah melaporkannya ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

"Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.

Bocah berusia 12 tahun korban penganiayaan para tetangganya di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bocah itu disiksa belasan orang karena dituduh mencuri.

"Kami juga sudah menghubungi ke LPSK. Kami sudah membuat surat pengaduan ke LPSK," kata kuasa hukum korban dan keluarganya, Asri Purwanti, ditemui di sela-sela mendampingi korban dan saksi diperiksa penyidik di Mapolres Boyolali, Jumat (27/12/2024).

Menurut Asri, pihaknya memiliki alasan kuat untuk meminta perlindungan LPSK. Dia mengungkap alasannya yaitu pelaku dan korban yang masih bertetangga.

"Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, malah timbul masalah baru. Jadi kami minta dari LPSK untuk turun mendampingi saksi dan korban," jelas dia.

Selain meminta perlindungan LPSK, dia meminta agar polisi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan para saksi dalam kasus tersebut.

"Para saksi dan korban harus dilindungi dan kami pun akan minta perlindungan kepada Bapak Kapolres setempat. Jangan sampai terjadi perbuatan yang tidak diinginkan lagi. Karena jangan sampai ada balas dendam atau apa pun," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan belasan orang di depan ayahnya. Korban dianiaya warga karena dituduh mencuri celana dalam.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali itu, Polres Boyolali telah menetapkan 13 orang tersangka. Termasuk ketua RT setempat dan istrinya.

Awalnya polisi menetapkan 8 tersangka yang semuanya laki-laki. Identitas 8 tersangka tersebut yakni Agus, Faris, Malik, Suhada, Riko, Mudirin, Tedy, dan Wartono. Mereka pun ditahan di Mapolres Boyolali untuk penyidikan lebih lanjut.

Kemudian penyidik menetapkan 5 orang tersangka baru yang semuanya ibu-ibu. Mereka diduga ikut terlibat dalam penganiayaan terhadap korban. Namun kelima emak-emak itu tidak ditahan karena pertimbangan kemanusiaan.

"Tidak ditahan mas, pertimbangan kemanusiaan. Karena seluruh ibu-ibu tersebut memiliki anak-anak yang harus diasuh oleh mereka," kata Plt Kapolres Boyolali, AKBP Budi Adhy Buono, kepada detikJateng dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (23/12).

Bocah Boyolali Dituduh Mencuri Dan Disiksa Di Depan Ayahnya

Bocah Boyolali Dituduh Mencuri Dan Disiksa Di Depan Ayahnya