Permohonan pengalihan status penahanan I Wayan Agus Suartama alias Agus Difabel jadi tahanan rumah atau tahanan kota ditolak hakim. Agus tetap ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Majelis hakim masih menahan Saudara IWAS dengan pertimbangan bahwa salah satunya adalah (demi) kelancaran sidang," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Mataram Lalu Mohammad Sandi Iramaya saat konferensi pers sesuai sidang di PN Mataram, dilansir detikBali, Jumat (24/1/2025).

Sebelumnya, Agus memohon agar status penahanannya dialihkan jadi tahanan rumah atau tahanan kota karena tak betah mendekam di rutan. Selama ini ia dibantu ibunya untuk urusan pribadi karena Agus merupakan tunadaksa tanpa kedua lengan.

Namun menurut Sandi, hakim menilai fasilitas di dalam rutan sudah memenuhi standar untuk menampung penyandang disabilitas seperti Agus.

"Fasilitas di rutan sudah cukup bagi yang bersangkutan, info ini dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi Disabilitas Daerah (KDD)," imbuh Sandi.

Sehingga, pengakuan Agus yang merasa tidak nyaman di dalam lapas merupakan alasan subjektif semata. Sandi juga menegaskan, proses hukum yang sedang bergulir tersebut tetap memperhatikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Agus menjalani sidang lanjutan di PN Mataram. JPU menghadirkan tiga orang saksi dari lima yang diajukan dalam sidang tersebut, salah satunya saksi korban, MA yang juga pelapor.

Sidang berlangsung alot dan memakan waktu sembilan jam. Sebab saksi atau korban merasa tertekan dengan keberadaan terdakwa Agus di dalam ruangan. Sidang pun sempat diskors hingga terdakwa dan korban ditempatkan di ruangan terpisah.

"Saksi pada pokoknya merasa tertekan. Atas alasan ketidaknyamanannya, kemudian majelis hakim memeriksa saksi terpisah dari terdakwa," imbuhnya.

Video: Momen Agus Difabel Coba Sapa Awak Media saat Turun dari Mobil Tahanan

Video: Momen Agus Difabel Coba Sapa Awak Media saat Turun dari Mobil Tahanan

IWAS alias Agus (22) menghuni blok khusus lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan blok yang dihuni IWAS berkapasitas 20 orang.

Namun, Joko melanjutkan, saat ini isi ruangan tersebut berjumlah 12 warga binaan. Praktisi hukum pidana ini juga memastikan akan terus memantau proses penahanan IWAS selama proses penahanan berlangsung.

"(Ada) 12. Kami akan tetap pantau kondisi Agus," bebernya, Jumat (10/1/2025).

Joko memastikan kondisi IWAS saat ini aman terkendali. IWAS yang merupakan pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi itu sempat mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025).

"Kemarin kami (KDD) sudah komunikasi dengan Kalapas (Kepala Lapas) terkait dengan kondisi Agus. Sementara kondisi Agus terkendali," terang Joko.

Menurut Joko, selama di dalam tahanan IWAS akan didampingi oleh pendamping warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kuripan. Selain itu, pria tunadaksa itu juga akan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan berada di dalam lapas menjadi tahanan.

"Agus di dalam tahanan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan menjadi warga binaan di Lapas Kuripan. Selain dari tenaga pendamping warga binaan lainnya," ujarnya.

Joko menilai seluruh hak-hak IWAS sebagai penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan baik. Bahkan, sejak proses penyelidikan, penyidikan di Polda NTB. "Sementara ini menurut kami sudah (terpenuhi)," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, terus mengawasi IWAS. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.

"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat.

Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.

Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

IWAS alias Agus (22) menghuni blok khusus lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan blok yang dihuni IWAS berkapasitas 20 orang.

Namun, Joko melanjutkan, saat ini isi ruangan tersebut berjumlah 12 warga binaan. Praktisi hukum pidana ini juga memastikan akan terus memantau proses penahanan IWAS selama proses penahanan berlangsung.

"(Ada) 12. Kami akan tetap pantau kondisi Agus," bebernya, Jumat (10/1/2025).

Joko memastikan kondisi IWAS saat ini aman terkendali. IWAS yang merupakan pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi itu sempat mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025).

"Kemarin kami (KDD) sudah komunikasi dengan Kalapas (Kepala Lapas) terkait dengan kondisi Agus. Sementara kondisi Agus terkendali," terang Joko.

Menurut Joko, selama di dalam tahanan IWAS akan didampingi oleh pendamping warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kuripan. Selain itu, pria tunadaksa itu juga akan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan berada di dalam lapas menjadi tahanan.

"Agus di dalam tahanan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan menjadi warga binaan di Lapas Kuripan. Selain dari tenaga pendamping warga binaan lainnya," ujarnya.

Joko menilai seluruh hak-hak IWAS sebagai penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan baik. Bahkan, sejak proses penyelidikan, penyidikan di Polda NTB. "Sementara ini menurut kami sudah (terpenuhi)," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, terus mengawasi IWAS. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.

"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat.

Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.

Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Pemerintah komunis Vietnam berencana melakukan "revolusi" institusional dengan merampingkan birokrasinya secara radikal dalam beberapa bulan mendatang. Jumlah badan pemerintah akan dikurangi dari 30 menjadi 21.

Beberapa kementerian utama, termasuk kementerian keuangan dan investasi, akan digabung, sementara komisi-komisi yang dijalankan oleh Partai Komunis Vietnam (VCP) yang berkuasa dan organisasi-organisasi media milik negara, akan dibubarkan, demikian menurut rencana reformasi itu.

Komite Sentral partai telah menyetujui rencana tersebut pada 25 November, dan diharapkan selesai pada bulan April 2025 mendatang. Nantinya, Vietnam akan memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan pemerintah tambahan.

Rincian perubahan yang direncanakan

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk membentuk "kementerian super" baru yang disebut Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi juga akan bergabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Urusan Sosial akan bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, demikian menurut laporan media pemerintah Vietnam.

Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi. Sebagai contoh, Komisi Pusat Partai untuk Urusan Eksternal dan Komite Hubungan Luar Negeri dari Majelis Nasional akan diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Lebih jauh lagi, beberapa media yang dikelola negara, terutama stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Meskipun angka-angka spesifiknya belum diungkapkan, skala pemangkasan tersebut menunjukkan bahwa ribuan pegawai negeri kemungkinan terpengaruh dampaknya.

Penggabungan semacam ini bukan hal baru di Vietnam, yang secara bertahap mengurangi jumlah kementerian dari 36 kementerian pada awal 1990-an menjadi 22 kementerian pada tahun 2021.

Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi kali ini sangat besar, dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai "revolusi kelembagaan".

Tujuan utamanya adalah "modernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, serta merampingkan birokrasi yang membengkak," ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

Menurut Nguyen, jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh, sebagai seorang reformis yang berorientasi pada tindakan.

Reformasi sebagai kebutuhan ekonomi

Dalam pertemuan Komite Sentral bulan lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan ini sebagai kebutuhan ekonomi, dengan menggambarkan institusi-institusi sebagai "hambatan dalam hambatan". Menurutnya, reformasi ini bertujuan membuat pemerintah menjadi "ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak."

Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Central Institute for Economic Management, salah satu institut nasional utama di Vietnam, meyakini reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Menurutnya, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estat, juga menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang menarik pemerintah ke arah yang berlawanan.

"Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi," jelas Cung.

Rencana reformasi ini muncul di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian tentang hubungan perdagangannya dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat, yang semakin meningkat menjelang masa kepresidenan Donald Trump yang akan datang.

Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai "pelanggar terburuk" perdagangan AS karena surplus besarnya, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam kini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang oleh dunia internasional sebagai sebuah model pembangunan.

Namun, "kerangka institusionalnya dipandang sebagai 'hambatan' yang menghambat perkembangan ekonomi lebih lanjut," kata Nguyen.

"Berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat perkembangan yang lebih tinggi," tambahnya.

Upaya konsolidasi kekuasaan?

Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi pemimpin partai pada bulan Agustus setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi yang dijuluki "tungku yang menyala-nyala".

Sebelumnya, saat menjabat sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak tahun 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi di Vietnam.

Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan, yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai pemimpin partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

Meskipun sebagian besar analis memperkirakan dia akan lanjut menjabat sekretaris jenderal, ada gosip ketidakpuasan di dalam partai.

Beberapa pengamat menarik kesamaan antara reformasi institusional Vietnam dan rencana pemerintahan Trump mendatang untuk merombak pemerintahan AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk "mengukuhkan kendalinya."

Demikian juga, To Lam "berniat untuk menempatkan orang-orang yang ia percayai pada jabatan-jabatan penting," terutama jika hal tersebut dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

Komnas Perempuan terus memantau dan mendalami kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas berinisial IWAS di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

"Komnas Perempuan terus memantau dan mendalami kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan kita berharap aparat penegak hukum dapat secara konsisten menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Rabu.

Komnas Perempuan berharap penanganan kasus ini bukan hanya sebatas proses hukum terhadap pelaku, tetapi para korban juga mendapatkan hak-haknya secara adil sebagaimana yang tercantum dalam UU TPKS.

Pihaknya juga mendorong para korban yang masih berusia anak agar mendapatkan hak pemulihan secara psikis maupun psikologis.

Sebelumnya, IWAS (21), laki-laki disabilitas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, NTB.

Penetapan status tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan ahli.

Berkas perkara dugaan pelecehan seksual dengan tersangka IWAS saat ini sudah dilimpahkan dari Polda NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB atau tahap 1, dan saat ini masih diteliti oleh Jaksa Peneliti Kejati NTB, terkait kelengkapan formil dan material.

Berkas perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang berstatus mahasiswi.

Dalam kasus tersebut, ada dua korban yang sudah memberikan keterangan dan menjadi kelengkapan berkas.

Modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban adalah dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi sikap dan psikologi korban.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima laporan permintaan perlindungan dari MA, korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan tersangka penyandang disabilitas yakni IWAS (21) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan bahwa laporan permintaan perlindungan itu diterima LPSK sejak Senin (2/12).

"Dalam permohonannya, MA meminta bantuan ahli kepada Ketua LPSK dengan alasan dirinya adalah korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor bernama I Wayan Agus Suartama alias IWAS," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati dalam siaran pers tersebut, Rabu.

Tidak hanya itu, MA juga mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku atas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.

Sri memastikan pihaknya tengah memproses permintaan tersebut agar layanan perlindungan bisa diberikan secara maksimal.

Sri sendiri mengecam segala bentuk tindakan kekerasan seksual terutama ketika menimpa perempuan dan anak-anak.

Menurut dia, korban dari tindak pidana tersebut harus diberikan perlindungan yang layak demi memulihkan kondisi fisik dan mental korban.

Selain itu, dia juga berharap proses hukum kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus dapat diusut secara adil oleh polisi sesuai dengan tindak pidana yang berlaku.

Sebelumnya, IWAS, seorang laki-laki disabilitas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, NTB.

Penetapan status tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan ahli.

Modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban adalah dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi sikap dan psikologi korban.

Tunadaksa adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan perkembangan keutuhan pribadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima laporan permintaan perlindungan dari MA, korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan tersangka penyandang disabilitas yakni IWAS (21) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan bahwa laporan permintaan perlindungan itu diterima LPSK sejak Senin (2/12).

"Dalam permohonannya, MA meminta bantuan ahli kepada Ketua LPSK dengan alasan dirinya adalah korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor bernama I Wayan Agus Suartama alias IWAS," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati dalam siaran pers tersebut, Rabu.

Tidak hanya itu, MA juga mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku atas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.

Sri memastikan pihaknya tengah memproses permintaan tersebut agar layanan perlindungan bisa diberikan secara maksimal.

Sri sendiri mengecam segala bentuk tindakan kekerasan seksual terutama ketika menimpa perempuan dan anak-anak.

Menurut dia, korban dari tindak pidana tersebut harus diberikan perlindungan yang layak demi memulihkan kondisi fisik dan mental korban.

Selain itu, dia juga berharap proses hukum kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus dapat diusut secara adil oleh polisi sesuai dengan tindak pidana yang berlaku.

Sebelumnya, IWAS, seorang laki-laki disabilitas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, NTB.

Penetapan status tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan ahli.

Modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban adalah dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi sikap dan psikologi korban.

Tunadaksa adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan perkembangan keutuhan pribadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Masyarakat harus menghormati proses hukum tanpa memberikan stigma atau asumsi yang dapat merugikan para pihak.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi korban kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melibatkan tersangka penyandang tunadaksa tanpa kedua lengan.

"Kita harus mendukung korban dalam pengungkapan kebenaran dan memberikan ruang bagi pengalaman mereka untuk menjadi sumber fakta utama dalam perkara ini," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Menurut dia, prinsip keadilan sangat penting bagi aparat penegak hukum (APH) untuk memahami bagaimana pelaku dengan kondisi disabilitas dapat melakukan tindak pidana, sebagaimana dilaporkan korban.

Nurherwati juga menekankan bahwa masyarakat harus menghormati proses hukum tanpa memberikan stigma atau asumsi yang dapat merugikan para pihak.

Wakil Ketua LPSK ini menekankan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pendekatan yang profesional dan adil menjadi sangat penting dalam mengungkap kebenaran.

Pada kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa korban memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman mereka sebagai sumber fakta utama yang akan membantu APH mengungkap bagaimana dugaan tindak pidana ini dapat terjadi.

Selain itu, LPSK menyoroti pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan memberikan perlindungan dari risiko viktimisasi.

Dalam penanganan pelaku yang merupakan penyandang disabilitas, LPSK mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengamanatkan pemberian akomodasi yang layak sesuai dengan ragam disabilitas pelaku.

"Dengan memahami kebiasaan pelaku dalam kehidupan sehari-hari, saya berharap kebenaran materiel dalam perkara ini dapat diungkap secara utuh," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial MA diduga menjadi korban pemerkosaan IWAS, seorang pemuda disabilitas tanpa tangan. IWAS ditetapkan tersangka, tetapi keluarganya tidak terima atas penetapan itu karena menilai tidak mungkin IWAS melakukannya. Sementara pihak korban menjelaskan modus yang dilancarkan pelaku.

Dilansir detikBali, Andre Safutra selaku kuasa hukum korban MA membeberkan modus yang diduga digunakan pelaku hingga memerkosa MA. Dugaan pemerkosaan itu sendiri terjadi pada Senin, 7 Oktober 2024 lalu, ketika korban sedang membuat video di Taman Udayana, Mataram.

"Saat itu korban membuat video di area jogging Taman Udayana sekitar pukul 08.00 WITA. Dihampiri IWAS lalu berkenalan dengan korban," cerita Andre kepada detikBali, Minggu (1/2/2024) malam.

Kemudian IWAS mengajak korban ke bagian utara taman tersebut. Di sana, mereka melihat ada pasangan muda-mudi berciuman. Hal itu membuat MA teringat pada mantan kekasihnya, lalu menangis. Kata Andre, situasi itu dimanfaatkan IWAS untuk mengorek masa lalu korban.

"Korban tiba-tiba syok dan menangis. Pelaku lalu menanyakan kamu menangis karena ada masa lalu dengan mantan kekasihmu. Di sana pelaku lalu memojokkan korban dengan mengulik masa lalu korban dengan tebakan-tebakan pelaku," lanjutnya.

Perbincangan tentang masa lalu dengan kekasih itu membuat korban merasa terpojok. Di situ diduga tersangka mulai memanipulasi korban. Tersangka diduga mengatakan bahwa korban harus mandi suci untuk membersihkan diri dari masa lalu.

"Kata IWAS ke korban 'Karena kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana'. Dengan hal itu korban takut. Kamu harus mandi wajib, harus disucikan," jelas Andre.

Tersangka pun mengajak korban ke sebuah homestay di Mataram untuk mandi suci di sana. Awalnya korban menolak, tetapi tersangka mengancam akan membeberkan masa lalu korban dengan sang kekasih kepada keluarganya.

"Korban awalnya menolak. Setelah itu dia berupaya mengajak korban ikut dengan pelaku ke homestay. Pelaku terus mengancam di sana. Kalau tidak ikuti saya, saya akan laporkan ke orang tuamu," ungkapnya menirukan ucapan tersangka.

Sesampai di homestay, IWAS meminta MA membayar sewa kamar sebesar Rp 50 ribu. Kemudian dengan mulutnya, IWAS membuka kunci pintu kamar. MA enggan masuk tetapi dipaksa hingga menurut.

"Setelah itu korban dibacakan mantra dalam bahasa Bali oleh pelaku. Di sana pelaku sempat meminta korban membuka celana pelaku, tapi korban menolak. Setelah itu pelaku mendorong korban menggunakan badan pelaku," papar Andre.

Sementara tersangka disebut memaksa membuka celana korban dengan kakinya. Tersangka mengancam korban agar tidak berteriak. Kalau berteriak, dia menakut-nakuti bahwa mereka akan dinikahkan karena ketahuan berduaan di kamar.

"Korban lalu ditindih oleh pelaku lalu memerkosa korban. Korban sambil membaca Ayat Kursi dan pelaku membaca mantra-mantra dari bahasa Bali," ujarnya.

Setelah kejadian itu, MA yang syok sempat menangis di kamar mandi. Kemudian mereka keluar dan IWAS minta diantarkan ke Islamic Center Mataram. Mereka berpisah di sana. MA kemudian melapor ke temannya tentang kejadian itu. Teman MA sempat mengkonfrontasi IWAS, tetapi dibantah.

"Lalu di sana korban melapor ke Polda NTB. Setelah itu, pelaku mengaku tidak melakukan apa pun dan melaporkan soal pencemaran nama baiknya ke Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa (8/10)," lanjut Andre.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati mengatakan pelaku telah ditetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan dua saksi ahli.

"Ya sudah menjadi tersangka. Dalam perkara ini, satu orang korban," katanya, Sabtu (30/11/2024).

Video: Kronologi Pembunuhan Wanita di Jalan Trans Sulawesi, Korban Juga Diperkosa

Video: Kronologi Pembunuhan Wanita di Jalan Trans Sulawesi, Korban Juga Diperkosa