Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kepri) menggelar layanan paspor massal bertajuk Eazy 1000 Passport. Layanan paspor di hari libur ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan layanan Eazy 1000 Passport ini dibuka selama dua hari, yakni Sabtu (17/5) dan Minggu (18/5). Setiap harinya, Imigrasi membuka kuota untuk 500 orang yang akan mengurus paspor.

"Kami melihat banyak masyarakat kesulitan mengurus paspor di hari kerja. Maka akhir pekan menjadi waktu yang tepat. Inilah mengapa kami beri nama Eazy Passport, agar masyarakat mudah mendapat layanan," kata Ujo usai meninjau pelayanan Eazy Passport, Sabtu (17/5/2025).

Ujo menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan paspor ini merupakan implementasi dari arahan Presiden RI dan kebijakan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan imigrasi kini bergerak menuju sistem digital dan transparan.

"Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Pelayanan ke depan tidak lagi bergantung pada kuota manual," ujarnya.

Ujo mengungkapkan, ke depannya Imigrasi Batam tengah merencanakan perluasan pelayanan paspor di beberapa lokasi di Batam. Saat ini unit pelayanan paspor baru tersedia di dua lokasi, yakni Batam Center dan Harbour Bay.

"Akan memperluas Unit Layanan Paspor ke lima lokasi di Batam, yakni Sagulung, Bengkong, Batam Center, Harbour Bay, dan Batuaji. Warga di Barelang atau Batuaji cukup ke ULP Sagulung. Tidak perlu lagi ke Batam Center. Ini bentuk nyata kehadiran negara," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini pihaknya melibatkan kelompok disabilitas. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas agar dapat berkarya di tengah masyarakat.

"Kami dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini melibatkan penyandang disabilitas. Karena pada kegiatan sebelumnya kami juga melibatkan mereka. Kali ini kami kembali menyertakan teman-teman disabilitas. Kami berdayakan agar masyarakat juga tahu bahwa mereka setara dengan kita, tidak ada perbedaan," ujarnya.

Pada pelayanan paspor yang dibuka selama dua hari itu, Hajar menyebut pihaknya melibatkan tujuh orang penyandang disabilitas. Mereka diberdayakan di bagian layanan pelanggan hingga penginputan data pemohon paspor.

"Ada tujuh orang yang bertugas di bagian layanan pelanggan untuk entri data. Sebelum pelayanan paspor hari ini, mereka sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan. Mudah-mudahan, suatu saat ada kebijakan khusus yang memungkinkan mereka dapat lebih berkarya," ujarnya.

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan dukungannya terhadap program pembentukan 80.000 koperasi merah putih yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menyiapkan skema percepatan pendaftaran badan hukum koperasi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

“Saya telah meminta Direktorat Jenderal AHU untuk melakukan akselerasi. Saat ini, kami memiliki jalur khusus untuk koperasi merah putih sehingga 1.000 koperasi bisa melakukan pendaftaran bersamaan dalam satu jam,” ungkap Supratman, di Kantor Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

“Artinya dalam waktu 1x24 jam itu bisa 24.000 koperasi. Sehingga target 80.000 koperasi bisa diselesaikan dalam waktu empat hari,” tambah Supratman.

Menurut Supratman, akselerasi ini merupakan bagian dari kerja sama lintas sektor yang telah ditandatangani bersama 20 kementerian dan lembaga dalam bentuk nota kesepahaman (NK).

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan hukum nasional yang modern dan adaptif.

“Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Supratman.

Supratman juga menambahkan bahwa transformasi digital yang sedang digencarkan Kemenkum akan mempermudah pelaksanaan kerja sama, termasuk dalam layanan pendirian koperasi.

“Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” ucapnya.

Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo sejak awal pembentukan Kabinet Merah Putih yang mendorong penguatan kerja sama antar kementerian dan lembaga.

“Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan,” imbuh dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada era sekarang, pelbagai kegiatan dapat dilakukan melalui medium digital. Bahkan, sejumlah platform aplikasi digital mulai menyediakan layanan yang memudahkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun, bagaimana hukum ibadah kurban melalui aplikasi digital?

Seperti dikutip dari Pusat Data Republika, Dewan Pengawas Syariah Daarut Tauhid (DT) Peduli, Ustaz Ali Nurdin mengakui besarnya pengaruh teknologi informasi dalam urusan muamalah. “Syariah mensyaratkan bahwa salah satu rukun akad adalah adanya ijab dan kabul sebagai representasi keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun demikian dengan perkembangan zaman, pola ijab kabul pun berubah,” ujar Ustaz Ali Nurdin.

Pada zaman dahulu, lanjut dia, biasanya ijab dan kabul dilafazkan dengan jelas. Misalnya, dengan kata-kata "Saya serahkan barang dengan harga sekian" yang diucapkan pihak penjual, sedangkan ujaran "Saya terima barangnya dengan harga sekian" disampaikan pihak pembeli.

Namun, pada zaman kini, pedagang biasa melakukan al-Muaathah, yakni penjual menyerahkan barang, kemudian pembeli menyerahkan uang tanpa ada lafaz yang disampaikan. Sebab, kedua belah pihak telah mengetahui dan menyepakati nilai yang ditransaksikan.

“Dalam transaksi kurban disunahkan ada ijab dan kabul. Dan al-Muaathah ini dianggap sah sebagai ijab kabul,” kata Ustaz Ali Nurdin lagi.

Dalam hal ini, lembaga filantropi adalah wakil dari mudhahhi yang akan berkurban. Akad wakalah yang dilakukan sebenarnya langsung terjadi ketika pihak mudhahhi mentransfer sejumlah dana, sesuai dengan pilihan hewan kurban yang akan dititipkan penyembelihannya kepada pihak lembaga.

Dengan demikian, lanjut Ustaz Ali, hal tersebut telah menunjukan adanya ijab dan kabul. Biasanya pihak lembaga akan meminta data mudahhi untuk memudahkan proses pelaporan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan sederet instrumen hukum yang telah dimiliki Indonesia untuk dapat menindak tegas kejahatan siber termasuk judi online yang saat ini gencar diperangi secara nasional.

Dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis, Meutya menyebutkan dasar hukum penting untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan siber sehingga dapat memberikan efek jera setelah ditegakkan.

"Kita punya undang-undang PDP (Pelindungan Data Pribadi), kemudian dasar hukum kita juga ada undang-undang ITE yang sudah cukup kuat jadi ini juga tanpa perlu direvisi lagi memang sudah menjelaskan mengenai sanksi hukum terhadap judi online, dan juga kejahatan-kejahatan di ranah digital," kata Meutya.

Selain itu, Meutya juga mensosialisasikan eksistensi dari aturan baru yang disahkan pada Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu PP nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau disebut dengan nama PP Tunas.

Aturan ini memang secara khusus dirancang untuk melindungi anak-anak di ruang digital termasuk dari bahaya kejahatan siber, itu artinya aturan ini juga bisa dimanfaatkan untuk melindungi generasi muda penerus bangsa dari jeratan judi online sejalan dengan langkah pemerintah saat ini.

Lewat aturan ini, anak-anak diharapkan bisa mendapatkan pendampingan yang tepat saat mengakses platform digital termasuk juga mengatur platform agar bisa menghadirkan konten yang sesuai dengan usia penggunanya.

Hanya anak yang dirasa sudah cukup usia, yaitu usia 18 tahun yang diharapkan memiliki akun dengan identitas digitalnya secara mandiri, dengan demikian anak-anak diharapkan tidak langsung terpapar konten yang berpotensi bermuatan negatif ataupun yang mampu mengancam keamanannya.

"Dari PP ini kita harapkan intervensi atau penekanan terhadap kejahatan seperti judi online," ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Komdigi juga berencana kembali menegakkan dan menegaskan kembali pelaksanaan Peraturan Menteri terkait dengan kepemilikan kartu SIM prabayar.

Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi penipuan digital termasuk judi online dari nomor-nomor sekali pakai yang menyalahgunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah bocor.

Meutya menegaskan operator seluler akan diminta melakukan pendataan ulang untuk memastikan bahwa satu identitas NIK hanya boleh memiliki tiga kartu SIM dari satu operator.

Dengan demikian apabila ditemukan nomor-nomor lainnya akan dinonaktifkan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Sekarang ada 1 NIK bisa sampai ratusan. Nah ini kita juga telusuri menjadi salah satu sumber kejahatan karena kalau di situs-situs judi online kita lihat banyak sekali nomor-nomor WA (WhatsApp) yang kita yakini itu hasil dari pencurian data pribadi," kata Menkomdigi.

Terakhir, Meutya juga memberi ancang-ancang bahwa pihaknya tengah bersiap untuk menertibkan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet (PJI) yang dinilai ilegal dengan harapan bisa berkolaborasi dengan Polri dalam penegakannya.

Menurutnya ISP ilegal yang beroperasi di Indonesia berpotensi menjadi ancaman untuk keamanan siber karena tidak mengantongi izin dan beroperasi tidak sesuai standar yang ditetapkan.

"Karena ketika ilegal kita tidak tahu sumbernya, dasar hukumnya itu juga dapat atau potensi menjadi sumber dari kejahatan digital," Meutya menutup pernyataannya.

Pewarta: Livia Kristianti/Rio Feisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 2024. Pemprov Sulsel mendapat predikat memuaskan.

Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai indeks Pemprov Sulsel naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024. Capaian ini tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan, peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel. Selain itu kerja keras perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.

"Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar," ujar Bustanul dalam keterangannya dikutip, Minggu (4/5/2025).

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada reformasi birokrasi general, peningkatan signifikan pada capaian penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik (91), tingkat digitalisasi arsip (84,55), indeks reformasi hukum (98,16), tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (Level 5), indeks SPBE (3,94) dan arsitektur SPBE (Level 3).

Capaian indeks reformasi birokrasi ini juga tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.

"Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional," imbuh Bustanul.

Diketahui, pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.

Video: Ini Alasan Kemenpan RB & BKN Tunda Pengangkatan CPNS Sampai Oktober

Video: Ini Alasan Kemenpan RB & BKN Tunda Pengangkatan CPNS Sampai Oktober

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa pembangunan pabrik pintar atau smart factory merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia dalam menghadapi revolusi industri berbasis digital.

Saat meresmikan pabrik pintar milik PT Pegaunihan Technology Indonesia, anak usaha Pegatron Corporation yang berlokasi di Batamindo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, ia menuturkan acara peresmian menandai babak baru dalam transformasi industri berbasis teknologi di Indonesia, khususnya dalam sektor manufaktur cerdas berbasis 5G.
‎
‎“Kehadiran smart factory ini bukan sekadar pencapaian bagi Pegatron, tetapi juga bukti bahwa Indonesia siap menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi di kawasan," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan yang berpihak pada investasi, serta tenaga kerja yang kompetitif, dirinya semakin optimistis bahwa Batam akan menjadi pusat inovasi industri.

‎Lebih lanjut, Menko Yusril juga menyoroti manfaat luas dari keberadaan fasilitas pabrik pintar bagi ekosistem industri dalam negeri.

Pabrik pintar, menurutnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pusat transfer teknologi, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

"Ini adalah langkah besar menuju kemandirian teknologi Indonesia,” katanya menambahkan.

‎Fasilitas pabrik pintar yang dikembangkan sejak tahun 2023 tersebut merupakan bagian dari Pegatron Corporation, perusahaan global yang mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang di seluruh dunia. Adapun PT Pegaunihan telah aktif di Indonesia sejak tahun 2018 dan kini memperkerjakan sekitar 6 ribu tenaga profesional.

‎Dalam kesempatan yang sama, Presiden sekaligus CEO Pegatron Gary Cheng, menyampaikan bahwa setiap krisis harus dilihat sebagai peluang.

“Krisis merupakan kesempatan untuk melihat potensi besar dalam inovasi. Batam adalah lokasi yang ideal dengan kesiapan teknologi cerdas yang mumpuni,” ujar Gary.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menekankan pentingnya kolaborasi inovatif.

"Kami berharap Pegatron dapat bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk menciptakan inovasi asli karya anak bangsa, dalam semangat bertumbuh bersama Indonesia,” tutur Rizal.
‎
‎Rangkaian acara ditutup dengan prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Menko Kumham Imipas, yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke fasilitas pabrik pintar tersebut.

‎Dengan hadirnya fasilitas itu, Batam semakin memperkuat perannya sebagai pusat industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara.

Didukung oleh lokasi strategis, infrastruktur memadai, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi, Batam menjadi pilihan ideal bagi pengembangan industri berbasis teknologi canggih seperti 5G dan otomasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, merupakan aturan yang penting untuk mengisi kekosongan kepastian hukum.

Dia mengatakan bahwa masih ada berbagai hal yang perlu diatur dengan RUU Penyiaran, mulai dari video on demand, layanan video streaming, media sosial, hingga frekuensi-frekuensi lainnya. Maka, dia mengatakan pembahasan RUU harus dimulai dari awal lagi karena teknologi yang ada saat ini terus berkembang.

"Ini harus ada konsepnya, karena seperti ini, kita langganan tv on demand, kalau usia dewasa nggak masalah karena biasa. Tapi ada yang belum cocok untuk anak di bawah umur, karena ada yang vulgar," kata Dave kepada ANTARA dalam wawancara khusus di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan bahwa beberapa hal yang perlu diatur dalam RUU itu di antaranya soal definisi layanan video on demand hingga layanan over the top (OTT).

Selain itu, menurutnya, sensor ketat sudah diterapkan pada tv konvensional, tetapi tidak bagi tayangan-tayangan di platform digital seperti YouTube, dan platform lain.

Namun jika platform digital diterapkan aturan pembatasan seperti yang berlaku bagi televisi konvensional, dia menilai hal itu juga akan menghambat perkembangan ekosistem digital. Maka dari itu, menurut dia, harus ada penyamaan visi antara berbagai pihak.

Dia menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan RUU operan atau carry over dari tiga periode sebelumnya. Menurut dia, ada beberapa bahan pembahasan yang bisa digunakan dari periode lalu, tetapi saat ini pun sudah banyak perubahan perkembangan terkini.

"Kita harus berpikir bahwa undang-undang ini bisa berlaku 30-40 tahun ke depan, memang kita tidak bisa meramal, tapi kita bisa memprediksi," kata dia.

Untuk itu, dia memastikan bahwa RUU Penyiaran yang kini sedang disusun dan akan dibahas di Komisi I DPR RI akan memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para pelaku industri maupun masyarakat umum untuk menyesuaikan dengan situasi perkembangan zaman.

"YouTube itu beberapa kali dikeluhkan karena menampilkan konten yang menghina kepala negara, pelecehan seksual, sampai iklan judi online. Ini semua harus menjadi catatan juga," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan sinkronisasi data dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum terkait pembatasan usia anak bermain media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembahasan regulasi perlindungan anak dalam ruang digital masih berproses.

"Pembatasan usia ya, doakan saja ini sedang sinkronisasi (data) dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Prosesnya sekarang sedang sinkronisasi," jelas Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Meutya juga menanggapi terkait permintaan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang mendesak transparansi dalam penyusunan regulasi pembatasan media sosial.

Ia menegaskan bahwa Meta selalu diundang dalam setiap proses perumusan regulasi terkait penggunaan medsos untuk anak-anak tersebut.

"Diundang kok. Mereka (Meta) diundang, semuanya kita diundang, dari yang lain-lain juga kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto menyoroti pentingnya menentukan usia ideal bagi anak untuk bersosial media.

"Ada berbagai usulan, mulai dari usia 13, 15, 17, hingga 18 tahun. Tapi ini tergantung sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah Indonesia," ujar Kak Seto.

"Tapi memang tadi cukup kompleks pembahasannya, karena ini juga tergantung dari sistem budaya, adat istiadat, tentu agak berbeda anak di Indonesia Timur dengan mungkin Indonesia Barat dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menegaskan soal perlunya batas usia yang jelas untuk akses platform digital.

"Meski anak memiliki hak mengakses informasi, hak tersebut harus diseimbangkan dengan keamanan mereka di ruang digital," ujar Anindito.

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengisi Kuliah Umum di Universitas HKBP Nommensen, Jumat (14/3/2025).

Keduanya mengisi Kuliah Umum dalam rangkaian Festival Nommensen yang digagas oleh Yayasan HKBP Nommensen yang diketuai Effendi MS Simbolon. Festival Nommensen berlangsung selama 4 hari, dari 12 hingga 15 Maret 2025. Kuliah Umum berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Auditorium.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengangkat topik 'Literasi Digital Pendidikan', sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, mengangkat topik 'Pembangunan HAM'. Ratusan mahasiswa Universitas Nommensen tampak antusias mengikuti Kuliah Umum.

Mengawali pemaparannya, Meutya Hafid menyatakan Provinsi Sumut berada di urutan ke-6 sebagai daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Meutya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beserta jajarannya. 

"Ini harus saya sampaikan, karena ini juga concern Presiden Prabowo, di sini (Sumut) judi online masih tinggi," ucapnya.

Meutya turut menyinggung penjelasan tentang judi online. "Sebetulnya, bahasanya bukan judi online, tapi bahasa yang tepat penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma, jadi tidak mungkin hasilnya bisa bagus," sambungnya.

Kemenkomdigi telah melakukan sejumlah strategi untuk menekan angka judi online, mulai dari menjalin kerja sama dengan BSSN, OJK, hingga PPATK. "Saya sudah menemui sejumlah pihak untuk menekan penurunan judi online. OJK, PPATK rasanya semua sudah kami temui untuk menekan judi online," jelas Politikus Golkar tersebut.

Menurut Meutya, untuk memaksimalkan penekanan angka judi online, harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat dan edukasi kepada mahasiswa. "Kita minta juga seluruh kampus, khususnya mahasiswa turut membantu pemerintah dalam penanganan ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, saat memberikan materi sempat menceritakan kisahnya dari tukang parkir hingga diangkat menjadi Menteri. "Kualitas seseorang itu juga berasal dari proses yang berkualitas, jadi bagi adik-adik jangan pernah putuskan cita-cita besarmu, terus berjuang sekuat tenaga," kata Pigai, yang kemudian disambut tepuk tangan para peserta Kuliah Umum yang hadir.

Baik Meutya maupun Natalius, usai memberikan pemaparannya, masing-masing diberikan ulos oleh pihak Yayasan Universitas HKBP Nommensen. Keduanya juga berkesempatan bernyanyi yang diiringi musik oleh Marsada Band.

Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Effendi Simbolon, mengatakan kehadiran Menteri Komdigi dan Menteri HAM merupakan perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya memberikan masukan dan diskusi bagi mahasiswa.

"Ibu Komdigi, tadi banyak sekali membutuhkan partnership, dan nanti Pak Rektor akan melanjutkan dengan MoU. Nanti akan ada hal-hal positif, dan konkret," ucapnya.

Sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, kata Effendi, dalam pemaparannya tadi membuka semua hak-hak mahasiswa. "Sebenarnya kita undang Menteri Kesehatan juga, tapi beliau luring, dan akan hadir di kesempatan yang akan datang. Wamen Dikti Saintek juga, tapi tidak berkabar, dan undang Pak Ridwan Kamil, tapi karena beliau mungkin kurang sehat, jadi batal, dan Pak Terawan, kemarin sudah datang," paparnya.

Effendi juga mengatakan kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen dapat berinteraksi langsung dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya. 

"Kita mengawali untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan ke depan," pungkasnya.

Editor : Jafar Sembiring

...Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum, kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum mengenai penanganan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum," kata Nezar Patria di Jakarta, Jumat.

Wamenkomdigi mengatakan tidak mengetahui persis mengenai dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

"Oh enggak (tahu) itu dari tahun 2020 ke 2024. Tanya saja ke penyidik," kata Nezar Patria.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

"Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Perusahaan dompet digital terkemuka di India, Paytm diduga melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Hal ini terkait akuisisi perusahaan Little Internet Private Limited (LIPL) dan NearBuy India Private Limited (NIPL).

Pemberitahuan tersebut telah diterima Paytm dari Direktorat Penegakan Hukum. Adanya pelanggaran terkait transaksi antara tahun 2015 hingga 2019, ketika kedua perusahaan itu belum menjadi anak usaha Paytm.

"Pemberitahuan tersebut terkait dengan pelanggaran saat akuisisi dua anak perusahaan yakni Little Internet Private Limited dan Nearbuy India Private Limited untuk tahun 2015 hingga 2019," kata Paytm dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Minggu (2/3/2025).

Adanya kasus ini dipastikan tidak berdampak kepada operasional perusahaan. Semua layanan di aplikasi Paytm tetap beroperasi dan tidak akan berdampak pada pengguna atau pedagang.

Saat ini perusahaan sedang mencari penasihat hukum dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui proses regulasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum dan proses regulasi yang berlaku, perusahaan tengah mencari nasihat hukum yang diperlukan dan mengevaluasi upaya hukum yang tepat," ujar dia dikutip dari India Today.

Perusahaan pembayaran yang berbasis di Noida tersebut menambahkan bahwa pihaknya akan terus berfokus pada penguatan operasi bisnis, sambil mendorong pertumbuhan transaksi digital di negara tersebut.