Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung dipenjara," tambahnya.

Kasus perusakan mobil ini sendiri dilaporkan seorang kontraktor bernama Paul Sthevanus ke Polrestabes Surabaya. Laporan itu terkait dugaan kekerasan dan perusakan mobil yang melibatkan Diana dan suaminya, Handy Soenaryo.

Aksi kekerasan itu terjadi pada September 2024 di rumah Diana Prada Permai VIII, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Saa itu, Diana dan Handy diduga merusak ban mobil Paul dengan gerinda.

Penyelidikan kasus itu kemudian naik ke penyidikan. Polisi kemudian menetapkan Diana sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Sebelumnya, nama Jan Hwa Diana sempat bikin heboh Surabaya karena kasus penahanan ijazah karyawannya yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Karena hal ini, sejumlah mantan karyawan Diana lantas ramai-ramai lapor ke Polda Jatim terkait penahanan ijazah. Namun belum tutas kasus laporan penahanan ijazah, Diana ternyata lebih dulu ditahan di kasus yang lain.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemilik Sentoso Seal, Jan Hwa Diana telah ditetapkan tersangka, terkait kasus pengerusakan mobil seorang kontraktor.

Selain itu, suaminya ternyata juga tersangkut kasus yang sama.

Berdasarkan gambar yang beredar, suami Diana, Handy Sunaryo terlihat mengenakan rompi berwarna merah dengan tulisan 'TAHANAN JATANRAS', berpose di dengan latar belakang cokelat.

Gambar tersebut menunjukkan, rompi dan lokasi yang sama dengan Diana yang fotonya lebih dahulu beredar.

Potrait keduanya itu diambil di salah satu ruangan Polrestabes Surabaya.

Sedangkan, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti mengatakan, suami Diana sudah menjadi tersangka. Penetapan keduanya dilakukan secara bersamaan.

"(Selain Diana) suaminya, (jadi) suami istri tersangka," kata Rina, ketika dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).

Diketahui, Diana dilaporkan oleh seorang pengusaha terkait kasus pengerusakan 2 mobil, Sabtu (19/4/2025). Dengan nomor laporan LP/B/353/IV/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum korban, Jemmy Nahak mengatakan, kliennya, yakni Paul Stephnus bersama temannya, Nimus telah melaporkan kasus itu ke Polrestabes Surabaya.

Sedangkan, kata Jemmy, pihak yang dilaporkan terkait dengan kasus tersebut, ada empat orang, yakni Janhwa Diana, suaminya Handy Sunaryo, seorang anak dan karyawannya.

"Patut diduga Pak Handy sekeluarga. Sesuai patut diduga melanggar Pasal 170 KUHP melakukan pengerusakan bersama-sama yaitu dua unit mobil," kata Jemmy, saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Jemmy menyebut, Diana dan suaminya kompak merusak mobil sedan dan pikap milik kliennya.

Mereka diduga melakukan itu untuk mencegah pelapor pergi membawa alat bangunan dari rumahnya.

"Klien dan temannya (Nimus) dilarang ambil barang, terus dibilang pencuri. Lalu atas perintah Diana dan suaminya diminta untuk merusak roda mobil menggunakan gerinda," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Jemmy, Diana beserta suaminya selalu mangkir ketika dipanggil oleh penyidik Polrestabes Surabaya.

Dia menyayangkan atas sikap dari pasangan pengusaha tersebut.

"Menurut penyidik bahwa mereka (4 terlapor) sudah diupayakan melakukan panggilan, yang pertama hari Senin tanggal 23 (April 2025), tapi Pak Handy sekeluarga tidak hadir," ujarnya.

"Tanggal 28 (April 2025), Senin kemarin dilakukan panggilan yang kedua. Keterangan yang sama bahwa Pak Handy sekeluarga juga tidak hadir," tambahnya.

Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung di penjara," tambahnya.

Sebelumnya, nama Diana sempat bikin heboh Surabaya usai kasus penahanan ijazah karyawan, yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Gudang CV Sentoso Seal bahkan disegel karena tak berizin, dan sejumlah mantan karyawan melaporkannya ke polisi.

Ternyata, sebelum kasus ijazah viral, Diana juga sudah dilaporkan seorang kontraktor ke Polrestabes Surabaya atas dugaan perusakan mobil yang melibatkan dirinya dan sang suami. Kini kasus tersebut resmi bergulir ke tahap penahanan.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku sudah tidak bisa mentoleransi yang dilakukan Jan Hwa Diana dan CV Sentoso Seal.

Gudang Sentoso Seal sudah disegel tapi ternyata diketahui beroperasi diam-diam.

Dengan demikian, kata Armuji, Diana sudah seharusnya bisa segera dijerat hukum.

"Saya kira memang sudah enggak bisa ditoleransi, proses hukum (Diana) harus berjalan cepat itu," kata Armuji, Selasa (6/6/2025).

Selain itu, Armuji juga setuju dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang memberikan ultimatum kepada Diana apabila diketahui membuka kembali gudangnya usai disegel Satpol PP.

"Pasti (mendukung sikap Eri), justru segera dipercepat biar kapok," ujar dia.

Armuji mengaku mengetahui kabar beroperasinya kembali Gudang Sentoso Seal tersebut dari mantan karyawan yang ijazahnya masih belum dikembalikan sampai sekarang.

"Tak (saya) pikir-pikir kok nekat, sudah berurusan sama polisi kok enggak ada jeranya, orang nekat ini," kata Armuji.

Armuji mengatakan, awalnya sejumlah mantan karyawan Jan Hwa Diana berinisiatif untuk mengecek situasi yang terjadi di gudang yang terletak di kawasan Margomulyo, Surabaya tersebut.

"Waktu itu hari Rabu (30/5/2025), kalau enggak salah ya. Ada anak-anak datang ke sana, anak yang mantan kerja di situ, akhirnya melihat segelnya terlepas," kata Armuji.

Kemudian, sejumlah mantan karyawan tersebut melihat lampu gudang Sentoso Seal dalam keadaan menyala.

Akhirnya, mereka pun mendekatinya untuk memastikan situasi yang terjadi.

"Dia (mantan karyawan) semakin curiga lagi, karena lampunya di dalam menyala, dan ada kresek-kresek (berisik). Lebih dekat lagi ada pekerja yang di dalam itu dijemput suaminya," ujarnya.

Selanjutnya, mereka menangkap basah adanya sebuah aktivitas di dalam Gudang Sentoso Seal.

Sejumlah karyawan yang masih bekerja di perusahaan tersebut pun berhamburan keluar.

"Dari situ timbul kecurigaan ada orang lagi kerja, setelah itu disanggong (ditunggu di pintu keluar gudang) sama anak-anak, ternyata betul (ada aktivitas)," ucapnya.

"Malamnya keluar semua orang 8, kalau enggak salah itu, terus divideo sama anak-anak, kejadian intinya seperti itu," tambahnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr M Hadi Shubhan SH, MH, C.N, menegaskan tindakan penahanan ijazah oleh pengusaha di Surabaya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan.

“Ijazah merupakan dokumen pribadi yang melekat pada individu. Penahanannya oleh pengusaha jelas merugikan pekerja,” ujar Prof Hadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, kondisi tersebut kerap terjadi karena pekerja berada dalam posisi yang lemah dan membutuhkan pekerjaan.

Sehingga korban tidak memiliki banyak pilihan selain menuruti kebijakan perusahaan.

“Pekerja dalam posisi tidak seimbang. Mereka dipaksa karena kebutuhan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja jika tidak patuh,” tambahnya.

Ia menyebut, hingga kini belum terdapat regulasi nasional yang secara tegas dan eksplisit melarang praktik penahanan ijazah dalam hubungan kerja.

Hal ini, lanjutnya, menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha.

“Kita belum punya aturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara spesifik soal ini. Namun, di Provinsi Jawa Timur, sudah ada ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016,” katanya.

Dalam Pasal 42 Perda tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang menahan dokumen pribadi milik pekerja seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah.

Prof Hadi juga menekankan bahwa praktik penahanan ijazah memiliki dampak serius bagi pengembangan karier dan kehidupan para pekerja.

“Pekerja bisa kehilangan kesempatan untuk pindah kerja atau melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki akses terhadap ijazahnya sendiri,” ujarnya.

Terkait sanksi hukum, Prof Hadi menyebutkan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif.

Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan pengawas ketenagakerjaan juga berwenang menjatuhkan sanksi.

“Bahkan sesuai dengan ketentuan dalam Perda Jawa Timur, pelaku juga bisa dikenai pidana berupa kurungan,” katanya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Perusahaan UD Sentosa Seal, Surabaya, Jawa Timur yang tengah menjadi sorotan.

Pasalnya perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang mobil dan berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya, diduga menahan ijazah milik 31 mantan karyawannya.

Praktik ini menghambat para mantan pekerja untuk melanjutkan karier atau pendidikan mereka.

Menanggapi hal ini, pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan, praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan pelanggaran hukum.

Ia menyebut tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga termasuk maladministrasi dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Menurutnya kasus UD Sentoso Seal, hal tersebut jelas melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan.

“Penahanan ijazah oleh perusahaan adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Ini melanggar hak dasar pekerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan,” ujar Satria.

Ia juga menambahkan bahwa praktik tersebut dapat dijerat dengan pasal pidana.

“Pengusaha yang menahan ijazah karyawan dapat dikenai Pasal 370 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja. Ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara,” tambahnya.

Satria, yang juga menjabat sebagai Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dan Polres Tanjung Perak yang menyegel gudang milik UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo karena tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Langkah penyegelan ini sudah tepat. Ini bisa menjadi titik awal dalam menegakkan keadilan dan mencegah praktik serupa terjadi kembali,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya: Penahanan Ijazah Karyawan Melanggar Hukum dan Berpotensi Pidana.

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut meskipun pihaknya memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (21/4/2025).

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD).

Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” kata dia.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi.

Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025.

“Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4).

Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah.

Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi solusi konkret dalam persoalan penahanan ijazah pekerja yang diduga dilakukan perusahaan di Kota Surabaya.

Pihaknya memastikan Pemprov Jatim akan menguruskan penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meski begitu, Khofifah menegaskan, solusi penerbitan ulang ijazah ini tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung.

"Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum tetap berjalan dan silahkan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Khofifah dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Khofifah mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.

"Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana," kata Khofifah.

"Oleh sebab itu kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan," tambahnya.

Khofifah menambahkan melakukan penahanan ijazah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No 8 Tahun 2016 Pasal 42. Di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpang dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

Video: Eks Karyawan UD Sentoso Seal Sulit Cari Kerja gegara Ijazah Ditahan

Video: Eks Karyawan UD Sentoso Seal Sulit Cari Kerja gegara Ijazah Ditahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer geram karena ijazah 30 orang mantan pekerja UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya ditahan.

Meski sudah didatangi langsung, ijazah itu tak kunjung diberikan.

Menyikapi hal tersebut, dia mengatakan pihaknya akan mendorong 30 pekerja tersebut untuk menempuh jalur hukum.

“Yang pasti kita serahkan proses ini ke proses hukum ya, itu sudah pasti,” kata pria yang akrab disapa Noel itu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan, pihaknya memberikan dukungan secara moral kepada para mantan pekerja UD Sentosa Seal.

Dia juga memastikan akan mengawal proses hukum tersebut.

“Yang pasti kita melakukan support secara moral ke Pemda Surabaya terkait keluarganya yang ditahan ijazahnya, itu yang pasti. Kita juga akan mengawal proses hukum ini,” ujar dia.

Noel menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya untuk diusut secara hukum.

Termasuk peran dan dukungan dari Pemda Surabaya agar hal ini segera dituntaskan.

“Kami percayakan proses hukum ini ke aparat hukum, khususnya kepolisian dan Pemda Surabaya. Ya segala upaya yang sudah kita lakukan, kita (optimis) kan (kita) juga enggak ngerti ini (bisa seperti ini),” tambahnya.

Sebelumnya, Noel melakukan sidak gudang UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo, Surabaya pada Kamis (16/4/2025).

Noel turun langsung, usai ramai aduan terkait penahanan ijazah puluhan mantan karyawan Diana.

Dia sampai di UD Sentosa Seal pukul 12.30 WIB ditemani Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Awalnya, Noel tidak dipersilakan masuk melalui pintu utama.

Hanya pintu samping yang dibuka, dan sejumlah orang pun masuk secara berdesakan.

“Iki gak dibukak maneh a? (Ini tidak dibuka lagi pintunya),” ujar Armuji.

Saat pintu dibuka, terlihat Diana di dalam gudang menggunakan baju berwarna merah.

Sejumlah pegawai juga ikut menemani dan menyambut kedatangan Wamen Noel.

Sekilas, 12 mantan karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan juga hadir dalam sidak ini.

Mereka ditemani oleh tim kuasa hukum.

Selain itu, tidak hanya anggota kepolisian yang berjaga.

Puluhan orang yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Masyarakat Madura Asli (Madas) juga ikut mengawal sidak.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kita Surabaya, Eri Cahyadi menjanjikan, pihaknya akan terus mengawal kasus penahanan ijazah, yang sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Eri mengatakan, telah meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), untuk menemani korban penahanan ijazah, Nila Handiani, saat lapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"Sejak kemarin, saya meminta Kepala Disperinaker mendampingi langsung karyawan tersebut melapor ke kepolisian terkait dugaan penahanan ijazah," kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Selasa (15/4/2025).

Eri menyebut, pendampingan hukum itu dilakukan agar kasus penahanan ijazah tersebut bisa selesai sampai tuntas.

Dengan harapan, hal ini bisa menemukan kepastian bagi korban.

“Sehingga kasusnya (penahanan ijazah Nila) segera selesai dan tuntas, tidak mengambang tanpa solusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eri berharap, perkara penahanan ijazah milik karyawan oleh perusahaan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Dengan demikian, lanjut Eri, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

"Semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan. Surabaya guyub. Hak pekerja terlindungi sekaligus iklim investasi dapat berkembang dengan baik," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Nila sendiri telah melaporkan, pemilik usaha UD Sentoso Seal perihal ijazahnya yang ditahan ketika keluar dari perusahaan, ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Pelaporan perihal) tahan ijazah, saya hanya meminta ijazah saya dikembalikan, itu saja," kata Nila, setelah menyelesaikan laporannya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Yang dilaporkan) sudah sesuai yang ada di videonya (Wakil Wali Kota Surabaya) Bapak Armuji (Jan Hwa Diana), nggeh sampun (iya sudah), matur suwun (terima kasih)," tambahnya.

Diketahui, Nila terlebih dahulu mendatangi Polrestabes Surabaya untuk melaporkan, Jan Hwa Diana.

Namun, polisi menyarankan agar laporan itu dilayangkan sesuai dengan lokasi tempat kerjanya.

"(Terkait pelaporan) sesuai suratnya, sudah ada laporan polisi nggeh (ya), sudah selesai (prosesnya). Sudah mau pulang dulu," ujarnya.

Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa puluhan rumah tersebut telah selesai dibangun pada 2024. Rumah-rumah tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu.

"Kalau anggarannya, itu satu rumah anggarannya Rp60 juta, dengan total 29 unit rumah. anggarannya secara keseluruhan sekitar Rp3,4 miliar," ujarnya.

Wamen PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Kantor Kementerian PU, yang berlangsung secara terbatas.

Keduanya membahas upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, yang dirancang sebagai simbol rekonsiliasi dan edukasi.

Diana mengatakan, pembangunan itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM berat di daerah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh tidak hanya melibatkan Kementerian PU, tetapi ada 19 kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya itu. Namun, dia tidak merinci kementerian/lembaga tersebut.

"Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan,” kata Wamen Diana.

Ia menjelaskan bahwa Memorial Living Park menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 m2.

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp13 miliar. Proyek ini dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025 ini.

Di tempat yang sama, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mengatakan, pembangunan Memorial Living Park bertujuan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Memorial Living Park akan menjadi tempat edukasi masyarakat, ruang pertemuan masyarakat. Kita berekonsiliasi dengan masa lalu, taman ini akan menjadi titik temu untuk silaturahmi dan edukasi, inilah gunanya Memorial Living Park,” ucap Wamen Mugiyanto.

Ia juga mengapresiasi pembangunan untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Kementerian PU.

"Kami dari Kementerian HAM ingin menyampaikan bahwa upaya untuk menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Agraria dan Tata Ruang membagikan 34 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Lebak dan Kota Serang, Banten. Penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Dengan menyertifikasi tanah ini bisa mendapatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Maka dari itu, hal ini penting untuk dilakukan.

"Dengan diserahkannya sertifikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (11/1/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertifikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis. Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak.

"Sertifikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN

Video RK Dengar Curhat Warga Ogah Digusur: Saya Akan Lobi ATR/BPN