Pemprov Banten Danai Pembentukan Badan Hukum Kopdes Merah Putih
Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. [261] url asal
#kopdes-merah-putih #banten #musdesus #musyawarah-desa-khusus #pemerintah-pusat #pemprov-banten #bankeu #pkk #merah-putih #berly-rizki-natakusumah #kantor-gubernur-banten #koperasi-desa-merah-putih #pelayanan-mini
Jakarta - Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
"Saya sampaikan bankeu (bantuan keuangan) kepada desa total sebesar Rp 123,8 miliar, per desa Rp 100 juta. Penggunaannya, pertama, berkaitan dengan operasional posyandu karena posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi new posyandu dengan menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah di kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).
"Kemudian operasional PKK, khususnya dukungan ketahanan pangan, lalu berkaitan dengan penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, pembentukan notaris untuk Koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah beasiswa sarjana penggerak," ujarnya.
Berly menjelaskan setiap desa wajib membentuk Kopdes Merah Putih. Untuk saat ini, desa hanya perlu membentuk badan hukum, tidak perlu sampai membahas usaha yang akan dijalankan.
"Koperasi Desa Merah Putih, seluruh desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini kita diarahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendirian koperasinya. Nanti tindak lanjutnya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.
Di Banten terdapat 1.238 desa di empat kabupaten. Mereka ditargetkan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Kopdes Merah Putih pada akhir Mei 2025.
"Koperasi Merah Putih, sekitar 30 persen desa di bulan Mei ini sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga menyusun struktur kepengurusannya," ujarnya.
"Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris setelah Musdesus, yang ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025," sambungnya.
(aik/dek)
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dikebut
Kemenkop percepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih melalui MoU. [237] url asal
#koperasi #kementerian-koperasi #mou #pendaftaran-koperasi #akuntabilitas #supratman-andi-agtas #kementerian-hukum #kemenkop #merah-putih #koperasi-desa-merah-putih #kopdes-merah-putih #budi-arie #agtas #dikebut
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat proses pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Hukum.
Melalui penandatanganan ini, Kemenkop mendapatkan jalur khusus untuk mempercepat legalitas Kopdes Merah Putih. Bahkan pendaftaran 1.000 koperasi secara bersamaan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 jam.
"Dengan inovasi yang dikembangkan di Kementerian Hukum, dibuat line khusus untuk pembentukan Kopdes Merah Putih yang dilakukan pendaftaran 1000 koperasi secara bersamaan dalam satu jam," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/5/2025).
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan MoU ini dapat mempercepat target pembentukan Kopdes Merah Putih. Tak hanya proses lebih cepat, Budi Arie juga meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tengah masyarakat desa bakal lebih akuntabel, transparan, dan lebih kredibel.
"Melalui MoU ini, saya optimis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi. Kita perkuat payung-payung hukum berserta rambu-rambu, agar Kopdes/Kel Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," ujar Budi Arie.
Budi Arie menekankan bahwa dengan MoU tersebut, perjalanan Kopdes/Kel Merah Putih ke depan bisa terlindungi secara hukum dan jauh dari segala celah penyimpangan. Dia juga mendorong agar pembentukan Kopdes Merah Putih diperkuat dengan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.
"Program Kopdes/Kel Merah Putih harus kita sukseskan, dengan cara perkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga," kata Menkop Budi Arie.
(kil/kil)
Mendes Yandri Tergetkan Badan Hukum Kopdes Merah Putih Rampung 12 Juli
Yandri menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli. [384] url asal
#yandri-susanto #menteri-desa #koperasi-desa-merah-putih #kota-serang #badan-hukum-koperasi #kementerian-hukum #ahmad-riza-patria #jawa-tengah #musyawarah-desa-khusus #hari-koperasi-12 #musdesus-se #kepala #rampun
Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.
Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.
"Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya," ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).
"Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya," ujar Yandri.
Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.
"Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli," ujarnya.
"Setelah itu, kita melangkah di unit usaha dan permodalan dan sebagainya," lanjutnya.
Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.
"Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus," ujar Yandri dalam keterangannya, Selasa (6/5).
Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.
Simak juga Video: Yandri: Melupakan Desa Sama dengan Melupakan Koperasi, Sangat Bahaya
(aik/isa)
Mendes PDT targetkan koperasi desa berbadan hukum sebelum 12 Juli
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menargetkan, seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum Koperasi Desa Merah Putih ... [363] url asal
#bpd #koperasi-desa-merah-putih #mendes-pdt #badan-hukum-koperasi
Target kita, Insya Allah akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai...,
Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menargetkan, seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum Koperasi Desa Merah Putih sebelum peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Dies Natalis ke-26 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu.
"Target kita, Insya Allah akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai. Baru nanti Juni, kalau bisa, persoalan badan hukum di tingkat Menteri Hukum selesai, 12 Juli mudah-mudahan seluruh desa, termasuk kelurahan, itu badan hukumnya sudah ada," ujar Yandri.
Menurut dia, pendirian Koperasi Desa Merah Putih dimulai dari musyawarah desa khusus yang menghasilkan berita acara untuk kemudian disahkan melalui notaris dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Jadi sekarang tahapan musyawarah desa khusus untuk membuat koperasi badan hukumnya dulu. Setelah itu, baru kita bahas permodalan, gudang, jenis usaha, dan tenaga kerjanya," ujar dia.
Ia menegaskan, jenis usaha koperasi akan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, seperti pertanian, sembako, LPG 3 kg, pupuk, hingga klinik desa.
"Kalau desa itu misalkan pertanian, ya pertanian yang utama. Jangan kita memaksa. Kalau potensinya cabai, ya cabai. Jangan ikan," ujar dia.
Selain itu, ia mendorong pelibatan sarjana penggerak desa dalam operasional koperasi. Ia mencontohkan rekrutmen manajer koperasi dari kalangan sarjana asal desa yang saat ini menganggur di kota.
"Kita sudah minta minimal tiga orang di setiap koperasi. Kita utamakan SDM dari desa itu sendiri. Misalnya ada sarjana dari Desa Kertasana yang nganggur, kita ajak pulang jadi manajer koperasi," jelasnya.
Ia menambahkan, peran sarjana juga akan diperluas untuk program-program ekonomi desa seperti suplai bahan baku makan siang bergizi bagi masyarakat desa.
Selain itu Yandri juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji pemberlakuan honorarium batas bawah untuk anggota BPD secara nasional agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.
"Apakah kita akan membuat batas bawah, misalkan se-Indonesia berapa itu honor BPD. Nanti akan kita bicarakan lintas kementerian. Ini saya kira aspirasi yang sangat bagus," ujar dia.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Jaksa Agung Bantu Menkop Beri Pendampingan Hukum Kopdes Merah Putih
Menkop Budi Arie Setiadi menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya. Budi Arie meminta Kejaksaan memberikan pendampingan atas Kopdes Merah Putih. [526] url asal
#kopdes-merah-putih #budi-arie #menkop-budi-arie #jaksa-agung #jaksa-agung-st-burhanuddin #tim-koordinasi-pengawasan-dan-pendampingan-hukum #pemerintah #kabinet-merah-putih #kopdes-kel #desa-merah-putih #indon
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya. Budi Arie meminta Kejaksaan memberikan pendampingan terkait program Kopdes Merah Putih.
"Kami diminta oleh Kementerian Kooperasi untuk mendukung bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih akan membentuk Koperasi Merah Putih," kata Burhanuddin, di kantornya, Rabu (7/5/2025).
Burhanuddin mengatakan jajarannya siap mengawal program Kopdes Merah Putih tersebut. Selain itu, Burhanuddin menambahkan saat ini Kejagung juga telah memiliki aplikasi Jaga Desa yang dapat membantu melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih.
"Koperasi ini cukup luas karena di seluruh desa seluruh Indonesia. Sekitar 80 ribu kooperasi dan tentunya ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ecek-ecek, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi memerlukan suatu keseriusan," tuturnya.
Diketahui Kemenkop akan membentuk program Koperasi Merah Putih yang berjumlah 80 ribu di desa/kelurahan. Oleh karenanya, Budi Arie menemui Jaksa Agung untuk meminta Kejaksaan melakukan pengawasan dan pendampingan hukum, serta mitigasi risiko untuk pelaksanaan Koperasi Merah Putih tersebut.
Budi Arie menambahkan, pendampingan hukum dan mitigasi risiko menjadi hal yang penting agar kredibilitas Kopdes Merah Putih dapat terjaga.
Apalagi, lanjut Menkop Budi Arie, tujuan dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, menghilangkan rentenir.
"Saya meminta khusus, kami dari Kementerian Kooperasi meminta khusus kepada Kejaksana Agung untuk pendampingan hukum, mitigasi resiko dan juga bagaimana membina dan mendidik aparat dan kepala desa khususnya sebagai pengelola dan pengawas kooperasi desa Merah Putih ini untuk bisa menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga masyarakat desa," ujar Budi Arie.
"Karena Kopdes Merah Putih ini memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, juga menghilangkan rentan tengkulak di desa sehingga masyarakat desa bisa menjadi lebih makmur, lebih sejahtera dan desanya bisa maju," sambungnya.
Budi Arie menambahkan, saat ini, program Kopdes Merah Putih baru tahap pembentukan kelembagaan secara legalitas. Nantinya, pada tahap pembangunan dan pengoperasian, ada titik-titik rawan sehingga perlu ada pengawalan. Budi Arie berharap, karena ini melibatkan anggaran yang besar, maka perlu dimitigasi dan dikawal dengan baik.
"Saya percaya warga desa masih berkomitmen untuk menjaga dengan baik keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih ini," imbuh Menkop.
Menkop menjelaskan, inti dari audiensi tersebut yaitu permohonan dukungan dari Kejagung dalam hal pendampingan hukum dan legal audit, agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dan program sejak perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Serta pencegahan potensi tindak
pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih.
Ia juga meminta dukungan fasilitasi kajian hukum bersama Kejagung untuk merumuskan skema pembiayaan yang sesuai prosedur dan aman secara hukum, khususnya untuk dana modal investasi dan modal operasional.
"Lalu, butuh dukungan pengawalan implementasi kerja sama dengan pemerintah dan Himbara agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik," terang Menkop.
Adapun dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung dan Menkop melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama terkait hal itu. Lebih lanjut, untuk menindakanjuti kerjasama itu, akan ada pembentukan Tim Koordinasi pengawasan dan pendampingan Hukum antara Kementerian Koperasi dan Kejaksaan Agung.
Simak juga Video 'Zulhas: Kopdes Merah Putih Harus Berhasil!':
Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru
Zulhas sebut selama 29 tahun reformasi, pertanian Indonesia justru tertinggal dari era Orde Baru. Kopdes Merah Putih dinilai jadi solusi ekonomi desa. Halaman all [446] url asal
#zulkifli-hasan #orde-baru #swasembada-pangan #impor-pangan #zulhas #menko-pangan #koperasi-desa-merah-putih #menko-pangan-zulkifli-hasan #swasembada-pangan-orde-baru
(Kompas.com) 06/05/25 19:33
v/133126/
SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).
"Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan," kata Zulkifli Hasan.
Menurut Zulhas, pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai swasembada pangan.
Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.
"Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun," bebernya.
Tahun Lalu Harus Impor 3,6 Juta Ton Beras
Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.
"Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan," tuturnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.
Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.
Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.
Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.
"Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman orde baru punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani," jelasnya.
Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Ekonomi Desa
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.
"Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes," tandasnya.