DEPOK, iNewsDepok. id - Kota Depok resmi memasuki usia ke-26 tahun pada Minggu, 27 April 2025. Dalam peringatan ini, sejumlah pimpinan instansi vertikal menyampaikan harapan mereka untuk masa depan Depok yang lebih baik.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok, Irvan Triansyah, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam membangun kota. 

"Alhamdulillah hari ini Depok berusia 26 tahun, kita berharap semoga Depok menjadi lebih baik, lebih bersinergi antara unsur vertikal dan pemerintah daerah, terutama kami yang merupakan unsur instansi vertikal tetap bersinergi dengan baik bersama tim Kota Depok," kata Irvan seusai mengikuti upacara di Balai Kota Depok.

Senada dengan itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok, Kombes Pol R. M. Tohir Hendarsyah, juga menitipkan pesan khusus. Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sejalan dengan upaya pemberantasan yang terus digencarkan.

"Saya berharap Depok lebih baik, terutama peka akan kesadaran masyarakat dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat harus turut membantu dalam perang melawan narkoba," ujar Tohir.

Tak hanya itu, Tohir juga mengingatkan para pelajar agar tetap fokus mengejar impian dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. "Untuk adik-adik pelajar, belajarlah lebih keras untuk meraih cita-cita dan menghindari penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Upacara HUT ke-26 Kota Depok berlangsung khidmat dan sederhana. Sejumlah pejabat Forkopimda, kepala instansi, serta perwakilan masyarakat ikut hadir memeriahkan momen bersejarah ini.

Editor : Mahfud

Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Rabu (23/4). Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Jabatan Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi kini gigantikan oleh Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Godam menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini memberikan dukungan dan kerja sama yang baik selama ia menjadi Plt Dirjen Imigrasi.

"Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," ujar Godam dikutip Kamis (24/4).

Adapun Godam menjabat selama enam bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10) lalu. Masa kepemimpinan Godamditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekorpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150%). Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan tiga Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya, dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokusutama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu:

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya KantorImigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate.

Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saffar Muhammad Godam atas pengabdian beliau di Ditjen Imigrasi. Kepemimpinan Bapak Godamtelah membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Antara lain deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak.

Kemudian, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara; pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing; serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," tutup Agus.

Rombongan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Barat berkunjung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PP) Ditreskrimum Polda Jabar untuk mengecek kondisi kesehatan tersangka pemerkosaan Priguna Anugerah P.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah mengatakan, selain untuk mengecek kondisi kesehatan Priguna, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka.

"Menurut kami, dari aspek hak asasi manusianya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana perlakuan yang diterima oleh pihak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dipenuhi dalam proses penegakan hukum," kata Hasbullah kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Menurut Hasbullah, tak hanya di Bandung, kejadian serupa juga terjadi di Garut, Depok hingga Malang dan hal ini menjadi fenomena yang cukup menyedot perhatian publik karena dilakukan oleh dokter.

"Kami dari Kementerian HAM, sesuai arahan Pak Menteri, Pak Natalius, diperintahkan untuk ikut mengawal kasus ini agar bisa menghasilkan rekomendasi perbaikan. Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan karena itu kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ungkap Hasbullah.

Hasbullah menuturkan, kedatangannya ke Mapolda Jabar untuk memastikan jika Priguna tidak mendapatkan kekerasan selama di tahanan.

"Ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil," tuturnya.

Hasbullah memastikan kesehatan Priguna selama ditahan baik, dan pihaknya juga sudah leluasa berbincang dengan Priguna.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keluarganya. Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara profesional sejauh ini. Itu yang penting untuk dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur terhadap tersangka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Tanggal 10, 16 Maret di waktu sore hari dan Tanggal 18 Maret di waktu malam hari. Lokasi kejadian seluruhnya dilakukan di satu ruangan yang sama di Lantai 7 Gedung MCHC, RSHS Bandung.

DEPOK, KOMPAS.com - Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Depok menegaskan, tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mantan anggotanya berinisial TS, yang terlibat dalam aksi pembakaran mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, pada Jumat (18/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Depok, Mardi, kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Grib Jaya Depok juga telah memecat TS karena tindakannya telah mencoreng nama organisasi.

"Pasti kami pecat (yang bersangkutan, karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan)," kata Mardi.

Menurut Mardi, tindakan yang dilakukan TS jelas melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GRIB Jaya dan tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum yang dijunjung organisasi tersebut.

TS diketahui sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ranting GRIB Jaya Depok Harjamukti.

Menyusul insiden ini, GRIB Jaya Depok juga memutuskan untuk membekukan kepengurusan ranting Harjamukti.

“Oleh sebab itu, kita dari DPC segera akan memberikan instruksi kepada PAC untuk membekukan ranting Harjamukti,” ujar Mardi.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan, bahwa TS adalah pihak yang memerintahkan massa untuk membakar mobil polisi yang tertinggal di dekat portal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok.

TS sendiri diamankan oleh polisi dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api, yang kemudian berkembang menjadi penyidikan atas aksi pembakaran tersebut.

“Yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut,” kata Wira dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (21/4/2025).

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok kembali menghadirkan layanan Eazy Passport untuk mempermudah akses pelayanan publik. Kali ini, layanan jemput bola tersebut menyasar karyawan PT Japan Indonesian Economic Center, Selasa (22/4/2025), dengan total 62 permohonan paspor.

Pelayanan yang diberikan mencakup pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang telah habis masa berlaku. Seluruh proses dilakukan langsung di lingkungan perusahaan, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menyebut Eazy Passport merupakan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah, namun tetap sesuai prosedur.

“Program ini bagian dari komitmen kami dalam memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian, terutama bagi komunitas atau institusi yang memiliki keterbatasan waktu,” ujar Irvan.

Ia menambahkan, layanan ini merupakan bentuk nyata implementasi program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, guna mendukung visi Asta Cita Presiden RI dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Eazy Passport terus digencarkan Imigrasi Depok. Tak hanya menyasar sektor korporasi, layanan ini juga menjangkau institusi pendidikan dan pemerintahan.

Masyarakat atau lembaga yang tertarik dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui akun media sosial resmi Imigrasi Depok atau datang langsung ke loket informasi kantor.

Editor : M Mahfud

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris DPC GRIB Depok, Mardi, menyampaikan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada anggotanya, TS, yang diketahui terlibat dalam pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.

“Kalau bicara langkah, yang pertama bahwa GRIB Depok tidak akan memberikan bantuan hukum karena perbuatannya sudah melanggar jelas AD/ART GRIB,” kata Mardi kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Mardi berujar, keputusan ini merupakan tindak lanjut setelah GRIB Jaya Depok sepakat untuk memecat TS selaku Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti karena dinilai telah melanggar peraturan organisasi.

"Pasti kami pecat (yang bersangkutan), karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan," tutur Mardi.

Mardi menilai, sikap perlawanan TS menjadi bukti pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, terlebih saat mengetahui mobil yang dibakar adalah milik negara.

“Dan ini perbuatan yang kurang bagus, apalagi yang dibakar ini kan kendaraan operasional negara, yang mana milik kepolisian,” ujar Mardi.

Di samping itu, GRIB Jaya Depok juga akan membekukan organisasi ranting Harjamukti imbas kejadian ini.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan tersangka TS yang memerintahkan massa membakar mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025).

Saat itu TS diamankan polisi atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

“Yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut,” kata Wira jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (21/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri tidak kalah dengan premanisme dalam penegakan hukum.

"Saya sudah sampaikan, kita jangan kalah sama premanisme," kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, ketika merespons kasus pembakaran tiga mobil yang digunakan personel Polres Metro Depok di Depok, Jawa Barat.

Sebaliknya, dia mendorong 14 aparat dari Satreskrim Polres Depok tak gentar saat melakukan penangkapan terhadap tersangka TS, yang diketahui seorang tokoh ormas.

"Kalau ini penindakan penegakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, jangan pernah ada mundur," ujarnya.

Sahroni lantas mencontohkan kasus penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang mengakibatkan tiga personel Polres Way Kanan meninggal dunia.

Ia menilai Polri berada di pihak yang benar dalam menjalankan tugas menegakkan hukum tersebut.

"Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku tembak-tembakan, enggak apa-apa. ;Kan Pak Adrianus Meliala (kriminolog) kemarin bilang, 'Oh, ini pelanggaran HAM'. Pelanggaran HAM itu di ujung sana," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar personel Polri berani untuk mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum sekalipun berhadapan harus berhadapan dengan premanisme.

"Kalau sudah takut, jangan maju. Akan tetapi, kalau sudah maju, apa pun sekalipun, pertarungan di lapangan, lawan! Jangan kalah dengan premanisme," kata dia.

Pada hari Senin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka kasus pembakaran terhadap mobil yang digunakan personel Polres Metro Depok di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon pada hari Jumat (18/4).

Kepolisian menjelaskan bahwa kebakaran kendaraan roda empat di dekat TPU Pondok Ranggon terjadi saat petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka TS.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Polda Metro Jaya menangkap para pelaku yang membakar mobil polisi di Harjamukti, Depok. Para pelaku kini mengenakan baju tahanan.

Para pelaku ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya, Senin (21/4/2025). Pelaku yang mengenakan baju tahanan berjumlah 6 orang.

Mereka terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh pelaku mengenakan masker dan dalam kondisi tangan terborgol.

Mobil Polisi Dibakar

Aksi pembakaran itu terjadi pada Jumat (18/4), pukul 02.30 WIB. Berawal saat anggota Satreskrim Polres Depok datang ke Harjamukti, Cimanggis, Depok, untuk menangkap pelaku perusakan berinisial TS.

Saat polisi hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba dihadang sekelompok orang. Alhasil, mobil polisi tidak dapat keluar dari lokasi.

Massa tersebut juga menyerang polisi dengan balok kayu. Tak berhenti di situ, para pelaku juga melempari polisi dengan batu hingga terluka.

Personel polisi berlari menyelamatkan diri. Di saat bersamaan, para pelaku menggulingkan mobil polisi hingga membakarnya.

Polisi telah menangkap 5 pelaku. Berikut ini rincian identitas dan peran para pelaku:

1. Tersangka RS, Satgas GRIB ranting Harjamukti, berperan menutup portal untuk menghalangi petugas yang sedang membawa tersangka atas nama TS dan memukul anggota, Aipda Ariek.
2. Tersangka GR, Satgas GRIB ranting Harjamukti, berperan membakar mobil Xenia milik petugas.
3. Tersangka ASR, karyawan swasta, berperan melawan petugas Aipda Ariek dan menghalangi petugas untuk mengambil mobil yang ditahan di dalam portal.
4. Tersangka LA, sekretaris GRIB rantin Harjamukti, berperan menghasut warga/anggota GRIB Jaya untuk membakar mobil anggota polisi Polres Depok dengan berteriak, 'bakar... bakar... bakar.'
5. Tersangka LS, Satgas GRIB Ranting Harjamukti, berperan merusak mobil anggota Polres Depok.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DEPOK, iNewsDepok. id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar), Filianto Akbar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok pada Kamis (27/3/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Depok menjelang libur Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Filianto Akbar didampingi oleh Pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi (Plh Kakanim) Depok, Dody Saputra, beserta jajarannya. Mereka meninjau berbagai fasilitas dan sarana prasarana, termasuk tempat layanan, ruang kerja pegawai, ruang arsip, ruang tunggu pemohon, dan fasilitas penunjang lainnya.

Filianto Akbar berinteraksi langsung dengan petugas dan beberapa pemohon untuk memahami alur pelayanan, kendala yang dihadapi, dan harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan. Ia juga memastikan bahwa para pegawai bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan fasilitas yang memadai.

Setelah peninjauan, Filianto Akbar mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Depok dan memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga mengimbau agar piket pegawai tetap disiagakan selama libur Lebaran untuk melayani kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait layanan paspor.

"Saya melihat bahwa Kantor Imigrasi Depok telah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin puas," kata Filianto Akbar.

Dody Saputra menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Imigrasi Depok. 

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jabar dan Kantor Imigrasi Depok dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang prima kepada masyarakat.

Editor : Mahfud

DEPOK, iNewsDepok. id - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok menerima kunjungan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, pada Rabu (12/3/2025). Kehadirannya disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas I Depok, Agus Imam Taufik, beserta jajaran pejabat dan pegawai.

Dalam kunjungan ini, Maulidi Hilal meninjau berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia bagi warga binaan dan keluarga mereka. Ia juga berkesempatan melihat langsung jalannya layanan kunjungan, memastikan kenyamanan serta kelancaran interaksi antara warga binaan dan orang terkasih mereka.

Suasana penuh kehangatan terasa saat ia menyapa warga binaan dan keluarga yang sedang berkunjung. Interaksi ini menjadi momen berharga untuk memperkuat semangat kebersamaan dan memastikan layanan di Rutan berjalan dengan baik serta penuh rasa kemanusiaan.

Setelah sesi peninjauan, Maulidi Hilal memberikan penguatan kepada para pegawai Rutan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta ketulusan hati dalam memberikan pelayanan terbaik.

Di tengah suasana Ramadan, ia juga berkesempatan memberikan tausyiah usai Salat Tarawih.

“Mari kita selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran Rutan Kelas I Depok dalam memberikan pelayanan yang optimal, tidak hanya bagi warga binaan tetapi juga bagi masyarakat yang datang berkunjung.

Editor : Mahfud

DEPOK, iNewsDepok. id - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok pada awal Ramadan 1446 H, Sabtu (1/3/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan makanan bagi warga binaan berjalan optimal, terutama dalam mendukung ibadah puasa selama bulan suci.

Mashudi menegaskan pentingnya pelayanan terbaik selama Ramadan agar warga binaan dapat beribadah dengan nyaman.

“Rutan harus memberikan pelayanan terbaik selama bulan suci Ramadhan agar warga binaan tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan tenang,” ujarnya.

Dalam sidaknya, Mashudi secara langsung mengecek kualitas dan distribusi makanan sahur serta berbuka puasa. Ia memastikan makanan disajikan tepat waktu dan memenuhi standar gizi yang baik.

“Pemberian makanan sahur dan buka puasa harus tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan yang berpuasa. Namun, bagi yang non-Muslim, mereka juga tetap mendapatkan makanan dengan jadwal yang tidak terganggu,” ujarnya.

Mashudi tak hanya memeriksa jadwal dan kualitas makanan, tetapi juga melihat langsung proses penerimaan bahan makanan hingga pengolahannya di dapur Rutan Depok. Hasilnya memuaskan! Ia pun memberikan apresiasi kepada petugas yang telah bekerja keras menjaga kualitas makanan bagi seluruh warga binaan.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Rutan Depok yang telah menjaga kualitas makanan dan memastikan bahwa semua warga binaan mendapat makanan sehat selama Ramadhan. Ini adalah amal ibadah kita semua, apalagi di bulan yang penuh berkah ini,” ucapnya.

Tak hanya soal makanan, Mashudi juga meninjau program pembinaan keagamaan di Rutan Depok. Ia mengapresiasi jalannya program yang dinilai mampu memberikan manfaat bagi warga binaan dalam menjalani Ramadan dengan penuh makna.

"Pembinaan agama di Rutan Depok sudah berjalan dengan baik dan mampu memberdayakan warga binaan untuk menjalani Ramadhan dengan penuh makna," katanya.

Di akhir kunjungannya, Dirjenpas mengingatkan seluruh jajaran Rutan Depok untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan.

“Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh warga binaan dan petugas di Rutan Depok. Semoga Ramadhan ini membawa berkah dan kita semua dapat terus menjalankan tugas dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Mahfud

Masalah internal pengurus organisasi OI sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Semula, istri Iwan Fals, Rosanna Listanto, melaporkan KS ke Polda Metro Jaya pada 4 November 2021 dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik

KS adalah kuasa hukum salah satu pendiri OI, Indra Bonaparte. KS disebut mengatakan Iwan Fals dan istrinya memalsukan surat dan merombak keanggotaan OI.

KS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Iwan Fals dan istrinya teregister dalam STTLP/B/5511/11//II/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Pada 6 November 2021, kasus itu dilimpahkan ke Polres Depok.

Pada Januari 2022, Indra Bonaparte melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan soal dugaan pemalsuan akta komunitas Orang Indonesia (OI), perkumpulan penggemar Iwan Fals. Indra Bonaparte membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Kamarudin Simanjuntak pada 5 November 2021 menegaskan tidak ada kisruh dalam ormas OI. Sebelum melaporkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah lebih dulu mensomasi pihak Iwan Fals, tapi tak digubris.

"Jadi tahun 2017 ada akta dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyatakan IB adalah ketua Tim Pengawas OI dan Iwan Fals adalah sebagai Ketua Badan Pengurus OI," kata Kamarudin Simanjuntak.

"Tetapi di sisi lain ada yang mengaku ketua badan pengurus OI, namanya Rosana Listanto. Maka pertanyaannya siapa yang jadi ketua dan ketua pengawas?" sambungnya.

Pada 4 Februari 2025, Iwan Fals dan istri terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan. Kedatangan Iwan Fals dan istri disebut mempunyai tujuan untuk beriktikad baik memberikan klarifikasi untuk penyelidikan yang dibutuhkan.

"Jadi Om Iwan dan tante Yos, beriktikad baik memberikan klarifikasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan perkara yang sebelumnya dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, semua sudah diberikan dari keterangan yang diperlukan sisanya tinggal kita tunggu saja dari penyidik," kata kuasa hukum Iwan Fals, Andhika.

Musisi senior berusia 63 tahun itu, berharap masalah ini bisa cepat selesai. Terlebih sudah berjalan selama 4 tahun.

Penjelasan Polisi dan Status Hukum Iwan Fals serta Istri

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, Rabu (5/2/2025) mengatakan masalah ini bermula ketika Rosana menjabat sebagai Ketua Umum OI periode 2013-2021. Namun, ada salah satu dokumen penting menyoal status badan hukum OI tidak ditemukan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Rosana disebut meminta bantuan RE untuk membuat ulang dokumen yang hilang.

Persoalan muncul ketika Indra Bonaparte mendapati namanya tertera sebagai Ketua Pengawas OI dalam SK tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau diminta persetujuan sebelumnya.

"Jadi, karena memang di situ tercantum nama dari IB sebagai pengurus. Dia lihat salinan SK Menkumham. Dia merasa tidak dihubungi, tidak dikonfirmasi, atau tidak dibicarakan ada namanya di situ," lanjut Nurma.

Polisi menyebut dalam kasus yang dilaporkan oleh Indra Bonaparte ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi, termasuk Iwan Fals dan istri.

"Untuk saat ini, IF masih berstatus saksi. Kami telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus ini," tegas Kompol Nurma Dewi.

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Bernostalgia di Konser Iwan Fals