Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Antar-pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) ke-41. Pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta pada 12-16 Mei 2025 itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan visi Komunitas ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin (12/5) menyatakan pertemuan tersebut juga akan membicarakan perkembangan terkini situasi dan kondisi HAM di kawasan Asia Tenggara serta membahas rancangan Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat dan Berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ke 41 AICHR juga akan meninjau rencana kerja lima tahunan organisasi tersebut (Five-Year Work Plan/FYWP) untuk tahun 2026 hingga 2030 serta program prioritas untuk tahun depan.

Terkait dengan persiapan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-15 dengan AICHR yang berlangsung pada Juli mendatang di Kuala Lumpur, AICHR juga akan menyelesaikan laporan tahunan 2025 untuk disampaikan kepada AMM mengenai kemajuan, tantangan dan arah masa depan AIHCR.

Sejumlah pertemuan akan dilakukan dalam lima hari kegiatan AICHR di Jakarta, di antaranya pertemuan dengan Komite Delegasi Tetap untuk ASEAN (CPR), Kelompok Kerja untuk Mekanisme HAM ASEAN (WGAHRM), Koalisi Asia untuk Hak Anak, dan Jaringan Universitas ASEAN-Pendidikan HAM (AUN-HRE).

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia itu sejumlah pembicaraan juga akan dilangsungkan AICHR dengan mitra dialog Australia, Norwegia, Jepang, Uni Eropa, Swis dan Korea.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan kepemimpinan negaranya dalam pertemuan itu mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memajukan promosi dan perlindungan HAM melalui dialog dan eksplorasi regional area kerja sama baru.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Jawa Timur deklarasi menolak RUU yang dinilai memperburuk sistem hukum di Indonesia. Mereka menegaskan perlunya perbaikan yang lebih substansial, yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas.

Deklarasi disampaikan di tengah forum diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Diskusi ini dihadiri berbagai aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa di Hotel Pelangi Dua, Jalan Simpang Gajayana, Kota Malang, Kamis (20/2/2025).

Hadir sebagai narasumber dari akademisi dan praktisi hukum, di antaranya Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Firdaus, serta Aktivis Syarif Hidayatullah.

Dalam forum itu, para peserta membedah pasal yang dinilai rancu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Firdaus selaku praktisi hukum menilai, penambahan wewenang kejaksaan dalam materi RUU Kejaksaan harus dipertimbangkan lebih banyak. Adanya materi dalam aturan tersebut, semakin memperjelas tumpang tindih kewenangan dan dapat memperburuk sistem hukum yang ada.

"Sebuah pekerjaan yang semakin dilebarkan justru membuatnya semakin tidak jelas dan lepas dari tanggung jawab. Seharusnya, bukan memperlebar kewenangan institusi, melainkan memperkuat pengawasan," kata Firdaus.

Firdaus juga menyoroti Pasal 28, di mana memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Menurut Firdaus, hal ini menjadi persoalan serius karena penyidikan seharusnya merupakan kewenangan kepolisian.

"Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan. Ini rancu, karena dua instansi diberikan kewenangan yang tumpang tindih. Dalam praktiknya, hal ini justru akan menyulitkan penyelesaian perkara," tegasnya.

Menurut Firdaus, hal tersebut tidak boleh dilakukan di sebuah negara demokrasi. Sebab, setiap warga negara dan atau lembaga diposisikan setingkat dan apabila melakukan kasus tindak pidana, segera diproses hukum seperti halnya bila ada anggota kepolisian yang diduga melakukan korupsi, maka langsung ditangkap dan diproses.

"Namun dalam RUU Kejaksaan, satu perkara yang ditangani polisi dan bisa diberhentikan oleh Kejaksaan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Ini tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," bebernya.

Sebagai solusi, Firdaus menekankan perlunya perbaikan yang lebih substansial. Yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas. Melainkan memasukkan Komisi Pengawasan Kejaksaan (KPK).

"Itu yang seharusnya diatur, bukan malah menambah tumpang tindih kewenangan," tambahnya.

Sementara itu, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., dari Universitas Merdeka Malang menambahkan, perubahan dalam sistem hukum harus didasarkan pada efektivitas dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan kebingungan baru.

"Jika sistem ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan semakin menambah ketidakpastian dalam proses penegakan hukum," ujar Supriyadi terpisah.

Di akhir diskusi, seluruh peserta yang hadir menyatakan sikap dengan melakukan deklarasi penolakan RUU Kejaksaan.

Mereka menilai, rancangan ini justru dapat melepas tanggung jawab dan semakin membuat runyam sistem peradilan di Indonesia.

"Kami menolak karena ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem yang tumpang tindih hanya akan merugikan rakyat," tegas Syarif Hidayatullah.

Deklarasi para aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa Jawa Timur menjadi bentuk perlawanan akademik dan aspirasi dari kalangan mahasiswa serta praktisi hukum yang berharap agar pemerintah dan legislatif mempertimbangkan kembali rancangan aturan tersebut sebelum disahkan.

Dengan adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Video: Momen 2 Anggota DPRD Jatim Dilempari Botol Massa Aksi 'Indonesia Gelap'

Video: Momen 2 Anggota DPRD Jatim Dilempari Botol Massa Aksi 'Indonesia Gelap'

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.

Dilansir dari detikNews, usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.

"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.

Dia mengatakan surat pernyataan itu telah diberikan kepada pimpinan DPR. Menurut Tonny, deklarasi 7 narapidana KKB itu bisa berpengaruh kepada KKB di Jayapura dan Nabire.

"Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan, Pak, apalagi mereka sudah siap kembali," ucap Tonny.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan pemberian amnesti itu. Supratman mengatakan usulan ini akan dikoordinasikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden," ujar Supratman.

Supratman meminta pihak-pihak yang ingin mengusulkan anggota KKB itu menyampaikan surat kepada pemerintah. Dia mengatakan pemberian amnesti kepada pelaku kriminal bukan hal baru di Indonesia.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," jelasnya.

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Islam dan Hak Asasi Manusia (human rights) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Gus Yahya, dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan dirinya percaya sebenarnya ada dasar yang sah dalam Islam untuk menerima piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Alasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadits, atau ucapan-ucapan yang dianggap berasal dari Nabi," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pidato dalam acara 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfill' di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Gus Yahya menekankan UDHR merupakan perwujudan visi peradaban yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh masyarakat, agama, dan negara di seluruh dunia.

Tak hanya Gus Yahya, tokoh NU lainnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan HAM. Saat menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan memperbolehkan perayaan Imlek. Penghapusan pelarangan Imlek ini adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru.

Upaya NU untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi di Tanah Air tidak hanya sebatas itu saja. PBNU pun mengajak para ulama untuk berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama bertema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan kontribusi apa saja yang bisa diberikan untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)'.

Adapun acara 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal diselenggarakan pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Pemerintah Israel mengaku sudah membebaskan 90 orang tahanan Palestina.

Pembebasan ini sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, kata pejabat Israel.

Sebelumnya, pada hari Minggu (19/01), tiga orang sandera warga negara Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas ke Palang Merah di Kota Gaza.

Tiga orang ini kemudian diserahkan kepada militer Israel.

Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai.

Para perempuan yang dibebaskan oleh Hamas itu adalah Doron Steinbrecher (31 tahun), Emily Damari (28 tahun, warga negara Inggris-Israel), serta Romi Gonen (24 tahun)

Getty ImagesDetik-detik ketika seorang sandera dibebaskan oleh kelompok Hamas untuk diserahkan ke Palang Merah Internasional.

Mereka saat ini sedang dirawat di rumah sakit Tel Aviv, dan dilaporkan dalam kondisi stabil.

Emilymengenakan perban di atas dua jarinya yang hilangmemeluk ibunya, dalam panggilan video yang dibagikan kepada BBC.

Kelompok Hamas mengatakan, bagi setiap sandera warga Israel yang dibebaskan, Israel akan membebaskan 30 tahanan dari penjara Israel.

Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku setelah sempat ditunda pada menit-menit terakhir.

Seperti apa suasana di Gaza saat gencatan senjata dimulai?

AFPWarga Palestina merayakan gencatan senjata, pada Minggu (19/01).

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, akhirnya dimulai pada Minggu (19/01) pukul 11:15 waktu setempat (16:15 WIB), setelah mengalami penundaan selama tiga jam.

Pemerintah Israel merilis 33 nama sandera yang akan dibebaskan Hamas sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata.

Sebagaimana dipaparkan melalui akun resmi pemerintah Israel di media sosial X, daftar tersebut mencakup nama sandera termuda dan tertua. Sandera termuda adalah Kfir Bibas yang berusia sembilan bulan ketika ditawan, sedangkan sandera tertua adalah Shlomo Mantzur yang berusia 86 tahun.

Beberapa saat sebelumnya, Hamas melalui aplikasi obrolan Telegram merilis nama tiga sandera yang akan mereka bebaskan.

Warga Palestina sontak merayakan gencatan senjata di Gaza. Mereka mengibarkan bendera Palestina seraya bersorak-sorai.

Ratusan truk bantuan kini menunggu untuk memasuki Gaza. Masuknya rombongan truk itu adalah salah satu syarat bagi terwujudnya kesepakatan gencatan senjata.

Getty ImagesWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Deir Al Balah, Gaza, pada Minggu (19/01).

Di sisi lain, sesaat setelah gencatan senjata berlangsung, Partai Kekuatan Yahudi yang berhaluan ekstrem kanan mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pemerintahan Israel sebagai protes atas kesepakatan gencatan senjata. Akibatnya, jumlah kursi yang dikuasai partai-partai pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di parlemen masih mayoritas tapi tipis.

Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, bersama dengan Yitzhak Wasserlauf dan Amichai Eliyahu, menyerahkan surat pengunduran diri mereka.

Ben-Gvir telah lama menentang kesepakatan gencatan senjata. Dia justru mendorong Israel melanjutkan operasi militernya terhadap Hamas di Gaza.

Dalam surat pengunduran diri kepada Netanyahu, Ben-Gvir mengatakan bahwa dia tidak akan berusaha menggulingkan pemerintah, tetapi menyebut perjanjian gencatan senjata sebagai "kemenangan penuh bagi terorisme".

AFPWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Gaza, pada Minggu (19/01).

Gencatan senjata seharusnya mulai berlaku pukul 08:30 waktu setempat (13:30 WIB). Namun, kesepakatan itu ditunda selama tiga jam karena Israel membuat klaim bahwa Hamas belum memenuhi kewajiban merilis nama tiga sandera Israel.

Dalam pernyataan singkatnya, Daniel Hagari selaku juru bicara Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan gencatan senjata Gaza tidak akan dimulai jika Hamas gagal memenuhi "kewajibannya".

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Hamas harus memberi nama-nama sandera setidaknya 24 jam sebelum pertukaran yang direncanakan. Hamas mengatakan alasan penundaannya adalah karena masalah "teknis".

Perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar telah resmi menandatangani kesepakatan tersebut di Doha, demikian laporan media-media Israel.

Kesepakatan gencatan senjata pertama kali diumumkan pada Rabu (15/01) oleh mediator AS dan Qatar.

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan tersebut mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel.

BBC

BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Kabinet Israel sempat menunda menggelar pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Netanyahu menuduh Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ada "jalan buntu" yang tengah dicarikan jalan keluarnya.

• Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun
• Siapa David Ben-Gurion, proklamator dan bapak bangsa negara Israel?
• Sejarah Deklarasi Balfour: 67 kata yang membentuk Negara Israel dan mengubah sejarah Bangsa Palestina

Blinken meyakini gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) sesuai rencana.

Walaupun tim juru runding Israel menyetujui kesepakatan itu setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tak dapat dilaksanakan hingga disetujui Kabinet Netanyahu.

Kelompok Hamas mengatakan mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

Apa isi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas?

Kesepakatan gencatan senjata akan menghentikan serangan di Gaza. Dalam periode itu, Israel dan Hamas dan bertukar sandera dan tahanan.

Kelompok Hamas menangkap 251 sandera ketika menyerang Israel pada Oktober 2023.

Hamas masih menyandera 94 orang, meskipun Israel yakin hanya 60 orang yang masih hidup.

Israel diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina, beberapa di antaranya dipenjara selama bertahun-tahun, sebagai imbalan atas pengembalian para sandera.

Gencatan senjata ini diharapkan terjadi dalam tiga tahap.

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025, jika disetujui.

Berikut ini adalah hal-hal yang kemungkinan diatur dalam kesepakatan tersebut:

Tahap pertama

Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan digelar "gencatan senjata secara penuh dan menyeluruh", kata Presiden AS Joe Biden saat dia mengonfirmasi kesepakatan yang dicapai pada Rabu.

"Sejumlah sandera" yang ditahan oleh Hamas, termasuk kaum perempuan, para orang tua dan orang-orang sakit, akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, kata Biden.

Dia tidak menyebutkan berapa banyak sandera yang akan dibebaskan selama tahap pertama initetapi Al Thani dari Qatar mengatakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 33 orang.

Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer sebelumnya mengatakan sebagian besar, tetapi tidak semua, dari 33 sandera yang diharapkan akan dibebaskan, termasuk anak-anak, diperkirakan masih hidup.

Tiga sandera akan segera dibebaskan, kata seorang pejabat Palestina sebelumnya kepada BBC, dengan sisanya akan dibebaskan selama enam minggu ke depan.

Selama tahap ini, pasukan Israel akan ditarik keluar dari "semua" wilayah berpenduduk di Gaza, kata Biden, sementara "warga Palestina [dapat] juga kembali ke lingkungan mereka di semua wilayah Gaza".

Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza harus meninggalkan rumahnya.

Ini terjadi setelah ada perintah evakuasi dari Israel, akibat serangan Israel, serta pertempuran di lapangan.

Setelah kesepekatan ini, akan ada lonjakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan ratusan truk diizinkan masuk setiap hari.

Pejabat Palestina sebelumnya mengatakan negosiasi terperinci untuk tahap kedua dan ketiga akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.

Biden mengatakan gencatan senjata akan terus berlanjut "selama negosiasi berlanjut".

Tahap kedua

Tahap kedua akan menjadi "berakhirnya perang secara," menurut Biden.

Sandera yang masih hidup, termasuk kaum pria, akan dibebaskan sebagai imbalan atas lebih banyak tahanan Palestina.

Dari 1.000 tahanan Palestina yang diperkirakan telah disetujui Israel untuk dibebaskan secara keseluruhan, sekitar 190 orang menjalani hukuman 15 tahun atau lebih.

Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa mereka yang dihukum karena pembunuhan tidak akan dibebaskan ke Tepi Barat yang diduduki.

Penarikan secara penuh pasukan Israel dari Gaza juga akan dilakukan.

Tahap ketiga

Tahap ketiga dan terakhir akan melibatkan pembangunan kembali Gazasesuatu yang dapat memakan waktu bertahun-tahundan pengembalian jenazah para sandera yang tersisa.

Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata

Sebelumnya, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 15 bulan. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

Di Gaza, seorang pria mengaku "syok lantaran senang".

Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

Getty ImagesDi Gaza, seorang pria mengaku "syok lantaran senang" setelah ada kesepakatan gencatan senjata.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Biden mengatakan kesepakatan itu akan "menghentikan pertempuran di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka".

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, selaku mediator, mengatakan kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01) asalkan disetujui oleh Kabinet Israel.

BBCPresiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih.

Di tempat terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan itu masih dikerjakan.

Namun dia berterima kasih kepada Biden karena "mempromosikannya".

Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan itu adalah hasil dari "ketangguhan" bangsa Palestina.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan "penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik", adalah prioritas pertama.

Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk "meningkatkan dukungannya".

"Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi," kata Ghebreyesus.

"Perdamaian adalah obat terbaik!" Tegasnya.

Israel meluncurkan kampanye untuk menghancurkan Hamasyang dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan negara-negara lainsebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.

Serangan Hamas itu mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera.

Serangan militer Israel ke Gaza mengakibatkan lebih dari 46.700 orang telah tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.

Di Gaza juga terjadi kerusakan yang meluas, kekurangan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan.

Israel mengatakan 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, 34 di antaranya diduga tewas.

Selain itu, ada empat warga Israel yang diculik sebelum perang, dua di antaranya tewas.

'Saya sedih sekaligus gembira'

Kepada BBC Arab, sejumlah warga Palestina di Gaza berbicara tentang perasaannya setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.

Seorang perempuan, yang salah-satu anaknya, Nabil Muhammad Zaydan Nasser, tewas selama perang, berujar dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan atas berita tersebut.

"Alhamdulillah, semoga kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ucapkan selamat kepada rakyat kami; rakyat Gaza yang terkepung dan berjuang atas gencatan senjata ini, dan Insya Allah gencatan senjata ini akan terlaksana sepenuhnya," ujarnya.

Seorang pria lain yang berbicara kepada BBC Arab berterima kasih kepada negara-negara Arab atas upayanya dalam membantu mencapai kesepakatan.

"Kami takut bahwa giliran kami yang akan mati dalam perang ini, belum lagi penderitaan kami karena kekurangan makanan dan minuman, serta tidak adanya air.

"Kami berterima kasih kepada negara-negara Arab karena telah melakukan upaya yang luar biasa dan menekan Israel untuk menghentikan perang terhadap kami."

Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

Getty ImagesMenteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem.

Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

AS telah berupaya untuk "menjembatani proposal" perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

Yang pertama mencakup "gencatan senjata penuh dan menyeluruh" yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.

Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

Getty Images

Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: "Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel."

Baca juga:

• Apa arti terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas bagi Gaza dan Israel?
• Hizbullah, Israel, dan Dataran Tinggi Golan: Mengapa serangan yang menewaskan 12 anak memicu kekhawatiran terjadi perang?
• Mengapa Dataran Tinggi Golan menjadi kunci konflik di Timur Tengah?

Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

Getty ImagesHamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata.

Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

"Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi," kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

Getty ImagesBanyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa.

Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: "Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli... dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu."

Dia mengatakan bahwa Hamas "masih tertarik" pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: "Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar."

Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas "sangat keras kepala" dan mengatakan "tekanan perlu diarahkan" pada kelompok tersebut.

Getty ImagesSeorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza.

Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah "membasmi puluhan teroris".

Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.

Berita ini akan terus diperbarui.

• 'Saya bahkan belum punya waktu merayakan kelahiran mereka' - Kisah ayah di Gaza kehilangan bayi kembar saat memproses akta kelahiran buah hatinya
• Apa arti terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas bagi Gaza dan Israel?
• Hizbullah, Israel, dan Dataran Tinggi Golan: Mengapa serangan yang menewaskan 12 anak memicu kekhawatiran terjadi perang?

Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Gugum juga merupakan keponakan mantan Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030," kata Gugum seperti dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Sebagai informasi, Muktamar VI PBB akan digelar di Bali pada 13 hingga 15 Januari 2025. Salah satu agenda Muktamar yakni pemilih ketua umum pengganti Yusril Ihza Mahendra.

Kembali ke Gugum. Dia menegaskan PBB sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai Islam yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam kerangka kebangsaan.

"Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat Keindonesiaan yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,"

Gugum juga mengingatkan setelah 26 tahun berdiri sejak era reformasi, PBB menghadapi tantangan baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, menuntut partai melakukan akselerasi untuk tetap relevan dan menguatkan eksistensinya di tengah masyarakat.

"Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah," ucap dia.

Muktamar VI PBB di Bali menjadi momentum penting bagi partai ini dalam menentukan arah perjuangan ke depan. Dengan deklarasi ini, Gugum Ridho Putra optimistis mampu membawa Partai Bulan Bintang menjadi lebih progresif dan berdaya saing di kancah politik nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan yang berkelanjutan bagi para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal yang lain," ungkap Eddy dalam acara Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12), seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, kata dia, para mantan anggota Jamaah Islamiyah bisa hidup rukun dan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa momentum Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah dan Ikrar Setia Eks Anggota Jamaah Islamiyah kepada NKRI dalam upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM tersebut merupakan tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, sambung dia, kegiatan di Solo itu sekaligus menjadi akhir dari rangkaian 45 kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini menjadi momen yang bersejarah buat kita," ucap dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi BNPT, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri, dan para pihak yang terlibat.

"Kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh Jamaah Islamiyah, yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan serta ikrar bersama untuk sama-sama kembali ke NKRI," ungkap Listyo dalam kesempatan yang sama

Listyo pun berpendapat deklarasi dan ikrar tersebut merupakan buah dari pendekatan secara lembut atau soft approach dalam program deradikalisasi serta komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung, dan memperkuat NKRI.

Deklarasi disambut hangat oleh Siswanto, salah satu mantan anggota Jamaah Islamiyah, yang mengharapkan hilangnya tindakan-tindakan ekstremisme di Indonesia.

Dia menjelaskan proses pendampingan telah berjalan sejak deklarasi pertama pada 30 Juni 2024 hingga pertemuan ke-45.

Dengan begitu, dirinya berharap kegiatan tersebut menjadi langkah terakhir untuk memastikan integrasi penuh dengan negara dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi ekstremisme.

"Semoga mereka yang masih di luar juga segera menyadari dan bergabung," tutur Siswanto.

Adapun Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Solo (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror merangkul eks-Jamaah Islamiyah.

"Tentunya kami hari ini mewakili rekan-rekan semua, institusi Polri dan juga tentunya negara mengucapkan terima kasih, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras bersama dari teman-teman BNPT, Densus, dan kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh sahabat-sahabat eks-Jamaah Islamiyah," katanya pada deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan ikrar setia kepada Pancasila dari para mantan anggota Jamaah Islamiyah di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan BNPT dan Densus 88 Antiteror telah 45 kali menggelar pertemuan bersama eks-anggota Jamaah Islamiyah.

Menurut dia, atas upaya pendekatan tersebut, para mantan anggota JI bersedia kembali ke ideologi Pancasila.

"Pada pertemuan tersebut muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk bersama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua," katanya.

Ia mengatakan seluruh pihak juga menyambut kembalinya para mantan anggota Jamaah Islamiyah ke NKRI.

Ia menilai upaya merangkul mantan anggota Jl adalah bentuk kerja keras dalam membangun bangsa agar lebih baik.

"Terima kasih atas kerja keras, atas semangat bersama. Mari bersama-sama bekerja keras membangun bangsa untuk menjadi negara yang maju menuju visi Indonesia Emas 2045," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Desember diperingati sebagai Bulan Hak Asasi Manusia Universal (Universal Human Rights Month). Bulan ini memperingati disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) atau DUHAM oleh Majelis Umum PBB.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap individu di seluruh dunia. Tanggal penetapan deklarasi ini, yakni 10 Desember kemudian diperingati sebagai Hari HAM Sedunia (World Human Rights Day).

Sejarah dan Latar Belakang

Mengutip dari Days of The Year, selama Perang Dunia II, ada empat tujuan dasar yang dinyatakan oleh Sekutu, bahwa setiap pria dan wanita harus mengetahui dan mengalami empat kebebasan. Kebebasan Berbicara, Kebebasan Beragama, Kebebasan dari rasa takut, dan Kebebasan dari kekurangan. Gagasan-gagasan ini telah ditetapkan dan ditegakkan, tetapi seperti yang diperjelas oleh kekejaman yang dilakukan oleh Hitler, gagasan-gagasan ini sangat tidak memadai untuk menjamin dan menegakkan kebebasan yang diwakilinya.

Maka terjadilah pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan 30 pasal yang mencakup segala sesuatu mulai dari hak-hak atas pendidikan, kebebasan, kesehatan, dan banyak lagi. Sejak saat itu, pasal-pasal tersebut telah membantu melindungi warga sipil pada masa perang atau kediktatoran, membantu memulangkan tawanan perang, dan memastikan bahwa setiap orang di mana pun dapat hidup dengan bebas dan aman. Pasal-pasal tersebut termuat dalam Deklarasi Universal HAM.

30 Jenis Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, ada 30 jenis hak asasi manusia yang telah diterima dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu:

1. Kebebasan dan kesetaraan
2. HAM untuk semua
3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan
4. Hak untuk bebas dari perbudakan
5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan
6. Hak atas kesetaraan di mata hukum
7. Hak akses terhadap hukum
8. Hak mendapat pendampingan hukum
9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum
10. Hak diadili secara adil dan terbuka
11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah
12. Hak atas privasi
13. Bebas berpindah tempat
14. Berhak mendapatkan perlindungan
15. Hak atas kewarganegaraan
16. HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat
17. Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada
18. Tatanan sosial dan internasional
19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya
20. Hak mendapatkan Pendidikan
21. Hak jaminan kesehatan
22. Hak istirahat
23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja
24. Hak mendapat jaminan sosial
25. Berpartisipasi dalam demokrasi
26. Kebebasan berkumpul secara damai
27. Kebebasan berekspresi
28. Hak memeluk agama
29. Hak atas properti pribadi
30. Hak menikah dan membangun keluarga

Lihat juga video: Peringati Hari HAM Sedunia, Aktivis 98 Beri Pesan Jelang Pilpres

[Gambas:Video 20detik]