Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai bahwa pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait adanya pemagaran laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut dia, pemberian SHGB tersebut berada di ruang abu-abu regulasi dan seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang, sehingga hal tersebut tidak punya alasan hukum.

"Seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan dalam hal itu karena lembaga tersebut yang mengeluarkan SHGB.

Namun, dia mengatakan bahwa saat ini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah menyatakan adanya SHGB di laut tersebut dan menyampaikan permintaan maaf.

"Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi," kata dia.

Menurut dia, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran itu agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pasalnya, dia mengatakan bahwa kasus yang serupa juga terjadi bukan hanya di kawasan Banten dan Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah lainnya.

"Ada beberapa tempat, ada 17 kalau enggak salah. Jadi harapan kita ya itu segera dituntaskan secara hukum yang bertanggung jawab harus menghadapi pengadilan," kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan Komisi II DPR RI akan mengundang Menteri ATR/BPN untuk menghadiri rapat yang membahas permasalahan tersebut pada Kamis (23/1).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di perairan Tangerang, Banten, merupakan milik perusahaan hingga perorangan.

Nusron di Jakarta, Senin (20/1) mengatakan bahwa total SHGB yang terbit di pagar laut tersebut sebanyak 263 bidang, merupakan milik dua perusahaan swasta dan perorangan yang ada di wilayah tersebut.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Korpus Bemnus) Muksin Mahu mengatakan usulan soal Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan hal yang keliru. Menurut dia, hal itu sama dengan mencoreng amanat reformasi.

"Saya menilai jika institusi Polri di bawah Kemendagri merupakan gagasan yang keliru, dan dapat bertentangan dengan konstitusi yang selama ini sudah kita anut dalam kehidupan kita sehari-hari," ucap Muksin dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

Dia menyebut bila Polri di bawah kendali seorang menteri, maka potensi intervensi politiknya akan lebih besar. Oleh sebab itu, jika usulan itu ditindaklanjuti, Muksin mengatakan perkembangan konstitusi bergerak mundur.

"Bahkan menurut saya jika kita menempatkan Polri di bawah Kemendagri justru akan berpotensi menciptakan intervensi politik yang lebih besar ke depan karena mengembalikan Polri di bawah naungan Kemendagri menandakan kemunduran konstitusi kita terhadap institusi kepolisian, dan hal itu juga bakal mencoreng amanat reformasi Polri selama ini," jelas dia.

"Yang sudah mengeluarkan aspirasi mengubah posisi Kepolisian di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri adalah gagasan yang sangat keliru karena lembaga kepolisian di bawah langsung oleh presiden dan itu juga merupakan perintah konstitusi," sambung Muksin.

Dia menuturkan, jika memang mau ada upaya evaluasi terhadap Polri terkait Pilkada Serentak 2024, langkahnya bukan menempatkan Korps Bhayangkara di bawah Kemendagri, melainkan dengan membuktikan sehingga oknum-oknum pelanggar prinsip netralitas dapat dikenai sanksi.

"Saya lebih menyarankan untuk dilakukannya evaluasi terhadap institusi tersebut bila terdapat persoalan ketidaknetralitas dan profesionalitas dalam menjalankan kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024, hal tersebut seharusnya menjadi fokus evaluasi bukan untuk mengembalikan Polri di bawah naungan Kemendagri," tutur Muskin.

Dia menuturkan bukti-bukti terkait dapat diperkarakan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atau, tambah dia, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bila ada oknum-oknum yang masih menduga ada keterlibatan kepolisian dalam pemenangan beberapa calon kepala daerah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 kelmarin, hal tersebut perlu untuk di buktikan dalam sengketa Pilkada, baik melalui Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Muksin menyarankan agar semua pihak bersama-sama menyerukan fokus perbaikan hukum terkait pemilu. Dan tetap menjaga independensi Polri.

"Saya lebih menyarankan mari kita sama-sama gaungkan perbaikan hukum pemilu dan Pemilukada agar terus dilakukan sehingga kualitas demokrasi kita terus meningkat. Bukan malah mengembalikan Polri di bawah Kemendagri, sebab menjaga independensi Polri adalah perintah langsung dari konstitusi," pungkas Muksin.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

(aud/fjp)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari presiden.

"Saya berkeberatan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat usulan Polri berada di bawah Kemendagri supaya meminimalkan adanya intervensi di pemilu. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

(eva/ygs)

JAKARTA - Usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendapat penolakan. Kali ini, penolakan atau kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sara Institute Muhammad Wildan.

Wildan menilai usulan tersebut mencederai semangat reformasi serta berpotensi merusak sistem penegakan hukum. Dia mengingatkan bahwa salah satu mandat dari reformasi adalah memisahkan Polri dengan TNI.

Dia melanjutkan, pemisahan tersebut kala itu dilakukan dengan harapan agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi dalam rangka penegakan hukum.





Ditambah lagi, lanjut dia, perkembangan kejahatan di era modern ini sangat kompleks dan canggih menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian untuk memberantasnya. Maka itu, menurut dia, wacana terkait menempatkan Polri di bawah Kemendagri akan sangat mencederai semangat reformasi karena menjadikan Polri tersubordinasi dengan lembaga lain persis seperti era sebelum reformasi.

Menurut dia, jika wacana ini tetap dijalankan, maka akan terjadi kemunduran bagi dunia penegakan hukum di negeri ini. ?Kita bisa bayangkan jika Polri berada di bawah Kemendagri sistem koordinasi aparatur penegak hukum akan sangat membingungkan, kehadiran Kemendagri dalam sistem penegakan hukum kita akan sangat menghambat proses penegakan hukum,? ujar Wildan dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/12/2024).

Dia pun mengingatkan bahwa kementerian adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang merupakan jabatan politik ini berpotensi terjadi intervensi politik terhadap penegakan hukum. ?Ini akan berpotensi adanya intervensi politik terhadap penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri, jika sudah begini penegakan hukum akan bergantung pada situasi politik nasional kita, bagi kami ini kemunduran,? katanya.

Wildan dengan tegas menolak usulan menempatkan Polri di bawah Kemendagri. Menurutnya, Polri harus tetap di bawah presiden langsung, dengan demikian Polri menjadi lembaga yang independen yang tidak bisa diintervensi siapa pun dalam menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukumnya.

Jakarta -

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak ide yang dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. LMND menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhiantan terhadap perjuangan reformasi.

"Pemisahan Polri dari TNI dalam waktu itu ABRI merupakan semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing," kata Ketua LMND Muhammad Asrul kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

"Jika ini disatukan lagi maka ide ini telah mengkhianati semangat dan perjuangan reformasi serta tidak ada alasan kemendesakan dalam perspektif penyatuan ini di tengah situasi sosial, ekonomi, politik hari ini. Biarlah Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden," sambung dia.

Asrul mengatakan tuduhan yang dilontarkan terkait dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 perlu dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asrul menyindir mereka yang mengkambinghitamkan pihak lain gegara kalah di Pilkada 2024.

"Setiap pertarungan politik pasti ada yg menang dan kalah, di mana kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari strategi dan taktik politik masing-masing dalam menggerakkan seluruh kekuatan partai utk mendapatkan suara, seharusnya mulai mengevaluasi kekalahan itu secara internal dan penyebab apa sehingga tidak mendapat simpati dan suara mayoritas rakyat," ujar Asrul.

Asrul menilai para elite politik seharusnya semakin dewasa dan bijak dalam merespons hasil Pilkada. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah baik.

"Kepemimpinan Pak Sigit sdh cukup baik, bisa dilihat dari statistik kepercayaan publik kpd institusi kepolisian dan yang perlu dimaksimalkan mendorong reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian," ujar dia.

(knv/maa)

Jakarta -

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menolak ide yang dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. LMND menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhiantan terhadap perjuangan reformasi.

"Pemisahan Polri dari TNI dalam waktu itu ABRI merupakan semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing," kata Ketua LMND Muhammad Asrul kepada wartawan, Minggu (1/12/2024).

"Jika ini disatukan lagi maka ide ini telah mengkhianati semangat dan perjuangan reformasi serta tidak ada alasan kemendesakan dalam perspektif penyatuan ini di tengah situasi sosial, ekonomi, politik hari ini. Biarlah Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden," sambung dia.

Asrul mengatakan tuduhan yang dilontarkan terkait dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 perlu dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Asrul menyindir mereka yang mengkambinghitamkan pihak lain gegara kalah di Pilkada 2024.

"Setiap pertarungan politik pasti ada yg menang dan kalah, di mana kemenangan dan kekalahan itu tergantung dari strategi dan taktik politik masing-masing dalam menggerakkan seluruh kekuatan partai utk mendapatkan suara, seharusnya mulai mengevaluasi kekalahan itu secara internal dan penyebab apa sehingga tidak mendapat simpati dan suara mayoritas rakyat," ujar Asrul.

Asrul menilai para elite politik seharusnya semakin dewasa dan bijak dalam merespons hasil Pilkada. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah baik.

"Kepemimpinan Pak Sigit sdh cukup baik, bisa dilihat dari statistik kepercayaan publik kpd institusi kepolisian dan yang perlu dimaksimalkan mendorong reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian," ujar dia.

(knv/maa)

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,”

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam menilai bahwa gagasan penempatan Polri di bawah TNI mengkhianati cita-cita reformasi.

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,” kata Anam, dikutip di Jakarta pada Senin.

Ia menjelaskan, Polri dan TNI sebelumnya berada dalam satu lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lalu, pada era reformasi, kedua institusi itu dipisahkan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemisahan itu, kata dia, merupakan hasil dari gerakan reformasi yang diupayakan oleh bangsa.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum. Makanya, ada pemisahan jelas antara TNI dan kepolisian yang dulunya ABRI,” ucapnya.

Adapun langkah untuk memastikan Korps Bhayangkara bekerja secara profesional, menurutnya adalah bukan dengan mengembalikan Polri ke dalam TNI, melainkan dengan menjadikan pengawasan terhadap Polri sebagai pekerjaan rumah bersama, termasuk Kompolnas.

“Memastikan mereka profesional adalah pekerjaan bersama. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita semua. Oleh karenanya, bagi saya ide untuk mengembalikan lagi Polri di bawah TNI adalah bertentangan dengan ide reformasi,” ucapnya.

Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI dan Polri disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis (28/11). Ia mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak ada intervensi di dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Menurutnya, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

"Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ujarnya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan" tambahnya.

Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

"Sangat komitmen dalam mengaktualisasikan presisi. Terbukti dari kinerja beliau yang luar biasa. Pemberantasan judi online, penangkapan bandar narkoba sekala besar. Yang paling luar biasa penyelesaian kasus-kasus internal yang cepat tanggap, sigap dan berani," ujarnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(azh/taa)

Jakarta -

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai Polri harus tetap di bawah Presiden. Hal tersebut disampaikan Ilham saat menanggapi isu yang berkembang terkait usul agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usul itu dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

"Tetap di bawah presiden, sesuai dengan konstitusi yang ada dan semangat reformasi. Polri tetap on the track seperti ini, sudah banyak prestasi yg dibuat, kalaupun ada yang kurang menjadi evaluasi penyempurnaan dalam setiap prosesnya," kata Ilham di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Ilham mengatakan pernyataannya didasari sejarah perjalanan Indonesia, di mana posisi Polri di Bawah Presiden langsung merupakan bagian dari semangat reformasi.

"Saya pikir pemisahan TNI-Polri ini telah melalui mekanisme dan pembahasan yang panjang oleh para tokoh bangsa ya di republik kita. Dari dikeluarkannya instruksi Presiden Habibie nomor 2 tahun 1999, lanjut ke TAP MPR Nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri. Karena dirasa belum tegas, lahir lagi Keputusan Presiden Gusdur Nomor 89 Tahun 2000 dan kemudian selanjutnya disahkan pula UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,"

Ilham selanjutnya berpendapat usul memposisikan Polri di Bawah Kemendagri adalah suatu kemunduran. Ilham merasa tak ada urgensi Polri diposisikan di Bawah Kemendagri.

"Kalau kita melihat perjalanan panjang semangat reformasi terkait institusi kepolisian, usulan tersebut terkesan mundur ke belakang kembali pada era orde baru. Saya melihat tidak adanya alasan kuat bagi bangsa kita untuk mundur ke belakang ya," sebutnya.

Ilham menuturkan adanya oknum-oknum di kepolisian perlu menjadi perhatian dan evaluasi di internal. "Tidak pula dengan (oknum) itu kita melihat seakan karena nila setitik rusak susu seberang," lanjut Ilham.

Saat ini menurutnya kinerja kepolisian di bawah Kapolri saat ini semakin mendapat nilai positif dan disenangi oleh masyarakat. Dia juga mengapresiasi kinerja Jenderal Sigit dan jajaran dalam mengamankan pilkada.

"Kalau kita melihat hari ini ya, kinerja kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit semakin baik. Mulai dari reformasi birokrasi di tubuh Polri, pengungkapan kasus-kasus besar narkotika, judi online dan lainnya. Begitu pula kinerja Polri dalam menjaga kamtibmas hari ini. Pilpres dan pileg serta pilkada serentak tahun ini alhamdulillah berjalan tertib, aman, damai dan tentram," tutupnya.

"Kami melihat peran penting Pak Kapolri bersama jajarannya dalam mengawal mulai dari masa kampanye, masa tenang, distribusi kertas suara, pengawasan di TPS, sampai penghitungan surat suara terlihat sangat signifikan dan berdampak," ujarnya.

(azh/fjp)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

"Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati," ujar Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul 'PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi'.

Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," lanjutnya.

Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

"Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi," lanjutnya.

Erdian berpendapat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kinerja Polri sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian, kata Erdian, sudah on the track semakin berprestasi dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(isa/jbr)

Jakarta -

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyorot usulan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri.

Yudi beranggapan sah-sah saja ada yang berpendapat bahwa Polri harus di bawah Kemendagri. Namun Yudi mengingatkan dampaknya tentu sangat besar bagi proses reformasi ketatanegaraan di Indonesia yang telah 26 tahun bergulir.

Polri saat ini, kata Yudi, sudah terbuka dan responsif jika terjadi permasalahan di tubuh kepolisian, bahkan kritik pun diterima dengan tangan terbuka dan dicari solusinya.

"Belum lagi kita lihat bagaimana kesuksesan Polri mengawal pemilu, pilkada, hari raya keagamaan, hingga kegiatan tingkat nasional dan internasional lainnya yang secara umum berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat," kata Yudi dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Hal itu semua bisa terjadi karena Polri langsung di bawah presiden. "Sangat sulit membayangkan jika Polri kemudian di bawah kementerian," tegasnya.

Menurut Yudi, ada beberapa permasalahan yang timbul bila Polri di bawah Kemendagri. Salah satunya tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan reformasi.

"Usulan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi. Polri sebagai bagian dari eksekutif bertugas sebagai penegak hukum dan memiliki peran yang berbeda dengan Kemendagri yang fokus pada administrasi pemerintahan dalam negeri," imbuh Yudi.

Yudi juga khawatir institusi Polri akan mengalami kemunduran bila di bawah Kemendagri. Yudi berpendapat Polri lebih ideal seperti saat ini, yaitu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Menggabungkan Polri dengan Kemendagri dapat membuka peluang intervensi politik, yang bertentangan dengan tujuan reformasi untuk menjaga independensi lembaga-lembaga ini," kata Yudi.

"Usulan ini dinilai dapat mengganggu tatanan kelembagaan yang telah berjalan baik dan bertentangan dengan semangat reformasi kelembagaan," lanjutnya.

Menurut Yudi, pemisahan Polri dan TNI adalah bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat. Sehingga, menggabungkannya kembali dianggap sebagai langkah mundur.

Yudi mendukung semua pihak baik dari masyarakat, ormas kepemudaan, anggota legislatif maupun tokoh-tokoh lainnya yang turut bersuara agar Polri tetap independen tidak di bawah instansi atau kementerian mana pun.

"Secara keseluruhan, usulan ini mendapat banyak penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, berpotensi mengundang intervensi politik, dan bertentangan dengan semangat reformasi yang telah memisahkan Polri dari TNI," kata Yudi.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(isa/jbr)

Jakarta -

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

"PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada", kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

"Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan," ucap Najih.

Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

"Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik", lanjut Najih.

Menurutnya, para elite politik saat ini harusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.

"Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik", tutur Najih.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(jbr/tor)