KOMPAS.com -Presiden Korea Selatan yang tengah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, resmi dibebaskan dari pusat tahanan pada Sabtu (8/3/2025) setelah pengadilan membatalkan surat perintah penahanannya. Meski demikian, ia tetap menghadapi dakwaan pemberontakan dan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai status kepemimpinannya.

Setelah keluar dari tahanan, Yoon tampak tersenyum dan membungkuk dalam-dalam di hadapan para pendukungnya yang bersorak sorai.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh tim hukumnya, Yoon menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Korea Selatan.

"Saya menundukkan kepala dengan rasa syukur kepada bangsa ini," ujar Yoon dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (8/3/2025).

Pria berusia 64 tahun itu kemudian menuju kediaman kepresidenan, di mana ratusan pendukung telah menunggu untuk memberikan dukungan.

Oposisi Mengecam Pembebasan Yoon

Namun, pembebasan Yoon mendapat kecaman keras dari oposisi. Seorang juru bicara Partai Demokrat menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang "tidak tahu malu" dan menegaskan bahwa langkah selanjutnya haruslah pencopotan resmi dirinya dari jabatan presiden.

"Dia bertindak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran," kata juru bicara oposisi. "Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah pemecatan Yoon secepatnya," tambahnya.

Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.

Ia ditahan sejak 15 Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan setelah secara sepihak memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Yoon mengklaim bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah "diktator legislatif" dari pihak oposisi, tetapi para kritikus menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan jabatannya.

Parlemen Korea Selatan dengan cepat membatalkan darurat militer yang diterapkan Yoon dan langsung memakzulkannya. Namun, status kepemimpinannya kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Batalkan Surat Perintah Penahanan

Pada Jumat (7/3/2025), Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan surat perintah penahanan Yoon dengan alasan adanya pertanyaan mengenai legalitas proses penyelidikan serta waktu dakwaannya yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Keputusan ini memicu reaksi keras dari jaksa penuntut, yang menyebut pembatalan itu sebagai sesuatu yang tidak adil.

Meskipun telah dibebaskan, Yoon tetap berstatus sebagai presiden yang ditangguhkan dan masih menghadapi persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencopotnya secara resmi, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Sementara itu, kasus pidana terhadapnya akan tetap berlanjut.

"Pembebasan Yoon hanya berkaitan dengan aspek prosedural penahanannya dan tidak akan memengaruhi pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulannya," ujar Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan kolumnis politik, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (8/3/2025).

Namun, ia juga menambahkan bahwa ketegangan sosial akibat pembebasan Yoon dapat mempercepat keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan meningkatnya konflik antara pendukung dan penentang, pengadilan mungkin merasa perlu bertindak lebih cepat," katanya.

Kini, nasib Yoon Suk Yeol berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Konstitusi. Jika ia resmi dicopot, peristiwa ini akan menjadi salah satu krisis demokrasi terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Inas Rifqia Lainufar)

Jaksa pada Sabtu (8/3) memerintahkan pembebasan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dari tahanan setelah pengadilan menerima permintaan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Kantor berita Yonhap memberitakan tim investigasi khusus mengatakan telah memberi tahu Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, untuk membebaskan Yoon Suk Yeol.

Yoon Suk Yeol akan dibebaskan dari tahanan sekitar 52 hari setelah penyidik menahannya dan membawanya ke sana pada 15 Januari atas tuduhan menghasut pemberontakan melalui deklarasi darurat militernya pada 3 Desember 2024.

Pemberitahuan itu muncul satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan pembebasan Yoon pada Jumat (7/3), setelah mengabulkan permohonan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Survei Realmeter yang dirilis beberapa waktu lalu menunjukkan 52 persen warga mendukung pemecatan Yoon dari jabatan. Jumlah ini sedikit berbeda dari jajak pendapat Gallup pekan lalu yang menunjukkan angka yang lebih tinggi, dengan 60 persen mendukung pemakzulan dan 34 persen menentangnya.

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dibebaskan dari tahanan pada Jumat (7/3) setelah pengadilan mengabulkan permohonannya untuk membatalkan penangkapannya.

Aparat menangkap Yoon terkait pemeriksaan dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kewenangan dengan pemberlakuan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Dikutip kantor berita Yonhap pada Jumat (7/3), Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Presiden berusia 64 tahun itu telah mendekam di balik jeruji sejak ditangkap pada Januari lalu atas tuduhan pemberontakan setelah menerapkan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan akan mengambil tindakan hukum usai kediaman Yoon didatangi penyidik kantor investigasi korupsi untuk menjalankan surat perintah penangkapan. Pengacara Yoon menilai surat itu ilegal dan tidak sah.

Dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), penyidik memasuki kediaman Presiden Yook sejak dini hari tadi. Mereka datang untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

Kedatangan penyidik telah diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman. Pendukung garis keras juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu.

Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

"Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah," kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

"Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut," katanya.

Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

Simak Video 'Eks Presiden Yoon Suk Yeol Dijemput Paksa Tim Penyidik':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong Hyun, mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat pekan lalu.

Dituturkan kepala lembaga pemasyarakatan Korsel Shin Yong Hae, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap dan dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), bahwa Kim berusaha bunuh diri saat ditahan di fasilitas penahanan di Seoul bagian timur.

Tidak disebutkan lebih lanjut kapan upaya bunuh diri itu terjadi, namun menurut Shin, Kim gagal mengakhiri nyawanya sendiri.

Lebih lanjut, Shin menuturkan bahwa Kim kini ditempatkan di sel tahanan protektif dan kesehatannya tetap stabil. Informasi ini disampaikan Shin saat berbicara kepada anggota parlemen Korsel dalam sidang terbaru pada Rabu (11/12) waktu setempat.

Kim mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/12) pekan lalu, setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dengan mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dan mengirimkan pasukan militer ke gedung parlemen.

Darurat militer itu hanya berlangsung selama enam jam, setelah mayoritas anggota parlemen Korsel berhasil menggelar voting yang hasilnya menolak mentah-mentah penetapan tersebut dan mendesak Yoon untuk mencabutnya.

Selain mengumumkan pengunduran dirinya, Kim juga meminta maaf kepada publik atas gangguan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh darurat militer tersebut. Dia mengakui bahwa pasukan militer Korsel bertindak atas perintahnya dan menyatakan dirinya mengambil tanggung jawab penuh.

Kim bersama mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam penetapan darurat militer, yang dinilai melanggar konstitusi dan hukum Korsel. Kim bahkan telah dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum Korsel.

Pekan ini, pengadilan distrik pusat Korsel merilis surat perintah penangkapan resmi untuk Kim, yang dituduh membantu Yoon melakukan pemberontakan melalui darurat militer.

Pengadilan mengungkap alasan Kim ditahan, yakni salah satunya karena dikhawatirkan akan menghancurkan barang bukti. Kim menjadi pejabat pertama yang ditangkap secara resmi terkait darurat militer tersebut.

Selain Kim dan Lee, Yoon yang mengabaikan desakan publik untuk mundur dari jabatannya juga diselidiki atas tuduhan pemberontakan. Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum Korsel.

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel) Kim Yong-hyun melakukan percobaan bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, Selasa (10/12/2024).

Percobaan bunuh diri tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Layanan Pemasyarakatan Korsel, Shin Yong-hae.

"Kemarin pada pukul 11.52 pagi waktu Korsel, seorang pekerja di ruang kontrol menemukan Kim yang sedang mencoba bunuh diri di kamar mandi," ujarnya, dikutip dari Hani, Rabu (11/12/2024).

Kim tidak memiliki gangguan kesehatan

Shin mengatakan, saat ini mantan menhan tersebut berada di unit kesehatan dan dilaporkan tidak memiliki masalah kesehatan.

Sebelumnya, Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk-yeol, Selasa (3/12/2024).

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan Kim pada Selasa (10/12/2024) pagi.

Penangkapan ini menjadikan Kim sebagai orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan atas tuduhan terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi.

"Telah ditetapkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat membuat jaksa penuntut melakukan penyelidikan," kata Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul, dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Pada Selasa (10/12/2024), Kim Yong-hyun sempat menyatakan penyesalannya.

Melalui pengacaranya, dia berkata akan bertanggung jawab sepenuhnya atas situasi tersebut.

Disebutkan, Kim meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan.

Kim juga menyebut bahwa bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain mantan Menhan Korsel, dua pejabat tinggi kepolisian juga ditahan pada Rabu dini hari,

Mereka ditahan seiring dengan penyelidikan atas kekacauan politik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Asia Timur Amnesty International Boram Jang memberikan pandangan mengenai penetapan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Boram mengatakan bahwa penetapan yang dilakukan Yoon bisa menjadi kesalahan fatal. Ia pun menegaskan bahwa darurat militer tidak boleh dilakukan yang mempengaruhi hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Yoon harus sepenuhnya menjelaskan alasan untuk mengumumkan darurat militer dan memastikan bahwa tindakan apa pun yang membatasi hak asasi manusia adalah pengecualian, bersifat sementara dan terbatas pada apa yang benar-benar diperlukan oleh tuntutan situasi dan semua tindakan ini harus melalui peninjauan Kembali," ucap Boram Jang dikutip dari amnesty.org pada Kamis (5/12/2024).

Ia kemudian menjelaskan pemberlakuan darurat militer berarti penyerahan kekuasaan administratif dan yudisial kepada militer.

"Hal ini mengancam akan membatalkan kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah selama beberapa dekade dan dapat berdampak buruk pada hak asasi manusia. Tanpa pembenaran yang memadai, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional," lanjutnya.

Kemudian penerapan militer darurat juga harus memenuhi supremasi hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat atau membatasi kebebasan mendasar.

"Tindakan Presiden Yoon harus mematuhi standar internasional mengingat ancaman besar terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia," pungkasnya.

Dasar Hukum Penerapan Darurat Militer Korea Selatan

Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer hanya dapat diberlakukan dalam situasi yang menimbulkan ancaman luar biasa terhadap kelangsungan hidup negara. Misalnya seperti perang dan pemberontakan bersenjata.

Namun tidak jelas apakah klaim Presiden Yoon atas darurat militer memenuhi ambang batas hukum dan konstitusional yang disyaratkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Militer dan Pasal 77 Konstitusi.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, tindakan tersebut harus bersifat pengecualian, sangat diperlukan, proporsional, dan bersifat sementara.

Darurat militer hanya dapat diberlakukan karena keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan harus mematuhi pengamanan internasional yang melindungi hak asasi manusia (HAM).

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (4/12) pukul 10.27 malam waktu setempat. Anggota parlemen hingga masyarakat sipil berbondong-bondong menolak aturan tersebut.

Darurat militer adalah keadaan ketika hukum biasa ditangguhkan dan para pengambil keputusan sipil digantikan sementara oleh militer. Melansir dari Australian Broadcasting Corporation, darurat militer hanya diberlakukan pada saat genting saja, seperti perang.

Presiden Yoon Suk Yeol yang sempat mengumumkan darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari kekuatan komunis. Presiden Yoon kemudian membawa-bawa musuh tetangga mereka, Korea Utara.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya umumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dilansir AFP, Selasa (3/12/2024).

Masyarakat Korea Selatan menolak keras aturan tersebut. Mereka ramai-ramai mendatangi Gedung Parlemen untuk memprotes. Bahkan masyarakat sipil membantu para anggota parlemen masuk ke komplek gedung yang telah dikepung oleh aparat.

Penolakan Korea Selatan akan darurat militer dapat ditarik kembali pada awal kemerdekaan. Setelah Negara Ginseng itu terbebas dari penjajahan, mereka melalui masa pemerintah diktator selama puluhan tahun.

Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan

Korea Selatan meraih kemerdekaan pada 15 Agustus 1945, dua hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka berhasil memukul mundur tentara Jepang setelah dijajah selama 35 tahun.

Namun Korea Selatan belum sepenuhnya merdeka. Melansir The Guardian, masyarakat sipil harus hidup di bawah ketakutan dari darurat militer atau martial law.

Para pemimpin berusaha untuk menempatkan tentara tempur, tank, dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan atau di tempat umum untuk mencegah demonstrasi anti pemerintah.

Diktator Park Chung-hee, yang memerintah Korea Selatan selama hampir 20 tahun sebelum dibunuh oleh kepala mata-matanya pada tahun 1979, memimpin beberapa ribu pasukan ke Seoul pada dini hari tanggal 16 Mei 1961, dalam kudeta pertama yang berhasil di negara tersebut.

Selama pemerintahannya, ia terkadang mengumumkan darurat militer untuk menindak protes dan memenjarakan para pengkritik.

Kurang dari dua bulan setelah kematian Park Chung-hee, Mayor Jenderal Chun Doo-hwan memimpin tank dan pasukan ke Seoul pada bulan Desember 1979 dalam kudeta kedua yang berhasil di negara tersebut. Tahun berikutnya, ia mengatur tindakan keras militer yang brutal terhadap pemberontakan pro-demokrasi di kota selatan Gwangju, yang menewaskan sedikitnya 200 orang.

Pada musim panas tahun 1987, protes jalanan besar-besaran memaksa pemerintahan Chun untuk menerima pemilihan presiden secara langsung. Sekutu militernya Roh Tae-woo, yang telah bergabung dengan kudeta Chun tahun 1979, memenangkan pemilihan yang diadakan pada akhir tahun 1987.

Hanya dengan pelantikan Roh pada tanggal 25 Februari 1988, setelah 40 tahun di bawah berbagai bentuk pemerintahan otoriter-militer, Korea Selatan menjadi negara Republik hingga saat ini.

Pencabutan Darurat Militer pada 2024

Setelah pengumuman darurat militer, pemimpin partai oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, meminta anggota parlemennya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut. Ia juga meminta warga Korea Selatan biasa untuk hadir di Gedung Parlemen sebagai bentuk protes.

"Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pisau akan memerintah negara ini. Warga negara saya sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional," ujarnya seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/12/2024).

Ribuan orang mengindahkan seruan tersebut, bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang kini dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: "Tidak ada darurat militer!" dan "hancurkan kediktatoran".

Media lokal yang menyiarkan dari lokasi tersebut memperlihatkan beberapa perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang. Namun, meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan.

Para anggota parlemen terlihat melompati pagar untuk menembus penjagaan ketat. Sebagai informasi, mereka harus memenuhi kuorum untuk membatalkan aturan tersebut.

Setelah dihadiri 190 anggota parlemen, rapat pembatalan darurat militer dimulai. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen kompak penolak darurat militer.

"Pemberlakuan darurat militer ilegal oleh Presiden Yoon Suk Yeol tidak sah," kata Lee.

Beberapa jam kemudian, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan jika darurat militer dicabut dan pasukan ditarik dari operasi. Pernyataan Yoon ini setelah ia membuat pernyataan darurat militer dan ditolak parlemen Korea Selatan.

Video: Soal 'Gwangju Uprising' yang Ramai Dibahas Seusai Darurat Militer Korsel

Video: Soal 'Gwangju Uprising' yang Ramai Dibahas Seusai Darurat Militer Korsel

KOMPAS.com - Berita Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis memuncaki darftar Populer Global kali ini.

Di bawahnya, ada berita Pengadilan Vietnam memastikan hukuman mati untuk Truong My Lan, taipan properti yang melakukan penipuan 27 miliar dollar AS (Rp 430,13 triliun).

Berita di kanal Global Kompas.com yang paling banyak dibaca selanjutnya, yakni memuat cara Arab Saudi mengubah padang pasir menjadi tanah subur.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman daftar Populer Global edisi Selasa (3/12/2024) hingga Rabu (4/12/2024) pagi yang dapat Anda simak:

1. Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis.

Pengumuman darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara... Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip dari kantor berita AFP.

Baca selengkapnya di sini

2. Vietnam Pastikan Hukuman Mati untuk Taipan Properti yang Lakukan Penipuan Rp 430 Triliun

Pengadilan Vietnam pada Selasa (3/12/2024) memastikan hukuman mati untuk Truong My Lan, taipan properti yang melakukan penipuan 27 miliar dollar AS (Rp 430,13 triliun).

Lan (68) pada awal tahun ini divonis hukuman mati karena menggelapkan uang dari Saigon Commercial Bank (SCB), yang menurut jaksa ia kendalikan.

Dia sempat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam sidang selama sebulan, tetapi pengadilan Ho Chi Minh City menutuskan bahwa tak ada dasar untuk mengurangi hukuman mati Lan.

Baca selengkapnya di sini

3. Menilik Cara Arab Saudi Ubah Padang Pasir Jadi Tanah Subur

Arab Saudi menjadi tuan rumah konferensi COP16 United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) mengenai kekeringan dan penggurunan papda pekan ini.

Topik itu faktanya terasa dekat dengan negara Teluk tersebut, yang para pejabatnya telah menyatakan mereka memiliki tujuan ingin memulihkan 40 juta hektare lahan yang terdegradasi.

Namun, meski Arab Saudi adalah investor utama dalam teknologi iklim, negara tersebut tidak meninggalkan eksplorasi minyaknya yang sudah berlangsung lama.

Baca selengkapnya di sini

4. Diburu 2 Hari, Beruang yang Acak-acak Supermarket Ditangkap dan Dibunuh

Setelah diburu selama dua hari, seekor beruang yang mengacak-acak supermarket di Jepang berhasil ditangkap dan dibunuh.

Perburuan itu berakhir pada Senin (2/12/2024). Sebelumnya, hewan itu menyerang seorang karyawan dan mengais-ngais bagian daging toko sebelum menghindari pihak berwenang selama sekitar 48 jam.

Sebagaimana diberitakan The Independent, beruang itu memasuki toko di Akita pada 30 November dini hari saat 20 karyawan sedang mempersiapkan diri untuk hari itu.

Baca selengkapnya di sini

5. Tensi Menegang, Irak Kerahkan Kendaraan Tempur ke Perbatasan Suriah

Irak pada Senin (2/12/2024) mengerahkan kendaraan tempur lapis baja untuk memperkuat perbatasannya yang panjang dengan Suriah.

Pengerahan ini dilakukan setelah serangan mendadak di Suriah, negara tetangga Irak, oleh pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

Serangan kilat HTS dan faksi-faksi sekutunya membuat pasukan Pemerintah Suriah kehilangan kendali penuh atas kota terbesar kedua, Aleppo, untuk kali pertama sejak perang saudara dimulai pada 2011.

Baca selengkapnya di sini