JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

?Dengan keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam kehidupan sosial politik yang sudah sedemikian berkembang saat ini, pemerintah dan elite politik tentu akan lebih sensitif dan berhati-hati dalam menerapkan UU TNI tersebut untuk menghindari salah persepsi di kalangan masyarakat,? ujar Djumala.



Dubes Djumala menggarisbawahi penambahan beberapa bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan.

?Dengan menjalankan tugas ini, TNI akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa,? tuturnya.

Djumala menegaskan, tak diragukan lagi bahwa bawaan genetik TNI adalah ideologi Pancasila dan NKRI. Jika diperhatikan dengan baik, empat tugas OMSP yang diatur dalam UU TNI itu semuanya bermuara pada satu hal, yaitu menjaga kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa.

?Kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa tidak lain adalah sabda Pancasila yang terkandung dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo,? ucapnya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pecandu narkoba adalah korban dan harus direhabilitasi.

Hal itu disampaikan Agus dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Ex Gedung Sentra Mulia Kementerian Imipas, Selasa (11/3).

"Pecandu dan penyalahguna narkoba ini korban. Kalau terus-terusan dia tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi," ujar Agus.

Ia mengatakan kolaborasi dengan BNN diperlukan agar dapat melindungi masyarakat dari korban pecandu dan penyalahguna narkoba. Ia mengungkit upaya penangkalan penyelundupan narkotika ke dalam dan ke luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah dilakukan lebih dari 40 kali.

"Syukur alhamdulillah tentunya kerja sama yang sudah terjalin (dengan BNN) selama ini sudah cukup baik," imbuhnya.

Purnawirawan polisi ini menuturkan pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintah sebagai penjabaran dari Asta Cita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Upaya tersebut juga selaras dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Terdapat tiga dokumen penting yang ditandatangani bersama, yaitu Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antarkedua lembaga.

Kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lapas.

Menurut Agus, hal itu ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

"Perjanjian kerja sama ini di antaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika," ungkap Agus.

Ia menambahkan hingga saat ini sudah lebih dari 300 bandar, yang divonis mati dan seumur hidup, yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk ditempatkan di ruang tahanan super maximum security.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," ucap Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Marthinus Hukom menjabarkan tiga hal yang perlu ditekankan atas kolaborasi dimaksud.

Yakni penyelesaian kasus pidana narkoba dalam penghukuman dan sistem peradilan pidana, solusi komprehensif peredaran narkoba yang berhubungan dengan perlintasan manusia (imigrasi), serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pidana narkoba.

"Semoga dengan penandatangaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini kita peroleh kesepakatan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan mereka yang terlibat dalam penjara itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Marthinus.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan.

Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke presiden," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama narapidana tersebut.

Supratman menyebut bahwa narapidana dalam kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata tidak masuk dalam kategori narapidana yang menerima amnesti.

Ia menyatakan narapidana gerakan makar yang menerima amnesti ialah mereka yang bergerak tanpa senjata.

Supratman menekankan bahwa keputusan final perihal amnesti ini berada di tangan Presiden Prabowo.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian presiden meminta itu, kami pasti lakukan," ucapnya.

Puluhan napi yang dapat amnesti itu terbagi dalam beberapa kategori. Mulai dari kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE, napi sakit berkepanjangan seperti HIV, hingga napi yang mengalami gangguan jiwa.

Selain itu, para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti. Namun, napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti ini hanya pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemberian amnesti ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi. Ia yakin kebijakan Prabowo ini jadi keputusan yang humanis.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," kata Pigai melalui keterangan persnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut, kata dia, bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Adapun Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menggelar Raker 2025 guna membahas berbagai agenda strategis dalam upaya penanggulangan terorisme yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Sejumlah agenda utama yang dibahas dalam raker mencakup program kerja dan target capaian di setiap direktorat, termasuk Direktorat Pembinaan Kemampuan, Direktorat Penegakan Hukum, serta Direktorat Penindakan.

"Semoga seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mencapai target yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Dengan berbagai langkah strategis yang dibahas dalam raker tersebut, Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tugas dan fungsi BNPT serta menjalin kedekatan dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dalam penanggulangan terorisme, BNPT menekankan dua poin misi Astacita, yakni poin pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, poin kedelapan, yaitu memperkuat kehidupan toleransi antarumat beragama untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

GARUT, iNewsGarut.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia, mendukung penuh Astacita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan saat kunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Minggu (19/1/2025).

Nampak Sekjen Kemenimipas RI Asep Kurnia didampingi sejumlah pejabat kementrian diantaranya, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Eko Budianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Gungun Gunawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Filianto Akbar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kusnali, serta Para Kepala UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat. 

"Saya tegaskan dalam hal ini Kemenimipas mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan warga binaan,"ungkapnya.

Asep Kurnia menjelaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemandirian bangsa, terutama di sektor pangan. Ia juga menyebut warga binaan Lapas Klas II A Garut memiliki potensi besar untuk berkontribusi melalui pelatihan dan program kerja yang terarah.

“Kami di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen mendukung penuh program Asta Cita Bapak Presiden yang sudah dijabarkan dalam program di Kemenimpas salah satunya terkait program ketahanan pangan melalui program program inovasi Lapas yang melibatkan warga binaan,"Kata Asep disela sela kunjungannya berkeliling melihat seluruh area Lapas Garut.

Asep menegaskan program penguatan ketahanan pangan di Lapas Klas IIA Garut melibatkan warga binaan bersama mitra kerjasama seperti dalam pengelolaan hasil kerajinan, pengelolaan lahan pertanian, peternakan serta perikanan, hingga pengolahan hasil panen.

"Warga binaan disini diberikan pelatihan tentunya agar menjadi lebih produktif dan terampil, sehingga program inovasi didalam lapas ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi lapas lain di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan selain hasil kerajinan tangan Warga Binaan yang sudah menembus pasar ekspor, Lapas Klas II A Garut telah memberdayakan warga binaan dengan memelihara ternak domba Garut hingga berjumlah 400 ekor.

"Disini sudah diternakan Domba Garut sebagai komoditas ungulan Garut, dan rencananya pak Mentri akan memusatkan pemeliharaan peternakan domba Garut ini dalam sekala besar di Lapas Nusakambangan,"tuturnya.

Sekjen juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Lapas Klas II A Garut yang telah menjalankan berbagai inovasi sepeti Dapur Sehat yang juga telah menjadi Dapur percontohan bagi seluruh Lapas di Indonesia.

“Program inovasinya sudah bagus, disini ada dapur sehat, saya juga tadi melakukan tes food, masakannya enak,"ujarnya.

"Intinya program di Lapas ini tidak hanya memberikan manfaat bagi warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,"pungkasnya.

Editor : ii Solihin

TABANAN, investor.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar memberikan bantuan bibit padi unggulan kepada para petani di Desa Marga, Tabanan, Bali, Kamis (16/1/2025). Pemberian bibit padi ini dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pembagian bibit padi juga bagian dari rangkaian ulang tahun Kantor Imigrasi yang ke-75. Pembagian pertama dilakukan pada bulan Desember 2024 lalu dan hari ini adalah pembagian tahap kedua.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Saputra mengatakan, fungsi dan salah satu tugas keimigrasian adalah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat menandakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar hadir di tengah masyarakat.

“Semoga partisipasi kami untuk masyarakat Desa Marga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sini,” kata Ridha, Kamis (16/1/2025).

Bantuan yang diberikan Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar sebanyak 1.230 kg bibit. Masing-masing diberikan sebanyak 615 kg pada Desember 2024, dan Januari ini.  kepada Desa Marga Tabanan, di desa ini terdapat satu subak dengan sembilan tempekkan atau wilayah.

Ridha menuturkan, apa yang dilakukan Imigirasi TPI Denpasar merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan, yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden. 

Selain itu, upaya tersebut juga menjadi salah satu visi dan misi dari kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini sudah berdiri sendiri dan ada sebanyak 13 program kerja Imigrasi dan pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan.

"Imigrasi memastikan sebagai instansi pemerintah yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam mendukung asta cita presiden,"tandasnya.

Dengan sinergi yang kuat, Desa Marga diharapkan mampu menjadi contoh penerapan program ketahanan pangan dan pengawasan terpadu yang efektif di Bali.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan agar orientasi kinerja dan tujuan Kementerian Imipas harus diselaraskan dengan arah kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Saat memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Jakarta, Kamis (9/1), dia menyebutkan dokumen RPJMN tersebut akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

"Kita mau bergerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk memberikan legacy baik kepada institusi ini," kata Agus seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, dirinya meminta semua pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal, berani, dan tidak ragu-ragu, serta mampu bekerja sama serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain.

Ia pun meyakini dengan kepemimpinan yang kuat dan kerja sama yang solid, Kementerian Imipas yang modern, profesional, dan berintegritas akan terwujud.

Di tengah dinamika global, kata dia, tantangan tugas Kementerian Imipas semakin kompleks. Namun dirinya yakin kompetensi, integritas, komitmen, serta dedikasi yang dimiliki para jajarannya dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Kementerian Imipas.

Agus berharap seluruh capaian baik yang telah diraih Kementerian Imipas selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, sambung dia, capaian lainnya perlu dievaluasi dan segera diperbaiki supaya berbagai target yang telah ditentukan dapat tercapai dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para pimpinan tinggi madya yang baru dilantik. Harus disadari bahwa amanah yang diemban merupakan suatu kehormatan, sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar," ucap dia.

Mantan Wakil Kapolri tersebut turut mengapresiasi capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Imipas tahun 2024, yaitu Rp9 triliun atau 150 persen dari target Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Rp58,8 miliar atau 621 persen dari target Ditjen Pemasyarakatan.

Dia berharap capaian itu dapat ditingkatkan pada tahun 2025 melalui transformasi paradigma Imigrasi melalui fungsi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, keramahan, profesionalisme, dan kepekaan pada kemanusiaan. Dengan demikian, ⁠Imigrasi akan menjadi jendela reputasi Indonesia di dunia internasional.

Selain itu, sambung Agus, upaya mencapai target PNBP juga akan dilakukan melalui pemanfaatan lahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) dalam program ketahanan pangan.

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tujuh orang pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Imipas dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketujuh orang pimpinan tinggi madya beserta jabatannya masing-masing tersebut, yakni Asep Kurnia sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Brigjen Pol. Mashudi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, serta Aman Riyadi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi Pemasyarakatan Kementerian Imipas.

Lalu, Anggiat Napitupulu sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imipas,
Brigjen Pol. Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imipas, serta Ida Asep Somara sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengultimatum jajarannya untuk serius bekerja dan tak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. Dia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Kabinet perihal mencopot pejabat yang tak bekerja serius dan tak sepenuh hati mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Dalam Rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Bapak Presiden telah memerintahkan, 'Para Menteri sekarang agar lebih berani dan tidak ragu-ragu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu bila Saudara tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan, maka akan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang mencopot segera, suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita'," ujar Agus menirukan ucapan Presiden Prabowo, kepada jajaran petinggi Kementerian Imipas ketika melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025).

Menteri Agus menekankan dirinya tak bangga bila memberi sanksi pencopotan pada jajaran. Namun dia menegaskan tak sungkan-sungkan memberi efek jera bagi pelanggar, bahkan jika harus mengambil langkah hukum hingga ke ranah pidana.

"Saya tidak bangga mencopot para pejabat di lingkup UPT yang melakukan pelanggaran. Namun jangan paksa saya melakukan tindakan lebih dari itu. Jika memang terbukti dan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, saya tidak segan-segan untuk mempidanakan yang bersangkutan," tegas dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Menteri Agus lalu mengungkapkan evaluasi kinerja jajarannya selama 3 bulan terakhir, atau sejak dirinya dilantik menjadi pucuk pimpinan Kementerian Imipas, di mana masih ditemukan pejabat di tingkat UPT yang tak serius menjalankan program kerja kementerian. Bahkan, lanjutnya, masih ditemukan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

"Perlu saya sampaikan bahwa selama kurang lebih tiga bulan program ini berjalan, berbagai upaya sudah kita lakukan. Namun masih ditemukan beberapa pejabat administrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis baik di lingkungan Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang tidak serius melaksanakan program, dan melakukan beberapa pelanggaran seperti menyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan pribadi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Menteri Agus memberi contoh pelanggaran yang ia maksud semisal terkait penegakan hukum di Imigrasi. Kemudian masih adanya ponsel dan narkoba di lembaga permasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

"Dalam proses penegakan hukum di bidang keimigrasian, dan masih adanya peredaran barang yang dilarang seperti handphone dan narkoba di lapas/rutan. Bahkan temuan terkahir terdapat peredaran narkoba yang bukan hanya dikendalikan oleh oknum warga binaan dari dalam lapas, bahkan narkoba tersebut berasal dari dalam lapas/rutan," urai dia.

Tindak Lanjut Asta Cita Presiden

Menteri Agus menyampaikan kinerja yang tak serius akan menghambat peran Kementeriam Imipas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, seluruh pejabat Kementerian Imipas diharapkan benar-benar mengawasi dan sesering mungkin mengevaluasi kinerjanya.

"Menindaklanjuti Asta Cita Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, saya selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyaratan telah menetapkan 13 Program Akselerasi dan 5 Perintah Harian ditiap-tiap Direktorat Jenderal. Di mana program tersebut secara bertahap telah dilaksanakan. Saya meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk benar-benar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Menteri Agus.

Agus mewanti-wanti agar penggunaan anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, perlu kita ingat bahwa anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat," kata dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Ia juga berharap Pimpinan Tinggi Madya tancap gas dalam mengimplementasikan program kerja yang telah dicanangkan. Tujuannya agar terjadi pembenahan kualitas kinerja serta budaya kerja. Jika hal tersebut dilakukan maka Kementerian Imipas dapat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Harapan saya pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera mengimplementasikan seluruh kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan budaya (culture) kerja, baik di bidang operasional maupun pembinaan, dalam rangka turut berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045," tutur dia.

Lebih lanjut ia mengingatkan Kementerian Imipas dibentuk oleh Presiden Prabowo, dan merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih. Oleh sebab itu segala kebijakan Kementerian Imipas dan jajaran harus mendelegasikan cita-cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih dan perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki ini merupakan pendelegasian yang diberikan Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas, fungsi dan peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi mendukung tujuan Bapak Presiden," imbuh Menteri Agus.

(aud/rfs)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan delapan arahan pada apel bersama lintas Kementerian Kumham Imipas di Jakarta, Senin.

Apel Bersama Awal Tahun 2025 tersebut bertajuk Kerja Bersama, untuk Indonesia Emas 2045.

"Hal ini dimaksudkan agar semua jajaran dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dengan kerja bersama yang kuat untuk menjadi bagian dari keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045,” ucap Yusril.

Adapun Yusril memimpin langsung apel bersama yang dihadiri oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut.

Dalam arahannya, ia memberikan delapan poin untuk dilaksanakan oleh seluruh ASN pada kementerian lintas Kemenko Kumham Imipas. Pertama, mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih, yakni "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian yang implementatif terhadap delapan Misi Astacita, 17 Program Prioritas Nasional, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Kedua, melaksanakan target kinerja secara terukur dan selaras dengan Astacita. Ketiga, melaksanakan perjanjian kinerja secara berjenjang oleh setiap pejabat manajerial sebagai pengampu kegiatan.

Kemudian, keempat, melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tidak ada mark-up atau penggelembungan anggaran. Kelima, menggunakan perjalanan dinas secara selektif.

Keenam, melaksanakan program kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Yusril melanjutkan, ketujuh, melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam pencapaian tujuan organisasi. Kedelapan, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat manajerial yang tidak produktif.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama sejak dilantiknya para menteri dan wakil menteri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau telah menetapkan Visi Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 dan dengan misinya. Ini yang harus kita pedomani bersama,” tuturnya menegaskan.

Dalam kegiatan tersebut, para menteri dan wakil menteri di bawah Koordinasi Kemenko Kumham Imipas seluruhnya hadir beserta seluruh jajaran pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, dan seluruh ASN, baik secara luring maupun daring.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pasuruan -

Polres Pasuruan Kota dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang bersinergi mendukung program Asta Cita. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembagian makanan bergizi gratis kepada ratusan warga.

Pembagian makanan dilakukan di dua lokasi strategis. Pertama, di Alun-alun Kota Pasuruan, tepatnya di depan Pos Pelayanan Operasi Lilin 2024, dan kedua di kawasan pelabuhan.

Di Alun-alun, sebanyak 200 porsi makanan bergizi disalurkan kepada para tukang becak wisata dan petugas parkir. Di lokasi kedua, 300 porsi makanan bergizi dibagikan kepada masyarakat sekitar dan komunitas nelayan.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara menyatakan pembagian makanan itu merupakan bagian dari program Si Sumeh (Sinergi untuk Masyarakat Sehat). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk pembagian makanan bergizi.

"Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menginspirasi berbagai pihak untuk turut serta dalam aksi sosial," kata Davis, Selasa (31/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Anggoro Widjanarko, menambahkan kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi positif antar instansi pemerintah.

"Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pasuruan," ungkapnya.

Aksi berbagi makanan bergizi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Suparno, seorang tukang becak wisata di Alun-alun Kota Pasuruan, menyampaikan terima atas pembagian makanan tersebut.

Begitu pula Sri, warga di sekitar Pelabuhan Kota Pasuruan, "Alhamdulillah, makanan ini sangat bermanfaat. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut," katanya.

(abq/iwd)

JAKARTA, iNewsMedan.id - Festival Dadap, sebuah tradisi khas masyarakat Kampung Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Namun, Ketua Umum Komunitas Milenial Berkarya Indonesia (MBI), Akhyar Giantoro, menegaskan bahwa festival ini kaya akan nilai-nilai Pancasila dan menjadi wujud nyata persatuan bangsa.

Festival Dadap, atau dikenal juga sebagai Nadran, merupakan tradisi Sedekah Laut yang awalnya digelar setiap lima tahun sekali, kini dirayakan setiap tiga tahun oleh para nelayan dan masyarakat Kampung Dadap.

Nadran adalah upacara adat yang melambangkan rasa syukur atas hasil tangkapan laut serta doa untuk keberkahan di tahun mendatang.

Pada pelaksanaan Festival Dadap Vol 4, Minggu (22/12/2024), Akhyar Giantoro mengungkapkan bahwa acara ini mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.

"Berbagai etnis, budaya, dan agama turut serta dalam perayaan ini, menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang luar biasa," ujarnya pada awak media, Selasa (24/12/2024).

Menurut Akhyar, Festival Dadap tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Tanpa bantuan pemerintah, masyarakat Kampung Dadap berhasil menggelar acara ini dengan mengumpulkan dana patungan dari setiap rumah, masing-masing sebesar Rp100 ribu.

"Ini adalah wujud nyata gotong royong masyarakat. Saya terharu melihat kaum muda Kampung Dadap yang menginisiasi festival ini sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Festival Dadap juga menjadi momen penting bagi UMKM setempat untuk berkembang. Produk lokal seperti keripik rajungan dan ikan dari Kampung Dadap telah meraih penghargaan di ajang nasional.

Akhyar berharap pemerintah dapat lebih peduli dan mendukung tradisi semacam ini untuk menjadi destinasi wisata sekaligus mendongkrak perekonomian lokal.

"Indonesia kaya akan tradisi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Sekarang tugas pemerintah adalah mengemas tradisi ini menjadi daya tarik wisata," katanya.

Akhyar juga mengapresiasi semangat pemuda Kampung Dadap yang terus melestarikan tradisi dan budaya.

"Kami dari Komunitas MBI siap mendukung Kampung Dadap menjadi destinasi wisata yang membanggakan Indonesia," terangnya.

Lebih lanjut, Akhyar menilai bahwa Festival Dadap Vol 4 ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo pernah mengatakan kita harus bersatu untuk membangun negeri Indonesia ini, baik mencintai dan menghargai serta melestarikan tradisi-tradisi Indonesia yang begitu sangat kaya dan luar biasa," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar