PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi vonis delapan tahun penjara terhadap Muhammad Haryono (MH), saksi pelaku atau justice collaborator (JC) dalam kasus penembakan warga oleh oknum polisi di Kalimantan Tengah.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (19/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap JC, yakni harus lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku utama.

“Yang jelas, hukuman 8 tahun penjara terhadap MH ini sesuai, bahwa dia harus lebih rendah dari pelaku utama (Brigadir Anton),” ujar Sri usai menghadiri sidang vonis di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Sri menambahkan, LPSK mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan status MH sebagai JC dalam putusannya.

Menurutnya, peran JC seperti Haryono sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu perkara secara terang.

“Itu perannya LPSK dan saya kira menjadi penting di situ, kami memastikan bahwa memang ada anggota masyarakat yang bersedia untuk menjadi saksi sekalipun dia terlibat dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.

Haryono diketahui merupakan sopir taksi daring yang turut serta dalam kasus bersama Brigadir Anton, namun berstatus sebagai JC karena memberikan informasi penting kepada penyidik.

Sri menegaskan bahwa vonis terhadap Haryono telah memenuhi prinsip bahwa hukuman bagi JC harus lebih ringan dari terdakwa utama yang telah divonis penjara seumur hidup.

Mengenai apakah vonis 8 tahun masih dianggap berat, Sri menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada tim penasihat hukum terdakwa.

Meski demikian, LPSK membuka kemungkinan untuk memberikan pendampingan kepada Haryono jika pihaknya memutuskan menempuh upaya banding atau kasasi.

“Saudara MH berhak mengajukan banding atau kasasi, silakan dipertimbangkan, dan itu bukan kewenangan dari LPSK,” tutup Sri.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti tuntutan 15 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Muhammad Haryono (MH), seorang sopir taksi yang menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyayangkan tuntutan berat terhadap MH yang dinilai tidak mempertimbangkan peran dan keberanian MH sebagai JC.

“Tuntutan terhadap MH juga dapat berdampak terhadap keberanian masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Sebelumnya, pada 29 April 2025, LPSK telah mengirimkan Rekomendasi Pemberian Hak Sebagai JC untuk MH kepada JPU, dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2025/PN Plk, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Sri menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup permintaan pemberian keringanan tuntutan pidana sebagai bentuk penghargaan atas kesaksian dan kontribusi MH dalam mengungkap kasus secara terang dan jelas.

“Rekomendasi dikirimkan pada jaksa terkait dengan kedudukan MH selaku JC untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim,” jelasnya.

LPSK menilai bahwa MH bukan pelaku utama, tidak memiliki niat atau motif untuk mencuri atau membunuh, dan berperan karena tekanan fisik dan psikologis dari pelaku utama, yakni Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Brigadir AKS merupakan anggota polisi aktif bersenjata yang memiliki peran dominan dalam tindak pidana, termasuk dalam pembuangan jasad korban dan upaya menghilangkan jejak.

“MH juga mempunyai itikad baik untuk memberikan keterangan yang dapat membantu pengungkapan perkara,” tambah Sri.

Dalam sidang, MH didakwa dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 181 KUHP tentang penghilangan barang bukti, dan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP terkait turut serta secara sadar.

Sri menilai bahwa jika JC seperti MH tetap dijatuhi tuntutan berat, maka akan menjadi preseden buruk yang bisa menghambat kemauan saksi lain untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

LPSK juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, termasuk kondisi psikologis MH dan itikad baiknya untuk membantu pengungkapan perkara.

“Dalam sidang lanjutan, LPSK berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa MH bertindak dalam tekanan dan ketakutan, serta telah menunjukkan iktikad baik dengan menjadi JC,” pungkas Sri Nurherwati.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap bahwa Muhammad Haryono (MH), saksi kunci dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng), masih mengalami trauma psikologis pascakejadian. LPSK menyarankan agar kuasa hukum MH rutin memberikan konseling guna mendukung pemulihan kejiwaannya.

MH telah resmi ditetapkan sebagai Justice Collaborator (JC) oleh LPSK karena menjadi saksi kunci dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS) terhadap seorang sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi.

MH merupakan saksi yang melihat langsung detik-detik sebelum peristiwa penembakan terjadi.

Namun, MH juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut serta membersihkan barang bukti kejahatan.

Setelah menjadi JC, ia mendapatkan perlindungan khusus dari LPSK sebagai saksi mahkota, dan kasus ini resmi masuk dalam pendampingan LPSK.

Pendampingan Psikologis bagi MH

Pada sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (13/3/2025), Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati beserta jajaran hadir langsung untuk memantau jalannya persidangan, yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

Usai sidang, Sri Nurherwati menyampaikan bahwa LPSK telah menyarankan kuasa hukum untuk memberikan layanan tambahan berupa konseling guna mendukung pemulihan psikologis MH.

“Nanti kami akan coba kerjasamakan agar JC MH ini bisa lebih rileks dan tidak takut meskipun yang bertanya majelis hakim. Majelis hakim sudah akomodatif untuk bisa menilai tingkat ancamannya,” ujar Sri kepada wartawan.

Menurut Sri, pendampingan psikologis ini bertujuan agar MH lebih percaya diri dalam memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

“Kami sudah melakukan asesmen soal ancaman, beban psikologis, dan ketakutan dia. Terlihat juga dia takut waktu ditanya majelis hakim, kami ingin memastikan ke depan dia bisa lebih siap memberikan kesaksian,” jelasnya.

Dengan adanya pendampingan psikologis dan perlindungan dari LPSK, diharapkan MH tidak takut dalam mengungkap keterangan yang sebenarnya terkait kasus ini.

“Toh sudah dilindungi oleh LPSK, juga seluruh aparat penegak hukum mendukung upaya membuka tindak pidana yang terjadi, sehingga kebenaran materil bisa kita dapatkan,” pungkas Sri.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai Justice Collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologis tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

MH, yang merupakan sopir taksi daring dan sering disewa oleh Anton, menyaksikan langsung aksi brutal tersebut.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Sopir taksi yang menjadi saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus polisi tembak warga di Kalteng, Muhammad Haryono alias MH, saat digiring petugas ke mobil tahanan usai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (6/3/2025).

Ia akhirnya melaporkan kejadian itu ke Jatanras Polresta Palangka Raya pada 10 Desember 2024.

Akibatnya, Anton diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalteng pada 16 Desember 2024.

Parlin menegaskan bahwa keselamatan MH sebagai JC harus diprioritaskan, karena kesaksiannya menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini.

"Kalau tiba-tiba dia ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadhan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai justice collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya, itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologi tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.