JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, penerbitan sertifikat tanah ulayat dilakukan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

“Sertifikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi, ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Ossy sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (19/5/2025).

Di hadapan niniak mamak, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah ulayat dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga adat.

Menurutnya, proses ini memerlukan sinergi kuat agar tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Dia juga menegaskan, legalisasi tanah ulayat bukan semata soal administrasi pertanahan, namun juga bentuk keadilan sosial.

“Masyarakat hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Pengakuan atas tanah ulayat mereka adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan dan keberlanjutan,” tegas dia.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan komitmen mendukung sertifikasi tanah ulayat.

“Apabila disertifikatkan tanah kaum ini dan memang sudah turun-temurun tanah itu dijaga. Pajaknya tidak saya tagih. Kenapa demikian? Tujuan kita adalah melindungi tanah-tanah ulayat kaum,” tuturnya.

Selain sosialisasi, Ossy pun menyerahkan sebanyak 12 Sertifikat Hak Pakai (HP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, 1 sertifikat tanah wakaf, dan 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat.

Setelah penyerahan, Politisi Demokrat tersebut juga meluncurkan layanan elektronik pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bukittinggi.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar diberi kewenangan eksekutorial dalam penegakan hukum di sektor pertanahan. Rifqi mengusulkan adanya revisi UU Pertanahan untuk memudahkan Kementerian ATR/BPN melakukan eksekusi pelanggaran.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN dan para kakanwil se-Indonesia, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Rifqi menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU).

"Dari 537 perusahaan perkebunan yang memiliki IUP tapi belum mengantongi HGU, 66 di antaranya berada di Kalimantan Barat," ujar Rifqi.

Dia lalu mencontohkan perusahaan dengan IUP seluas 20.000 hektare. Namun hanya mengajukan permohonan HGU seluas 2.293 hektare. Rifqi pun menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara izin, kenyataan di lapangan, dan upaya pengurusan legalitas.

Politikus NasDem itu menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh. Termasuk, kata dia, opsi untuk merevisi Undang-Undang Pertanahan agar ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran.

"Kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa menegakkan karena ATR/BPN tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau perlu, kita hadirkan Direktorat Jenderal baru untuk penegakan hukum di sektor pertanahan," tegasnya.

Dia juga meminta agar Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dia berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberantas mafia tanah.

"Saya minta aparat jangan cuma punya tongkat komando sebagai simbol, tapi juga harus bisa digunakan untuk memberantas mafia tanah," sindir Rifqi.

Rifqi menyebut upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pertanahan. Dia berharap penguatan kelembagaan ATR/BPN ke depan bisa menjawab tantangan tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian hukum dan menjunjung keadilan.

Hal ini menyusul peraturan lahan yang sudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit yang memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tak bisa sembarangan disita atau disegel.

Sadino, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan ketentuan kehutanan, HGU merupakan hak atas tanah yang ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan keberadaannya tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan.

“HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa,” kata Sadino.

Adapun Presumption lustae Causa merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pemetaan pertanahan dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU.

Nusron mengimbau jajarannya untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan.

“Dilakukan identifikasi dari 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,” ujar Menteri ATR/BPN Kamis (24/04).

Lebih lanjut, Sadino sepakat dengan langkah Menteri ATR/BPN tersebut. Menurutnya, pernyataan Nusron Wahid sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Tentu Satgas menjalankan Perpres 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ya harus menjalankan itu (UU Kehutanan) agar klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan bisa diluruskan dan tidak menjadi berlanjut menimbulkan permasalahan hukum,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. Pengakuan dan kepastian ini disebut sangat diharapkan masyarakat Sumbar.

Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Sumbar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid, Senin (28/4/2025).

Turut hadir Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi, dan peserta dari tokoh masyarakat dan adat serta camat dari Kota Padang.

"Alhamdulillah, Pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang sertifikasi tanah ulayat ini," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Andre menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.

"Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tanda tangan di lampiran sertifikatnya, 'Supaya tidak ada dusta di antara kita', sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak," terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

Andre juga mendorong dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz yang tanahnya merupakan tanah wakaf tapi belum mempunyai sertifikat. Tanah-tanah tersebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.

"Banyak masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepada umat itu tidak omon-omon," terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Selain itu, Andre menyampaikan saat ini Prabowo berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji dan umrah asal Indonesia. "Bulan Mei ini Pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata," jelas Andre.

Sementara itu, Nusron Wahid menegaskan pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian mendatangkan serta mengkerjasamakan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. "Dengan itu harus thau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain," terang Nusron.

Pemerintah, kata Nusron, ingin belajar dari kesalahan masa lampau. Seperti yang terjadi di Riau, karena hak adat tanahnya tidak pernah dipetakan dan tidak didaftarkan, tanah adat dengan mudah dirambah atau diambil HGU oleh korporasi atau perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kami tak ingin kejadian seperti di Riau terjadi di Sumbar. Saat dilantik menjadi Menteri ATR, saya dipesan khusus oleh Presiden Prabowo untuk menertibkan dan mengatasi penggunaan HGU dan HGB serta penggunaan pengakuan tanah ulayat di seluruh Indonesia," tegas Nusron.

Nusron menyebut dari 120 juta HA hutan di Indonesia sudah terdata sebanyak 54,5 juta HA bidang, sisanya ada 15,5 juta HA. Dari sisa itu salah satunya adalah hak-hak ulayat. Proses pendataan tanah ulayat ini dilakukan dengan tiga prinsip, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya untuk menunjukkan perhatian serius dan kepastian hukum atas tanah ulayat, namun juga wujud nyata dan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

"Kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Semoga dapat menjadi wadah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan utuh kepada seluruh pemangku adat dan pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat akan urgensi dan pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat," ungkap politikus Gerindra ini.

Vasko menegaskan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tak dapat dipungkiri masih banyak tersebar di berbagai daerah. Tanah ulayat ini memiliki peran sentral dan penghidupan masyarakat bahkan menjadi salah satu penopang ketahanan nasional ketika terjadi krisis karena mayarakat masih memiliki tanah bersama sebagai sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

"Di sisi lain tanah ulayat juga identitas bagi masyarakat adat yang berdimensi sosial, politik budaya dan agama yang harus dipertahankan. Sebagai bagian perlindungan dan kepastian hukum pada tanah hak masyarakat adat, kami selaku kepala daerah tentunya sangat mendukung penuh kebijakan pengadiminstrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang telah secara resmi dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN yang mana kita merupaan salah satu provinsi yang menjadi project atas kebijakan ini," ulas Vasko.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menegaskan reformasi agraria banyak kesamaan dengan filosofi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah'. "Bagaimana kita memanfaatkan lahan jangan sampai telantar. Di mana lahan telantar, lahan yang tidak digunakan, lahan yang tidak produktif, itu sama dengan kemubaziran. Tentu secara syariat dan secara adat kemubaziran tidak bagus," sebut Rahmat.

Maka itu kata Rahmat, Prabowo berupaya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan tanah-tanah termasuk tanah ulayat yang selama ini tidak produktif. "Dalam konteks tanah ulayat, pemerintah melakukan pemetaan dalam bentuk pengadministrasian. Hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum secara administrasi. Kanwil BPN perlu mengkomunikasikan dan meyakinkan bahwa program ini adalah untuk menjamin kepemilikan tanah ulayat," tutur Rahmat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 4 narapidana kasus narkoba dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka dipindahkan buntut viral dugem di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru.

"Ada 4 narapidana yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan," ujar Plh Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Nimrot Sihotang kepada detikSumut, Senin (21/4/2025).

Keempat narapidana itu dipindahkan, Sabtu (19/4) pekan lalu. Pemindahan dilakukan setelah pemeriksaan secara intensif terhadap 14 narapidana dan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk.

"Setelah pemeriksaan diputuskan untuk 4 narapidana dipindahkan. Jadi ini yang telah berstatus narapidana, bukan yang tahanan ya. Sebab dari 14 itu ada tahanan," katanya.

Untuk tahanan, tercatat ada 10 orang yang saat ini masih ditahan di Blok Pengendali Narkoba (BPN) di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemisahan dilakukan untuk memutus mata rantai para bandar.

"Ini dalam upaya memutus mata rantai di Rutan. Pemeriksaan masih berlangsung," tegas Nimrot.

Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama 2025 dan menekankan masalah penegakan hukum pertanahan dan tata ruang.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan evaluasi tersebut penting karena kini publik menyoroti kinerja pemerintah dalam sektor pertanahan dan tata ruang, terutama karena adanya kasus sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di laut atau pagar laut.

"Kami tentu mengapresiasi kerja-kerja positif yang sudah dilakukan saudara menteri, di tengah berbagai macam polemik publik dan perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, DPR dan pemerintah pun perlu mengatasi masalah legalitas atas banyak perkebunan sawit yang belum memiliki hak guna usaha (HGU). Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu, ada sekitar 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya belum memiliki HGU.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa periode triwulan pertama ini idealnya proses kinerja tahunan oleh kementerian sudah harus menyentuh angka 30 persen. Namun sejauh ini, dia menilai bahwa kinerja Kementerian ATR/BPN dalam beberapa bidang masih di bawah angka tersebut.

Dia pun menyadari bahwa efisiensi anggaran membuat percepatan program Kementerian ATR/BPN sedikit melambat, meskipun ada kabar baik terkait disetujuinya pinjaman dana dari bank dunia untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

"Ini penting bagi kita semua untuk mengejar target agar capaiannya maksimal di triwulan kedua dan triwulan ketiga yang akan datang," kata dia.

Selain itu, dia menilai saat ini berbagai macam masukan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi II DPR RI sudah mulai tersalurkan dengan baik dan proses penanganannya bisa terpublikasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ditjenpas Riau memindahkan 14 narapidana ke Blok Pengendali Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemindahan dilakukan setelah belasan narapidana itu viral dugem di tahanan.

"14 narapidana ini kita pindahkan ke Lapas Gobah. Tarok di BPN (Blok Pengendali Narkoba), satu-satu," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Kamis (17/4/2025).

Maizar minta belasan narapi dijebloskan ke BPN yang ketat penjagaan. Bahkan dalam blok tersebut hanya diisi satu orang dalam satu sel.

Blok Pengendali Narkoba sendiri memiliki 160 blok khusus di Lapas Kelas II-A. Blok dengan penjagaan ketat itu dilakukan demi meminimalisir pelanggaran.

Blok itu pertama kali dikenalkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham yang menjabat saat itu, yakni Ibnu Chuldun pada 2021 silam. Ibnu Chuldun sengaja menggagas blok agar ada penjagaan ketat.

"Saya minta masukkan di BPN biar tidak bisa mereka saling komunikasi antara satu dan lainnya selama pemeriksaan. Di sana ketat penjagaan," kata Maizar.

Selain memasukkan narapidana ke blok khusus, Maizar juga memastikan petugas menyita 14 unit handphone dari narapidana. Saat ini pemeriksaan masih berlanjut untuk mengusut asal-usul masuknya barang terlarang itu ke dalam sel.

Diketahui video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sudah melayangkan somasi ke perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, untuk mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menyebut somasi dilayangkan sekitar Desember 2024. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menembuskan surat itu ke Kementerian ATR/BPN.

"Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana, somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3).

Langkah selanjutnya, sambung Nusron, adalah eksekusi. Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu tak tahu kapan rencana istana melakukan eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi, ya nanti lagi eksekusi kalau enggak diindahkan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Nusron menyebut kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sementara itu, hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Sengketa kepemilikan Hotel Sultan berlangsung bertahun-tahun antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Perselisihan bermula saat pemerintah menilai hak guna bangunan (HGB) Indobuildco atas Hotel Sultan sudah habis. Dengan begitu, lahan itu harus dikembalikan kepada PPKGBK yang berada di bawah Setneg.

Indobuildco tak terima dengan hal itu dan menggugat PPKGBK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Selain itu, gugatan juga dilayangkan kepada Pusat lMenteri Sekretaris Negara, Menteri ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pada 24 Juni 2024, PN Jakpus menolak gugatan itu melalui putusan perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Perusahaan Ponco Sutowo itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi ditolak. Pada 20 September 2024, mereka melayangkan kasasi.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut penyerahan 42 sertifikat tanah seluas 32.782,5 hektare untuk Puslatpur Kodiklat TNI AD di wilayah Ogan Oomering Ulu (OKU) Raya untuk kepastian hukum lahan yang dimiliki pemerintah.

"Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semakin kuat. Diharapkan lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKU Timur dapat semakin terjaga batas wilayahnya," ujar Deru, Rabu (13/3/2025).

Dalam sambutannya Deru menyebut Puslatpur kerap dijadikan lokasi latihan tempur skala internasional. Hal itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Bukan hanya menjadi salah satu wisata, latihan yang diadakan ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.

"Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan di sini, karena sangat menopang perputaran ekonomi di sini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar," jelasnya.

Deru menyebut lahan Puslatpur berada di wilayah OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Meskipun merupakan lahan latihan militer, keberadaan Puslatpur cukup dekat dan bersahabat dengan warga sekitar.

Dia menjadi saksi selama 10 tahun menjadi Bupati OKU Timur (2005-2015), hubungan Puslatpur dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik.

"Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik," jelasnya.

Hubungan baik berlanjut saat menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023. Menurutnya, sebagai paru-paru kota dia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya mendapat tugas dari Presiden menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI secara keseluruhan. Ada 649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudah beralih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

"Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudah kita selesaikan," ujar Nusron.

Dalam penyelesaiannya, Nusron menyebut tetap memanusiakan masyarakat. Apalagi mereka yang sudah terlanjur menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

"Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNI kami terbitkan HPL. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGB," tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah terlanjur diduduki masyarakat dan menghindari konflik, lanjutnya, maka akan ditawarkan HGU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadi solusi agar masyarakat terlindungi namun aset TNI tidak hilang.

Sementara Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersyukur karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah milik TNI termasuk Puslatpur.

"Kami di TNI AD kami fight pertahankan karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ada koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar," jelasnya.

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia Haji Alim tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare resmi ditahan. Dia ditahan di rumah tahanan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan.

Pantauan detikSumbagsel di Kejati Sumsel pada Senin (10/3) Haji Alim tiba di halaman Kejati Sumsel pukul 12.00 WIB diantar menggunakan ambulans dengan dikawal puluhan jaksa dan petugas medis.

Begitu turun ambulans, Haji Alim masuk dengan didorong ranjang pasien sakit ke dalam sambil membawa tabung oksigen. Untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Kepala Kejari Musi Banyuasin Roy Riyadi mengatakan penyidik Kejari Muba dibantu Kejati Sumsel melakukan upaya paksa menjemput tersangka di rumah sakit Siti Fatimah Palembang.

"Saat dilakukan pemeriksaan tersangka menolak diperiksa dan penolakan itu ditandatangani oleh kuasa hukumnya kemudian pemeriksaan ditutup. Lalu berikutnya penyidik melakukan upaya paksa melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang," jelasnya kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Roy menjelaskan saat ini tersangka sudah berada di tahanan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan.

"Kita juga memenuhi semua haknya karena mengingat tersangka sedang sakit," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan dua tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare.

Diketahui dua orang yang ditetapkan tersangka tersebut yakni H Alim selaku Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia dan Amin Mansyur, eks pegawai BPN dan pihak yang mengurus kelengkapan dokumen untuk ganti rugi pengadaan tanah jalan tol tersebut.

Kepala Kejari Musi Banyuasin Roy Riyadi membenarkan penetapan tersangka tersebut dia mengatakan penetapan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor: PRINT-242/L.6.16/Fd.1/02/2025 tanggal 17 Februari 2025.

"Ya benar kita tetapkan dua orang tersangka H Alim dan Amin Mansyur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (6/3/2025).

"Penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan surat penetapan tersangka Nomor: Print-375/L.6.16/Fd.1/03/2025 tanggal 06 Maret 2025," sambungnya.

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa hukum Agung Sedayu Group (ASG), Muannas Alaidid menegaskan bahwa kepemilikan lahan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Intan Agung Makmur terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan dulunya merupakan daratan.

Alaidid menegaskan, daratan di wilayah SHGB itu seiring waktu mulai digenangi air laut lantaran terjadi abrasi.

Pada saat yang sama, Muannas juga menegaskan bahwa SHGB tersebut tidaklah terafiliasi dengan pagar laut yang ada di sekitarnya.

“Tidak ada istilah HGB Pagar Laut yang ada itu SHM dan SHGB atas sejumlah lahan di desa Kohod yang sesuai girik 1982 dulunya ada tambak terabrasi” jelasnya dalam akun X miliknya, Sabtu (25/1/2025).

Kemudian, dia turut menjelaskan bahwa pencabutan HGB oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terjadi lantaran daratan pada wilayah SHGB itu sudah hilang dan masuk kategori tanah musnah.

“Belakangan dibatalkan Kementerian BPN karena perbedaan tafsir soal definisi Tanah Musnah. Jadi jangan termakan hoaks soal ada laut disertifikat atau istilah sertifikat laut,” sebutnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) yang berlokasi di sekitar wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

Nusron menjelaskan, dirinya membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut.

"Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai," kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025).

Dia menegaskan pencabutan SHGB tersebut telah dilakukan secara prosedural dan telah menempuh langkah yuridis yang benar. Mulai dari melakukan pengecekan data hingga melakukan survei lapangan secara langsung dengan mengecek material yang ada di sekitar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan sertifikat pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, diduga melanggar hukum.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menyebutkan adanya potensi pelanggaran yang melibatkan oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya menganggap ini sebuah perbuatan melawan hukum. Saya dengar Menteri ATR/BPN sudah menyatakan minta maaf dan menjelaskan bahwa memang ada sertifikat itu,” ujar Deddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025).

Menurut Deddy, keberadaan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) atas 17 bidang tanah di area pagar laut merupakan ruang abu-abu regulasi yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Komisi II DPR RI telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (23/1/2025) untuk membahas lebih lanjut persoalan ini.

Menteri ATR akui ada kekeliruan

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten.

Menurut Nusron, pembatalan itu sudah memenuhi syarat peninjauan ulang maupun syarat pembatalan.

"Karena itu sudah mempunyai syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut," ujar Nusron di sela-sela kegiatan pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

Nusron lantas menjelaskan, pembatalan bermula dari penelusuran terhadap sejumlah sertifikat dari total 263 sertifikat yang sebelumnya teridentifikasi.

Penelusuran dilakukan dengan data geospasial maupun dalam peta.

"Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai, setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di luar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan peninjuan ulang. Semua yang ada di luar garis pantai," ungkap Nusron.

"Karena memang pantai itu adalah common (umum), sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam (pada) luar garis pantai itu, menjadi private property," tegasnya.

Nusron menegaskan, baik berbentuk tanah maupun bukan tanah, kepemilikan di dalam garis pantai tak bisa disertifikasi. Sehingga Kementerian ATR/BPN memandang bahwa sertifikat yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material.