Manchester United menjamu West Ham United di lanjutan Liga Inggris. Babak pertama tuntas, skor sementara 1-0 untuk keunggulan The Hammers.

Manchester United vs West Ham United tersaji di Old Trafford, Minggu (11/5) malam WIB. Di kubu tuan rumah, Kobbie Mainoo dan Mason Mount diplot jadi penyerang sayap dalam skema 3-4-2-1, sementara full back diisi oleh Diallo dan Amass dan kiper Bayindir turun sebagai starter.

West Ham unggul duluan di babak pertama lewat sontekan Tomas Soucek. Skor 1-0 buat tim tamu sampai turun minum.

Jalannya pertandingan

Manchester United menguasai laga di 20 menit pertama. Sayangnya belum ada peluang berbahaya yang tercipta.

Gol pertama West Ham!

West Ham United justru memimpin duluan di menit ke-26. Kudus bergerak di sisi kiri dalam kotak penalti dan lepas umpan di depan gawang. Soucek tidak mempan dikawal Amass, masih bisa menyepak bola dengan tumitnya untuk jebol gawang Setan Merah.

Manchester United coba merespons. Apa daya, tuan rumah kesulitan di kotak penalti lawan.

Tidak ada peluang berbahaya dari kedua tim sampai turun minum. West Ham sementara memimpin 1-0.

Susunan pemain

Manchester United: Bayindir, Mazraoui, Shaw, Yoro, Amass, Mainoo, Ugarte, Amad, Fernandes, Mount, Hojlund

West Ham: Areola, Coufal, Todibo, Kilman, Cresswell, Wan-Bissaka, Rodriguez, Ward-Prowse, Soucek, Bowen, Kudus.

SEMARANG, KOMPAS.com - Brigadir Ade Kurniawan (AK) resmi mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Kamis (10/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima memori banding yang diajukan oleh Brigadir AK.

"Memori banding Brigadir AK sudah kami terima," kata Artanto saat dikonfirmasi pada Kamis (17/4/2025).

Artanto menambahkan bahwa dalam waktu dekat, surat keputusan untuk sidang banding akan segera disusun setelah memori banding diterima.

"Nanti ditandatangani Kapolda Jateng," tambahnya.

Kuasa hukum Brigadir AK, Moh Harir, menyatakan bahwa kliennya tetap bertekad untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

"Klien kami masih ingin jadi anggota Polri, jadi kami harap seperti itu (tidak dipecat)," ujar Harir.

Berharap memenangkan banding

KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Brigadir Ade Kurniawan saat mengikuti Sidang Etik di Mapolda Jawa Tengah, Kamis (10/4/2025).

Tim kuasa hukum Brigadir AK, yang terdiri dari empat pengacara, meyakini bahwa masih ada ruang hukum untuk membatalkan keputusan pemecatan tersebut.

"Hasil putusan sidang ini masih bisa kita perjuangkan dan harapannya kami akan memenangkan banding ini," ungkap dia.

Lebih lanjut, Harir menyatakan bahwa timnya akan mengkaji kembali pasal-pasal yang menjadi dasar pemberhentian Brigadir AK.

"Kami perlu uji pasal-pasal itu, apakah sudah terpenuhi atau belum," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada Minggu (2/3/2025), ketika ibu korban, DJ, menitipkan bayinya kepada Brigadir AK di dalam mobil saat pergi berbelanja.

Namun, saat kembali, DJ mendapati anaknya dalam kondisi tidak wajar.

Dalam keadaan panik, ia segera membawa bayinya ke rumah sakit, tetapi sayangnya, nyawa sang bayi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, DJ melaporkan Brigadir AK ke Polda Jawa Tengah pada 5 Maret 2025.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengabulkan pengalihan penahanan yang diajukan terdakwa kasus skincare berbahan merkuri, Mira Hayati (29). Mira Hayati kini menjadi tahanan rumah dengan aturan atau larangan yang tidak boleh dilanggar.

Pengalihan status penahanan ini ditandai dengan keluarnya Mira Hayati dari Rutan Kelas I Makassar sejak 27 Maret 2025. PN Makassar memastikan Mira Hayati tetap dalam pengawasan meski terdakwa berstatus tahanan rumah.

"Mira Hayati itu statusnya pengalihan ke penahanan rumah, bukan penahanan kota. Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar," kata Humas PN Makassar Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sibali menegaskan status tahanan rumah membatasi pergerakan Mira Hayati hanya di lingkup kediamannya. Mira Hayati dilarang beraktivitas di luar rumah.

"Yang namanya tahanan rumah tidak bisa keluar rumah, pergi di mal, jalan-jalan. Namanya tahanan rumah harus di dalam rumah," tegasnya.

Dia mengungkapkan ada potensi status tahanan rumah untuk Mira Hayati dicabut kalau melanggar. Sibali kembali mengingatkan aktivitas terdakwa dalam pantauan.

"Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapat (keluar dari rumah) kan ada yang lihat, bisa dilapor kalau dia melanggar," ucap Sibali.

Warga juga bisa ikut mengawasi aktivitas tersangka. Jika terdakwa kedapatan beraktivitas di luar dari rumahnya, masyarakat bisa langsung melapor agar Mira Hayati segera diproses.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan, ada buktinya, pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," jelasnya.

Mira Hayati pun akan tetap mengikuti persidangan kasus peredaran skincare bermerkuri. Terdakwa akan dijemput oleh jaksa setiap kali Mira Hayati akan menjalani sidang di PN Makassar.

"Nanti kalau mau sidang nanti dijemput jaksa penuntut umumnya," beber Sibali.

Sibali tidak bisa memastikan sampai kapan status tahanan rumah untuk Mira Hayati berlaku. Dia menuturkan, status terkait Mira Hayati akan diputuskan lebih lanjut oleh hakim.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan," imbuhnya.

Alasan Mira Hayati Jadi Tahanan Rumah

Sibali menuturkan ada sejumlah alasan yang menjadi dasar sehingga Mira Hayati ditetapkan menjadi tahanan rumah. Hakim PN Makassar mempertimbangkan kondisi Mira Hayati yang baru melahirkan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," tutur Sibali.

Mira Hayati juga memberikan uang jaminan demi pengalihan status penahanannya. Namun Sibali enggan merinci nominal uang yang menjadi jaminan.

"Ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamida mengatakan kliennya melahirkan pada Rabu (5/3). Bayi Mira Hayati yang lahir secara prematur membutuhkan perawatan intensif dengan status tahanan rumah.

"Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," ungkap Ida.

Ida menambahkan, pengalihan status penahanan ini sudah sesuai aturan. Dia bersyukur majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan penahanan yang diajukan beberapa kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," jelasnya.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan permohonan status penahanan terdakwa kasus skincare bermerkuri Mira Hayati menjadi tahanan rumah. Mira Hayati menyetor uang sebagai jaminan demi pengalihan status penahanannya.

"Ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut (nominalnya) untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," kata Humas PN Makassar Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sibali menambahkan, status Mira Hayati menjadi tahanan rumah juga mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Pihaknya menyebut Mira Hayati baru saja melahirkan sehingga bayinya butuh pendampingan intensif.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," bebernya.

Selama berstatus tahanan rumah, Mira Hayati wajib berada di dalam rumah. Mira Hayati tidak diperkenankan untuk keluar dari rumahnya.

"Kalau (tahanan) rumah tidak bisa keluar, di dalam rumah. Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapatkan dan ada yang lihat (di luar rumah) bisa dilapor kalau dia melanggar," jelas Sibali.

Sibali memastikan status tahanan rumah akan dicabut jika Mira Hayati melanggar. Mira Hayati bisa dijebloskan kembali ke dalam ruang tahanan.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan ada buktinya pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan PN Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Terdakwa kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menjadi tahanan rumah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status tahanan rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan rumah karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamida membenarkan kliennya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Ida mengaku penetapan PN Makassar itu setelah pihaknya mengajukan permohonan sebanyak 4 kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ujar Ida.

Alasan kliennya mengajukan pengalihan status tahanan salah satunya karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Apalagi bayi tersebut, kata Ida, lahir dengan prematur.

"Iya salah satunya (karena ada bayinya). Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," jelasnya.

Diketahui, Mira Hayati memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing mengandung merkuri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama itu didakwa melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mira Hayati terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Mira Hayati (29), Terdakwa kasus skincare bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengajukan permohonan pengalihan status tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota. Mira Hayati berdalih ingin menyusui anaknya yang lahir prematur.

Mira Hayati mengajukan permohonan itu saat menjalani sidang dakwaan di Ruang Dr Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (11/3). Pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan permohonan itu terkait kondisi bayi Mira Hayati.

"Iya (mengajukan pengalihan tahanan menjadi) tahanan rumah atau (tahanan) kota. Kami melakukan permohonan demi bayinya yang lahir prematur," ujar Ida Hamidah saat dikonfirmasi detikSulsel, Jumat (21/3/2025).

Ida menuturkan pihaknya terus berupaya agar status tahanan Mira Hayati dialihkan menjadi tahanan kota. Namun, permintaan tersebut belum mendapat respons dari majelis hakim.

"Setiap sidang saya selalu tanyakan (kepada majelis hakim), YM (Yang Mulia) jawab belum dimusyawarahkan," katanya.

"Dan disuruh melengkapi (dokumen) paspor dan lain-lainnya," lanjutnya.

Ida menjelaskan upaya itu terus dilakukan mengingat kondisi bayi Mira Hayati yang membutuhkan ibunya. Meskipun bayi tersebut telah mendapatkan air susu ibu (ASI), namun kesulitan meminum dari dot.

"Jadi meskipun ada masalah seperti ini, tolonglah beri ruang untuk anak bayi. Ada bayi di sini yang butuh ASI ibunya, karena susah minum ya. Terus terang iya, dia (bayi) susah sekali (minum asi dari) dot," tuturnya.

Dakwaan Mira Hayati

Diketahui, Mira Hayati didakwa mengedarkan dua produk skincare bermerkuri dan satu di antaranya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dua produk yang diduga mengandung merkuri tersebut yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Dari hasil pengujian laboratorium BPOM Makassar disimpulkan bahwa kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar JPU dalam persidangan.

"Ditemukan bahwa produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," jelasnya.

Mira Hayati pun terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal Rp 5 miliar. Hal ini berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Mira Hayati yaitu Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Polda Jawa Tengah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus dugaan penganiayaan bayi berusia dua bulan berinisial NA dengan profesional dan transparan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan keamanan saksi dan keluarga korban dari potensi intimidasi selama proses penyidikan berlangsung.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya pada Kamis (13/3/2025), menegaskan bahwa keterlibatan LPSK bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

"Kami telah berkoordinasi dengan LPSK untuk menjamin keselamatan para saksi dan keluarga korban. Ini adalah langkah konkret dalam memastikan proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tanpa intimidasi," ungkapnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa penyidik terus berupaya menyelesaikan perkara ini dengan profesional dan berkeadilan, termasuk memastikan keluarga bayi mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

"Kami memastikan saksi dan keluarga korban dapat memberikan keterangan secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan LPSK agar tidak ada tekanan dari pihak mana pun," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Jateng telah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan perkara ini. Proses ekshumasi terhadap jenazah korban telah dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti. Selain itu, status kasus telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, terlapor, Brigadir AK, telah ditempatkan di ruang khusus (patsus) selama 30 hari guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dengan melibatkan LPSK dalam proses penanganan perkara, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto kembali menegaskan komitmen Polda Jateng untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan keterlibatan LPSK, diharapkan keluarga korban dapat memberikan keterangan dengan aman sehingga perkara ini dapat dituntaskan secara objektif," tandasnya.

Editor : Enih Nurhaeni

BLITAR, KOMPAS.com – Seorang narapidana (napi) perempuan bernama inisial IM (32) melahirkan dua bayi kembar di tengah masa hukumannya atas kasus pencurian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar, Jawa Timur, pekan lalu.

IM harus menjalani operasi sesar di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, pada Jumat, 7 Maret 2025, karena sejumlah persoalan yang dialami di usia kehamilan yang baru sekitar 7 bulan tersebut.

Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Kelas IIB Blitar, Yoffi Elviska, mengatakan bahwa IM melahirkan dua bayi laki-laki prematur dengan berat masing-masing satu kilogram dan kurang dari satu kilogram.

“Iya. Bayinya prematur karena usia kehamilan memang baru 7 bulan,” ujar Yoffi saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, saat ini dua bayi tersebut masih berada dalam inkubator di ruang intensive care unit (ICU) RSUD Mardi Waluyo.

Yoffi berharap kondisi kedua bayi kembar itu terus membaik selama melewati fase krisis karena usia prematurnya saat dilahirkan.

“Kami sementara ini tidak diperbolehkan menjenguk bayi karena memang benar-benar ruang perawatan harus steril. Kami berharap bayi dalam keadaan baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, pihak rumah sakit akan memberitahu kami,” tuturnya.

Sedangkan IM, kata Yoffi, saat ini pun masih dirawat di rumah sakit yang sama meskipun kondisi kesehatannya sudah membaik.

Yoffi mengatakan, IM akan segera dipindahkan ke bangsal Lapas Blitar begitu kesehatannya pulih.

“Kalau tidak sore ini, ya besok warga binaan kami akan kami kembalikan ke Lapas Blitar,” ungkapnya.

Menurut Yoffi, ayah biologis dari bayi kembar yang dilahirkan IM hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

IM hamil di luar nikah. Meski demikian, lanjutnya, telah ada pasangan suami istri (pasutri) asal Blitar yang akan mengadopsi kedua bayi kembar tersebut.

Selain membiayai biaya persalinan, lanjutnya, pasutri tersebut bahkan sudah secara reguler memberikan bantuan makanan bergizi kepada IM sebelum IM melahirkan.

“IM juga sudah merelakan jika dua bayi kembarnya itu diadopsi karena memang yang bersangkutan ini kurang mampu secara ekonomi,” tuturnya.

Yoffi membenarkan bahwa IM mendapatkan vonis penjara 9 bulan atas kasus pencurian dengan pemberatan.

Ketika IM mulai menjalani hukumannya pada November 2024 lalu, usia kandungannya sudah 3 bulan.

Seorang ibu muda berinisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali ditahan setelah baru saja bebas dari penjara. Wanita tersebut kini terpaksa membawa bayinya yang masih berusia 7 bulan ikut masuk ke tahanan.

Momen VUS ditahan lagi terjadi di Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1) sekitar pukul 11.00 Wita. Momen VUS diamankan polisi dan diseret kembali ke rutan viral di media sosial.

"Baru lima langkah dia (VUS) keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," ungkap ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN menjelaskan, kejadian itu bermula saat dirinya hendak menjemput anaknya di rutan. VUS sebelumnya divonis hukuman penjara atas dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU (42).

"Tapi dia (VUS) itu sudah bebas dari (kasus) penganiayaan (terhadap) suaminya," tuturnya.

Informasi yang diterima YN, anaknya dinyatakan bebas setelah masa pidananya berakhir pada 19 Januari. Namun saat tiba di rutan, dia heran mendapati sejumlah aparat kepolisian sudah siaga di rutan.

"Nah di situ memang saya lihat ada pak kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Saat keluar dari rutan, VUS langsung dicegat oleh polisi. Dua anggota polwan masing-masing memegang tangan VUS yang melakukan perlawanan saat mau diseret masuk kembali ke rutan.

YN mengatakan, anaknya kembali ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. VUS menjadi tersangka dugaan penganiayaan terhadap istri lain dari suaminya berinisial M.

"Dia dipaksa lagi masuk (rutan) karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," ungkap YN.

VUS pun kembali masuk Rutan Kelas IIB Kolaka setelah baru saja keluar dari tahanan. Kali ini, VUS terpaksa mengikutkan bayinya menjalani masa penahanan karena buah hatinya masih menyusui.

"Iya, (bayi VUS) masih usia 7 bulan. Jadi VUS di rutan (menjalani penahanan) sama anaknya," imbuhnya.

Suami-Istri Saling Lapor Penganiayaan

Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif menjelaskan, wanita inisial VUS sempat saling lapor dengan suaminya inisial SU. VUS lebih dulu melaporkan suaminya atas dugaan penganiayaan pada 15 Juni 2024.

Belakangan, SU melaporkan balik istrinya untuk perkara yang sama pada 21 Juni 2024. Namun kasus keduanya sudah diproses hingga VUS dan SU sama-sama ditetapkan tersangka.

"Terkait kasus tersebut saudara VUS dan SU saling melapor," kata Arif kepada wartawan, Senin (20/1).

Kasus itu pun bergulir di persidangan hingga Pengadilan Negeri (PN) Kolaka memutuskan keduanya bersalah. VUS dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 bulan, sedangkan SU divonis penjara 4 bulan 10 hari.

"VUS dan SU sama-sama menjalani putusan PN," ungkap Arif.

Saling Lapor dengan Istri Lain dari Suami

Saat VUS dan SU menjalani masa pidana di rutan, ternyata ada perkara lain yang sedang berproses pihak kepolisian. VUS sempat melaporkan istri lain dari suaminya inisial M atas dugaan pengeroyokan.

Tidak sampai di situ, VUS juga dilaporkan balik oleh M terkait dugaan penganiayaan. Pelaporan VUS dan M sempat dimediasi oleh aparat kepolisian di Rutan Kelas IIB Kolaka, namun upaya tersebut gagal.

"Waktu itu (saat mediasi) VUS menyampaikan, 'keluar dari sini (rutan) saya bunuh'. Perkataan VUS berpotensi mengancam keselamatan orang," imbuh Arif.

Belakangan, VUS ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan dijerat Pasal 351 KUHP. Namun VUS baru ditahan setelah masa penahanannya berakhir atau tepatnya pada 19 Januari 2025.

"Dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya potensi yang mengancam keselamatan," ungkap Arif.

Potensi ancaman yang dimaksud terkait perkataan VUS saat mediasi sebelumnya. Arif berdalih Polres Kolaka sudah melakukan penanganan sesuai prosedur.

"Ibu VUS ini pernah mau menyerang ibu M saat dimediasi di rutan," tuturnya.

Arif turut menanggapi soal laporan VUS terhadap M yang dinilai tidak diproses oleh penyidik. Arif menegaskan, laporan VUS sudah naik tahap penyidikan dan masih melengkapi bukti untuk penetapan tersangka.

"Kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam penyelesaian kasus tersebut," ujar Arif.

Rutan Kolaka Siapkan Sel Khusus

Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka, Agus Rahman membenarkan wanita VUS kembali ditahan setelah baru saja dinyatakan bebas. VUS berstatus sebagai tahanan titipan Polres Kolaka.

"Iya, masih tahanan titipan Polres Kolaka," kata Agus Rahman kepada detikcom, Minggu (19/1).

Agus menyebut VUS ditahan kembali usai menjadi tersangka kasus penganiayaan. Dia mengaku proses penahanan terhadap VUS dilakukan atas koordinasi penyidik kepolisian.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tegasnya.

Agus memastikan penahanan terhadap VUS sesuai prosedur. Pihak rutan menyediakan sel khusus bagi VUS dan bayinya selama masa penahanan.

"Karena bayinya tidak bisa ditinggal sama neneknya. Jadi kami di rutan menempatkan VUS dan bayinya di sel khusus bagi ibu menyusui," jelasnya.

Ibu muda berinisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang viral diseret polwan ke rutan ternyata baru bebas dari bui. VUS kini kembali ditahan dalam kasus penganiayaan lain setelah menjalani masa pidananya di kasus dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Ternyata, polisi hendak menangkap VUS di kasus yang lain. YN mengatakan anaknya tersebut belum lama menghirup udara bebas dan kembali dipaksa masuk ke dalam rutan.

"Baru lima langkah dia keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," beber YN.

Dia menyayangkan kejadian tersebut karena menilai polisi tidak pernah memberikan surat perintah penahanan. Menurutnya, VUS kembali ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap wanita inisial M yang merupakan istri lain suaminya.

"Dia dipaksa lagi masuk karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, VUS diseret polwan ke rutan usai diduga menganiaya suaminya sendiri, SU di Kolaka. VUS kini berada di sel rutan bersama bayinya yang masih berusia 7 bulan menjalani penahanan.

Peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan pihaknya menahan VUS sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan atas koordinasi Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tutur Agus.

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

Seorang wanita inisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara, tampak diseret ke sel rumah tahanan (rutan) oleh polwan. VUS menjadi tersangka penganiayaan suaminya, SU (42). Kini VUS mendekam di tahanan bersama bayinya yang berusia 7 bulan.

Dilansir detikSulsel, VUS ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP terkait dugaan penganiayaan. Dia kemudian dibawa ke rutan pada Minggu (19/1).

Dalam video terlihat VUS terduduk di lantai dengan kedua tangan dipegangi oleh dua polwan. Keluarga VUS sempat berusaha menghalangi kedua polwan itu. Namun, seorang polisi berusaha memberi penjelasan kepada keluarga dan meminta VUS kooperatif.

Kepala Pelayanan Tahanan Rutan kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan VUS merupakan tahanan titipan dari Polres Kolaka. Dia tidak memerinci kasus penganiayaan yang menjerat VUS.

"Kalau untuk persisnya (dugaan penganiayaan) mungkin ditanya ke penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," jelas Agus.

Terkait video yang memperlihatkan VUS diseret, Agus memastikan proses penahanannya sudah sesuai prosedur. Pihak rutan juga memfasilitasi agar VUS yang masih menyusui tidak terpisah dari bayinya yang berusia 7 bulan. Untuk itu, tersangka ditempatkan di sel khusus.

"Betul (tersangka ditempatkan di sel khusus bersama bayinya)," lanjut Agus.

Terpisah, Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif mengatakan penahanan telah sesuai dengan prosedur. VUS ditetapkan tersangka setelah alat bukti cukup dan dilakukan gelar perkara.

"Terkait penahanan telah memenuhi syarat di antaranya cukup bukti, gelar perkara, proses tahap sidik dan ada ada penetapan tersangka," jelas Dwi.

Namun, Dwi belum memaparkan kasus VUS lebih rinci, termasuk kronologi penganiayaan yang dilakukan terhadap sang suami.

Video: Pendukung Unjuk Rasa saat Muncul Isu Presiden Korsel akan Ditangkap

Video: Pendukung Unjuk Rasa saat Muncul Isu Presiden Korsel akan Ditangkap

Wanita berinisial VUS (21) diseret polisi wanita (polwan) ke rumah tahanan (rutan) usai diduga menganiaya suaminya sendiri inisial SU (42) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). VUS kini berada di sel rutan bersama bayinya yang masih berusia 7 bulan menjalani penahanan.

Peristiwa tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). VUS sebelumnya ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP terkait dugaan penganiayaan.

"Untuk tersangka ibu VUS baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus 351," kata Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka, Agus Rahman kepada detikcom, Minggu (19/1/2025).

Namun Agus tidak merinci kronologi dugaan penganiayaan tersebut. Dia menyebut VUS merupakan tahanan titipan dari Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tuturnya.

Agus memastikan penahanan terhadap VUS sesuai prosedur. Pihaknya juga akan mengakomodir bayi VUS yang masih menyusui dengan menempatkannya di sel khusus.

"Betul (VUS dan bayinya ditempatkan di sel khusus)," ucap Agus.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif menegaskan pihaknya sudah menjalankan regulasi hingga VUS ditahan. Namun Dwi belum menjelaskan lebih jauh soal dugaan VUS menganiaya suaminya sendiri.

"Terkait penahanan telah memenuhi syarat di antaranya cukup bukti, gelar perkara, proses tahap sidik dan ada ada penetapan tersangka," ujar Dwi.

Terpisah, ibu VUS inisial YN mengatakan, anaknya memiliki buah hati yang masih berusia 7 bulan. VUS terpaksa mengikutkan anaknya selama menjalani masa penahanan.

"Iya, masih usia 7 bulan. Jadi VUS di rutan (menjalani penahanan) sama anaknya," imbuhnya.

Dalam video beredar, tampak VUS duduk saat di lantai. VUS tampak mengenakan baju berwarna krem dengan rambut panjang terikat.

Terlihat dua polwan masing-masing memegang tangan VUS. Kedua anggota polisi tersebut berusaha mengangkat VUS untuk masuk ke dalam rutan.

Keluarga VUS berusaha menghalangi para polwan agar tidak memaksa VUS. Seorang polisi terdengar memberi penjelasan agar VUS kooperatif.

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang