Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan HAM.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. HAM bukan sekadar isu hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya saat bertemu Menteri HAM Natalius Pigai, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Minggu.

Sebagai langkah strategis ke depan, kedua instansi tersebut dinyatakan bakal selalu berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program untuk memastikan pembangunan HAM lebih inklusif, berbasis data, serta berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ia menerangkan bahwa HAM menjadi salah satu prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Isu HAM disebut bukan hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga bagian komitmen global.

“Melalui RPJMN 2025-2029, kita ingin memastikan kebijakan pembangunan nasional berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok rentan,” kata Rachmat Pambudy.

Ke depan, ada dua program utama yang akan menjadi fokus pembangunan HAM. Pertama ialah internalisasi HAM dalam kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Ini mencakup pengarusutamaan HAM dalam regulasi dan pendidikan HAM bagi instansi pemerintah maupun masyarakat, serta penguatan kapasitas bagi aktor non negara.

Kedua yaitu perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi yang berorientasi pada percepatan pemenuhan HAM melalui implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta strategi nasional bisnis dan HAM.

Pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM.

Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) HAM 2024, tercatat 2.625 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM, dengan sebagian besar melibatkan aktor negara dan korporasi. Selain itu, masih terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.

“Untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta mendorong kebijakan berbasis data melalui Satu Data HAM sebagai referensi utama penyusunan kebijakan,” ungkap Kepala Bappenas.

Natalius Pigai menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya peran Governmental Human Rights Focal Point (GHRFP) dalam memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip HAM.

Pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga HAM nasional, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Pelibatan lembaga tersebut dalam Rapat Koordinasi Tahunan Pembangunan HAM akan memastikan sinergi dalam implementasi program pembangunan HAM yang lebih efektif,” ucap Pigai.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila," ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan," tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

"Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," pesan Prabowo.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

"Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," katanya.

"Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, 'Ini perintah presiden'," sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

"Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak," beber Prabowo.

"Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih," imbuhnya berkelakar kepada Ara.

Presiden RI Prabowo Subianto ingin segenap jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar bekerja keras melawan aksi penyelundupan. Dia pun membuka peluang kemungkinan untuk menenggelamkan kapal-kapal penyelundup tersebut.

Hal ini ia sampaikan dalam forum Musrenbangnas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

Awalnya Prabowo mengatakan komitmennya untuk menghentikan kebocoran-kebocoran yang merugikan negara. Ia kemudian mengingatkan aparat untuk bekerja keras menghentikan penyelundupan.

"Saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran penyelundupan dari luar ke dalam," kata Prabowo.

Prabowo menilai penyelundupan telah membahayakan kedaulatan dan mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja Indonesia. Dia pun menyoroti aksi penyelundupan tekstil yang mengancam industri tekstil dan ratusan ribu pekerja dalam negeri.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku akan berkonsultasi dengan para ahli hukum untuk mencari kewenangan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dan aparat dalam mencegah dan melawan aksi penyelundupan tersebut. Salah satunya, opsi yang dia tawarkan adalah menenggelamkan kapal penyelundup.

"Apakah kapalnya ditenggelamkan. Tolong para Profesor di pemerintahan saya tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang enggak ngerti hukum. Tapi kalau dia ancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Kalau jelas melanggar dan akibatkan kerugian," kata dia yang juga Ketua Umum Gerindra itu.

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus yang merugikan negara hingga ratusan triliunan. Prabowo lalu mempertanyakan vonis terdakwa yang dinilai ringan.

Hal itu diungkap Prabowo dalam pengarahannya di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat. Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliunan.

"Kalausudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringan lah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12/2024).

Diketahui, kasus yang disinggung Prabowo mengarah ke kasus korupsi dengan terdakwa Harvey Moeis. Kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun. Tapi Harvey Moeis malah divonis hanya 6,5 tahun penjara.

Prabowo mengatakan rakyat memahami vonis tersebut yang tidak sebanding. Ia lalu mengkhawatirkan kondisi penjara yang nantinya ada AC hingga TV.

"Tapi Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonis sekian tahun," tutur Prabowo.

"Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pake TV," lanjut Prabowo.

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa menurutnya, perlu divonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan yah, Jaksa Agung, naik banding ngga? naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara di

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa reformasi tata kelola diperlukan untuk pencegahan korupsi.

“Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi, yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum,” ujarnya dalam acara Penguatan Komitmen Anti Korupsi dan Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) versi 2.0 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Rachmat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita.

Pemerintah disebut berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong peningkatan efisiensi investasi, penguatan penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya secara akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengharapkan kementerian dan lembaga dapat terus berkolaborasi dalam penguatan tata kelola yang baik guna menjawab tantangan besar terkait pencegahan korupsi demi mewujudkan pembangunan transparan dan berkeadilan.

“Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai orkestrator perencanaan pembangunan nasional yang harus mampu memastikan program dan kegiatan di kementerian/lembaga/daerah mempunyai kontribusi signifikan, terukur, dan bersinergi untuk mencegah korupsi dalam setiap tahap pembangunan,” ucap Menteri PPN.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Trisacti Wahyuni menyampaikan bahwa pihaknya telah meraih predikat integritas dalam Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat komitmen antikorupsi melalui inovasi seperti WBS versi 2.0, yang mendukung transparansi pelaporan dengan fitur pelacakan pengaduan dan dashboard digital yang lebih canggih,” ungkap Irtama.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan akselerasi transformasi ekonomi hijau memerlukan reformasi kebijakan ekosistem menjadi lebih kondusif.

“Akselerasi transformasi ekonomi hijau tentunya memerlukan reformasi kebijakan ekosistem yang kondusif, khususnya pada sektor prioritas dan rantai nilai yang tentunya harus selaras dengan target iklim, peningkatan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta ekonomi sirkular,” ujar Febrian dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa.

Salah satu contoh konkret ekosistem ini adalah pembaharuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan adopsi standar internasional ekonomi sirkular menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut dia, investasi hijau akan mendorong lebih banyak industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan tidak hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, tetapi juga mendapatkan katalis berbagai sumber pendanaan inovatif.

“Orkestrasi yang kuat diperlukan untuk membangun kolaborasi antar pihak. Transfer pengetahuan teknologi dan pengalaman juga diperlukan untuk memastikan transisi hijau berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Waka Bappenas.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi ekonomi yang dilaksanakan melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif (industrialisasi), dan pergeseran produktivitas lintas sektor.

Dalam transformasi ekonomi, diterapkan strategi ekonomi hijau, yakni model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal lebih hijau, infrastruktur hijau, serta pekerjaan ramah lingkungan. Semua strategi itu diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pencapaian Indonesia Emas untuk penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 8 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu juga diharapkan dapat mencapai target net zero emission (emisi nol karbon) pada 2060 atau lebih cepat.

Bappenas sendiri telah menyusun Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang telah menjadi indikator imperatif kepada pemerintah daerah. IEH terdiri dari 15 indikator terpilih yang digunakan untuk memantau capaian aktivitas ekonomi hijau di seluruh wilayah Indonesia.

“Model ini menekankan investasi hijau, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam,” kata Wamen PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024