SERANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, menyayangkan ada kadernya yang terjerat kasus dugaan penipuan cek kosong senilai Rp 350 juta.

Diketahui, anggota DPRD Banten dari Fraksi Golkar, inisial RF, telah ditetapkan dan ditahan oleh Ditreskrimum Polda Banten pada Senin (14/4/2025).

"Kami tentunya sangat menyayangkan dan ikut prihatin," kata Tatu kepada wartawan di Serang, Selasa (15/4/2025).

Namun, Tatu tetap menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik Polda Banten.

Sebagai bentuk kewajiban partai, Bupati Serang ini mengatakan akan memberikan bantuan hukum kepada RF selama proses penyidikan yang dijalani di kepolisian hingga persidangan.

"Kami jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahapan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk anggota fraksi," ujar Tatu.

"Tentunya kami akan menyiapkan bantuan hukum, karena sudah menjadi kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya," sambung Tatu.

Terkait siapa yang akan menggantikan kursi anggota DPRD Banten, Tatu belum menyiapkannya karena harus menunggu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Saya belum tahu informasi lengkapnya, tapi biasanya kalau sudah inkrah keputusan hukumnya, baru ada penggantian. Nanti kita ikuti," tandas Tatu.

Sebelumnya, Polda Banten menetapkan anggota DPRD Provinsi Banten berinisial RF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 350 juta.

Anggota fraksi Partai Golkar itu ditangkap dan ditahan pada Senin (14/4/2025) di Rumah Tahanan Polda Banten.

RF terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan cek kosong satu lembar cek Bank BJB Nomor: DAA02117363 senilai Rp 350 juta kepada pihak PT Sinar Dinamika Beton.

Penyerahan cek itu terkait pemesanan beton ready mix atau beton siap cor yang dilakukan oleh RF selaku Direktur dari CV Prisma Kencana.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mencatat sebanyak lima juta jiwa warga negara asing (WNA) dan WNI melintas dari dan ke luar negeri melalui Bandara Internasional Soetta selama periode Januari-April 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria CA di Tangerang, Senin mengungkapkan bahwa angka perlintasan tersebut mengalami lonjakan hingga 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kedatangan peningkatan sekitar kurang lebih ada 8 sampai 9 persen. Sementara kedatangan internasional kurang lebih 11 atau 12 persen," ujarnya.

Ia mengatakan, data pergerakan perlintasan dari dan menuju keluar negeri melalui Bandara Soetta ini akan terus mengalami peningkatan.

Dimana, lanjut Fanny, terdapat penumpang penerbangan khususnya dari luar negeri banyak berkunjung ke dalam negeri untuk berlibur atau berwisata.

Adapun, untuk negara tujuan yang keluar dari dalam negeri diantaranya seperti tujuan Asia dan Timur Tengah dengan alasan beribadah dan wisata.

"Tujuan banyak ke negara Asia dan Timur Tengah, jadi banyak ibadah umrah atau liburan ke Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya," ucapnya.

Dia menuturkan, sebagai bentuk komitmen layanan, pihaknya terus melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan. Pada tahun ini TPI Imigrasi Bandara Soetta juga menyiagakan sejumlah petugas dan fasilitas autogate.

Dimana, fasilitas yang diberikan pihaknya dianggap sangat membantu bagi pengguna jasa penerbangan di Bandara Soetta.

"Kita benar-benar akan memberikan perlakuan yang istimewa sejak dari keberangkatan hingga ketibaan," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat dan Banten imbas kegiatan razia narkotika dan handphone (telepon genggam).

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurut dia, pemindahan 300 narapidana ini adalah wujud komitmen Rutan Salemba untuk memerangi narkoba maupun handphone (HP) di institusinya.

Selain itu, pemindahan juga bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan.

Ia melanjutkan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi kelebihan (over) kapasitas di rumah tahanan dan lapas demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif.

"Pemindahan 300 napi disebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten adalah implementasi dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menanggulangi over kapasitas di Lapas/ Rutan," ujarnya.

Wahyu menyampaikan bahwa pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Ia menyatakan, dalam kurun November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah over kapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Salemba.

Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan.

"Dengan adanya pemindahan ini, diharapkan kapasitas Rutan Salemba dapat lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap warga binaan dapat lebih optimal," katanya.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan supervisi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tangerang di Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai pengoptimalan layanan dan kenyamanan bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Masjuno mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga binaan dan memastikan peningkatan keamanan serta ketertiban selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan.

"Bulan Ramadhan adalah kesempatan bagi warga binaan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh fasilitas ibadah, termasuk musala, Al-Qur’an, dan jadwal kegiatan keagamaan tersedia dengan baik," katanya.

Menurutnya, supervisi ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses terhadap ibadah selama Ramadhan.

Selain itu, kegiatan itu sebagai memastikan penguatan pengawasan dan peningkatan keamanan juga menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan ketertiban di dalam rutan.

Dia juga menambahkan, bahwa upaya yang dilakukannya merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan pelayanan yang layak dan dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

"Ini sejalan dengan Implementasi 13 Program Akselerasi dan Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait optimalisasi Reintegrasi Sosial sebagai tujuan Pemasyarakatan, yang diharapkan dapat memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Raja Muhammad Ismael Novadiansyah menambahkan bahwa pentingnya peningkatan pelayanan dan pengamanan selama bulan Ramadan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga binaan, terutama dalam aspek pembinaan keagamaan. Selain itu, pengawasan dan keamanan di dalam rutan kami tingkatkan agar suasana tetap kondusif, sehingga warga binaan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman," tuturnya.

Ia mengaku, bila kegiatan tersebut bagian dari evaluasi terhadap layanan makanan berbuka dan sahur, fasilitas kesehatan, serta kondisi ruang hunian tahanan dan anak.

Dalam hal ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan lembaga keagamaan untuk menghadirkan pembinaan spiritual berupa ceramah agama, tadarus Al-Qur’an, dan shalat tarawih berjamaah yang diikuti oleh warga binaan.

Dari aspek keamanan, pengawasan diperketat, terutama saat pelaksanaan ibadah malam, guna menghindari potensi gangguan atau pelanggaran tata tertib di dalam rutan. Petugas pemasyarakatan melakukan patroli berkala dan menyiapkan prosedur pengamanan yang lebih ketat demi menjaga ketertiban.

"Alhamdulillah, kami bisa menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih tenang dan khusyuk. Bimbingan keagamaan yang diberikan juga membantu kami dalam memperbaiki diri," tutur dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

SERANG, KOMPAS.com - Penyebab terbakarnya ruangan di Gedung A Markas Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada Minggu (9/3/2025) malam masih diselidiki.

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab terbakarnya ruang rapat anggota.

"Kita tunggu hasil penyelidikan dari Puslabfor (untuk penyebabnya)," kata Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Heriyanto kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (10/3/2025).

Didik menegaskan, tidak ada berkas penting yang rusak atau terbakar dari insiden kebakaran semalam.

Kebakaran juga, kata Didik, tidak berimbas kepada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

"Hanya ruang rapat untuk anggota, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada berkas penting yang terbakar," ujar Didik.

Saat kejadian, lanjut Didik, tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten tidak dipindahkan karena jauh dari gedung yang terbakar.

"Untuk gedung tahanan terpisah. Jadi tidak ada permasalahan," tandas dia.

Pantauan Kompas.com, situasi Mapolda Banten tergolong normal, penjagaan di gerbang masuk masih dilakukan.

Masyarakat yang membutuhkan masih dilayani di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Banten yang berada di bagian depan.

Melihat ke lokasi kebakaran, dari tampak luar tidak ada kerusakan berarti dari kebakaran yang terjadi kurang lebih 1 jam.

Terlihat, Polda Banten sedang merenovasi bagian fasad depan Gedung A.

Namun, untuk menuju ke ruangan yang terbakar tidak diperbolehkan masuk.

Hewan peliharaan - seperti kucing, ayam, maupun burung- kerap ditemukan di sekitar rumah. Terkadang, hewan tersebut masuk ke dalam pekarangan orang lain dan membuat penghuni rumah kurang nyaman.

Hewan yang mengganggu seperti itu tentunya bisa menjadi sumber ketidaknyamanan penghuni rumah. Apalagi, jika hewan tersebut merusak taman, mengotori rumah tetangga maupun lingkungan sekitar.

Jika terjadi seperti itu, bagaimana hukumnya?

Dilansir dari website Nahdatul Ulama (NU) Banten yang diterbitkan pada 2021, disebutkan bahwa pada dasarnya melepaskan hewan peliharaan boleh saja dilakukan. Akan tetapi, pemilik hewan harus mengindikasikan hewan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan atau mengganggu orang lain.

فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهِ

Artinya: "Andai berlaku kebiasaan seekor unggas terbang dan hinggap pada dinding orang lain dan susah untuk mencegahnya, maka pemilik unggas dibebani tugas mengurungnya atau memotong sayapnya atau tindakan semisal, meskipun hinggapnya unggas di atas tembok tersebut tidak membawa akibat langsung pada timbulnya kerugian. Karena bagaimanapun, tingkah polah seekor unggas dapat menularkan terjadinya najis sebab kotorannya, dan terkadang sebab hinggapnya ia di atas tembok, dapat berakibat pada tercegahnya pemilik tembok dari memanfaatkan tembok yang dimilikinya." (Syihabuddin Ibn Hajar al-Haitami,Tuhfatu al-Muhtaj 'ala Syarhi al-Minhaj, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 23/202).

Apabila terjadi kerusakan akibat hewan yang dimiliki oleh orang tersebut, maka berlaku akad tempuh risiko alias ganti rugi (dlaman). Hal ini berpedoman dari kitabI'anatu al-Thalibin, sebagai berikut:

وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمَّنَ مالكَها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه

Artinya: "Jika tabiat hewan tersebut dengan sendirinya merusak tanaman orang lain atau yang semisal tanaman, dan khususnya bila kejadian itu terjadi di siang hari, maka tidak ada pertanggungan risiko yang dibayarkan oleh pemilik ternak. Akan tetapi, bila perusakan itu terjadi pada malam hari, maka wajib tempuh risiko bagi pemiliknya. Semua ini khususnya bila tidak ada unsur keteledoran dari pemilik hewan dalam mengikatnya (mengendalikannya). Namun, bila perusakan itu dilakukan seumpama oleh seekor kucing piaraan yang memakan burung atau makanan tetangga maka dalam kondisi ini, wajib berlaku tempuh risiko (dlaman) bagi pemiliknya, baik perusakan itu dilakukan di siang hari atau malam hari, khususnya jika ia sembrono untuk tidak mengikatnya." (Sayyid Abu Bakar ibn Syatha',Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu'in, Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179).

Hewan peliharaan ada yang wataknya jika dilepaskan maka akan merusak dan ada juga yang tidak merusak. Apabila hewan peliharaan yang dilepas merugikan tetangga, seperti merusak harta bendanya, maka pemilik hewan wajib ganti rugi.

Sementara itu, jika pemilik hewan peliharaan abai dalam penjagaannya dan hewan tersebut merugikan tetangga, baik pada malam maupun siang hari, maka pemilik hewan harus tempuh risiko atau ganti rugi.

Jika hewan peliharaan sudah dijaga namun tanpa disadari terlepas dari penjagaan dan pergi ke tempat tetangga pada siang hari, maka pemilik hewan tidak wajib ganti rugi. Hal itu karena biasanya pada siang hari adalah waktu bagi pemilik lahan untuk menjaga lahan dan tanaman yang dimilikinya (Sayyid Abu Bakar ibn Syatha',Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu'in, Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179).

Yang Harus Disiapkan Sebelum Memutuskan Pelihara Hewan di Rumah

Yang Harus Disiapkan Sebelum Memutuskan Pelihara Hewan di Rumah

Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menanggapi persoalan hukuman denda administratif Rp48 miliar yang dikenakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut kuasa hukum Arsin, Yunisar, sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar. Ia juga menuding sangkaan tersebut dipaksakan untuk menjerat kliennya.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang disampaikan yang terhormat Menteri KKP," ucapnya di Tangerang, Sabtu, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang.

"Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi," ujarnya.

Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahu dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod bersama staf aparatnya telah diberi batas waktu maksimum 30 hari untuk melunasi denda yang telah dikenakan atas pembangunan pagar laut tersebut.

"Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," kata Trenggono di Jakarta.

Trenggono menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam raker, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya melibatkan aparat dari Bareskrim Polri dalam memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai jika ada pihak lain yang menjadi dalang dalam kasus pagar laut. "Itu ranahnya bukan di KKP," kata Trenggono.

Polisi menetapkan Wahyudin (40) sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Guru ngaji bejat itu kini resmi ditahan.

Pantauan detikcom, Wahyudin dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan mengenakan masker.

Wahyudin tampak memalingkan wajahnya saat disorot kamera. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari guru ngaji cabul tersebut.

Korban 20 Orang

Sebelumnya, polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan Wahyudin (40), guru ngaji cabul di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Wahyudin ternyata telah mencabuli puluhan anak.

"Korban sudah mencapai 20 orang," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Wira mengatakan tersangka Wahyudin sudah bertahun-tahun melakukan aksi cabul tersebut. Pencabulan ini dilakukan di rumahnya di Sudimara, Kecamatan Ciledug.

"Tersangka W alias I berdasarkan keterangan yang ada telah melakukan perbuatan pencabulan ini mulai tahun 2017 sampai 2024," ujar Wira.

"Seluruh kejadian tersebut dilakukan di rumah tersangka W alias I," sambungnya.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh orang tua korban pada 23 Desember 2024. Tetapi, sebulan sebelum dilaporkan, Wahyudin melarikan diri dari rumahnya di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang.

Wahyudin ditangkap oleh tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, pada Rabu (29/1) di tempat persembunyiannya di Serang, Banten.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat kasus pagar laut misterius di Tangerang adalah perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-undang (UU).

Ia mempertanyakan belum ada kejelasan proses hukum dalam kasus tersebut.

"Tapi, satu yang belum dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini, ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal, ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara, perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-Undang (UU)," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Pakar hukum tata negara ini mengatakan laut tidak boleh dimiliki siapapun pihak-pihak swasta, baik perusahaan maupun perorangan, dan hanya boleh dimiliki negara.

Ia menjelaskan dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah ada hak guna laut atau HGB di laut. Mahfud mengatakan hak guna bangunan hanya ada di tanah. Menurutnya, sertifikat HGB yang diberikan di atas air dan sudah dibuatkan kavling-kavling, menandakan memang ada niat jahat.

Ia menduga nantinya ketika terjadi abrasi dan tampak menjadi daratan, tanah yang sudah dipagar itu akan dibagi, diukur per meternya dan jadi reklamasi.

Mahfud mendesak aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut itu.

Menurutnya, kasus pagar laut itu sudah jelas hukum pidana karena sudah ada sertifikat yang dikeluarkan.

Mahfud menerangkan keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan karena laut tidak boleh disertifikatkan, sehingga polisi bisa langsung memproses.

Ia mengingatkan dalam kasus itu juga diduga kuat ada kolusi, permainan dengan pejabat-pejabat terkait yang pasti melibatkan uang.

"Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan," katanya.

Sebelumnya, keberadaan pagar terbuat dari bambu di laut Tangerang pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, resmi menutup Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila di JW Marriott, Kota Medan, Selasa (14/1/2025).

Japto mengatakan bahwa MPP Pemuda Pancasila dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Pemuda Pancasila. Ia menyebut kegiatan ini satu tingkat di bawah Musyawarah Besar (Mubes).

MPP Pemuda Pancasila dirangkai dengan Diklat Kaderisasi Pemuda Pancasila. Hal itu berlangsung di Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata, Asam Kumbang, Kota Medan, pada 13-14 Januari 2025.

Menurut Japto, diklat kaderisasi ini sangat baik dan bagus untuk kelangsungan organisasi Pemuda Pancasila.

"Jadi badan kaderisasi ini, minimal melakuan diklat empat kali, dari MPW. Dengan jumlah anggota minimal dari 120 hingga 200 anggota perdiklat," ujar Japto didampingi Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, jajaran pengurus MPN, dan MPW PP Sumut.

Japto menyampaikan bahwa diklat ini bekerja sama dengan TNI. Hal itu untuk menempah disiplin, kekompakan, fisik, hingga wawasan kebangsan dan bela negara para kader Pemuda Pancasila.

"Karena di TNI tidak ada pola pendidikan politik. Jadi lurus-lurus saja, fisik dan pengisian otak. Diklat itu, wajib sifatnya. Karena Pemuda Pancasila ini, lain dengan organisasi pemuda lainnya. Di kita ada anggota biasa, dan kader. Jadi ini, kaderisasi, kehormatan dan anggota luar biasa. Kader ini, bakal menjadi pimpinan organisasi ini, di MPN hingga MPW," ujar Japto.

Tak hanya itu, Japto mengungkapkan bahwa pelaksanaan Mubes Pemuda Pancasila dijadwalkan pada 20-23 Mei 2025 di Provinsi Banten.

Kendati begitu, Japto menyatakan bakal tidak maju dalam bursa pencalonan Ketua MPN Pemuda Pancasila pada Mubes mendatang.

"Pimpinan masa depan, kita banyak sekali. Tapi mengusulkan saya lagi, kalau diteruskan ini saya di Pemuda Pancasila sudah 50 tahun sampai bengkok," ujar Japto.

Lebih lanjut, Japto berharap Mubes Pemuda Pancasila mendatang bisa melahirkan pemimpin yang membawa organisasi ke arah yang baik.

"Ini harus dipikirkan. Situasi kondisi politik kedepan, organisasi. Saya menerima atau menolak nanti di Mubes. Tapi, saya menolak. Tapi, nanti di Mubes saja," jelas Japto.

Editor : Odi Siregar

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menangkap buron US Marshals dengan inisial TJC. Sebelum ditangkap oleh pihak Ditjen Imigrasi, TJC diketahui pernah dua kali masuk ke Indonesia.

Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda, mengatakan saat TJC masuk Indonesia, pihaknya belum mendapatkan surat pemerintah Amerika Serikat (AS) maupun US Marshals bahwa TJC adalah buron.

"Sebetulnya sudah dua kali, tapi belum ada permohonan dari, jadi kita baru mengetahui, karena yang bersangkutan bukan subjek red notice atau DPO internasional. Jadi kesisteman kita nggak ada yang terjadi, nggak ada hit apa pun," kata Happy dalam konferensi pers di Ditjen Imigrasi, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Happy mengatakan, setelah mendapatkan surat pemberitahuan penangkapan dari pemerintah AS atas TJC, pihak Ditjen Imigrasi kemudian memasukkan nama TJC dalam daftar cegah. TJC terdeteksi berada di Indonesia saat hendak memperpanjang izin tinggal di kantor Imigrasi Tangerang.

"Kemudian dari pemerintah menyampaikan kepada kita, baru kita atas dasar permintaan official government, OCI (Overseas Criminal Investigation) atau US Embassy, baru kita masukan daftar cegah, karena daftar cegah hit, masuk pada saat dia apply extension izin tinggalnya dia hit di sistem," ucapnya.

"Karena begitu hit itu, kemudian secara kesisteman akan menotif kepada kami sebagai pihak yang mengajukan cegahnya. Tim penyidik kemudian mengamankan yang bersangkutan berkoordinasi dengan pihak kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tangerang," jelasnya.

Pada momen yang sama, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, mengatakan TJC masuk ke Indonesia pada 4 Desember 2024 dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. TJC berangkat dari Malaysia sebelum pergi ke Indonesia.

Yuldi mengatakan TJC memilih ke Indonesia setelah dari Malaysia karena dua negara itu memiliki kesamaan, yakni dari sisi biaya hidup dan tempat tinggal.

"Kalau alasan tadi mengapa yang bersangkutan datang ke Indonesia, kalau hasil wawancara kita, pendalaman kepada yang bersangkutan itu, ini kan dia dari Malaysia, Malaysia sama Indonesia kan kehidupannya itu beda-beda tipis," katanya.

"Mulai dari harga untuk biaya hotel ataupun tempat tinggal dan biaya kehidupan, sehingga Indonesia masih similar sama Malaysia, sehingga dia datang ke Indonesia," ucapnya.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkapkan bahwa warga negara asing (WNA) asal China terbanyak ditolak masuk Indonesia selama periode tahun 2024.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soetta, Bismo Surono mengungkapkan, bahwa berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 108 kasus yang menyangkut warga China ditolak oleh petugas Keimigrasian Bandara Soetta.

"Warga negara China menjadi warga negara yang paling banyak ditolak masuk dengan kasus sebanyak 108," ucapnya dalam pemaparan refleksi akhir tahun di Tangerang, Selasa.

Ia mengungkapkan, dari 108 kasus penolakan terhadap warga negara asing asal China ini dilakukan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan seperti keamanan dan keimigrasian.

"Yang lebih banyak terjadi adanya keamanan dan ketertiban yang dilakukan pada saat di masuk ke Indonesia. Banyak juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang warga negara China karena terlalu banyak minum alkohol, dan itu menjadi suatu dasar untuk kita bisa melakukan penolakan," terangnya.

Selain melakukan penolakan kepada warga China, Imigrasi Bandara Soetta sudah melakukan penolakan sebanyak 718 WNA. Hal ini diketahui berdasarkan catatan sepanjang periode 1 Januari-15 Desember 2024.

"Adapun yang kita lakukan penolakan masuk, yaitu alasan keimigrasian yang mana tidak memiliki maksud dan tujuan yang jelas, selebihnya warga negara asing, yang memang kurang dari 6 bulan dan juga tidak memiliki Visa," ungkapnya.

Sementara itu, untuk data perlintasan WNA masuk Indonesia pada tahun ini terdapat 2.730.724 orang. Jumlah tersebut, menjadi angka terbanyak dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 2.160.404 WNA.

"Sedangkan untuk WNA yang keluar dari Indonesia melalui Bandara Soetta mencapai 2.093.797, sedangkan tahun 2023 ada 2.668.615 orang," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024