BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPR Adies Kadir kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Di sana, politikus Partai Golkar ini memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi. Adies mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petugas imigrasi, Adies Kadir merekomendasikan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan.

"Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus," kata Adies Kadir dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

"Dengan peningkatan status ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan imigrasi di wilayah Balikpapan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan efektif," tambahnya.

Dia juga merekomendasikan pemindahan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ke lokasi yang lebih strategis dan aman dari banjir. "Kantor imigrasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja petugas imigrasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Dia meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu pengadaan lahan pembangunan Kantor Imigrasi Samarinda yang baru. "Kami berharap Gubernur Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan lahan yang strategis dan layak untuk pembangunan kantor imigrasi yang baru, sehingga proses pemindahan dapat berjalan lancar dan efektif," tuturnya.

Adies berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi di Kalimantan Timur. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan imigrasi yang lebih baik dan efektif.

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

Parepare -

Tahanan kasus narkoba Polres Parepare bernama M Rusli (49) meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dua oknum polisi yang sempat menangani tahanan tersebut kini diperiksa Propam atas dugaan kelalaian.

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengaku dugaan kelalaian itu terjadi saat Rusli ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2). Oknum polisi yang melakukan penangkapan tidak memborgol pelaku.

"Saat ini kita periksa ada dua orang (oknum polisi), karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang," ungkap Arman kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Menurut Arman, personelnya menyalahi standard operating procedure (SOP).

"Saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman di situ juga, anggota saya sedikit ada kelalaian," jelasnya.

Kelalaian yang dimaksud adalah oknum polisi dan pelaku diduga memiliki hubungan emosional. Oknum penyidik dan pelaku kerap berhubungan.

"Seharusnya etikanya ketika kita sudah menangani kasus, itu tidak boleh lagi kita berhubungan. Karena menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang," papar Arman.

Arman memastikan kasus ini masih diselidiki lebih lanjut. Kedua oknum polisi yang diperiksa selanjutnya akan menjalani sidang kode etik.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya," tegasnya.

Jika terbukti melanggar, kedua oknum polisi itu akan dikenakan sanksi. Namun terkait hukumannya akan ditentukan dalam sidang kode etik.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. (Sanksinya) Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya, bisa juga permohonan maaf," imbuh Arman.

Diketahui, tahanan narkoba Polres Parepare itu meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare pada Selasa (1/4). Rusli sempat mengeluh sakit hingga dirawat di rumah sakit.

Arman pun enggan berspekulasi lebih jauh soal adanya dugaan penganiayaan di balik tewasnya tahanan sebagaimana tudingan keluarga Rusli. Dia kembali menegaskan bahwa hal ini butuh pembuktian lebih lanjut.

"Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu. Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semua itu menetapkan sebuah tersangka," tegasnya.

Kanit Narkoba Polres Parepare Dimutasi

Sementara itu, Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S telah dimutasi imbas tewasnya tahanan kasus narkoba. Satu polisi lainnya yang tidak disebutkan identitasnya juga dimutasi untuk diperiksa Propam.

"Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4).

Dia menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menegaskan kasus ini diselidiki setelah kakak Rusli bernama Agussalim melapor ke polisi. Keluarga Rusli juga melaporkan adanya dugaan pemerasan di balik kasus ini.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan, di Polres (Parepare) dan di Polda (Sulsel). Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," jelas Syukri.

(sar/hsr)

Solo -

Pemuda asal Ngoresan, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Untuk diketahui, hari ini sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya Sumber, Solo, siang tadi. Tim hukum yang hadir yakni Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana dan Rivai Kusumanegara.

Salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan tidak ada pembahasan soal gugatan itu dalam pertemuan tersebut. Pihaknya berkunjung ke rumah Jokowi untuk berlebaran.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, ditemui usai pertemuan dengan Jokowi, Rabu (9/4/2025).

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti.

"Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Menurut Yakup, tidak semua kasus yang menyeret nama Jokowi akan langsung direspons. Ia mengaku akan melihat kasusnya terlebih dahulu.

"Karena ini masih dalam langkah Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Kita lihat case by case, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respons kan juga tidak baik, artinya kita case by case," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Aufaa yang juga putra Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, itu menggugat tiga pihak. Ketiganya yakni Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (tergugat 1), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin (tergugat 2), hingga pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) (tergugat 3) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, Jokowi digugat karena pada tahun 2012 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo pernah menyampaikan jika mobil Esemka akan diproduksi massal dengan target produksi 5.000 unit per tahun.

"Beliau (Jokowi) saat jadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an juga prototipenya (mobil Esemka) dikendarai langsung ke Jakarta, dan sudah merintis pabrik di Boyolali. Pada awal jadi presiden periode pertama menyampaikan Esemka jadi prioritas jangan sampai jadi proyek simbolis, kemudian memerintahkan Kemenperin untuk mempercepat produksi. Tahun 2017 Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Pabrik Esemka di Boyolali. Sampai periode kedua (menjabat presiden) juga menyampaikan dalam pidatonya, kita terus mendukung industri lokal seperti Esemka untuk go massal," kata Sigit saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4).

(aku/ahr)

Jembrana -

Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto, meminta maaf terkait adanya polisi berinisial MC (49) yang mengendarai motor di Desa Sumbersari, Kecamatan Melaya, saat Nyepi, Sabtu (29/3/2025). Endang memastikan polisi itu diproses hukum.

Endang mengatakan MC telah dijemput oleh Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) Polsek Gilimanuk untuk dibawa ke Mapolres Jembrana. MC dijemput sekitar pukul 06.00 Wita.

"Selanjutnya, (MC) ditempatkan di tempat khusus guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sudah kami tahan," tegas Endang saat ditemui detikBali seusai menghadiri Rapat Koordinasi FKUB di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Minggu (30/3/2025)

Seksi Propam Polres Jembrana juga akan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Endang menegaskan akan memberikan sanksi berat jika anggotanya terbukti bersalah melanggar Kode Etik Kepolisian.

"Memang benar anggota meninggalkan posnya saat bertugas. Tidak profesional," ujar Endang.

Polres Jembrana juga telah berkoordinasi dengan bendesa adat setempat terkait sanksi adat dan menyerahkan bantuan beras 100 kilogram (kg) kepada Desa Adat Gilimanuk dan Desa Adat Sumbersari.

Namun, Bendesa Adat Gilimanuk, I Ketut Subanda, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Subanda juga meminta anggota Polri tersebut membuat klarifikasi permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Karena kepedulian kapolres yang begitu bagus merespons kejadian ini, kami serahkan sepenuhnya kejadian ini kepada pihak kepolisian," ujar Subanda.

(iws/gsp)

Jakarta -

Layanan permohonan visa akan tutup sementara selama libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Masyarakat yang akan mengurus dokumen visa diimbau untuk segera menyelesaikan permohonannya sebelum kantor imigrasi tutup layanan sementara.

Berikut jadwal libur pelayanan visa saat Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelayanan Visa Libur Lebaran 2025

Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, layanan permohonan visa tutup sementara saat peringatan Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Berikut jadwalnya.

• Jumat, 28 Maret 2025
• Rabu, 2 April 2025
• Kamis, 3 April 2025
• Jumat, 4 April 2025
• Sabtu, 5 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Minggu, 6 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Senin, 7 April 2025.

*Pelayanan Bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival (VOA) tetap tersedia.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada Selasa, 8 April 2025. Permohonan visa yang diterima pada Kamis, 27 Maret 2025 akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Jenis-jenis Visa Tergantung Kebutuhannya

Berikut ini adalah jenis-jenis visa berdasarkan kebutuhan dan cara mendapatkannya.

1. Bebas Visa

Ada beberapa negara yang tidak mewajibkan visa bagi warga asing yang berkunjung. Pendatang hanya perlu membawa paspor dan identitas diri lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa negara tujuan meminta dokumen tambahan seperti menunjukan tiket pulang pergi.

Walau bebas visa, bukan berarti Anda boleh tinggal lama di sana. Selalu ada batas waktu tinggal maksimal yang diterapkan oleh masing-masing negara.

2. eVisa

Dokumen ini dibuat secara online dengan hasil akhir berupa soft file yang dikirim via email. Pemohon cukup memasukkan data diri yang diminta, kemudian melakukan pembayaran pada saat itu juga melalui kartu kredit.

Nanti, dokumen ini akan dikirim via email. Ketika sampai di pintu imigrasi negara tujuan, pemilik eVisa tetap harus menunjukkan dokumen yang diminta (disebutkan di website pendaftaran) kepada petugas imigrasi setempat.

3. Visa on Arrival

Jenis dokumen ini memperbolehkan Anda mengurus izin masuk setelah sampai di negara tujuan. Jadi, Anda tidak perlu bolak-balik ke kedubes tujuan yang berlokasi di negara asal/

Masa berlaku dan maksimal waktu perpanjangannya berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain. Untuk jenis on arrival, cap atau stiker akan diberikan di pintu imigrasi negara tujuan, dan pemilik dokumen harus membayar biaya visa.

4. Visa Sebelum Kedatangan

Negara-negara tertentu menerapkan peraturan bahwa visa harus didapat sebelum memasuki negara tujuan. Untuk mendapatkan dokumen ini, pemohon bisa mendatangi kedubes negara tujuan, agen perjalanan, atau badan yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan tersebut.

Simak juga Video 'Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore':

(kny/imk)

Jakarta -

Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, merespons penangkapan dan penahanan yang dilakukan polisi Turki terkait tuduhan membantu organisasi teroris. Rival politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan itu mengatakan penangkapannya tidak bermoral dan tidak berdasar.

Dilansir AFP Minggu (23/3/2025), hal itu disampaikan Imamoglu kepada polisi, yang menginterogasinya selama lima jam pada hari Sabtu kemarin. Ia diinterograsi terkait tuduhan membantu organisasi teroris.

"Tuduhan tidak bermoral dan tidak berdasar yang ditujukan kepada saya... dirancang untuk merusak kedudukan dan kredibilitas saya," kata Imamoglu berdasarkan pernyataan yang dirilis Balai Kota Istanbul.

Diketahui, Imamoglu ditangkap pada hari Rabu pagi terkait penyelidikan 'terorisme' dan dugaan kasus korupsi. Penangkapan tersebut memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Turki dalam lebih dari satu dekade.

Hal tersebut juga telah merugikan lira Turki dan pasar keuangan, dengan indeks acuan BIST 100 ditutup hampir delapan persen lebih rendah pada hari Jumat.

"Proses ini tidak hanya merusak reputasi internasional Turki, tetapi juga menghancurkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap ekonomi," kata Imamoglu.

"Mereka yang mengatur proses ini akan segera dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan ilahi dan duniawi."

Aksi Unjuk Rasa Dukung Wali Kota Istanbul

Massa sebelumnya berkumpul menggelar protes atas penangkapan Wali Kota Ekrem Imamoglu di luar Balai Kota Istanbul pada Sabtu malam. Aksi demo tersebut digelar pada malam keempat.

Demonstrasi, yang dimulai di Istanbul pada hari Rabu, telah menyebar ke lebih dari 55 dari 81 provinsi di Turki, memicu bentrokan dengan polisi antihuru-hara dalam protes jalanan terburuk di negara itu dalam lebih dari satu dekade.

Diketahui Imamoglu ditangkap atas tuduhan "terorisme" dan "korupsi" -- terjadi beberapa hari sebelum ia secara resmi ditetapkan sebagai kandidat oposisi utama CHP dalam pemilihan presiden 2028.

(yld/knv)

Karangasem -

Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem bersama tentara, polisi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem menggeledah sel tahanan para narapidana, Kamis (20/3/2025). Petugas menyita senjata tajam (sajam) hingga peralatan elektronik dalam penggeledahan itu.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, mengatakan penggeledahan bersama tim gabungan dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Harapannya supaya tidak ada barang-barang yang berbahaya masuk ke lapas.

"Penggeledahan kali ini sebenarnya kami fokus terhadap barang-barang terlarang, seperti narkoba dan alat komunikasi. Tetapi, dari hasil penggeledahan kami tidak ada menemukan barang tersebut," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Meskipun tidak menemukan narkoba maupun alat komunikasi, petugas masih banyak mendapatkan benda-benda terlarang, seperti pisau, paku, alat cukur, kaca, besi, gelas hingga barang elektronik berupa kipas angin, charger, serta powerbank. Petugas masih menelusuri terkait penemuan charger dan power bank.

Bondan menegaskan akan menggeledah sel narapidana secara berkala. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas. Bondan akan menyelidiki lebih lanjut bersama instansi lain jika ditemukan barang terlarang di sel narapidana.

"Untuk barang-barang yang kami amankan hari ini, baik sajam maupun peralatan elektronik, rencananya akan segera dimusnahkan semuanya," ucap Bondan.

Sebagai informasi, Lapas Kelas IIB Karangasem kini dihuni sebanyak 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan sebagainya.

(iws/iws)

Buleleng -

Dua warga negara (WN) Turki dideportasi dari Bali karena diduga menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya terjaring dalam operasi pengawasan Wira Waspada yang dilaksanakan oleh tim Inteldakim Imigrasi Singaraja di daerah Jembrana.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan menyampaikan operasi Wira Waspada ini berlangsung pada 17-21 Februari 2025.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, MT dan FY masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan izin tinggal kunjungan," kata Hendra, Jumat (7/3/2025).

Dalam operasi tersebut, tim pengawasan mengamankan sejumlah WNA yang diduga melanggar peraturan dengan menyalahgunakan izin tinggal. Dua WNA Turki berinisial MT (39) dan FY (31) diamankan pada 20 Februari 2025 karena diduga menjalankan bisnis rumah makan di Bali.

FY masuk ke Indonesia terlebih dahulu pada November 2024, disusul MT pada Januari 2025. Dalam pengelolaan rumah makan tersebut, MT berperan sebagai juru masak, sementara FY menangani operasional pemesanan makanan.

Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Pelanggaran ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pendeportasian terhadap MT dan FY dilakukan pada 5 Maret 2025 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keduanya diterbangkan dengan maskapai AirAsia X Berhad nomor penerbangan D7793 menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Mereka melanjutkan penerbangan dengan Air Arabia nomor penerbangan G9803 (Kuala Lumpur-Sharjah) dan Air Arabia nomor penerbangan G9321 (Sharjah-Istanbul) dengan tujuan akhir Istanbul, Turki.

Operasi pengawasan terhadap warga negara asing akan terus dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi pelanggaran izin tinggal di Indonesia.

"Kami selalu melakukan patroli pengawasan dan juga berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Setiap pelanggaran akan kami berikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutup Hendra.

(dpw/dpw)

Bandung -

Pemandangan berbeda nampak terlihat di Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung. Di lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana kasus korupsi itu, mereka bisa memanen kangkung yang jumlahnya mencapai ratusan kilogram.

Menariknya, hasil panen sayur kangkung ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan warga binaan. Tetapi juga bisa dijual melalui koperasi kepada petugas, pihak ketiga, dan pengunjung di Lapas Sukamiskin.

Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyono mengatakan, kangkung di sana telah ditaman dengan memanfaatkan lahan kosong di lingkungan lapas. Bermodal sistem lahan hidroponik, kangkung yang dipanen perdana ini jumlahnya mencapai 106 kilogram.

"Panen ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, ini juga upaya kami dalam mendidik dan memberdayakan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di bidang pertanian," katanya, Kamis (6/3/2025).

Fajar pun memastikan kangkung yang dipanen punya kualitas dan kesegaran yang tak kalah dengan pasokan di pasaran. Sayuran itu pun bisa dikonsumsi untuk memenuhi dapur di dalam lapas.

Panen perdana ratusan kilogram kangkung di Lapas Sukamiskin itu turut disaksikan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen PAS, M Hilal. Sementara Kakanwil Ditjenpas Jabar Kusnali menyatakan, panen kangkung tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Hasil panen ini dapat memenuhi kebutuhan pangan di internal lapas, namun lebih dari itu, kami berharap kedepannya hasil panen dapat disalurkan ke masyarakat luar, menciptakan manfaat lebih luas," kata Kusnali.

(ral/dir)

Buleleng -

Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Turki berinisial AK (26) lantaran melebihi masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 40 hari. Sebelum dideportasi, AK bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) sempat mendatangi Imigrasi Singaraja dan menyampaikan visa yang dia bawa sudah kedaluwarsa.

"Oleh petugas selanjutnya diarahkan ke seksi penindakan untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan melalui keterangannya, Selasa (4/3/3035).

Hendra mengungkapkan AK masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 November 2024. Selama berada di Bali, AK tinggal bersama istrinya di wilayah Kecamatan Karangasem.

Pada Desember 2024, Hendra melanjutkan, istri AK mengajukan perpanjangan visa ke Kantor Imigrasi Singaraja dan telah mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025. Kala itu, petugas telah mengingatkan bahwa visa tersebut adalah perpanjangan terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Namun, AK tetap berkukuh untuk tetap tinggal di Bali meski masa berlaku visanya telah habis. AK beralasan tidak berani pergi sendiri jika istrinya tidak ikut ke Turki.

Imigrasi Singaraja akhirnya mendeportasi AK melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/2/2025). Pria asing itu terbang menggunakan maskapai Qatar Airways dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turki.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," ujar Hendra.

(iws/iws)

Bandung -

Petugas Rutan Bandung (Kebonwaru) melakukan pemeriksaan ke dalam sel hunian tahanan dan narapidana. Hasilnya, ditemukan berbagai macam barang terlarang.

Sidak dilakukan petugas Rutan Bandung bersama Tim Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat pada Kamis (27/2) malam.

Barang-barang terlarang yang ditemukan petugas mulai dari kabel listrik instalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel mengatakan, sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Pance Daniel Jumat (28/2/2025).

Pance mengungkapkan, pihaknya langsung mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Tentunya, kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali mengatakan sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat.

Sidak dilakukan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," ujar Sukarno.

Barang- barang terlarang yang ditemukan dalam sidak akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

(wip/dir)