Pangkalpinang -

Dua warga negara Pakistan di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) diamankan dan dideportasi oleh kantor imigrasi setempat. Mereka meminta sumbangan hingga bikin warga resah.

WNA berinisial MA (36) dan SS (39) tersebut diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Senin (28/4/2025). Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan, WNA tersebut dikawal 3 petugas dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619. Kemudian diterbangkan ke Negara Asalnya, Rabu (30/4), menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikSumbagsel, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, yaitu terkait ada warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

(dai/dai)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung mendeportasi dan mencekal dua Warga Negara Asing (WNA) Pakistan berinisial MA dan SS yang melakukan penggalangan dana kemanusiaan di daerah itu.

"Kedua WNA ini dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melalui Kasi Intelijen dan penindakan Wahyu Purwanto di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah mengamankan dua orang WNA Pakistan hanya pemegang izin tinggal kunjungan dengan keperluan pra-investas.

Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang membenarkan laporan dua orang asing yang sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah.

"Hasil pemeriksaan kemarin, dua WNA ini mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," katanya.

Ia menyatakan dalam pemeriksaan dan pendalaman kepada dua WNA ini, Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing ini.

"Kedua WNA ini tidak hanya menggalang dana kemanusiaan ke rumah-rumah warga, tetapi juga menyasar ke tempat ibadah dan toko-toko di Kota Pangkalpinang," katanya.

Ia mengatakan sebelumnya Imigrasi Pangkalpinang mendapat laporan dari salah satu instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing, bahwa adanya aktivitas orang asing yang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan.

Setelah mendapatkan laporan, tim Imigrasi Pangkalpinang langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap kedua warga negara asing ini di Masjid Jami’ Al Iman di Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada Senin (28/4).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktivitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dan diharapkan untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id--Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Bangka Belitung berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menangkal dan menolak paham radikalisme dan anti Pancasila.

Ketua PW DMI Provinsi Kep. Bangka Belitung H. Muhammad Rasyid Ridho, S.Ag mengatakan, DMI Babel akan berperan aktif ikut menangkal dan menolak segala bentuk paham radikalisme dan paham anti Pancasila.

"Kami DMI Bangka Belitung rutin mensosialisasikan di setiap masjid terkait perlunya kita bersama-sama mendukung program pemerintah, serta menolak segala bentuk paham radikalisme dan anti pancasila yang dapat mengganggu Sitkamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", ujarnya.

Selain itu, DMI Bangka Belitung turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Yakni, melakukan pembagian paket sembako kepada masyarakat di Masjid Kampung Zed, Masjid Nurul Al Ihsan dan Masjid Nurul Goni Dok Kartini Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.

"Kita ingin masyarakat dapat terbantu kebutuhan pokoknya. dengan adanya  ini yang merupakan rejeki dari Allah SWT, diharapkan mampu meringankan beban antar sesama," ujar Rasyid Ridho.

Rasyid Ridho juga menyampaikan pentingnya memakmurkan masjid dan meningkatkan keimanan jemaah sekitarnya, sebagaimana motto DMI.

“Sebaiknya kita manfaatkan kemulian di Bulan Ramadan, para dermawan harus berbagi kepada yang kurang mampu agar semua merasakan indahnya beribadah di bulan yang penuh barokah ini,”tuturnya.

Editor : Agus Wahyu Suprihartanto

Jakarta -

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyoroti kasus pelaporan kepada guru besar dari IPB, Bambang Hero Saharjo, yang bertindak sebagai saksi ahli penghitung kerugian perekonomian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi timah. Komjak menilai pelaporan kepada saksi ahli tidak memiliki dasar hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi awalnya menjelaskan akan ada preseden buruk dari pelaporan itu. Menurutnya, seorang saksi ahli yang telah diambil sumpah di pengadilan untuk memberikan keterangan kemudian dilaporkan secara pidana bisa berdampak pada harmonisasi penegakan hukum.

"Coba bayangkan kalau keterangan yang diberikan ahli merugikan terdakwa itu kemudian dilaporkan karena memberikan keterangan palsu, berapa banyak orang kemudian yang takut memberikan keterangan," kata Pujiyono ditemui di gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Pujiyono menerangkan, tiap kesaksian saksi ahli berbeda dengan pemberian keterangan oleh saksi fakta di pengadilan. Saksi ahli, menurut Pujiyono, bersumber pada sebuah metode penelitian. Hal itu berbeda dengan keterangan saksi biasa yang bersumber pada pengalaman empiris.

"Hasil dari keahlian itu versinya bisa dua, tiga, empat, atau sepuluh, kalau itu tidak menguntungkan terdakwa bisa dilaporkan kan repot itu. Nah, ini harmoni sosial dalam penegakan hukum kita jika itu diproses bisa membuat kesemrawutan dalam penegakan hukum. Proses yang dijamin oleh KUHAP tidak bisa berjalan dengan benar dan baik," katanya.

Komjak juga menyoroti Pasal 242 KUHP atau pemberian keterangan palsu yang menjadi dasar pelaporan kepada Bambang Hero. Pujiyono mengatakan, dalam aspek sejarah, Pasal 242 KUHP itu merujuk pada pemberian keterangan saksi fakta, bukan saksi ahli.

"Kalau kita kaitkan di Pasal 174 kan hakim memberikan peringatan bahwa keterangan berpotensi hukum dan yang diberikan peringatan hukum bukan ahli, tapi orang yang memberikan kesaksian," kata Pujiyono.

Dari runutan tinjauan aspek hukum tersebut, menurut Pujiyono, pelaporan kepada saksi ahli di kasus korupsi timah tidak memiliki dasar hukum.

"Sehingga tidak ada alas hukumnya untuk kemudian seorang ahli itu bisa kemudian bisa dikriminalisasi, itu nggak ada alas hukumnya sama sekali," tuturnya.

Lebih lanjut Puyiyono mendukung langkah Kejaksaan Agung yang siap memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Hero. Komjak juga yakin kepolisian akan bersikap bijak dalam pengusutan kasus tersebut.

"Saya yakin polisi akan bijak menggunakan logika hukum yang benar sehingga polisi pasti kita berharap menolak karena ini akan mengganggu harmonisasi dalam penegakan hukum dan ini nggak ada alas hukum sama sekali," ucap Pujiyono.

Kejagung Siap Pasang Badan

Sebelumnya, Bambang dilaporkan ke Polda Babel oleh perwakilan DPD Perpat Babel, Andi Kusuma. Bambang adalah saksi ahli di kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 yang ditunjuk Kejagung RI.

"Di sini (Bambang) kami laporkan Pasal 242 KUHPidana. Karena pada saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari Kejagung, di situ disampaikan malas untuk menjawab (rincian kerugian negara)," jelas Andi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (10/1).

Pasal 242 KUHP itu mengatur hukuman pelaku pemberi keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Andi, Bambang bukanlah seorang ahli perhitungan kerugian negara.

Kejagung juga telah buka suara. Kejagung memastikan akan memberikan perlindungan ke Bambang.

"Tentu memberikan perlindungan karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan, itu negara melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Dia mengatakan Kejagung wajib melindungi saksi, korban dan ahli yang bersaksi di hadapan hukum. Dia mengatakan pemberian perlindungan bagi ahli telah diatur dalam KUHAP.

"Tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada. Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi," jelas Harli.

(ygs/dhn)

JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung pada Rabu, 8 Januari 2024. Bambang dilaporkan atas dugaan kejanggalan hasil perhitungan kerugian negara dari sektor lingkungan yang jadi dasar penanganan korupsi timah , yakni sebesar Rp271 triliun.

Pakar Hukum Pidana Boris Tampubolon mengatakan, seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan tidak bisa dilaporkan atas dasar memberi keterangan palsu yang terdapat dalam Pasal 242 KUHP. Menurut Boris, unsur Pasal 242 KUHP juga tidak masuk dalam kasus Prof Bambang Hero ini.

?Sebab seorang ahli di dalam persidangan itu hanya memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP intinya keterangan seorang ahli itu merupakan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan,? katanya, Senin (13/1/2025).

Boris menambahkan, pendapat itu sendiri bisa berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain. Nantinya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan apakah pendapat dari ahli itu bisa digunakan sebagai dasar atau tidak dalam pertimbangan putusannya.

?Pada akhirnya, hakim lah yang menilai dan menentukan, apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau justru ditolak. Jadi sangat tidak tepat bila keterangan Prof. Bambang Hero sebagai ahli yang mengutarakan pendapatnya dalam kasus timah itu dituduh sebagai memberi keterangan palsu,? kata Founder Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) ini.

Meski demikian, kata Boris, tidak bisa dipungkiri pendapat Prof. Bambang Hero yang menyatakan kerugian Rp271 triliun di kasus timah banyak menjadi perbincangan. Sehingga wajar bila memunculkan banyak reaksi dari masyarakat termasuk adanya sekelompok masyarakat yang sampai melaporkan dia ke polisi atas memberi keterangan palsu.

?Saya pribadi menghormati pendapat beliau yang menyatakan kerugian dalam kasus timah ini mencapai Rp271 triliun akibat kerusakan lingkungan. Yang menjadi persoalan mengganjal dalam kasus ini sebenarnya adalah apakah kerugian akibat kerusakan lingkungan itu sama dengan kerugian korupsi? Atau apakah bisa kerugian kerusakan lingkungan itu dimasukan menjadi kerugian korupsi dalam UU Tipikor,? ujarnya.

Boris menilai, kerugian akibat kerusakan lingkungan itu punya mekanisme sendiri dan secara aturan kerugian lingkungan itu sifatnya masih bisa mengalami perubahan karena dipengaruhi faktor teknis dan non teknis di bidang lingkungan seperti dalam Pasal 6 Permen LH No. 7/2014, artinya sifat kerugiannya potensial atau belum pasti. Sementara kerugian keuangan negara dalam korupsi itu harus pasti atau actual lost.

?Menurut saya karena kejanggalan ini lah sehigga wajar menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat atas pendapat dari Prof. Bambang Hero ini. Sehingga beliau akhirnya sampai dilaporkan atas dasar dugaan memberikan keterangan palsu,? ucapnya.

Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan

Pangkalpinang (ANTARA) - Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai Rp11,07 miliar atau 220 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,02 miliar.

"Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Babel, Rabu.

Ia mengatakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp14,41 miliar dan hingga 30 Desember 2024 realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp14,39 miliar atau terealisasi 99,85 persen.

"Pada 2025 ini, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan keimigrasian melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan untuk memberikan layanan yang bersih, ramah, berintegritas, lugas, inovatif, akuntabel dan nyaman," ujarnya.

Ia menyatakan Kantor Imigrasi Pangkalpinang pada awal 2025 akan memastikan implementasi jenis dan tarif PNBP Keimigrasian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik yang berasal dari pelayanan keimigrasian bagi WNI maupun WNA.

Kemudian untuk pelayanan keimigrasian bagi WNI, selain melalui pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia di dalam Kantor Imigrasi Pangkalpinang, juga melalui kegiatan pelayanan paspor di luar Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

"Hal ini sudah kami lakukan pada 2024 melalui inovasi eazy passport dan Pelayanan Keimigrasian Keluar Masuk Desa (Pasir Kuarsa) yang merupakan layanan permohonan paspor kolektif di lokasi pemohon untuk memberi kemudahan bagi masyarakat daerah terpencil," katanya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang pada 2025 akan melaksanakan sinergi serta koordinasi pengawasan orang asing di setiap kabupaten dan kota di wilayah kerja yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan.

"Ini dengan menerapkan pengawasan keimigrasian yang humanis, serta meningkatkan sosialisasi kepada pemilik hotel, penginapan mengenai kewajiban pelaporan keberadaan orang asing yang menginap di tempat penginapannya," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan program bebas peredaran uang tunai atau "cashless" bagi warga binaan di dalam lapas tersebut.

"Penerapan cashless ini untuk mencegah pungutan liar (pungli) di dalam lapas," kata Kepala Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Meita Eriza di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan penerapan cashless ini sesuai dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 5 huruf C yaitu uang yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh narapidana dan tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada lapas atau rutan.

"Penerapan cashless ini selain mencegah pungli, inovasi getas dan penggunaan mesin EDC ini juga menjadi kontrol petugas terhadap transaksi yang dilakukan secara tidak wajar oleh warga binaan," ujarnya.

Selain itu, untuk memastikan tidak adanya peredaran uang tunai di dalam lapas. Semua satu pintu, tidak ada lagi peredaran uang tunai yang dipegang langsung oleh warga binaan.

"Kita telah bekerja sama sama dengan Bank Sumsel Babel Syariah (BSB) Kota Pangkalpinang sejak Juli 2020 dan diawali dengan penerapan cashless melalui Inovasi Getas (Gerakan Tabungan Kas) berupa Mobil Kas Keliling yang datang langsung ke lapas," katanya.

Ia menambahkan tidak berselang lama, dilakukan peluncuran mesin uang elektronik yaitu EDC (Elektronic Data Capture) sebagai alat transaksi di setiap merchant atau kantin yang ada di lapas.

Kasubsi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Irma Ristika Dewi mengatakan bahwa dengan adanya Inovasi Getas dan Penerapan Mesin EDC ini dapat mempermudah petugas Lapas untuk mencatat uang keluar masuk Warga Binaan pada buku Register D. Setiap warga binaan memegang Kartu dari BSB yang dapat digunakan sebagai pembayaran menggunakan mesin EDC.

“Melalui transaksi cashless, seluruh lalu lintas peredaran uang di dalam lapas dapat tetap termonitor setiap harinya. Apabila nanti ditemui ada penyimpangan terkait hal ini, maka akan kami beri sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Irma.

Pewarta: Aprionis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang -

Dua anak Yusril Ihza Mahendra kalah dari hasil hitung cepat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bangka Belitung (Babel). Mereka adalah Yuri Kemal Fadlullah dan Ali Reza Mahendra.

Yuri maju sebagai calon Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) mendampingi mantan Gubernur Babel periode 2017-2022 Erzaldi Rosman Djohan. Namun, dari hasil real count paslon yang memiliki jargon 'Beramal' itu kalah tipis dari Hidayat Arsani dan Hellyana, paslon nomor urut 2 dengan jargon 'Berdaya'.

Sedangkan Ali Reza maju mendampingi calon petahana Burhanudin di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Burhanudin-Ali maju di Pilkada 2024 melawan paslon nomor urut 2, Kamarudin Muten-Khairil Anwar.

Anwar merupakan mantan wakil Burhanudin ketika masih menjabat Bupati Beltim, di periode sebelumnya. Namun, di kontestasi Pilkada 2024 ini mereka berdua bertarung. Hasil dari hitung cepat maupun real count Kamarudin-Khairil unggul sementara.

Paslon Burhanudin-Ali dari hasil real count internal meraih 23.194 suara atau 34 person. Sedangkan paslon nomor urut 2 Kamarudin-Khairil meraih 44.781 suara atau 66 persen.

"Dari SCL, kami meraih 65 persen suara dan paslon nomor urut 1, meraih 35 persen. Tapi, dari hasil real count kami paslon 2 mendapatkan 66 persen dan lawannya nomor 1, meraih 34 persen. Data sudah masuk 100 persen C1," jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan nomor 2, Fezzi Uktolseja kepada detikSumbagsel, Kamis (28/11/2024).

Fezzi mengatakan, hampir di tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dimenangkan oleh paslon nomor urut 2. Rata-rata kemenangan di setiap TPS diraih di atas 90 persen.

"Kami di atas 90 persen menang di TPS. Contoh di Kecamatan Manggar ini, kami kalahnya hanya di satu atau 2 TPS. Jadi rata-rata kemenangan di atas 90 persen di semua TPS," tegasnya.

"Kecuali di TPS Pak Yusril, kita kalah di sana. Paslon kita hanya meraih 148 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 meriah 275 suara," katanya.

Meskipun hasil perolehan dari quick count dan real count paslon 2 diunggulkan, Fezzi menyebut belum melakukan deklarasi kemenangan.

"Kalau deklarasi kemenangan kami tetap nunggu dari KPU. Tapi kalau semalam kami hanya mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan quick count dan hasil real count dari database kami. Tapi kita tetap menunggu hasil KPU. Tapi berdesakan hasil keduanya jaraknya sudah jauh, 66 melawan 34 persen," tambahnya.

(dai/dai)