Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak padam hingga saat ini. Jika sebelumnya Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, kini perjuangan itu dibawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk membuktikan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat reformasi birokrasi pada pemerintahan.

"Pemikiran, idealisme, dan perjuangan R.A Kartini menginspirasi jalan hidup saya, terutama untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Perempuan bisa membawa perubahan positif bagi negeri," ungkap Rini, Senin (21/4/2025).

Emansipasi yang diperjuangkan RA Kartini dimaknai lebih luas oleh Rini. Bukan sekadar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun lebih dari itu.

"Emansipasi itu bagi saya bukan sekadar kesetaraan tetapi lebih kepada diberikan ruang yang luas supaya perempuan itu bisa memberikan suara untuk berkontribusi dan juga untuk Kontribusi. Berfikir, bertindak dan berkontribusi," ujarnya.

Diketahui, perjalanan karier rini sebagai birokrat dimulai dari posisi paling dasar sebagai CPNS pada tahun 1990. Sejumlah jabatan struktural pernah dipercayakan pada wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini. Tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB. Kemudian ia dipercaya menjabat Sekretaris Kementerian PANRB.

Tidak mudah baginya mengurai benang kusut birokrasi di negeri ini, terlebih sebagai seorang pemimpin perempuan. Meski meja birokrasi kerap dianggap tak penting dan rumit, Rini meyakini kebijakan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dimulai dari birokrasi yang bersih. Termasuk dari gaya kepemimpinan para birokrat yang selayaknya tidak menciptakan iklim birokrasi yang rumit.

Rini mengungkapkan bekerja secara jujur dalam bidang yang ia lakoni adalah bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta.

"Ini adalah ungkapan dan bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang belum tentu semua orang bisa rasakan, terutama kesempatan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi negeri tercinta," ujarnya.

Kegigihan Rini lahir dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak dini. Nilai utama yang ditanamkan adalah ibadah. Baginya, ibadah adalah fondasi dalam langkahnya termasuk dalam pekerjaan.

Kejujuran, kedisiplinan, dan integritas tinggi juga salah satu nilai yang ditanamkan keluarganya. Rini mengamini bahwa integritas membentuk karakter yang kuat bagi setiap individu.

Pendidikan menjadi perhatian bagi kedua orang tua Rini. Sebelum merantau ke Jakarta menjadi seorang CPNS, ia mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Rini mengisahkan, orang tuanya menginginkan agar Ia memiliki disiplin yang tinggi.

"Salah satu pilihan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter saya adalah di SMP dan SMA St. Angela Bandung, sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang ketat," jelasnya.

Rini sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan di UGM maupun IPB. Namun orang tuanya tidak mengizinkan ia kuliah di luar Bumi Parahyangan. Jalan hidupnya menuntun Rini melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.Sebuah keputusan yang ternyata membentuk jalur karier seorang Rini Widyantini.

"Saya tertarik dengan dunia hukum karena ingin memahami bagaimana aturan-aturan yang ada dapat membentuk masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Ia menjadi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada rekan angkatannya. Suatu Ketika ia bertemu seorang dari Sekretariat Negara yang tengah mencari calon-calon terbaik untuk bergabung dalam instansi tersebut.

Dengan perhitungan tepat, Rini menerima penawaran itu. Serangkaian tes dijalaninya hingga bekerja di Sekretariat Negara, dan kemudian ditugaskan di Kementerian PANRB. Beberapa tahun mengabdikan diri, ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Australia untuk melanjutkan S-2. Pada 1997, Rini mulai berkuliah di The Flinders University of South Australia mengambil jurusan Public Management.

Dengan berbagai nilai dasar dalam diri, serta pendidikan yang mendukung kariernya, menjadikan Rini sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang duduk sebagai Menteri PANRB. Rini menilai perjalanannya ini penuh tantangan sekaligus makna.

Posisi ini merupakan titik tertinggi dalam memegang komando reformasi birokrasi di Indonesia. Meski ia menyadari bahwa amanah ini adalah jabatan politik yang dinamis.

"Meraih posisi ini bukan hanya sebuah prestasi besar dalam dunia birokrasi, tetapi juga sebuah pencapaian luar biasa mengingat jabatan menteri merupakan bagian dari karier politik yang sangat dinamis," ungkapnya.

Rini berkisah, dalam pemerintahan, tentu perempuan kerap dipandang sebelah mata. Namun pandangan-pandangan itu bisa dipatahkan dengan etos kerja Rini. Dengan idealisme yang dimilikinya, Rini membuktikan bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dengan integritas tinggi.

Kementerian yang dipimpinnya ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tentu dalam menerbitkan aturan, harus dilakukan dengan cermat, detail, hati-hati, dan tidak ada kepentingan sepihak.

"Terkadang ada yang menganggap saya terlalu idealis, saya sebenarnya berupaya mencurahkan seluruh kemampuan saya dengan sepenuh hati agar peran saya dapat memberikan manfaat," tambahnya.

Kepada timnya di Kementerian PANRB, Rini berpesan agar melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Ada konsekuensi ketika seorang wanita sudah menentukan pilihan untuk menjadi pekerja.

Seringkali ia dipercaya memimpin sebuah tim yang anggotanya lebih tua atau lebih berpengalaman. Tentu itu bukan hal mudah. Rini memperbaiki pola komunikasi, menghormati mereka, tetapi tetap tegas dalam peran sebagai pimpinan tim.

Rini membagi perannya sebagai ibu, istri, sekaligus pejabat publik. Terkadang ia harus meninggalkan rumah saat harus bertugas. Namun bukan berarti peran ibu itu hilang. Berbagi peran dengan suami dan mengatur waktu dengan cermat adalah kuncinya.

Ia bersyukur dan berterima kasih atas keluarga, rekan kerja, dan relasi lainnya yang berhasil membentuknya hingga saat ini. Setiap langkah dan kesempatan yang Rini lalui, selalu ada ungkapan syukur yang terucap.

"Perjalanan ini tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan," tegas Rini.

Pada Hari Kartini ini, ia berpesan kepada seluruh perempuan untuk tidak ragu dalam bermimpi. Terutama bagi Perempuan yang memilih pekerjaan sebagai seorang birokrat, ia menyampaikan bahwa harus berpegang teguh pada idealisme, tanggung jawab, pengabdian, dan integritas.

Ia membuktikan perempuan dengan mimpi besar bisa membawa diri dari ruang keluarga ke ruang kabinet. Dari tangannya yang kini memimpin reformasi birokrasi, Rini meyakini bahwa birokrasi yang profesional dan berintegritas adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dahulu RA Kartini berjuang untuk kesetaraan gender terutama dalam pendidikan, kini Rini Widyantini bergerak dalam koridor memperbaiki pemerintah dari internal.

"Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadilah perempuan birokrat yang tidak hanya cerdas dalam bekerja, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan," tutupnya.

Lihat juga Video Kasus Kekerasan Seksual Jadi Sorotan Komnas Perempuan di Hari Kartini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menduga ada pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Komnas HAM menemukan fakta baru keterlibatan seorang perempuan berinisial V sebagai perantara jasa layanan seksual kepada Fajar.

Fakta tersebut menjadi salah satu dari tujuh temuan Komnas HAM yang mendalami kasus tersebut. Temuan-temuan itu lantas menjadi dasar Komnas HAM untuk merekomendasikan beberapa hal kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Menemukan dan mengungkap peran Saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk saudara Fajar," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Menurut Uli, tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan dilakukan melalui aplikasi MiChat. Kemudian, Fajar melibatkan V sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur.

"Saudari V kemudian meminta saudari F (Stefani Doko Rehi atau Fani) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Fajar," jelas Uli.

Selanjutnya, Uli berujar, Fajar juga meminta Fani untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. Fani kemudian membawa I (6), ke Hotel Kristal Kupang yang kemudian terjadinya pencabulan hingga merekam dan menyebarluaskan videonya ke situs pornografi Australia.

"(Rekaman video asusila dan disebarluaskan) tanpa diketahui Fani saat Fajar mencabuli dan merekam perbuatan
asusial tersebut," ungkap Uli.

Uli meminta Mabes Polri dan Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Fajar. Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual. Sebab, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak, positif terinfeksi penyakit menular seksual.

Temuan lain, Fajar diduga tujuh kali memesan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang untuk mencabuli anak di bawah umur.

"Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama saudara Fajar," ujar Uli.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.

"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.

Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.

"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia per 24 Maret 2025 mencapai 78.077 orang.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan orang asing yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Australia yaitu sebanyak 13.104 orang, kemudian dari China sebanyak 12.493 orang, lalu dari India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

"Total data tamu asing yang tercatat pada aplikasi Pengawasan Orang Asing [APOA] ada 78.077 orang, terdiri dari 23.835check indan 54.242check out," tutur Yuldi di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurut Yuldi, puluhan ribu orang asing itu paling banyak menginap di Provinsi Bali yaitu sebanyak 47.772 orang, kemudian di Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, NTT 4.066 orang dan Jakarta 3.210 orang.

"Kami menggunakan APOA sebagai alat yang bisa digunakan pengelola penginapan untuk mengawasi orang asing ini," katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi denganstakeholderterkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

"Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.

Polda Nusa Tenggara Timur buka suara atas tuntutan aktivis perempuan dan tokoh agama di Kupang, yang menuntut proses hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan dengan transparan.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra dalam keterangan tertulis Jumat (21/3) malam mengatakan penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada AKBP Fajar sudah dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Dia menegaskan Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun termasuk kepada AKBP Fajar dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan.

"Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata Henry melalui pesan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com Jumat (21/3).

Dia mengeklaim Polda NTT dalam proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

"Tetap menjadikan keadilan sebagai mahkota kepastian hukum dan manfaat hukum sebagai tujuan dalam penegakan hukum yang profesional," jelas Henry.

Dia mengatakan saat ini proses hukum terhadap AKBP Fajar terus dilakukan. Penyidik sedang bekerja secara profesional sehingga bisa secepatnya membawa kasus kekerasan seksual ke pengadilan.

Sebelumnya aktivis perempuan dan tokoh agama yang melakukan aksi damai di Polda NTT Jumat (21/3) menuntut agar proses penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan, dilakukan Polda NTT secara transparan.

Menurut koordinator aksi, Merry Kolimon, kedatangan ke Polda NTT hanya untuk menanyakan perkembangan dan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual, pedofilia, narkoba dan TPPO yang dilakukan eks Kapolres Ngada, AKBP. Fajar.

"Kedatangan kami hanya untuk mempertanyakan perkembangan dan penanganan kasus eks Kapolres Ngada," kata Merry Kolimon yang juga bekas ketua Sinode GMIT dua periode.

Sebelumnya AKBP Fajar diamankan tim gabungan Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda NTT pada 20 Februari 2025 lalu dalam kasus dugaan asusila dan penyalahgunaan narkoba..

Menurut Kapala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truyudo Wisnu Andiko, bahwa Eks Kapolres Ngada itu diduga telah melakukan tindakan asusila dengan melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta satu wanita dewasa berusia 20 tahun.

Dari hasil tes urine yang dilakukan Divisi Propam Polri, AKBP Fajar dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar diendus Polisi Federal Australia (AFP) yang menemukan beredarnya video kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap seorang anak perempuan di salah satu hotel di Kota Kupang.

Temuan AFP itu kemudian dilaporkan ke Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke Polda NTT.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi pada jumpa pers Selasa (11/3) mengatakan dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan ditemukan fakta-fakta bahwa adanya pidana kekerasan seksual tersebut yang dilakukan AKBP Fajar pada 11 Juni 2024 di salah satu kamar hotel di Kota Kupang.

AKBP Fajar pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dan telah dicopot dari jabatannya sesuai telegram mutasi Kapolri tertanggal 12 Maret 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme.

Eddy Hartono mengungkapkan dalam Undang-Undang (UU) Anti Terorisme di Indonesia, pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi agar ideologi kekerasan tidak tersebar di Indonesia dan kawasan.

"Salah satu implementasi upaya pencegahan program kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang akan melibatkan unit terkecil dari masyarakat, yakni desa," ujar Eddy dalam kegiatan Introductory Call di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan RAN PE sudah berjalan selama 5 tahun dan akan dilanjutkan serta melibatkan desa sebagai ujung tombak deteksi dini terorisme sejak awal.

Maka dari itu, kata dia, sebaran ideologi tersebut bisa ditekan mulai dari wilayah desa, termasuk melalui edukasi dan literasi.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia Gemma Huggins menyatakan fokus yang sama dengan Indonesia dalam hal pencegahan terorisme. Fokus tersebut didasari dengan adanya fenomena lone wolf atau serigala tunggal yang kerap terjadi.

Fenomena lone wolf merujuk pada aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang individu tanpa keterlibatan atau koordinasi dengan kelompok teroris tertentu, meskipun mungkin terinspirasi oleh ideologi mereka.

"Australia memiliki concern yang sama terhadap aspek pencegahan, terutama karena adanya penyerangan lone wolf yang berasal dari individu serta tidak terdeteksi aparat dan teradikalisasi secara online," ujar Huggins.

Ia menyebutkan individu tersebut biasanya mengadopsi ideologi campuran dan tidak tergabung dalam kelompok teror manapun.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa saat ini Australia memiliki layanan saluran telepon nasional atau national hotline, sehingga para keluarga yang merasa anggotanya telah terindikasi atau terpapar ideologi terorisme dapat menghubungi dan akan diberikan panduan untuk penanganan selanjutnya.

Layanan itu, kata dia, merupakan bukti bahwa penanggulangan terorisme tidak berpusat pada satu institusi, yakni kepolisian, tetapi juga melibatkan multi-sektor.

Adapun Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama sejak tahun 2002. Beragam bentuk kolaborasi dan program telah terimplementasi, mulai dari pengembangan Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub) serta penyelenggaraan lokakarya tentang metodologi penilaian ancaman nasional bagi para analis BNPT RI.

Bentuk kolaborasi lainnya, yakni keberadaan Indonesia dan Australia bersama-sama memimpin sponsor resolusi Treatment of Children Associated with Terrorist Groups,including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups pada Sesi Ke-33 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPC) di Wina, Austria, pada Mei tahun lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah Australia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan ASEAN melalui program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif, termasuk terhadap pejuang teroris asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) dan keluarganya.

Dalam dalam kegiatan ASEAN-Australia Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of FTF and Their Families, Jumat (7/3), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan komitmen tersebut dalam upaya pengembangan strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

"Saya berharap langkah rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif terhadap FTF dan keluarganya dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara global," kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, kata dia, terdapat harapan besar dari praktik baik tersebut bisa digunakan, bukan hanya pada negara wilayah Asia Tenggara.

Senada, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada selaku Ketua Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Indonesia menggarisbawahi bahwa fenomena FTF merupakan tantangan global dan kawasan, termasuk bagi Indonesia.

Untuk itu, dia menilai penting mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif. Menurutnya, terdapat kesadaran yang tumbuh bahwa cepat atau lambat, warga negara Indonesia akan kembali ke Tanah Air.

"Itu sebabnya penting untuk mengembangkan dan melaksanakan program penuntutan, rehabilitasi dan, reintegrasi yang efektif dan kuat bagi warga negara yang pulang sebagai hal yang prioritas,” ujar Wahyu dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk ASEAN Tiffany McDonald menegaskan bahwa Australia berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan yang aman dan damai.

Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme melalui rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif termasuk terhadap FTF dan keluarganya merupakan bagian dari upaya kolektif di kawasan.

Upaya itu membutuhkan kerja sama Pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam rangka membentuk resiliensi dan mencegah terjadinya residivisme.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 106 peserta dari sembilan negara ASEAN (Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam), Timor Leste, Australia, Badan Sektoral ASEAN, Organisasi Internasional terkait, serta organisasi masyarakat sipil.

Acara diadakan sebagai tindak lanjut implementasi SOMTC–Australia Work Plan on Cooperation to Combat Transnational Crime 2022–2025 serta Work Plan of The ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter The Rise of Radicalisation and Violent Extremism (Bali Work Plan) 2019-2025.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan ratusan warga negara asing (WNA) yang bermasalah di Bali dan Maluku Utara.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan pengamanan dilakukan dalam Operasi Gabungan Wira Waspada untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal WNA di sektor pariwisata dan pertambangan.

"Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Pada Operasi Wira Waspada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya.

Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama juga dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi. Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, WNA telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," tutur Godam.

Saat ini, Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sejumlah 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Imigrasi menemukan banyak warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia dan bekerja di Bali bermodus koneksi dari penanam modal asing (PMA) ilegal. Jenis usaha yang disasar adalah restoran. Berkedok investasi, para WNA itu justru mencari kerja di Bali.

"Kalau dia (PMA) itu fiktif, kewajiban untuk membayar biaya-biaya itu tidak dikenakan," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, saat konferensi pers di area kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Yuldi mengatakan ada sejumlah biaya birokrasi keimigrasian yang harus dibayarkan PMA jika menggunakan tenaga kerja asing. Hal itu dapat dihindari jika PMA mendirikan perusahaan fiktif.

Yang lebih parah, ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, selama operasi keimigrasian Wira Waspada, ditemukan 267 PMA di Bali yang bermasalah. Ratusan PMA asing di Bali itu kini sudah dicabut izin usahanya (NIB) dan tidak lagi beroperasi.

Ratusan PMA palsu itu sudah tahunan bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui siapa dan di mana keberadaan pemodal asingnya.

Sepanjang operasi keimigrasian sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025, ditemukan 360 warga asing asal China, India, Pakistan, Australia, dan Rusia yang terbukti bekerja ilegal di Bali yang disponsori PMA fiktif.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Lily Lumintang sedang membaca berita di ABC tentang permohonan keluarganya untuk bisa menetap di Australia, ketika pengacaranya menelepon dan mengatakan kalau Departemen Dalam Negeri Australia sudah mengabulkan permohonan mereka menjadi penduduk tetap di Australia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut narapindana kasus narkotika yang dikenal dalam kelompok “Bali Nine” menjalani rehabilitasi setelah dipindahkan dari Indonesia ke Australia.

“Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan di Negeri Kanguru itu, narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara selama periode tertentu, maka mereka menjalani proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi itu, kata dia, tetap dalam pengamatan pemerintah Indonesia.

“Prosesnya itu rehabilitasi tetap dalam pengawasan,” ucapnya.

Sebelumnya, lima orang anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia menjalani transfer kembali ke negaranya Australia pada Minggu (15/12/2024).

Lima narapidana anggota Bali Nine yang sebelumnya menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia itu yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Selain dari Australia, narapidana asing yang juga telah dipulangkan berdasarkan kesepakatan kedua negara yakni Mary Jane dari Filipina.

Setelah pemulangan narapidana dari Australia dan Filipina itu, negara lain juga ikut meminta pemulangan warganya kepada pemerintah Indonesia, salah satunya dari Prancis.

Menko Yusril menyebutkan pemerintah Prancis melalui Kementerian Kehakiman saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Indonesia.

Namun, ia belum memberikan detail nama narapidana yang berpeluang dikembalikan ke negaranya.

“Pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati,” imbuh Menko Yusril.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bicara tentang kemungkinan Serge Areski Atlaoui dipulangkan ke Perancis. Serge Areski adalah warga negara Perancis yang divonis mati oleh Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pabrik narkoba di Cikande, Tangerang, pada 2005.

"Ada kemungkinan pemulangannya (Serge Areski)," kata Yusril seusai menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025) malam.

Yusril mengatakan proses pemulangan Serge Areski sudah dibahas di level kementerian. Setelah itu, dia melanjutkan, Kementerian Kehakiman Perancis dan pemerintah Indonesia juga akan membicarakan rencana pemulangan Areski.

Menurut Yusril, pembicaraan di tingkat pemerintahan itu akan memutuskan waktu pemulangan Serge Areski. Ia memastikan pemerintah Perancis tidak akan membebaskan Sergei Areski sesuai aturan hukum di negara itu.

"Nggak bebas sih (seperti geng narkoba Bali Nine). Karena itu sesuai prosedur yang berlaku di negaranya. Kalau di Australia, mereka yang dipidana sekian tahun, diprosesnya itu rehabilitasi. Tapi, tetap dalam pengawasan pemerintah," kata Yusril.

Dilansir detikNews, Pengadilan Negeri (PN) Mataram menggenapkan vonis mati bagi dua WN Prancis, yaitu Dorfin Felix (35) dan Serge Atlaoui. Mereka divonis mati setelah terbukti terlibat dalam kasus pabrik narkoba yang digerebek polisi pada 11 November 2005.

Polisi menyita berton-ton bahan pembuat ekstasi, 148 kilogram sabu, dan sejumlah mesin pembuat ekstasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat meninjau lokasi karena menjadi pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia.

Pada April 2015, Serge sudah dibawa ke lokasi eksekusi mati. Tapi di menit-menit terakhir, dia diminta balik badan sehingga lolos dari peluru eksekutor.

Dia mendaftarkan perlawanan terhadap Keputusan Presiden terkait grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di menit terakhir batas pengajuan, yakni Kamis 23 April 2015 pukul 16.00 WIB. Hingga kini, Serge Areski, Dorfin Felix, dan tujuh gembong narkoba komplotannya masih hidup di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Video: Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui

Video: Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons soal upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Menteri Yusril mengatakan soal pemindahan tersebut akan dibahas pada pekan depan antara pemerintah.

"Oh belum nanti akan dibahas Minggu depan ini," kata Yusril di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.

Ia menegaskan, bahwa soal pemindahan itu bukan membebaskan napi tersebut, tetapi memulangkan ke negaranya asalnya dan kemungkinan akan terjadi bila disepakati antara pemerintah negara.

"Bukan pembebasan kita tidak pernah membebaskan dan pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati," imbuhnya.

Ia menyebutkan, bahwa kemarin terkait hal tersebut sudah dibahas dalam level staf dan nanti diputuskan pada level menteri dan Menteri Kehakiman Perancis akan berbicara dengan pemerintah Indonesia.

"Kemarin sudah mulai dibahas dalam level staf dan nanti akan diputuskan pada level menteri. Dan memang Menteri Kehakiman Perancis-nya memang akan bicara dengan kita, karena kan levelnya antara pemerintah," ujarnya.

Kemudian, saat ditanya apakah nanti narapidana Serge Areski Atlaoui akan bebas jika sampai ke negaranya seperti anggota Bali Nine yang dipulangkan ke Australia ternyata bebas dan sudah kembali ke pelukan keluarga mereka masing-masing.

Menteri Yusril mengatakan soal anggota Bali Nine itu tidak bebas dan mereka direhabilitasi dan tetap dalam pengawasan pemerintah.

"Enggak bebas sih, karena itu kan sesuai dengan prosedur yang berlaku di negaranya. Kalau di Australia itu kan mereka yang sudah (dipenjara) sekian tahun itu kan mengalami diprosesnya rehabilitasi tetap dalam pengawasan pemerintah rehabilitasinya yang berjalan," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah lima terpidana narkoba Bali Nine dipindahkan ke Australia dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan Filipina, kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.