JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf, mengkritik profesionalisme penyidik Kejaksaan Agung imbas berkas perkara yang tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini disampaikan Ari setelah mengonfirmasi masa penahanan Tom yang kembali diperpanjang.

Pihaknya merasa sudah terlalu lama menunggu proses hukum masuk ke persidangan.

“Memang kelamaan, kami menunggu sidangnya. Seharusnya kalau belum siap, tidak perlu dulu dilakukan penahanan,” ujar Ari, saat dihubungi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (13/1/2025).

Ari mengatakan, lamanya masa penahanan ini menunjukkan ketidakprofesionalan penyidik Kejaksaan Agung yang telah menahan Tom sejak 29 Oktober 2024 lalu.

“Ini menunjukkan tidak profesionalnya penyidik di Kejagung,” lanjut Ari.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Ari enggan menegaskan kapan masa penahanan ini diperpanjang.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menuturkan bahwa masa penahanan Tom diperpanjang karena proses penyidikan masih berlangsung, dan penyidik masih melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

“Masih berproses penyidikan dan pemberkasannya (untuk tersangka Tom Lembong),” ujar Harli.

Dia memastikan, masa penahanan Tom sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 29 KUHAP.

Pasal 24 ayat 1 berbunyi, “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”

Kemudian, pada Pasal 24 ayat 2, dijelaskan, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.”

Berdasarkan Pasal 24, lama masa tahanan maksimal adalah 60 hari.

Sementara, masa penahanan kembali diatur dalam Pasal 29 KUHAP jika ada hal-hal mendesak.

(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Lama penahanan ditetapkan selama 30 hari dengan tambahan masa perpanjangan selama 30 hari.

“(Perpanjangan karena Pasal 29) terhadap perkara yang diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih,” kata Harli.

Dia menegaskan, penyidik akan cermat terkait dengan lamanya masa penahanan.

Sementara itu, Tom juga akan diperiksa lagi sebagai saksi dugaan korupsi impor gula terhadap berkas perkara yang melibatkan tersangka Charles Sitorus.

Pemeriksaan ini akan dilakukan pada Selasa (14/1/2025) di Kejaksaan Agung.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tom yang tidak terima dituduh sebagai koruptor mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.

Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim praperadilan.

Sidang putusan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong digelar siang nanti. Pengacara mengungkap harapan Tom Lembong agar gugatan diterima sehingga status tersangka gugur.

"Beliau (Tom Lembong, red) berharap hukum di Indonesia dapat ditegakkan, beliau yakin masih banyak penegak hukum yang baik," kata tim kuasa hukum Tol Lembong, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Ari berharap hakim praperadilan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Dia kemudian mempertanyakan alat bukti yang dijadikan Kejagung untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula.

"Harapan kami, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sudah membuktikan bahwa sampai saat ini penyidik belum mendapatkan dua alat bukti untuk menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Selain itu banyak sekali kesalahan prosedur yang telah dilanggar oleh penyidik, yang harus dinyatakan tidak sah," jelansya.

"Jika hakim berani dan bijak dalam mengambil keputusan, hal ini akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum yang berkeadilan, tidak boleh lagi sewenang-wenang," pungkasnya.

Sebelumnya hakim mengatakan sidang putusan praperadilan digelar hari ini. Sidang bakal dimulai pukul 14.00 WIB.

"Putusannya besok ya, jam 2," ujar hakim di ruang sidang utama, PN Jakarta Selatan, Senin (25/11).

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara Rp 400 miliar. Kejagung mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.

menyayangkan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formal sebagai bukti seseorang diperiksa sebagai calon tersangka

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi impor gula Tom Lembong menyebut yakin 90 persen kliennya bakal memenangkan sidang praperadilan yang akan diumumkan pada Selasa (26/11).

"Kalau boleh diizinkan membuat persentase, paling tidak 90 persen kami yakin dan 10 persen di luar kemampuan kita," kata Ketua tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Ari mengatakan angka itu didapat berdasarkan pengalaman dan penilaian secara kumulatif.

Mulai dari ahli yang dihadirkan, ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa, bukti-bukti yang dihadirkan, bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak jaksa dan penyidik.

"Di situlah kita bisa menyimpulkan proses persidangan selama ini," ujarnya.

Dia menegaskan dalam praperadilan yang dilihat yakni aspek formal dan tidak ada subjektivitasnya.

Dia menyayangkan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formal sebagai bukti seseorang diperiksa sebagai calon tersangka.

Pada faktanya pemohon baru menerima pemberitahuan tentang surat perintah penyidikan (sprindik) pada 3 Oktober 2023 melalui Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal pada 29 Oktober 2024.

"Tandanya SPDP sudah disampaikan itu tidak dilakukan, kedua, bukti permulaan yang ada relevansi dan dikatakan tidak ada laporan kerugian negara yang disampaikan, serta ketiga, sudah terlihat tempus (waktunya) juga salah," ujarnya.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan.

Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024