Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengajak masyarakat menghadiri Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025. Dia mengatakan festival ini adalah wujud nyata dari hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia, yakni dengan memamerkan produk, karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

IPPA Fest digelar pada 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Acara ini diselenggarakan secara terbuka.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (20/4/2025), Agus menjelaskan selama tiga hari, pengunjung dapat menyaksikan langsung kreativitas warga binaan dari Sabang sampai Merauke, baik dalam wujud kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok lapas dan rutan.

Agus menyampaikan salah satu momen istimewa yang akan hadir di IPPA Fest 2025 adalah peluncuran lagu terbaru Zivilia Band, berjudul 'Jangan Kamu, Biar Aku', yang berkolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi. Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik.

Proses produksi lagu ini bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Hal ini menjadi simbol bahwa kreativitas tidak terbatas, meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Agus menuturkan IPPA Fest adalah bentuk nyata dari misi pemasyarakatan untuk membina, dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPA Fest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus menerangkan pihaknya membuka ruang kolaborasi. Banyak dari warga binaan yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik.

"Mari datang ke IPPA Fest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," tambahnya.

Melalui IPPA Fest 2025, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 936 narapidana di Lapas Kelas II A Jambi menerima remisi khusus Lebaran 2025. Dari ratusan narapidana, 3 orang di antaranya langsung bebas.

Kepala Lapas Kelas II A Jambi, Batara Hutasoit mengatakan pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini bersamaan dengan Hari Raya Nyepi Saka 1947. Namun, di Lapas Jambi, hanya remisi Idul Fitri yang memenuhi persyaratan.

"Untuk Hari Raya Nyepi kita tidak ada karena memang secara regulasi tidak memenuhi persyaratan dan untuk Idul Fitri kita usulkan kemarin 944, yang keluar SK 936 dan bebas langsung ada 3 orang. 48 orang lagi belum keluar SK masih diverifikasi di Kantor Dirjen Permasyarakatan," kata Batara, Sabtu (29/3/2025).

Narapidana yang mendapat pemotongan masa tahanan di Lapas Jambi, didominasi oleh pidana umum dan narkoba. Lalu, ada pula 41 narapidana Tipikor yang juga mendapat remisi.

"Untuk Tipikor ad 41 orang, pidana umum 437, narkoba dan 458 orang," terang Batara.

Batara mengungkapkan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang tela berperilaku baik selama menjalani masa tahanan di dalam Lapas. Masa pengurangan masing-masing narapidana berbeda sesuai verifikasi dari petugas.

"Remisi ini merupakan hak bagi warga binaan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dan regulasi yang ada itu kita berikan jangka waktu sesuai regulasi yang ada," ujarnya.

Batara menjelaskan pemberian remisi ini menjadi bagian dari tradisi tahunan pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Untuk itu, Batara berharap binaan yang selama ini diberikan petugas dapat bermanfaat bagi narapidana di kemudian hari.

"Tentu kita harapkan dengan pemberian remisi, kita harap supaya warga binaan ini dapat kembali ke keluarga, masyarakat (nantinya) menjadi manusia yang berguna di lingkungan mereka sendiri," pungkasnya.

Pemberian remisi Idul Fitri 2025 ini telah dilakukan secara simbolis dengan penyerahan SK remisi kepada narapidana dari jajaran Lapas Jambi pada Jumat (28/3/2025).

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan memproses eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus narkoba dan asusila. Sahroni menilai langkah itu merupakan tindakan tegas.

"Saya apresiasi dengan tindakan super tegas ini, apalagi ini langsung oleh Kapolri," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Sahroni mengingatkan supaya terdapat kebijakan preventif agar masalah yang serupa tidak terulang. Sahroni meminta agar proses kenaikan jabatan dapat dilakukan dengan ketat.

"Namun yang terpenting dari kejadian ini adalah bagaimana Kapolri punya kebijakan yang preventif agar masalah serupa tidak terjadi lagi," ujarnya.

"Proses kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan harus dengan prosedur yang ketat misalnya dengan tes narkoba dan kejiwaan untuk naik jadi kapolres," imbuh dia.

Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatan Kapolres Ngada. AKBP Fajar dicopot setelah ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba dan asusila.

Dilihat detikcom, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025, tanggal 12 Maret 2025, AKBP Fajar dimutasi sebagai pamen Yanma Polri.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo.

Surat ini ditandatangani Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatan Kapolres Ngada dan menyidang etik serta memproses pidana dalam kasus asusila dan narkoba. Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi langkah yang ditempuh Kapolri.

"Tentu kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah mencopot Kapolres Ngada dan kita minta Kapolri untuk menghukum Kapolres tersebut," kata Dek Gam kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Dek Gam geram dengan kasus yang dilakukan eks Kapolres Ngada itu. Dia menyebutkan kelakuan eks Kapolres Ngada sudah mencoreng negara.

"Ini kan kurang ajar dia, masa dia anak-anak disikat sama dia, bikin malu Polri. Bukan hanya Polri, tapi negara yang malu," kata Dek Gam.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, ternyata, kata Anam, hal itu karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejumlah tahanan dari Lapas Kutacane, Aceh, kabur. Komisi XIII DPR RI menyebut Kementerian Imipas akan turun ke Kutacane mengecek hal tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi ke Kementerian Imipas. Besok akan ada Dirjen yang datang ke sana karena persoalan ini," ucap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, Senin (10/3/2025).

Sugiat memuji reaksi cepat Kemen Imipas untuk menangani kasus ini. Dia berharap ada tindakan yang diambil terhadap petugas yang lalai sehingga tahanan sampai kabur.

"Langkah Kementerian untuk terjun langsung ke Kutacane tentu harus kita apresiasi. Selain itu, kami berharap agar Menteri Imipas, Pak Agus, mengevaluasi petugas yang ada di lapas. Karena kelalaian petugas sehingga banyak tahanan yang kabur," ucapnya.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini kemudian berharap agar Lapas bersama aparat kepolisian segera menangkap kembali tahanan yang kabur.

"Tahanan yang kabur ini harus segera ditangkap kembali. Karena tentu akan meresahkan masyarakat di sana dengan adanya tahanan kabur ini," jelasnya.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyambut positif dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggia menyebut Danantara merupakan harapan besar untuk Indonesia.

Anggia awalnya memberikan apresiasi terhadap penegasan Prabowo bahwa Danantara akan dikelola dengan transparan, tak kebal hukum, dan bisa diaudit setiap saat. Menurutnya, ini menunjukkan keseriusan Prabowo.

"Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara ini sudah selayaknya kita apresiasi. Selain berpeluang meningkatkan ekonomi Indonesia, Danantara Indonesia juga dikelola dengan serius," kata Anggia kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

"Bapak Presiden Prabowo bahkan menyampaikan badan ini akan dikelola dengan transparan dan tidak kebal hukum. Bahkan badan itu disebut bisa diaudit setiap saat oleh penegak hukum," lanjutnya.

Menurutnya, penegasan Presiden Prabowo sebagai pertanda Danantara Indonesia memang dibentuk untuk tujuan yang mulia. "Tentunya ini membuktikan bahwa Danantara Indonesia dibentuk untuk tujuan yang mulia, yakni kemajuan Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggia juga menilai Danantara sebagai harapan besar untuk Indonesia. Dia pun berharap badan ini bisa langsung bekerja sehingga mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat turut meningkat.

"Danantara Indonesia juga harapan besar untuk Indonesia. Saya berharap badan yang baru saja diresmikan ini bisa langsung memberi dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo agar Indonesia menjadi negara maju pun bisa segera tercapai dan kesejahteraan rakyat tentunya juga akan meningkat," ujar dia.

Demi mendukung itu pula, Anggia memastikan Komisi VI DPR akan mengawasi kinerja Danantara. "Kami di DPR juga siap melakukan pengawasan agar Danantara ini berjalan sesuai yang kita harapkan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo baru saja meresmikan Danantara Indonesia. Dia mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan serta harus bisa diaudit oleh siapa pun.

"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Prabowo merasa bangga atas kerja keras semua pihak untuk mewujudkan Danantara Indonesia. Prabowo mengatakan Danantara Indonesia milik anak dan cucu rakyat Indonesia.

"Saya bangga dengan bangsa saya, saya bangga pada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia. Karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan Daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita," ucapnya.

Simak Video 'Prabowo: Danantara Harus Dikelola dengan Baik, Bisa Diaudit Setiap Saat':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Setelah berlangsung selama dua hari, Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) RI resmi ditutup. Pameran ini sukses menarik perhatian publik dengan menghadirkan beragam informasi dan edukasi hukum dari berbagai lembaga.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan, Pameran Kampung Hukum yang ditutup pada Rabu (19/2) kemarin itu menjadi wadah yang strategis bagi MPR RI, sebab menarik banyak perhatian untuk hadir.

Hal itu menurutnya menjadi bentuk kolaborasi erat dalam membantu MPR RI untuk memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum. Sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada Kementerian/Lembaga dan generasi muda," ujar Anies, dalam keterangan tertulis Kamis (20/2/2025)

Lebih dari itu, kata dia, dengan pameran ini mewujudkan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat lebih memperluas jejaring kerjanya. Sekaligus memperkuat kerja sama antar lembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk good governance atau tata kelola pemerintahan.

Anies juga mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi booth MPR. Menurutnya, kedatangannya tersebut telah mendorong agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Apresiasi yang mulia Ketua MA tersebut sangat penting bagi Setjen MPR RI dan juga mendorong serta memotivasi Setjen MPR RI utk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," sambung Anies.

Sementara itu, Sunarto turut mengapresiasi partisipasi MPR RI dalam pameran ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pelaksanaan Laporan Tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni, agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ucap Sunarto.

Di hari terakhir, pameran Kampung Hukum 2025 telah menyuguhkan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow, pertunjukan seni tradisional, band performance, dan pembagian doorprize bagi pengunjung.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Subondo menyampaikan pameran tahun ini merupakan yang paling meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dan turut memberikan pertanyaan kritis dalam talkshow yang diselenggarakan.

Ditambah, kata dia, para peserta pameran bekerja keras dan kreatif membuat para pengunjung tertarik mendalami produk-produk yang dipamerkan.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia. Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," tutur Subondo.

Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2025, diharapkan masyarakat semakin memahami peran lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia serta mendapatkan manfaat dari berbagai informasi yang telah disajikan selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, pada hari pertama pameran dibuka secara resmi oleh Ketua MA Sunarto, yang turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I, II serta para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

Kemudian, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran. Antara lain, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendapat kunjungan Komisi XIII DPR RI. Kedatangan anggota dewan ini dalam rangka kunjungan spesifik pengawasan pelayanan di tengah efisiensi anggaran.

"Kunjungan Ini bagian dari tugas Komisi XIII DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik pengawasan, kami ingin melihat dengan adanya efisiensi apa dampaknya pada pelayanan pada imigrasi di kantor imigrasi Batam," kata Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Kamis (6/2/2025).

Willy mengatakan dalam catatan pihaknya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan kantor terpadat kedua setelah Bali. Menurutnya imigrasi Batam merupakan salah satu wajah pelayanan terdepan di perbatasan.

"Imigrasi Batam merupakan kantor imigrasi tersibuk kedua setelah Bali. Tentu ini menjadi halaman depan dari negara kita, bagaimana halaman depan ini benar-benar mencerminkan pelayanan seperti apa, itu yang kami dalami tadi," ujarnya.

Willy mengungkapkan dalam kunjungan pihaknya itu, Komisi XIII DPR RI menemukan peningkatan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2024 imigrasi Batam mengumpulkan PNBP sebesar Rp 143.190.347.003 dari target yang ditentukan sebesar Rp 59.353.300.000,

"Luar biasa kami mendapatkan temuan, PNBP naik, kita berterima kasih kepada imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara. Ini perhatikan dan catatan kita, kita harus memberikan infrastruktur yang memadai, peningkatan sumberdaya manusia," ujarnya.

Willy juga menyebut perlunya peningkatan kesejahteraan petugas imigrasi yang berada di perbatasan seperti Batam. Menurutnya jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sama saja dengan pelanggaran HAM ringan.

"Jangan sampai Kita melakukan pelanggaran Ham ringan, mereka melakukan pelayanan di pulau terluar tapi gajinya tak memadai. Itu jadi catatan kami, untuk memberikan peningkatan penghargaan," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja komisi XIII DPR RI itu juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur pelayanan mulai dari kapal patroli peningkatan data base. Ia juga menyebut beberapa peralatan pelayanan imigrasi juga perlu adanya peningkatan.

"Infrastruktur mulai dari kapal patroli dan data base kita coba diskusikan dan dalami sesuai kebutuhan dengan zamannya. Tentu beberapa peralatan perlu pergantian hingga pembaharuan tentu kita berikan yang terbaik," ujarnya.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam pada kunjungan komisi XIII DPR RI pihaknya mendapat masukan peningkatan inovasi pelayanan. Seperti pengawasan orang asing menggunakan satelit.

"Kita akan tindak lanjuti, salah satunya adalah inovasi, saran bagaimana mengoptimalkan pengawasan dengan inovasi satelit yang ada di Kepri," sebut Saffar.

Saffar menyebut peningkatan infrastruktur pelayanan juga menjadi salah satu perhatian khusus. Mulai dari peningkatan jumlah autogate hingga peningkatan pelayanan imigrasi di pelabuhan di Batam.

" Seperti peningkatan auto gate di semua terminal tentunya mengkoordinasikan semua pengusaha pelabuhan untuk memaksimalkan pelayanan imigrasi juga disertai pengawasan terhadap WNA yang datang," ujarnya.

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir

Video: DPR Gelar Paripurna Pembentukan Timwas, 289 Anggota Dewan Hadir

Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang mencopot semua pejabat imigrasi terlibat dugaan pemerasan terhadap warga negara (WN) China. Dugaan pemerasan itu terjadi di Bandara Soekarno Hatta.

"Pertama, tentu kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang sudah mengambil sikap tegas. Beliau sudah memberhentikan pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga ikut melakukan pemerasan kepada WN China tersebut," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso di Medan, Minggu (2/2/2025).

Langkah dari Menteri Agus dinilai tepat untuk menghilangkan proses pemerasan di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sugiat kemudian meminta agar tidak ada lagi aksi-aksi curang petugas yang melakukan pemerasan baik terhadap warga negara Indonesia, maupun warga negara Asing.

"Adanya pemerasan sejumlah oknum itu tentu mencoreng citra lembaga, bahkan Negara Indonesia. Ke depan kita ingin warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang melalui Imigrasi di bandara diberikan pelayanan terbaik. Karena ini menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, tetapi tempat dari warga negara asing itu berasal," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini menyebut Komisi XIII DPR akan memberikan dukungan kepada Menteri Agus untuk menghilangkan praktik pemerasan maupun pungutan liar di Kementerian Imipas.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan mencopot semua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga terlibat pemerasan terhadap WN China.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkap Agus Andrianto, Sabtu (1/2), melansir detikNews.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis (23/1/2025). Pigai ingin memantau langsung pelaksanaan program-program pemajuan HAM. Dia juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," ujar Pigai dalam kunjungannya di Kanwil Kemenkum Bali, Denpasar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra itu, Pigai membahas berbagai hal. Antara lain, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum di masa transisi.

Dia juga membahas terkait pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) di wilayah Bali. Menteri HAM memberikan apresiasi atas capaian Kanwil Kemenkumham Bali dalam meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM di beberapa daerah di Provinsi Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," beber mantan anggota Komnas HAM itu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu menyatakan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," tegas Wahyu.

Kunjungan kerja Menteri HAM ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lintas kementerian di masa transisi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, adil, makmur, dan bermartabat.

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Dua terdakwa perkara korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) gedung shelter tsunami di Pemenang, Lombok Utara, tiba di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua terdakwa bernama Aprialely Nirmala dan Agus Heriyanto kini ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Hari ini resmi kami memindahkan dua orang terdakwa dalam dugaan tipikor pembangunan shelter tsunami di NTB," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Greafik Loserte di Mataram, Selasa (21/1/2025).

Greafik mengatakan kedua terdakwa akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram besok, Rabu (22/1/2025). Adapun agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

"Sidang direncanakan besok (Rabu) sesuai jadwal yang kami terima di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan TES atau shelter tsunami di NTB. Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Herijanto (AH) serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aprialely Nirmala (AN).

Asep menjelaskan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dia menyebut keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.

"Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH)," jelas Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024) dikutip detikNews.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang