Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membantah anggapan salah satu pasal di Undang-Undang BUMN kontradiktif dengan aturan di peraturan yang lain. Andre menyebut direksi BUMN tak kebal hukum.

"Jadi gini. Intinya apa? Memang direksi BUMN ya, jadi direksi BUMN tidak kebal hukum. Kalau ada pelanggaran pidana dan juga korupsi tentu aparat hukum bisa memprosesnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu satu," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Andre mengatakan pernyataan tersebut juga mengacu pada ucapan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Andre menyebut pada UU BUMN juga mengatur kekayaan negara yang dipisahkan.

"Nah yang kedua, adalah bahwa sekarang di UU BUMN itu ada kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi aset BUMN ini kan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menganut business judgement rules," ujar Andre.

Legislator Gerindra ini mengatakan konsep business judgement rules tersebut mengharuskan BUMN membuktikan tak adanya kelalaian atau kesengajaan. Andre menegaskan jajaran BUMN bisa diproses jika terlibat korupsi.

"Sehingga mereka kalau merugikan negara wajib membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, tentu mereka diproses secara hukum," ujar Andre.

"Jadi tidak benar bahwa BUMN, Direksi BUMN, Komisaris BUMN kebal hukum. Mereka bisa diproses secara hukum kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Ia menyebut BUMN juga masih menerima dana dari APBN. Andre menegaskan jika ditemukan adanya kerugian negara di sana, maka harus diusut.

"Jadi, nggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum atau nggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong," ungkapnya.

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

Simak Video 'Demokrat soal Direksi BUMN Masih Bisa Dipidana: Tak Ada Kebal Hukum':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bukan sekadar soal perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan ke arah multifungsi militer, di mana prajurit aktif memiliki peluang lebih luas untuk berkiprah dalam jabatan sipil.

Salah satu poin yang paling disorot adalah revisi Pasal 47 yang memperlonggar aturan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lembaga mana saja yang dapat ditempati oleh personel TNI. Ketentuan ini dikhawatirkan semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Ironisnya, proses revisi ini dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Pelebaran Peran Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil sejatinya bukan hal baru. Sebelum revisi UU TNI ini diajukan, praktik serupa sudah terjadi melalui berbagai celah kebijakan, diskresi, hingga pengaruh politik anggaran. Berbagai mekanisme tersebut menjadi alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

Sejak era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo, penggunaan diskresi untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan strategis sipil terus meningkat. Data Ombudsman RI pada 2020 mencatat setidaknya 27 perwira aktif TNI menduduki jabatan komisaris di BUMN, termasuk posisi kunci seperti Direktur Utama Bulog. Pada 2025, jabatan tersebut kembali diisi oleh anggota aktif TNI, menegaskan pola yang terus berulang.

Tak hanya di sektor bisnis negara, TNI juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ribuan personel TNI ditunjuk sebagai kepala unit program, didukung oleh infrastruktur dapur lapangan yang dikelola oleh tiga matra TNI. Selain itu, beberapa kali perwira aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, seperti di Aceh (2016), Sulawesi Barat (2016), dan Seram Bagian Barat (2022).

Dari perspektif anggaran, prioritas negara terhadap sektor pertahanan semakin tampak. Dalam APBN 2025, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni Rp 166,26 triliun, melampaui Polri yang menerima Rp 126,62 triliun. Salah satu dampak dari prioritas ini adalah keterlibatan militer dalam berbagai sektor yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga proyek infrastruktur. Dengan dalih memperkuat ketahanan nasional, TNI aktif ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi pupuk, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.

Langkah lain yang mempertegas normalisasi peran militer dalam pemerintahan adalah inisiatif Retret Kementerian serta pelatihan bagi ratusan kepala daerah di Akademi Militer. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelembagaan pendekatan militer dalam birokrasi sipil, di mana praktik kepemimpinan berbasis hierarki dan komando mulai diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah.

Reformasi yang Mandek

Reformasi TNI yang dimulai sejak 1998 ternyata masih jauh dari kata selesai. Perubahan yang telah terjadi selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai tahapan menuju transformasi yang lebih substansial. Reformasi yang hanya bersandar pada perubahan regulasi tanpa diiringi perombakan struktural dan kultural akan selalu menghadapi tantangan.

Dari sisi eksternal, reformasi seharusnya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada institusi sipil yang masih memiliki pola pikir hierarkis dan komando. Budaya kepatuhan tanpa kritik yang diwarisi dari model kepemimpinan militeristik masih banyak ditemui dalam birokrasi sipil. Fenomena ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang minim partisipasi publik dan rentan terhadap pengabaian prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi internal, reformasi di tubuh TNI tidak bisa berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan hukum semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskresi yang selama ini menjadi celah untuk memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Komitmen terhadap supremasi sipil harus diperkuat dengan pembatasan peran politik TNI serta penghentian pola patronase yang menjadikan institusi militer sebagai alat politik eksekutif.

Selama relasi antara eksekutif dan militer masih mempertahankan praktik lama, reformasi akan sulit mencapai tujuannya. Jika tidak ada langkah konkret untuk membatasi ekspansi militer dalam ranah sipil, maka reformasi TNI hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Muhamad Salehpeneliti hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Simak juga Video: Menhan Tegaskan Tak Ada Wajib Militer-Dwifungsi Seusai RUU TNI Disahkan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.

Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.

“Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.

Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.

"Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak," jelasnya.

Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.

Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.

Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.

"Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa," terangnya.

Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

"Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," imbuhnya.

Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.

"Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat," tegas Achmad.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.

Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.

Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.

"Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat," tuturnya.

Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap rencana investasi yang bakal dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Rencana investasi ini berkaitan dengan langkah efisiensi anggaran yang sudah dijalankan.

Yusril mengatakan 30% APBN bocor untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlalu mendesak. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pemasukan investasi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, menurut Yusril, disampaikan Prabowo di hadapan Hakim Mahkamah Agung yang diundang ke Istana hari ini.

"Dan selama ini kita selalu mengharapkan ada investasi asing, baik pemerintah maupun swasta asing maupun investasi dalam negeri yang jumlahnya tidak seberapa," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dengan penghematan 30% atau US$ 20 miliar yang setara Rp 326 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun, negara akan mendapatkan 6 kali lipat yaitu US$ 120 miliar atau Rp 1.956 triliun plus US$ 20 miliar lagi atau Rp 326 triliun per tahun.

Artinya dalam 5 tahun jumlahnya akan meningkat menjadi US$ 700 miliar atau Rp 11.410 triliun.

Dana itulah yang kemudian akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar. Meskipun sebagian dari itu akan disalurkan untuk program prioritas Prabowo seperti makan siang bergizi.

Selain juga untuk membiayai program-program langsung seperti makan gratis kepada anak-anak sekolah, tapi juga pemerintah akan investasi di proyek-proyek besar

"Jadi penghematan dilakukan sekitar 30% itu sekitar US$ 20 miliar dolar setiap tahun dan itu akan men generate 6 kali lipat, US$ 120 miliar plus US$ 20 miliar, US$ 140 miliar. Berarti dalam 5 tahun pemerintah itu akan menghimpun dana sebesar US$ 700 miliar dan akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar," jelas Yusril.

Dalam 1 tahun pemerintah akan investasi di sekitar 34-35 mega proyek yang diproyeksi berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Dengan demikian, kata Yusril, target pertumbuhan ekonomi 8% bukan menjadi sesuatu yang mustahil tercapai.

"Dan kalau itu terjadi terus maka diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia dan saya kira dampaknya akan sangat besar," tuturnya.

"Jadi walaupun penghematan dilakukan di sana-sini akan terasa setahun-dua tahun ini tapi dampak positifnya ke depan itu jauh lebih besar daripada mungkin sementara ini. Ya terpaksa biaya perjalanan dinas dikurangi, pembelian ATR di alat kantor dikurangi, seminar tidak perlu dan segala macam begitu," tambah dia.

Adapun investasi terhadap 34 proyek itu ditentukan langsung oleh Prabowo, termasuk di antaranya proyek hilirisasi sektor mineral. Yusril menyatakan Indonesia ingin menghentikan ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara Industri.

"Jadi betul-betul kita ingin menghentikan ekspor bahan mentah yang betul-betul menuju negara industri. Walaupun ini tidak mudah tantangan ini," tutupnya.

Komisi XIII DPR telah menyepakati anggaran usai efisiensi sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerjanya. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.

Hal tersebut diumumkan dalam rapat di ruang Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Angka pemotongan tersebut dibacakan oleh ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XII DPR RI," kata Willy membacakan kesimpulan rapat.

Berikut ini rinciannya:

- Efisiensi anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp 517.583.722.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000, menjadi sebesar Rp 2.384.279.125.000.

- Efisiensi anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 59.950.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 160.523.737.000, menjadi sebesar Rp. 100.573.737.000.

- Efisiensi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 144.500.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229.919.355.000, menjadi sebesar Rp 122.220.952.000.

- Efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 153.415.712.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 428.563.750.000 menjadi sebesar Rp 275.148.038.000.

- Efisiensi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum rekonstruksi sebesar Rp 191.600.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.374.428.347.000 menjadi sebesar Rp 182.828.347.000.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah akan menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 306 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penghematan ini bisa saja digunakan untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, hitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG butuh tambahan Rp 100 triliun untuk menggenjot penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Prasetyo mengatakan, sejauh ini Prabowo memang memiliki perhatian khusus untuk program MBG. Dengan anggaran yang ada sekarang Rp 71 triliun hanya cukup untuk memberi makan gratis bagi 17 juta penerima saja, Prabowo ingin agar jumlah itu ditingkatkan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini Alhamdulillah MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu akan ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya. Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sebut Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Seperti diketahui, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG segera bisa dijalankan sesuai target untuk 82,9 juta penerima.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 hanya cukup untuk membiayai MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) lalu.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.
Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan alasan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

Prabowo meminta agar masing-masing anggaran belanja di kementerian dan lembaga (K/L) ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Arahan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Aturan itu langsung berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025.

Prasetyo mengatakan, Prabowo telah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan. Efektivitas belanja negara harus lebih dipertajam untuk tujuan yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya pikir adalah sebagaimana pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," sebut Prasetyo ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Dia mengungkapkan, Prabowo sudah sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, ataupun studi banding dikurangi.

"Yang disampaikan Presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi, kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," beber Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan kemungkinan model penghematan yang dilakukan mirip automatic adjustment yang pernah dilakukan sebelumnya, beberapa anggaran 'dibintangi' atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya," sebutnya ketika dikonfirmasi apakah penghematan akan melakukan pemangkasan atau hanya dibintangi.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo juga menegaskan sejauh ini tak ada penolakan yang disuarakan K/L. Menurutnya, semua K/L satu suara untuk melakukan penghematan.

"Ndak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, nggak ada teman teman K/L merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," sebut Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi itu dimungkinkan untuk memprioritaskan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti kita lihat ya (indikasi pangkas anggaran untuk biayai MBG). Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini alhamdullilah Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Mensesnet Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengatakan upaya pemerataan distribusi program MBG ke seluruh wilayah RI pada tahun ini berdampak pada anggaran. Dengan begitu, dia membuka kemungkinan penghematan anggaran diprioritaskan untuk program tersebut.

"Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis," kata dia.

Diketahui, Prabowo menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Simak juga Video: Kala Prabowo Minta Sunat Perjalanan Dinas: Hemat Rp 20 T, Bisa Perbaiki Sekolah

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah bisa menghemat anggaran Rp 3,6 triliun berkat arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perjalanan dinas hingga seminar dikurangi.

"Ada perjalanan dinas, paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan oleh bapak presiden untuk dilakukan penghematan. Ini dari catatan teman-teman di perbendaharaan sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2025).

Sepanjang 2024, Kemenkeu mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 45,4 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dipergunakan jika sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada Rp 45,4 triliun SiLPA tapi ini kita masih menunggu diaudit BPK, baru kemudian bisa dipakai dan sebagainya," ujar Isa.

Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo meminta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan dinas luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua Menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun menerbitkan aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Aturan itu diterbitkan pada 23 Desember 2024 yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi keputusan tersebut.

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi.

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," sambungnya.

Nawawi mengatakan saat itu DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun, kata Nawawi, tak lama kemudian terdapat pula Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran.

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujarnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Tambahan anggaran itu diminta oleh Pigai tepat setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Nawawi juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak bisa bekerja. Dia lantas mempertanyakan alasan dibentuknya Kementerian tersebut.

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ungkap dia.

Sebagai informasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah meminta penambahan anggaran Rp 325 miliar kepada DPR. Saat itu, Yusril mengaku bingung bagaimana bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," jelasnya.

"Soal kebocoran anggaran ini kami sepakat, KPK terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana kemudian bisa itu terlibat," sambungnya.

Selain itu, Nawawi juga menyoroti terkait program makan siang gratis. Nawawi menuturkan program tersebut akan menjadi bahan kajian KPK.

"Ada juga satu kebijakan yang sekarang ditampilkan oleh pemerintah baru sekarang, misalnya makan siang gratis. Nah itu kemungkinan akan menjadi salah satu bahan kajian yang bisa dilakukan oleh KPK," tuturnya.

RPJPN 2025-2045 telah menetapkan target untuk menjadi negara maju dan negara dengan pengaruh besar dalam kancah ekonomi global. Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia harus membenahi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2000, James J. Heckman, menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan, terutama pendidikan usia dini, memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi individu dan masyarakat.

Sayangnya, di Indonesia, pendidikan, utamanya pendidikan anak usia dini masih dianggap tidak penting. Bahkan banyak orang tua lebih menginginkan anaknya untuk mengikuti kursus calistung (baca, tulis, dan berhitung) dibandingkan mengikuti pendidikan anak usia dini.

Di sisi lain, pendidikan anak usia dini baru menjadi perhatian pemerintah yang tertuang pada dokumen RPJPM 2024-2029.

Sejak 2009, pendidikan telah menjadi prioritas pembangunan melalui mandat alokasi untuk pendidikan minimal 20% dari APBN. Namun masih banyak tantangan mendasar dalam isu pembangunan manusia, salah satunya terkait kualitas, distribusi dan kesejahteraan guru. Guru memiliki peran krusial dalam pembangunan manusia. Jika pendidikan adalah fondasi pembangunan manusia, maka guru adalah pilar utama yang menopang fondasi tersebut.

Peran guru dalam proses pembangunan manusia sangatlah krusial, bukan hanya sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai pembimbing yang mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sehingga, mereka adalah agen perubahan yang mempengaruhi kualitas dan arah peradaban bangsa.

Ironisnya, meskipun guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia, kondisi guru di Indonesia masih jauh dari ideal.

Dalam banyak kasus, para guru bekerja dengan penuh dedikasi, namun kerap kali menghadapi tantangan besar seperti rendahnya kesejahteraan, beban kerja yang tidak proporsional, serta ketimpangan distribusi guru antar wilayah yang sangat mencolok.

Kondisi Guru di Indonesia

Guru di daerah-daerah terpencil sering kali harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, dengan fasilitas yang tidak memadai dan dalam kondisi yang penuh tantangan. Ketidakmerataan distribusi guru yang berkualitas semakin memperburuk kondisi ini, di mana beberapa daerah menghadapi kekurangan guru yang cukup parah, sementara daerah lain mengalami kelebihan guru. Tidak jarang pula, banyak guru yang terjebak dalam status honorer, dengan penghasilan yang jauh dari memadai dan tanpa jaminan masa depan yang jelas.

Di sisi kuantitas, saat ini, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta guru, jumlah yang sekilas tampak besar dengan jumlah sekitar 53 juta peserta didik dari tingkat pendidikan PAUD hingga SMA pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Namun, masih ada daerah yang kekurangan guru.

Di pulau Jawa, Provinsi Banten saja rasio guru siswa sudah mencapai 1:22, jauh di atas angka nasional 1:16. Yang paling parah di Papua Tengah rasio guru siswa 1:31, Papua Selatan rasio guru siswa 1:24, dan Papua Pegunungan rasio guru siswa 1:40.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru tidak menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi tersebut yang baru terbentuk pada 2022. Seharusnya pemerintah menjadikan ketersediaan guru sebagai hal yang sangat prioritas di awal pembangunan provinsi baru tersebut.

Kondisi tersebut diperparah dengan rata-rata sekitar 60 ribu guru yang akan pensiun dalam 5 tahun mendatang.

Padahal, program studi pendidikan merupakan program studi terbanyak, sebanyak 6994 program studi, dibandingkan program studi lain. Selain itu, terdapat 1,1 juta mahasiswa yang terdaftar di program studi Pendidikan.

Jika melihat jumlah program studi dan mahasiswa di bidang pendidikan, seharusnya ketersediaan guru tidak akan menjadi masalah. Justru, seharusnya kita mengalami oversupply guru, bukan kekurangan guru di beberapa daerah. Hal tersebut menunjukkan terdapat salah tata kelola dalam kebijakan guru di Indonesia.

Sedangkan dari sisi kualitas, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2023, guru yang memiliki sertifikat hanya 33,5% untuk SD, 35,3% untuk SMP, 39,9% untuk SMA, dan yang paling parah guru PAUD hanya 5,3% yang memiliki sertifikasi.

Sertifikasi guru selain berdampak pada kompetensi guru, berdampak juga terhadap kesejahteraan guru. Guru yang sudah tersertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG), yang besarannya senilai 1 kali gaji pokok per bulan.

Tentu kondisi kuantitas, distribusi, dan kualitas guru tersebut akan sangat mempengaruhi pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia di masa datang.

Profesi guru dianggap kurang menarik karena gaji yang rendah, tunjangan minim, dan jenjang karier yang stagnan. Hal ini menciptakan lingkaran setan: profesi guru tidak menarik sehingga kualitas calon guru menurun, dan akibatnya kualitas pendidikan secara keseluruhan juga terpuruk.

Pemerintah harus mulai memandang guru sebagai investasi strategis untuk pembangunan manusia dan ekonomi. Investasi pada guru adalah investasi jangka panjang dengan multiplier effect yang besar. Guru yang berkualitas dan sejahtera akan melahirkan generasi muda yang kompeten, inovatif, dan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pengelolaan Guru di Era Otonomi Daerah

Melihat kompleksitas permasalahan ini, langkah-langkah strategis diperlukan untuk memperkuat pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru dari daerah ke pemerintah pusat.

Permasalahan pengelolaan guru oleh pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan sejak awal era reformasi memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya manusia di sektor pendidikan, termasuk rekrutmen, pengangkatan, distribusi, dan pembinaan guru. Sayangnya, pengelolaan ini sering kali tidak berjalan optimal karena berbagai kendala, baik struktural maupun politik.

Salah satu persoalan mendasar adalah adanya politisasi dalam pengelolaan guru termasuk penunjukkan kepala sekolah, yang sering dicap sebagai jabatan politis. Di banyak daerah, pengangkatan guru honorer atau distribusi guru dan kepala sekolah sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan riil pendidikan, melainkan pada kepentingan politik kepala daerah.

Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi guru, di mana daerah-daerah terpencil atau tertinggal sering kali kekurangan guru berkualitas, sementara di daerah perkotaan terjadi surplus guru.

Ketimpangan ini memperlebar jurang kualitas pendidikan antarwilayah, yang seharusnya bisa diatasi dengan manajemen yang lebih terpusat dan berbasis data kebutuhan.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sering mengalami hambatan. Pemerintah pusat, memiliki program-program strategis untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti sertifikasi dan pelatihan profesional. Namun, implementasi di tingkat daerah sering kali tidak sesuai harapan.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan prioritas antara pusat dan daerah, keterbatasan anggaran di level daerah, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kualitas tata kelola administratif di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, data guru sering kali tidak terintegrasi dengan baik, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, dalam pengangkatan guru honorer, beberapa daerah tidak memiliki basis data yang akurat tentang kebutuhan guru berdasarkan jumlah siswa dan distribusi sekolah. Akibatnya, pengangkatan guru menjadi tidak efisien, dan sering kali justru membebani anggaran daerah tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Kesejahteraan guru juga menjadi isu penting dalam pengelolaan oleh pemerintah daerah. Banyak guru honorer di daerah-daerah hanya menerima gaji yang jauh di bawah upah minimum, tanpa jaminan kesejahteraan atau peluang pengangkatan menjadi pegawai tetap.

Hal tersebut diperparah dengan korupsi di daerah, contoh yang terbaru adalah kasus Gubernur Bengkulu yang baru saja ditangkap operasi tangkap tangan oleh KPK karena menggunakan honor guru tetap dan guru tidak tetap se-provinsi Bengkulu.

Ketergantungan pada pemerintah daerah dalam pengelolaan guru juga menimbulkan fragmentasi kebijakan. Beberapa daerah yang memiliki anggaran besar dapat memberikan tunjangan atau insentif tambahan kepada guru, sementara daerah dengan anggaran terbatas tidak mampu melakukan hal yang sama.

Akibatnya, terdapat kesenjangan kesejahteraan guru antar wilayah yang semakin memperburuk ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks ini, sudah saatnya pemerintah pusat mempertimbangkan restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru. Kewenangan yang terlalu terdesentralisasi perlu diimbangi dengan pengawasan lebih ketat dan kuat dari pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan guru berjalan sesuai standar nasional.

Pemerintah pusat dapat mengambil alih fungsi-fungsi strategis seperti rekrutmen, distribusi, dan pengembangan kompetensi guru, sementara pemerintah daerah fokus pada implementasi kebijakan di lapangan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya ketimpangan distribusi dan kesejahteraan guru dapat diatasi, tetapi juga kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan secara merata.

Dengan pengaturan ulang kewenangan terkait kebijakan guru ini, pengelolaan guru dapat lebih terkoordinasi dan bebas dari pengaruh politik lokal. Pemerintah pusat dapat mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan, di mana distribusi guru dilakukan secara proporsional berdasarkan rasio siswa-guru di setiap wilayah.

Selain itu, kebijakan ini memungkinkan adanya standardisasi dalam pengelolaan kesejahteraan guru, memastikan bahwa semua guru, baik di kota maupun di daerah terpencil, menerima gaji dan tunjangan yang layak. Sedangkan pemerintah daerah tetap berperan untuk memastikan pemahaman guru terkait muatan lokal tetap terjaga serta program rutin terhadap pengembangan guru.

Reformasi pendidikan keguruan juga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperkuat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan memastikan kurikulum yang mereka gunakan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Selain itu, Pendidikan Profesi Guru (PPG) harus direvitalisasi, baik dari segi akses maupun isi kurikulum. Pemerintah dapat memperkenalkan skema beasiswa khusus bagi calon guru yang berprestasi, serta memberikan insentif bagi lulusan terbaik untuk memilih profesi guru sebagai karier mereka.

Penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesional berkelanjutan juga menjadi langkah yang tak kalah penting. Guru harus diberikan akses terhadap pelatihan berkala, workshop, dan kursus daring untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dan mudah diakses. Selain itu, pengenalan mentor bagi guru pemula dapat membantu mereka beradaptasi dengan cepat dan mengembangkan keterampilan mengajar yang efektif.

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga perlu memperkuat citra profesi guru di mata masyarakat. Kampanye sosial yang mengangkat pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa dapat menjadi langkah awal untuk membentuk persepsi publik.

Penghargaan bagi guru berprestasi, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, juga dapat membantu meningkatkan status sosial profesi ini.

Investasi pada jumlah, kualitas, dan kesejahteraan guru bukan hanya investasi dalam pendidikan, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi.

Dengan memperkuat pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, kita tidak hanya menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menyiapkan fondasi yang kokoh untuk menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing di dunia.

Guru adalah ujung tombak pembangunan manusia. Tanpa mereka, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi mimpi kosong. Sudah saatnya kita menempatkan guru di posisi yang semestinya: sebagai aktor utama dalam membangun masa depan Indonesia. Karena pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kualitas manusia yang mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan.

Ariyo DP Irhamna, Ekonom INDEF, Dosen Universitas Paramadina

Langkah DPR RI yang mengingatkan Menteri HAM Natalius Pigai untuk realistis terkait permintaan penambahan anggaran sampai Rp 20 triliun mendapat apresiasi. DPR melalui Komisi XIII dianggap tidak terbawa suasana 'bulan madu' pemerintahan baru karena berani memberi kritik terhadap permintaan Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak realistis.

"Ini menjadi 'start awal' yang mencerahkan dari kinerja DPR di awal masa bakti periode 2024-2029 pasca pelantikan anggota dewan sebulan lalu," kata Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Diketahui, peringatan Anggota Komisi XIII DPR Yasonna Laoly kepada Natalius Pigai terkait permintaan tambahan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun menjadi perhatian publik. Yasonna meminta Pigai realistis dalam rapat kerja perdana Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM Natalius Pigai pada Kamis (31/10) kemarin.

Kepada Pigai, Yasonna mengingatkan saat ini negara tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan penambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Mantan Menkumham itu menyebut terdapat hal mendesak lainnya yang harus didahulukan di tengah kondisi keuangan negara yang menghadapi tantangan serius.

Tantangan yang dimaksud Yasonna itu seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit sekitar Rp 600 triliun. Sementara di tahun mendatang, utang negara yang jatuh tempo diperkirakan akan mencapai sekira Rp 800 triliun. Belum lagi kondisi ekonomi masih terpengaruh situasi global yang terjadi peperangan.

Ari pun setuju dengan Yasonna yang menilai semestinya menteri-menteri Kabinet Merah Putih bisa sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, dalam hal ini terkait efisiensi anggaran.

"Restrukturisasi postur kabinet yang semakin 'gemoy' tidak serta merta turut menghabiskan porsi APBN," ungkap Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Institute tersebut.

"Harusnya menteri-menteri baru punya pola pemahaman yang sama akan tugas Presiden Prabowo Subianto yang sangat berat di awal pemerintahannya," sambungnya.

Pigai telah mengungkapkan alasan kenapa ia ingin anggaran kementeriannya bertambah 300 kali lipat. Ia mengaku ingin fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Pigai juga menyebut akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Selain itu, Kemenham disebut ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM.

Ari pun menyebut permintaan Pigai terlalu ugal-ugalan, apalagi anggaran negara akan banyak keluar untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

"Alih-alih meminta anggaran yang 'ugal-ugalan' di saat beban berat APBN tersedot untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis), harusnya Pigai menyadari saran dari Yasonna sebagai anggota legislatif yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM sehingga paham dengan seluk beluk penganggaran," paparnya.

Ari lalu membandingkan permintaan Rp 20 triliun yang diajukan Pigai dengan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hanya Rp 5 triliun pada 2025. Padahal kementerian ini diminta membangun 3 juta rumah.

"Untung kita memiliki anggota dewan yang mengingatkan pentingnya penyusunan program terlebih dahulu dari sebuah kementerian baru," sebut pengajar program Pascasarjana di berbagai universitas di tanah air termasuk di Universitas Indonesia (UI) itu.

Ari menambahkan, 'warning' DPR sangat diperlukan sebagai bentuk kontrol lembaga legislatif. Menurutnya, DPR mampu membuktikan tidak terbawa romantisme pemerintahan baru.

"Saya tidak membayangkan jika DPR asal setuju dan terbawa dengan suasana bulan madu pemerintahan baru yang baru seumur jagung jika semua permintaan kementerian baru diluluskan," ungkap Ari.

"Jika DPR terus mengingatkan permintaan-permintaan eksekutif yang terkesan asal maka rakyat terpuaskan dengan fungsi kontrol yang dijalankan DPR," imbuhnya.

Ari juga menyoroti kekhawatiran Yasonna atas perbedaan pernyataan Menteri Pigai dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra sebagai 'induk semang' Kementerian HAM. Yasonna mengingatkan pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar tak mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

"Ini merupakan arahan nyata dari pihak legislatif agar kementerian baru menjalankan tupoksinya dengan benar," tegas Ari.

Sebelumnya, peringatan yang sama juga sempat disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. Ia menilai sebaiknya Pigai terlebih dahulu berkoordinasi dengan internal
pemerintahan sebelum mengungkapkan keinginannya ke publik, apalagi tambahan anggaran yang diminta sangat fantastis.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu juga menganggap permintaan Pigai tersebut agak kurang relevan. Mengingat, kata Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," urai Andreas.

Kendati Menteri HAM telah menjelaskan tambahan anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," pungkasnya.

Simak juga Video 'Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T':

[Gambas:Video 20detik]