Medan -

Dua anggota DPRD dari Partai Golkar di Sumut tersandung kasus hukum. Kasus hukum itu terkait dengan dugaan penganiayaan pramugari dan judi sabung ayam.

Keduanya adalah Megawati Zebua yang merupakan anggota DPRD Sumut di kasus dugaan penganiayaan. Kemudian Pajar Prianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Asahan di kasus judi sabung ayam.

Megawati Zebua Tersandung Kasus Penganiayaan

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Megawati dipolisikan karena diduga mencekik pramugari Wings Air, Lidya Christine Kabrahanubun (28).

Dalam video yang dilihat, Senin (14/4/2025), seorang pramugari berseragam merah terlihat adu mulut wanita berbaju putih. Terlihat seorang pria berbaju hitam berdiri juga di sekitar kedua wanita ini.

"Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang," kata wanita berbaju putih itu di dalam video.

Setelah itu, wanita berbaju putih itu terlihat mencekik pramugari itu. Cekikan itu juga terlihat terdorong setelahnya.

Pria berbaju hitam yang diduga bagian dari bandara mencoba melerai. Pria itu kemudian terlihat mencoba menghubungi seseorang melalui handy talkie.

"Anggota DPRD Sumut tersebut mencekik pramugari karena tidak bersedia kopernya diletak di belakang," tertulis di dalam unggahan.

Anggota DPRD Sumut itu disebut Megawati Zebua dari Fraksi Golkar. Megawati merupakan anggota DPRD Sumut dapil 8 yang mencakup Kepulauan Nias.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan Megawati dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, Megawati justru mendorong dan mencekik pramugari. Terkait hal ini, Megawati akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Megawati kemudian membantah mencekik pramugari itu. Megawati mengatakan jika saat itu dia menunggu pramugari bergeser agar penumpang lain masuk.

"Mungkin video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mau mencekik, saya hanya menunggu pramugari untuk bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4).

Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa saat itu dirinya ingin menolong penumpang tua yang tak ingin barangnya dimasukkan ke bagasi. Namun, ia mengklaim pramugari di maskapai tersebut bersitegas tak ingin membuka label tersebut.

"Saya saat itu hanya mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin barangnya dibagasikan, karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di bagasi itu kan satu jam, bisa lah dia enggak dapat pesawat, hanguslah nanti tiketnya," ujarnya.

"Makanya saya ingin membantu, saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tak bisa diletakkan di kabin," lanjutnya.

Kemudian, ia juga menyebutkan pengambilan video yang menjadi viral di sosial media tersebut hanya sebuah kesalahpahaman.

Pramugari Wings Air itu kemudian membuat laporan ke Polres Nias. Megawati dilaporkan dengan kasus dugaan penganiayaan.

"Sudah membuat laporan resmi, pelapornya yang merasa dirugikan sendiri, pramugarinya. (Buat laporan) sekira pukul 11.30 WIB tadi," kata Kasi Humas Polres Nias Aipda M Motivasi Gea saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (17/4).

Motivasi menyebut terlapor dalam kasus itu adalah MZ. Pramugari itu melaporkan soal dugaan penganiayaan.

"Terlapornya inisial MZ. Untuk saat ini yang kita terima terkait penganiayaan yang terjadi pada dirinya (korban) pada hari Minggu, 13 April 2025," jelasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan laporan itu dilayangkan Megawati pada 16 April 2025. Adapun akun yang dilaporkan Megawati adalah akun TikTok @polostakberdosa karena merasa pemilik akun mencantumkan narasi yang tidak sesuai fakta sehingga mencemarkan nama baiknya.

"Benar, membuat laporan terkait video itu, yang dilaporkan pengguna akun TikTok @polostakberdosa, satu terlapornya di sini (laporan)," kata Siti saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (18/4).

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Pajar Prianto Tersandung Kasus Judi Sabung Ayam

Satu video yang menarasikan rumah anggota DPRD Asahan Pajar Prianto digerebek oleh petugas kepolisian viral di media sosial. Penggerebekan itu diduga terkait judi sabung ayam.

Berdasarkan video yang dilihat detikSumut, Senin (21/4), tampak warga ramai berada di lokasi. Perekam mengarahkan kameranya ke salah satu rumah yang diduga milik wakil rakyat tersebut.

Di depan rumah itu tampak ada beberapa truk. Selain itu, ada juga petugas kepolisian di lokasi. Menurut informasi, penggerebekan itu terjadi di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman.

Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar membenarkan rumah P digerebek terkait dugaan judi sabung ayam. Ghulam menyebut penggerebekan dilakukan, Minggu (20/4).

"Iya, (rumah P digerebek diduga soal sabung ayam), hari Minggu," kata Ghulam saat dikonfirmasi detikSumut.

Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Pajar menjadi tersangka. Selain Pajar, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya.

Keduanya, yakni Supilar alias SR (50) dan Suparmin alias SN (46). Mereka berdua ikut bermain taruhan dalam judi tersebut.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditetapkan sebanyak tiga orang sebagai tersangka, yaitu tersangka PP, SR dan SN," kata Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi saat konferensi pers, Selasa (22/4).

Sementara lima orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dari lokasi, kata Afdhal, belum terbukti terlibat dalam judi sabung ayam itu. Alhasil, kelimanya belum bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Afdhal belum memerinci soal omzet judi sabung ayam itu. Dia mengatakan pihaknya masih memburu empat pelaku lainnya untuk mengungkap hal tersebut.

Keempat pelaku itu adalah J, DO, A, dan DE. D berperan sebagai bandar, penyelenggara kegiatan dan wasit. Sementara DO dan A sebagai pemain judi, sedangkan DE lawan taruhan tersangka Supilar.

Pajar dijerat Pasal 303 Ayat 1 ke-2e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya dijerat Pasal 303 bis KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

"Kalau dia (Pajar) memang penyedia tempat," katanya.

Saat ini, polisi menangguhkan penahanan terhadap Pajar Prianto dengan beberapa pertimbangan.

"Iya, ditangguhkan (penahanan)," kata Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar Lutfi saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (25/4).

Ghulam belum memerinci sejak kapan penahanan Pajar itu ditangguhkan. Namun, dia memastikan proses hukum yang menjerat Pajar itu tetap akan berproses.

Mantan Kasat Reskrim Polres Simalungun itu menyebut ada beberapa pertimbangan, sehingga mereka menangguhkan penahanan Pajar.

"Tapi kasus tetap lanjut. Pertimbangan kami sudah terpenuhi, penilaian subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya.

(dhm/dhm)

BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPR Adies Kadir kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Di sana, politikus Partai Golkar ini memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi. Adies mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petugas imigrasi, Adies Kadir merekomendasikan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan.

"Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus," kata Adies Kadir dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

"Dengan peningkatan status ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan imigrasi di wilayah Balikpapan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan efektif," tambahnya.

Dia juga merekomendasikan pemindahan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ke lokasi yang lebih strategis dan aman dari banjir. "Kantor imigrasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja petugas imigrasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Dia meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu pengadaan lahan pembangunan Kantor Imigrasi Samarinda yang baru. "Kami berharap Gubernur Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan lahan yang strategis dan layak untuk pembangunan kantor imigrasi yang baru, sehingga proses pemindahan dapat berjalan lancar dan efektif," tuturnya.

Adies berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi di Kalimantan Timur. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan imigrasi yang lebih baik dan efektif.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri tidak kalah dengan premanisme dalam penegakan hukum.

"Saya sudah sampaikan, kita jangan kalah sama premanisme," kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, ketika merespons kasus pembakaran tiga mobil yang digunakan personel Polres Metro Depok di Depok, Jawa Barat.

Sebaliknya, dia mendorong 14 aparat dari Satreskrim Polres Depok tak gentar saat melakukan penangkapan terhadap tersangka TS, yang diketahui seorang tokoh ormas.

"Kalau ini penindakan penegakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, jangan pernah ada mundur," ujarnya.

Sahroni lantas mencontohkan kasus penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang mengakibatkan tiga personel Polres Way Kanan meninggal dunia.

Ia menilai Polri berada di pihak yang benar dalam menjalankan tugas menegakkan hukum tersebut.

"Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku tembak-tembakan, enggak apa-apa. ;Kan Pak Adrianus Meliala (kriminolog) kemarin bilang, 'Oh, ini pelanggaran HAM'. Pelanggaran HAM itu di ujung sana," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar personel Polri berani untuk mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum sekalipun berhadapan harus berhadapan dengan premanisme.

"Kalau sudah takut, jangan maju. Akan tetapi, kalau sudah maju, apa pun sekalipun, pertarungan di lapangan, lawan! Jangan kalah dengan premanisme," kata dia.

Pada hari Senin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka kasus pembakaran terhadap mobil yang digunakan personel Polres Metro Depok di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon pada hari Jumat (18/4).

Kepolisian menjelaskan bahwa kebakaran kendaraan roda empat di dekat TPU Pondok Ranggon terjadi saat petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka TS.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Medan -

Pihak Wings Air menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan pencekikan pramugari yang dilakukan anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Megawati mengaku tidak mengetahui sikap maskapai tersebut dan siap melakukan klarifikasi.

"Saya tidak tahu, yang penting saya akan ceritakan sesungguhnya apa yang sedang terjadi pada saat itu. Mungkin kejadiannya pada hari itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Sementara itu, ia mengklaim bahwa kedua pihak juga sudah berdamai terkait peristiwa tersebut.

"Sudah (komunikasi) dan saling memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran untuk kita juga biar para penumpang dan pramugari. Saya enggak tahu (tindakan hukum), baru dengar juga. Belum ada komunikasi dengan pihak pramugari karena saya anggap sudah selesai dan memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa perdamaian dilakukan saat masih di Bandara Binaka, usai dirinya diturunkan dari Pesawat Wings Air tujuan Bandara Kualanamu.

"Pas masih di bandara (saling meminta maaf), saya mau pulang karena sudah ketinggalan pesawat. Saat itu juga saya telpon direktur bandara pak Zulkifli, saya jelaskan permasalahannya dan dia bilang "sabar-sabar", saya bilang "saya pun sabarnya pak, ini jadi pembelajaran buat kita"," ucapnya.

Sementara itu, dirinya harus melakukan perjalanan pada Senin (14/4/2025) keesokan harinya. Hal ini terjadi lantaran dirinya ketinggalan pesawat untuk memberikan klarifikasi tersebut.

"Akhirnya naik penerbangan berikutnya, hari Senin pagi," pungkasnya.

(mjy/mjy)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia guna mengatasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua karena kasus kekerasan yang dilakukan kelompok itu terus berulang.

Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.

"Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” kata Mafirion di Jakarta, Selasa.

Dia pun tidak memberi toleransi terkait kasus yang baru terjadi, yakni KKB membunuh 12 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut dia, pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama karena pendekatan itu harus terus berkesinambungan. Meski demikian, pendekatan tersebut diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi.

Menurut Mafirion, Republik Indonesia punya pengalaman sejarah konflik, seperti yang terjadi di Aceh. Namun, dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai, konflik itu bisa terselesaikan.

"Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan," katanya.

Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh.

Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, hingga aktivis HAM dan melakukan pendekatan nonmiliter secara humanis.

"Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Hal ini terkait video viral bernarasi anggota DPRD Sumut diduga mencekik leher pramugari di dalam pesawat.

Dilansir detikSumut, insiden itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada Minggu (13/4) lalu.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025), dikutip dari detikSumut.

Danang mengatakan MZ bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujar Danang.

MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," sambung dia.

Tempuh Jalur Hukum

Sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat, pihak Wings Air kini sedang menempuh jalur hukum

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," kata Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," imbuh dia.

(dil/aku)

Medan -

Video bernarasi diduga anggota DPRD Sumut mencekik leher pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Pihak maskapai Wings Air memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.

Peristiwa ini terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Terkait hal ini, MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," lanjutnya.

Lebih lanjut, Danang menegaskan jika pihak Wings Air juga sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," ucap Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

(mjy/mjy)

Surabaya -

Rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK. Rumah berlantai 2 itu tampak dijaga puluhan orang.

Pantauan di lokasi, tampak beberapa kendaraan parkir di depan rumah La Nyalla. Puluhan orang berseragam Ormas Pemuda Pancasila juga tampak berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Belum diketahui apakah penyidik berhasil memasuki rumah La Nyalla atau tidak. Namun hingga saat ini, puluhan orang dari PP masih siaga berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya membenarkan penggeledahan rumah tersebut. Ia menyebut penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas Jatim.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Tessa dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

Dia belum menjelaskan secara rinci apa saja hasil penggeledahan tersebut. KPK akan memaparkan setelah penggeledahan selesai dilakukan.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ucapnya.

Sebelumnya, rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti digeledah KPK. Rumah berlantai 2 di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK sejak siang tadi.

(abq/iwd)

Sukabumi -

Insiden ambulans Desa Kompa, Sukabumi, yang diduga dipakai untuk liburan saat Lebaran menjadi sorotan. Kepala Desa (Kades) Kompa, Yulianti, membantah ambulans desa itu dipakai warganya untuk liburan.

Dilansir detikJabar, Rabu (2/4/2025), Yulianti membenarkan ambulans desa itu dipakai salah seorang warganya. Namun, ambulans itu dipakai untuk menjenguk anggota keluarganya yang ditahan di Lembaga Permasayarakatan (Lapas).

"Setelah kami klarifikasi, ternyata ambulans tersebut tidak dipakai untuk wisata, melainkan mengantar warga kami yang tidak mampu ke lapas untuk menjenguk keluarganya," jelas Yulianti.

Ambulans itu disetop polisi pada Selasa (1/4) usai diduga dipakai untuk berwisata. Yulianti mengatakan persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Masalahnya sudah selesai," kata Yulianti.

Yulianti juga menyampaikan klarifikasinya melalui sebuah video yang diterima detikJabar. Dalam tayangan itu, Yulianti meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi akibat insiden ambulans tersebut.

"Saya Kepala Desa Kompa memohon maaf atas segala kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan staf kami, yaitu sopir ambulans," ujarnya dalam video tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Lihat juga Video: Viral Nenek Terbaring di Ambulans Harus ke Kios untuk Beli Pupuk Subsidi

(ygs/imk)

Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong adanya reformasi mentalitas di tubuh Polri, khususnya guna menekan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum kepolisian.

Menurut Selly, komitmen menjaga mentalitas itu harus dimiliki oleh setiap anggota kepolisian agar marwah institusi Polri tetap terjaga dan persoalan rendahnya kepercayaan publik saat ini dapat dipulihkan.

“Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup. Bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar, bahkan pelaku?” ujar Selly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa fenomena keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak seperti gunung es atau kasus yang terungkap diyakini hanya sebagian kecil dari permasalahan sebenarnya.

Dia lalu menyampaikan sejumlah kasus mencuat ke publik itu di antaranya adalah keterlibatan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dalam kasus pencabulan dan pornografi serta Brigadir Ade Kurniawan (AK) dari Ditintelkam Polda Jateng yang diduga membunuh anak kandungnya sendiri.

Selaras dengan itu, ujarnya melanjutkan, Komisi Yudisial juga menyoroti vonis bebas Hakim PN Jayapura terhadap terdakwa Brigadir Alfian Fauzan Hartanto (AFH), anggota Polres Keerom Polda Papua yang melakukan pencabulan anak.

Menurut Selly, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, serta sumpah Tribrata bagi setiap anggota Polri, kekerasan terhadap anak oleh oknum kepolisian itu semestinya tidak terjadi.

Oleh karena itu, Selly yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi Komisi VIII PDI Perjuangan DPR RI itu menyarankan agar komitmen menjaga mentalitas harus dimiliki setiap anggotanya agar bisa tetap menjaga marwah institusi Polri. Penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman seberat-berat demi efek jera, kata dia menambahkan, harus pula dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berkaca pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hingga 14 Maret, mantan Bupati Cirebon itu menyoroti tingginya tingkat tindak kekerasan terhadap anak. Dari 5.118 kasus terhadap anak yang terjadi di sepanjang 2025, sebanyak 2.163 diantaranya atau 42 persen merupakan kekerasan seksual.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Astacita kedua Presiden Prabowo Subianto, yang terkait dengan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, dihadapkan pada tantangan besar yang perlu segera diselesaikan.

“Jadi, saya pikir kita jangan pernah mimpi menciptakan generasi emas kalau supremasi hukum saja masih belum tercipta di institusi penegak hukumnya,” ujar dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Buleleng -

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan pendapat akhirnya atas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) saat rapat paripurna bersama DPRD Buleleng. Ia berharap disepakatinya ketiga ranperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa adil bagi masyarakat.

Ketiga ranperda yang dimaksud Sutjidra, yakni Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda Tirta Hita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

"Dengan disepakatinya ranperda tersebut, maka ketiga perda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Sutjidra di ruang sidang utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

Sutjidra menghormati pandangan serta masukan konstruktif dari anggota dewan. Ia menilai berbagai masukan tersebut demi perbaikan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

"Semua ini berkat adanya jalinan kerja sama yang baik serta saling dukung antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi semangat untuk membangun Kabupaten Buleleng yang kita cintai," imbuh politikus PDIP itu.

Sutjidra lantas mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPRD Buleleng yang telah membahas ketiga ranperda tersebut. "Selanjutnya ketiga ranperda ini akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi perda," pungkasnya

Foto : Made Wijaya Kusuma

Ket : Bupati I Nyoman Sutjidra saat menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang pencabutan perda nomor 1 tahun 2017 tentang kerjasama daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerahkepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda TirtaHita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT.BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah di ruang sidang utama GedungDPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

(iws/iws)

Solo -

Kepastian status hukum dua oknum TNI yang diduga menembak mati 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, diumumkan besok. Hari ini petinggi TNI-Polri mengadakan pertemuan di Mako Polda Lampung.

Dilansir detikSumbagsel, Senin (24/3/2025), dari pantauan di Mapolda Lampung, jajaran petinggi TNI yang hadir di antaranya Wadanpus Pomad, Mayjend TNI Eka Wijaya Permana, dan Karopaminal Mabes Polri.

Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ahmad menyampaikan pertemuan itu membahas kasus yang melibatkan dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap tiga anggota Polri.

"Iya ada, ada pertemuan itu. Membahas hasil investigasi tim gabungan terkait penanganan kasus di Way Kanan," ungkap Ahmad kepada wartawan, Senin (24/3).

Ahmad menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut disepakati akan diadakan konferensi pers (konpers) yang akan digelar di Mapolda Lampung pada Selasa (25/3) besok.

"Jadi besok (Selasa) hasilnya investigasinya diumumkan, besok akan dilaksanakan preskon oleh Kapolda bersama Danpus Pomad pukul 10.00 WIB," pungkasnya.

(apl/ams)