Jakarta -

KPK memfasilitasi rangkaian perayaan hari raya Paskah untuk tahanan yang beragama Kristen atau Katolik di Rutan KPK, Jakarta Selatan. KPK memastikan para tahanan mendapatkan hak untuk beribadah.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 dan Minggu 20 April 2025 pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00," tambahnya.

KPK juga membuka kunjungan bagi keluarga yang ingin merayakan Paskah bersama tahanan. Kunjungan bisa dilakukan pada Minggu (20/4).

"Layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian barat," sebutnya.

Diketahui, Paskah jatuh pada Minggu (20/4) mendatang. Salah satu rangkaian Paskah adalah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada Jumat (18/4) besok.

(ial/whn)

Surabaya -

Rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK. Rumah berlantai 2 itu tampak dijaga puluhan orang.

Pantauan di lokasi, tampak beberapa kendaraan parkir di depan rumah La Nyalla. Puluhan orang berseragam Ormas Pemuda Pancasila juga tampak berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Belum diketahui apakah penyidik berhasil memasuki rumah La Nyalla atau tidak. Namun hingga saat ini, puluhan orang dari PP masih siaga berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya membenarkan penggeledahan rumah tersebut. Ia menyebut penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas Jatim.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Tessa dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

Dia belum menjelaskan secara rinci apa saja hasil penggeledahan tersebut. KPK akan memaparkan setelah penggeledahan selesai dilakukan.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ucapnya.

Sebelumnya, rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti digeledah KPK. Rumah berlantai 2 di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK sejak siang tadi.

(abq/iwd)

JAKARTA - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Febri Diansyah bergabung ke dalam tim hukum yang akan membela Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam persidangan.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyampaikan, saat ini proses hukum akan memasuki persidangan, dan pihaknya telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Hasto Kristiyanto.

"Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Ronny menyampaikan tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai, dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full-profesional. Dari daftar nama yang disebutkan, terdapat nama Febri Diansyah masuk ke dalam tim hukum Hasto. Bahkan, Febri juga didapuk sebagai Koordinator Jubir Tim Hukum.

Berikut Daftar nama-nama Tim Hukum Hasto Kristiyanto:

1. Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M.
2. Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
3. Ronny B. Talapessy, S.H., M.H.
4. Arman Hanis, S.H.
5. Febri Diansyah, S.H.
6. Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M
7. Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.
8. Johannes Oberlin. L Tobing, S.H.
9. Dr (C) Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
10. Dr. Rasyid Ridho, S.H., M.H.
11. Dr. Duke Arie W, S.H., M.H., CLA.
12. Abdul Rohman, S.H.
13. Triwiyono Susilo, S.H.
14. Willy Pangaribuan, S.H.
15. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H.
16. Rory Sagala, S.H.
17. Annisa Eka Fitria Ismail, B.A., (HONS) LL.M., M.A., S.H.

"Ini adalah 17 Tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristiyanto," katanya.

Jakarta -

Permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait penetapan tersangkanya dalam kasus buron Harun Masiku tidak diterima hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). KPK mengaku tidak khawatir Hasto akan kabur.

"Saat ini penyidik masih menilai bahwa saudara HK (Hasto Kristiyanto) akan dapat menghadapi. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya, salah satunya adalah melalui proses praperadilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut ya," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Tessa menjelaskan selama proses penanganan perkara, KPK telah melalui berbagai macam tantangan. Salah satunya tahap praperadilan yang baru saja dijalankan. Dia mengungkapkan praperadilan ini juga menjadi contoh bahwa Hasto memahami proses hukum yang berjalan.

"Bagaimana rekan-rekan ketahui dan sudah ikuti proses perjalanan perkara ini ya, bahwa baik KPK maupun khususnya Satgas yang menangani, penyidik yang menangani perkara tersebut juga sudah beberapa kali diuji," tutur Tessa.

"Bahkan yang terakhir kalau saya tidak salah adanya gugatan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut KPK akan tetap terus menghadapi, karena itu dilakukan secara konstitusional oleh tersangka HK. Dengan begini kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan memiliki pandangan secara hukum untuk menghadapi prosesnya," pungkasnya.

Permohonan Praperadilan Hasto Tidak Diterima

Hakim tunggal pada PN Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2).

Diketahui, permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

Praperadilan ini diajukan oleh Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Hakim mengatakan seharusnya Hasto mengajukan dua permohonan gugatan yakni gugatan terkait penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan. Karena Hasto tidak mengajukan dua gugatan, maka hakim menegaskan gugatan harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

"Dengan demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut formil," ujarnya.

Simak Video: Hasto Siap Terima Segala Putusan Praperadilan Besok

(isa/isa)

Jakarta -

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Saffar Muhammad Godam, telah diperiksa KPK hari ini. Saffar menyebut dicecar seputar tim bentukan eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mencari Harun Masiku.

"Saya tadi ditanya cuma ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu. (Ada ditanyakan) ada, ada, tapi.... Terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk beliau," kata Saffar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Saffar menjelaskan ditanyai sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaannya secara umum soal perlintasan Harun Masiku.

"25 (pertanyaan). Seputar perlintasan Harun Masiku. Lima tahun yang lalu," kata dia.

Saffar mengatakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada 5 tahun yang lalu. Berdasarkan datanya pada saat itu, dirinya menyebut Harun Masiku berada di Indonesia.

"Iya, data perlintasan kita mengatakan dia (Harun Masiku) ada di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, pantauan detikcom di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1), Saffar tiba pada pukul 09.49 WIB. Saffar terlihat mengenakan pakaian kemeja berwarna putih.

"Dipanggil sebagai saksi 5 tahun yang lalu pada saat perlintasan Harun Masiku," kata Saffar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Jubir KPK Tessa Mahardhika juga membenarkan Saffar diperiksa hari ini. Hal itu dikatakan Tessa sekaligus meralat pernyataan sebelumnya soal jadwal pemeriksaan terhadap Saffar kemarin.

"Saffar M Godam jadwalnya Rabu," kata jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan.

Diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk dua perkara yang berkaitan di KPK, yaitu kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku (HM), yang telah berstatus buron.

Dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam PAW Harun Masiku.

Sementara itu, terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 8 Januari 2020. Namun upaya itu gagal karena Harun berhasil melarikan diri hingga kini masih jadi buron. KPK menemukan adanya temuan bukti peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.

Simak juga Video: Serba-serbi Pemeriksaan Hasto sebagai Tersangka oleh KPK

[Gambas:Video 20detik]

(ial/aud)

Jakarta -

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai alasan pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku tidak jelas. KPK menegaskan langkah yang dilakukan penyidik selalu memiliki dasar hukum yang jelas.

"Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa mengatakan semua pihak yang dicegah KPK ke luar negeri karena dibutuhkan keterangannya. Tessa juga menjawab soal peluang Yasonna turut ditetapkan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, proses penyidikan saat ini masih berlangsung.

"Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu," kata dia.

"Ya itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menanggapi pencegahan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buron Harun Masiku. Guntur menyebut alasan KPK mencegah Yasonna tidak jelas.

"Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (25/12).

Guntur menuding ada upaya menyerang PDIP. Dia juga menuding adanya kriminalisasi terkait kasus tersebut.

"Semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap pengurus PDI Perjuangan dengan alasan yang mengada-ada dan tidak adanya penjelasan," ujar Guntur.

(ial/ygs)

Jakarta -

KPK membantah pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam kasus korupsi Harun Masiku bersifat mendadak. KPK menegaskan pemanggilan kepada Yasonna mengacu pada bukti dan kesaksian yang telah didapat penyidik.

"Tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu dalam dokumen terkait, keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Tessa mengatakan pemanggilan Yasonna juga tidak menunggu kader PDIP itu tidak lagi menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dia kembali menegaskan dasar pemanggilan saksi di KPK selalu bersumber pada kecukupan bukti.

"Kenapa baru sekarang? Kemungkinan hal tersebut baru didapat penyidik saat ini. Jadi bukan karena 'oh sekarang tidak lagi menjabat', nggak. (Penyidik) hanya berpegangan pada alat bukti," ujar Tessa.

KPK Panggil Ulang Yasonna pada 18 Desember

Yasonna harusnya diperiksa sebagai saksi di kasus Harun Masiku pada Jumat (13/12). Namun, Yasonna absen dan meminta dijadwalkan ulang. Penjadwalan ulang pemeriksaan Yasonna Laoly dilakukan pada Rabu pekan depan.

"Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12).

Tessa mengatakan pemanggilan Yasonna terkait perkara Harun Masiku. Namun dia belum bisa memerinci materi apa yang nanti digali dari Yasonna.

"Terkait penetapan, saudara Harun Masiku penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku, bersama-sama dengan Saiful Bahri, dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan," ucap Tessa.

"Tentunya semua akan ada keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh saudara YL ini. Jadi nanti kita tunggu saja, hari Rabu saat beliau hadir, apa-apa saja yang disampaikan nanti kita akan mengetahuinya," imbuhnya.

(ygs/dnu)

Jakarta -

Hari pencoblosan Pilkada 2024 akan digelar serentak besok. Apakah para tahanan KPK tetap bisa mencoblos?

"Terkait pencoblosan di rutan KPK, informasi yang kami dapatkan KPK tidak membuka TPS sendiri. Namun, akan ada petugas dari TPS terdekat yang akan datang ke rutan untuk memberikan kesempatan para tersangka mencoblos," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Namun Tessa belum mengetahui bagi para tersangka yang domisilinya jauh. Hal itu, kata dia, perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Namun apakah tersangka yang berdomisili di luar daerah ini memiliki kesempatan atau hak, kalau hak bisa mencoblos ya, tapi secara teknisnya ini dari KPU saya belum terinfo karena secara riilnya kertas suaranya ada di masing-masing regional di daerah tersebut. Jadi tidak dikirimkan ke rutan KPK," tuturnya.

Salah satu tersangka KPK yang baru saja ditahan adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang juga maju dalam Pilkada 2024 ini. Terkait apakah Rohidin bisa mencoblos, Tessa juga mengatakan perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Iya itu nanti ditanyakan saja sama KPU apakah memang Rohidin bisa mencoblos di rutan KPK atau tidak," sebutnya.

"Tapi pada prinsipnya, KPK memfasilitasi bila para tersangka ini memang punya suara di daerah khususnya di Jabodetabek untuk dari TPS terdekat, nanti infonya akan ada petugas yang datang," tambah dia.

(ial/azh)