Istanbul (ANTARA) - AS pada hari Senin mengumumkan pembatasan visa yang menargetkan pemilik dan pejabat senior agen perjalanan India yang dituduh memfasilitasi "imigrasi ilegal."

"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap pemilik, eksekutif, dan pejabat senior agen perjalanan untuk memutus jaringan penyelundupan alien," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Bruce, menekankan bahwa kebijakan imigrasi AS berupaya untuk mencegah migrasi ilegal dan menghukum mereka yang melanggar hukumnya.

Bruce, mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang "secara sadar" terlibat dalam operasi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Ia menekankan bahwa kedutaan dan konsulat AS di India secara aktif bekerjasama untuk mengidentifikasi individu dan agen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Langkah tersebut dilakukan saat pemerintahan Donald Trump mempertahankan sikap garis keras terhadap imigrasi dan mengintensifkan upaya untuk membatasi penyeberangan perbatasan ilegal.

Tidak ada tanggapan langsung dari otoritas India atau agen perjalanan terkait dengan langkah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina 2018–2023 hingga PPATK membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait judi online senilai Rp600 miliar.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Kejagung periksa Miss Indonesia 2010 terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah Putriambami sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Selengkapnya klik di sini.

2. PPATK blokir 5.000 rekening terkait judi "online" senilai Rp600 miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Selengkapnya klik di sini.

3. Dua orang tewas dalam kecelakaan mobil anggota DPR di tol Pemalang

Polisi mencatat dua orang tewas dalam kecelakaan mobil yang ditumpangi anggota DPR Alamudin Dimyati Rois di KM 315 ruas tol Pemalang-Batang di Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jumat dini hari.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kabareskrim: Tidak ada pemain judi yang menang

Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa tidak ada pemain judi yang menang karena kemenangan yang didapatkan hanyalah iming-iming semata.

Selengkapnya klik di sini.

5. Polri limpahkan tersangka kasus judi "online" Agen138 ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melimpahkan empat tersangka kasus judi online Agen138 kepada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah memberikan perlindungan kepada seorang WNI, Aditya Wahyu Harsono, yang ditangkap aparat Amerika Serikat (AS). Yusril mengatakan perlindungan itu pasti diberikan kepada WNI tanpa syarat.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang nggak salah," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Diketahui, Aditya Wahyu Harsono, WNI berusia 33 tahun yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4).

Aditya pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada 2023. Ia kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional--program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang merupakan warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Lihat juga Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisioner Kompolnas Gufron mengatakan banyak kemajuan yang dicapai Polri sejak proses dan pasca-reformasi, di mana aparat kepolisian dituntut 'melek' hak asasi manusia (HAM) hingga dibuatnya aturan resmi terkait; serta polisi yang tunduk pada peradilan umum.

"Proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia. Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri," kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

Meski demikian, Gufron menilai Polri memang masih punya pekerjaan rumah (PR) yakni melanjutkan semangat reformasi. Gufron menuturkan kultur Polri perlu mengalami reformasi kultural.

"Kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada peradilan umum. Meski di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih terdapat pekerjaan rumah untuk terus melanjutkan Reformasi Kultural Polri," sambung Gufron.

Selanjutnya dia menilai sejumlah capaian Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengapresiasi Polri yang dinilai memperkuat penanganan kejahatan menyangkut perempuan dan anak, serta kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO).

"Demikian juga di bawah kepemimpinan Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ada sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi, salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu perempuan dan anak. Misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri. Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum," ujar Gufron.

Gufron menyebut penguatan peran Polri dalam memberantas tindak pidana tak hanya menuai dukungan Kompolnas, tapi dari kalangan masyarakat yang memiliki fokus isu terkait. Dia berharap direktorat dan unit PPA/PPO dibentuk hingga di level polsek.

"Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja, tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua polda dan polres, melainkan juga di semua polsek," tutur dia.

Lalu Gufron juga mengapresiasi pembentukan Kortas Tipikor. Dia berharap Kortas Tipikor dapat memperkuat sinergitas antarpenegak hukum yang menangani masalah korupsi di Indonesia.

"Capaian lain adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan ini Kortas tersebut juga perlu diapresiasi dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ungkap Gufron.

Di sisi lain Gufron juga mengomentari soal dua kasus menonjol belakangan yakni penembakan maut Kasat Reskrim oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan dan penembakan siswi SMK oleh anggota Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Dia berpendapat cara Jenderal Sigit dalam merespons kedua kasus ini positif.

"Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, respon Kapolri tentunya juga positif. Kapolri memberikan respon yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas, sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri," ucapnya.

"Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini," pungkas Gufron.

Saksikan juga video: Kompolnas Bakal Cek Lokasi Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

[Gambas:Video 20detik]

Pabrikan mobil Jerman Volkswagen (VW) menjual pabrik mobilnya yang berada di Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang, China. Penjualan dilakukan karena VW kalah saing dengan perusahaan lain dan China dituduh telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Melansir detikNews yang mengutip AFP dan Reuters, Jumat (29/11/2024), VW mengumumkan penjualan pabriknya pada Rabu (27/11) dan dibeli oleh perusahaan milik China, SMVIC yang aktif dalam bisnis mobil bekas. VW juga menjual lintasan uji di Turpan dan Anting di provinsi yang sama.

VW angkat kaki juga disebabkan China dituduh telah melakukan banyak pelanggaran HAM di wilayah tersebut. China melakukan kamp pendidikan ulang dan kerja paksa yang menargetkan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.

Seorang juru bicara perusahaan mengatakan alasan dibalik keputusan tersebut. Faktor ekonomi menjadi alasan utamanya

"Alasan ekonomi," kutip juru bicara perusahaan yang tidak disebutkan namanya.

VW Kalah Saing

Pertumbuhan VW pada tahun 2023 jauh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan itu juga kalah saing dengan pesaingnya dari China.

Diketahui perusahaan VW bekerjasama dengan perusahaan milik negara Cina, SAIC Motor Corporations sebagai mitra. Keduanya tetap akan memperpanjang kerja sama.

Perusahaan itu mengatakan akan memperpanjang kemitraannya dengan perusahaan SAIC selama satu dekade hingga 2040. Kedua perusahaan itu mengatakan bahwa mereka akan menjual pabrik mereka di Xinjiang kepada unit SMVIC dari grup Shanghai Lingang Development, yang juga akan mengambil alih pekerja pabrik tersebut.

Langkah ini diambil karena VW berupaya menutup pabrik di Jerman. Selain untuk memangkas biaya produksi, VW juga memberhentikan karyawannya.

Perusahaan ini telah mengukur dampak perang dagang antara Beijing dan Brussels. Hal ini akan berdampak seiring dengan kebijakan UE mengenakan tarif yang besar pada kendaraan listrik yang diimpor dari Cina.

Isu Pelanggaran HAM

Alasan selain ekonomi, yakni pelanggaran HAM terhadap minoritas di China. Organisasi HAM menuduh China menahan lebih dari satu juta orang, sebagian besar Uighur, di 'kamp pendidikan ulang' dan menuduh telah memanfaatkan para tahanan untuk melakukan kerja paksa.

Diketahui tahun lalu di Paris, Prancis, beberapa kelompok aktivis mengajukan pengaduan yang menargetkan perusahaan-perusahaan Prancis dan AS. Kelompok aktivis itu menuduh mereka terlibat dalam kejahatan HAM di Xinjiang akibat subkontraktor di China.

VW Combi Listrik ID. Buzz Melantai di GIIAS 2024, Dijual Rp 1,3 Miliar

VW Combi Listrik ID. Buzz Melantai di GIIAS 2024, Dijual Rp 1,3 Miliar

Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia

Medan (ANTARA) - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sub Direktorat IV Renakta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menangkap pelaku yang diduga agen memberangkatkan dua orang pekerja migran ilegal untuk bekerja ke Malaysia.

"Pekerja calon migran ilegal ini merupakan hasil kerja sama dengan antarPolda Sumut dan Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono di Medan, Minggu.

Sumaryono mengatakan berawal dari petugas imigrasi bandara menemukan tiga orang yang dicurigai hendak berangkat ke Malaysia tersebut.

Dari laporan imigrasi, personel Polda Sumut melakukan penyelidikan di bandara itu, kemudian dilakukan pengamanan terhadap ketiga orang yang hendak berangkat ke Malaysia pada Jumat (22/11).

"Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia," kata Sumaryono.

Ia mengatakan tersangka GR, para calon migran ilegal tersebut akan digaji Rp5,2 juta, hanya saja setelah bekerja gaji mereka dipotong sebagai biaya pengganti pembuatan paspor dan tiket pesawat.

Selain itu, personel menyita tiga handphone, tiga lembar boarding pass pesawat, satu lembar pembayaran pesawat melalui aplikasi sebagai barang bukti.

Terhadap tersangka GR, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk dua calon pekerja migran ilegal tersebut diserahkan ke BP3MI Sumut untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan pembinaan serta pemulangan.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) menggelontorkan dana internal untuk proyek Regenerasi Petani di Indonesia senilai Rp7,5 miliar hingga Rp8 miliar.

Hal itu disampaikan Asisten FAO Representative Program in Indonesia Ageng Herianto dalam konferensi pers peluncuran program Regenerasi Petani di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu.

"Maksimal yang bisa diberikan oleh FAO sebagai save money itu sekitar Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar per proyek," ujarnya.

Dikatakan Ageng, proyek ini merupakan bagian dari technical cooperation project yang sangat penting bagi negara anggota FAO untuk kapasitas pelatihan bagi tiga angkatan.

Proyek itu dirancang bergulir selama dua tahun, mulai 1 Januari 2024 hingga Desember 2025. FAO bekerja sama dengan KSP mendiseminasikan hasil proyek melalui media sosial dan media massa, sehingga dapat menciptakan "champion-champion" baru yang menjadi inspirasi bagi generasi muda.

"Ini betul betul nanti dipergunakan untuk kapasitas training untuk tiga angkatan. Tetapi kami juga merancang dengan KSP untuk mendiseminasikan lewat sosial media, bagaimana hasil yang ada, kemudian champion-champion yang terlahir dari proyek ini bisa menjadi contoh bagi pemuda lainnya," katanya.

Ageng menambahkan bahwa pelatihan itu akan difokuskan pada 100 peserta per angkatan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, dengan prioritas diberikan kepada anggota pramuka yang telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi seperti Politeknik Pembangunan Pertanian.

"Itu kriteria yang kita miliki supaya tidak direpotkan dengan sekolahnya. Mereka fokus dan mereka memang harus pekerja. Itu yang kita fokuskan program ini," ujarnya.*

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberikan peringatan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang tidak dapat memenuhi undangan rapat kerja (raker) pada hari ini. Doli menilai Yudian tidak siap dengan undangan rapat di DPR yang diagendakan membahas polemik seragam Paskibraka saat upacara HUT ke-79 RI.

Dalam agenda kesetjenan DPR RI dilihat detikcom, Senin (26/8/2024), Komisi II DPR dijadwalkan akan rapat dengan Kepala BPIP hari ini pukul 14.00 WIB. Rapat itu berisi agenda pembahasan terkait permasalahan seragam Paskibraka.

"Tapi barusan tiba-tiba, yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya nggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Tapi ini saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang Pancasilais. Harusnya di republik ini, manusia yang paling Pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," lanjutnya.

Doli menyebut rapat itu diagendakan setelah pihaknya mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Yudian kerap melontarkan pernyataan kontroversial di publik.

"Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujar Doli.

"Dan ini kan menurut kami udah yang keempat kali ini, pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara. Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," imbuh dia.

Simak Video 'Jokowi soal Ramai Jilbab Paskibraka: Hormati Keberagaman':

[Gambas:Video 20detik]