Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan perombakan besar-besaran di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, karena dianggap memiliki birokrasi yang terlalu "gemuk".

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan restrukturisasi di Kemlu AS akan fokus memangkas posisi dan mengurangi divisi-divisi hak asasi manusia, karena organisasi "gemuk" itu tak sejalan dengan pemerintahan.

"Kementerian ini gemuk, tidak mampu menjalankan misi diplomatik pentingnya di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio, dilansir dari AFP.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal, daripada memajukan kepentingan nasional inti AS," imbuhnya.

Salah satu perubahan utama dari perombakan ini adalah menghapus divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sebagai gantinya, divisi itu akan digantikan oleh kantor koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan, yang akan menyerap fungsi dari Badan Pembangunan Internasional AS.

Kantor baru itu akan mengawasi biro demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja di luar negeri.

Selain itu, perombakan ini juga termasuk menghapus kantor kejahatan perang, yang fungsi terbarunya mencakup dokumentasi perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina.

Juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce, memastikan dihapusnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi mereka akan berakhir. Namun area fokus divisi-divisi tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, cekatan, dan lebih cepat.

Sejalan dengan rencana ini, Kemlu AS disebut akan mengurangi jumlah divisi dari 734 menjadi 602. Wakil Menlu AS juga akan diminta membuat rencana dalam waktu 30 hari untuk mengurangi staf sebanyak 15 persen.

Paus Fransiskus telah berpulang. Sejak terpilih menjadi paus pada Maret 2013, Jorge Mario Bergoglio sangat ingin menorehkan prestasi sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia.

Ia menjadi paus pertama yang menggunakan nama Fransiskus, diambil dari Santo Fransiskus Assisi dari abad ke-13 yang mengabdikan hidupnya untuk orang miskin.

"Betapa saya menginginkan gereja yang miskin untuk orang miskin," katanya tiga hari setelah terpilih sebagai paus ke-266, dilansir kantor berita AFP, Senin (21/4/2025).

Ia adalah seorang pemimpin yang rendah hati yang mengenakan jubah polos, menghindari istana kepausan yang mewah, dan melakukan panggilan telepon sendiri, beberapa di antaranya kepada para janda, korban pemerkosaan, atau tahanan.

Mantan uskup agung Buenos Aires yang mencintai sepak bola ini, juga lebih mudah didekati daripada para pendahulunya. Dia mengobrol dengan orang-orang muda tentang berbagai isu mulai dari media sosial hingga pornografi -- dan berbicara terbuka tentang kesehatannya.

Kesehatannya semakin memburuk, mulai dari operasi usus besar pada tahun 2021 dan hernia pada Juni 2023, hingga serangan bronkitis dan nyeri lutut yang memaksanya menggunakan kursi roda.

Rawat inapnya yang keempat, selama lebih dari sebulan karena bronkitis di kedua paru-parunya, merupakan yang terlama, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan mengundurkan diri.

Namun, ia menepis pembicaraan tentang pengunduran diri, dengan mengatakan pada Februari 2023 bahwa pengunduran diri kepausan seharusnya tidak menjadi "hal yang normal".

Dalam memoar tahun 2024, ia menulis bahwa pengunduran diri adalah "kemungkinan yang jauh" yang dibenarkan hanya jika terjadi "halangan fisik yang serius".

- Mencium kaki tahanan -

Sebelum Paskah pertamanya di Vatikan, ia membasuh dan mencium kaki para tahanan di penjara Roma. Tradisi ini dilakukannya untuk meneladani sikap kerendahan hati Yesus.

Itu adalah yang pertama dari serangkaian gerakan simbolis yang kuat, yang membantunya meraih kekaguman global yang luput dari pendahulunya.

Untuk perjalanan pertamanya ke luar negeri, Fransiskus memilih Pulau Lampedusa di Italia, titik masuk bagi puluhan ribu migran yang berharap mencapai Eropa, dan mengecam "globalisasi ketidakpedulian".

Ia juga mengecam rencana Presiden AS Donald Trump selama masa jabatan pertamanya untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko sebagai tindakan yang tidak Kristen.

Setelah terpilihnya kembali Trump, Fransiskus mengecam rencana deportasi migrannya sebagai "krisis besar" yang "akan berakhir buruk".

Pada tahun 2016, ketika krisis migrasi Eropa mencapai puncaknya, Fransiskus terbang ke Pulau Lesbos di Yunani dan kembali ke Roma bersama tiga keluarga Muslim Suriah yang mencari suaka.

Ia juga berkomitmen pada rekonsiliasi antar-agama, mencium Patriark Ortodoks Kirill dari Moskow, Rusia dalam pertemuan bersejarah Februari 2016, dan menyerukan kebebasan berkeyakinan bersama ulama Sunni terkemuka Sheikh Ahmed al-Tayeb pada 2019.

Fransiskus berusaha meningkatkan hubungan dengan China melalui kesepakatan bersejarah -- tetapi dikritik -- pada 2018 tentang penunjukan uskup.

- Seruan iklim -

Para ahli memuji Fransiskus karena telah memberikan pengaruh pada perjanjian iklim Paris 2015 dengan ensiklik "Laudato Si" miliknya, sebuah seruan untuk tindakan terhadap perubahan iklim yang didasarkan pada sains.

Ia berpendapat bahwa negara-negara maju harus disalahkan atas bencana lingkungan yang akan datang, dan dalam seruan baru pada 2023 memperingatkan bahwa sebagian kerusakan "sudah tidak dapat dipulihkan".

Sebagai seorang pendorong perdamaian, Paus Fransiskus berulang kali mengecam produsen senjata, dan berpendapat bahwa dalam berbagai konflik yang terjadi di seluruh dunia, Perang Dunia Ketiga sedang berlangsung.

- 'Siapa saya untuk menghakimi?' -

Paus Fransiskus akan dikenang sebagai Paus yang, ketika ditanya tentang kaum gay Katolik, dia berkata: "Siapa saya untuk menghakimi?"

Ia mengizinkan umat yang bercerai dan menikah lagi untuk menerima komuni, dan menyetujui pembaptisan para transgender serta memperbolehkan para pastur untuk memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis, tetapi tidak dalam ritual atau liturgi reguler gereja.

Namun, ia membatalkan gagasan untuk mengizinkan pastur menikah setelah mendapat protes secara luas. Para kritikus menuduhnya merusak prinsip-prinsip ajaran Katolik secara berbahaya, dan ia menghadapi pertentangan keras terhadap banyak reformasinya tersebut.

Fransiskus juga mendorong reformasi di dalam Vatikan, mulai dari mengizinkan para kardinal diadili oleh pengadilan sipil, hingga merombak sistem perbankan Takhta Suci.

Ia juga berupaya mengatasi masalah pelecehan seksual oleh para pastur dengan menemui para korban, dan bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat.

Ia membuka arsip Vatikan untuk pengadilan sipil dan mewajibkan pelaporan dugaan pelecehan atau upaya menutup-nutupinya kepada otoritas Gereja.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mahkamah Agung Federasi Rusia resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini menandai langkah baru Rusia dalam mempererat hubungan bilateral dengan penguasa de facto Afghanistan tersebut.

"Dengan keputusan Mahkamah Agung Federasi Rusia, larangan sebelumnya terhadap aktivitas Taliban-yang termasuk dalam daftar federal organisasi yang diakui sebagai teroris-telah dicabut," ujar seorang hakim, dikutip kantor berita negara TASS seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

"Keputusan ini mulai berlaku secara hukum mulai hari ini," tambahnya.

Langkah hukum ini mengikuti permintaan Jaksa Agung Rusia yang pada bulan lalu mengajukan pencabutan status teroris bagi Taliban. Permintaan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Taliban ke Moskow.

Taliban sebelumnya telah menghadiri forum ekonomi internasional di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024. Selain itu, diplomat utama kelompok tersebut juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Oktober 2024.

Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021, setelah pasukan Amerika Serikat mundur dari negara itu dan pemerintahan yang diakui secara internasional tumbang. Rusia menyebut penarikan pasukan AS sebagai sebuah "kegagalan" dan sejak saat itu mengambil langkah strategis untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban.

Moskow kini melihat Taliban sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tengah.

Baca selengkapnya di detikNews.

Otoritas junta militer Myanmar memberikan amnesti massal dalam rangka perayaan tahun baru di negara terisolasi tersebut. Nyaris 5.000 tahanan akan dibebaskan dari berbagai penjara oleh junta Myanmar.

Kelompok hak-hak sipil setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), mengatakan junta Myanmar telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis sejak kudeta militer tahun 2021, yang menghapuskan kekuasaan pemerintahan demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara multipihak.

Amnesti yang merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, secara rutin diumumkan untuk memperingati hari libur nasional atau festival keagamaan Buddha di Myanmar.

Namun sebagian besar tahanan politik terkemuka, termasuk pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masih ditahan.

Junta militer Myanmar dalam pernyataannya pada Kamis (17/4) mengumumkan bahwa sebanyak 4.893 tahanan akan diberi pengampunan "untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara, untuk ketenangan pikiran rakyat, dan atas dasar belas kasih".

Untuk menyampaikan "kebaikan hati negara", sebut junta Myanmar, otoritas junta juga mengatakan sejumlah tahanan lainnya akan dikurangi hukumannya hingga seperenam dari total hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Pengurangan hukum ini tidak berlaku bagi tahanan yang melakukan pelanggaran serius.

Pelanggaran hukum serius yang masuk pengecualian mencakup perkumpulan yang melanggar hukum dan terorisme, serta pembunuhan dan pemerkosaan.

Disebutkan juga oleh junta Myanmar bahwa ada 13 warga negara asing (WNA) yang akan diampuni dan dideportasi ke negara asal mereka masing-masing. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal rincian identitas atau kejahatan yang dilakukan para WNA itu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Pada Kamis (17/4) pagi, seorang jurnalis AFP melihat kerumunan keluarga berkumpul di luar penjara Insein Yangon, bersiap untuk menyambut anggota keluarga tercinta mereka yang dibebaskan dari penjara.

Pengumuman amnesti massal itu disampaikan ketika pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dilaporkan akan melakukan perjalanan ke luar negeri, yang jarang dilakukan, ke Bangkok untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang kini memimpin blok ASEAN.

Pertemuan itu disebut akan membahas soal keselamatan tim kemanusiaan Malaysia yang dikirimkan ke Myanmar setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang negara tersebut bulan lalu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus langka terjadi di Thailand. Seorang warga negara asing, yang berprofesi sebagai dosen, didakwa menghina raja dan terancam hukuman berat sesuai hukum lese majeste yang berlaku.

Adalah akademisi terkemuka Amerika Serikat (AS) di Thailand Paul Chambers yang menghadapi tuntutan. Dia dinilai menghina Raja Maha Vajiralongkorn.

Itu merupakan kasus langka hukum lese majeste menyasar warga negara asing. Polisi kerajaan mengajukan pengaduan terhadap Chamber yang merupakan pengajar di Universitas Naresuan karena komentar dia saat diskusi online.

"Chambers dituduh menghindar atau menunjukkan kebencian terhadap raja, ratu, pewaris takhta, atau wali kerajaan," demikian surat panggilan polisi Thailand dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025).

Dia juga dianggap menyebarkan data palsu yang bisa mengancam keamanan nasional.

Chambers mengatakan tuduhan itu bermula dari pernyataan yang dibuat saat webinar pada 2024. Ketika itu, dia membahas hubungan militer Thailand dan monarki selama sesi tanya jawab.

"Saya yakin saya orang non-Thailand pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menghadapi tuduhan ini," kata dia.

Meski merasa terintimidasi, Chambers merasa mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan dia di universitas dan kedutaan AS.

Raja Thailand selama ini memang anti-kritik. Bagi siapa saja yang dianggap menghina atau bahkan mengkritik bisa dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pengkritik bisa dikenai pasal 112 dalam undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Para pengamat menilai cara ini sebagai upaya kerajaan membungkam perbedaan pendapat.

Tentang Lese Majeste

Dikutip dari BBC, lese majeste adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis, yang secara harfiah berarti kejahatan terhadap yang berdaulat. Secara umum, lese majeste merujuk pada tindakan atau ucapan yang dianggap menghina atau merendahkan kepala negara, penguasa, atau simbol-simbol negara.

Lese majeste mencakup berbagai tindakan, mulai dari penghinaan langsung hingga kritik yang dianggap merusak martabat penguasa atau negara. Interpretasi dan penerapan hukum lese majeste bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan budaya politiknya.

Konsep lese majeste memiliki akar sejarah yang panjang, terutama di negara-negara monarki. Pada masa lalu, tindakan lese majeste sering kali dihukum dengan sangat berat, bahkan hukuman mati.

Nah, di Thailand lese majeste adalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman. Berdasarkan pasal 112 hukum pidana Thailand, seseorang yang "merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan" akan dihukum penjara hingga 15 tahun.

Aturan itu tidak berubah sejak pemberlakuan hukum pidana pertama Thailand pada 1908, kecuali ketika sanksi dalam pasal lese majeste diperkuat pada 1976.

Lese majeste juga muncul saat konstitusi Thailand diamendemen. Bunyinya, "Raja harus ditempatkan di singgasana dalam posisi yang disanjung dan tidak boleh dicemari. Tiada seorang pun boleh menyampaikan tuduhan atau aksi dalam bentuk apapun terhadap Raja."

Akan tetapi, tidak definisi yang jelas tentang hinaan terhadap kerajaan. Delik aduan lese majeste bisa disampaikan siapa saja dan terhadap siapa saja. Setiap delik aduan itu harus diselidiki secara formal oleh kepolisian.

Meski demikian, rincian tentang aduan kasus lese majeste jarang diungkap ke publik lantaran aparat khawatir pelanggaran yang sama bisa diulang khalayak umum.

Para pengkritik menilai pemaknaan lese majeste terlalu luas dan hukumannya terlalu keras.

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Polda Nusa Tenggara Timur buka suara atas tuntutan aktivis perempuan dan tokoh agama di Kupang, yang menuntut proses hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan dengan transparan.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra dalam keterangan tertulis Jumat (21/3) malam mengatakan penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada AKBP Fajar sudah dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Dia menegaskan Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun termasuk kepada AKBP Fajar dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan.

"Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata Henry melalui pesan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com Jumat (21/3).

Dia mengeklaim Polda NTT dalam proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

"Tetap menjadikan keadilan sebagai mahkota kepastian hukum dan manfaat hukum sebagai tujuan dalam penegakan hukum yang profesional," jelas Henry.

Dia mengatakan saat ini proses hukum terhadap AKBP Fajar terus dilakukan. Penyidik sedang bekerja secara profesional sehingga bisa secepatnya membawa kasus kekerasan seksual ke pengadilan.

Sebelumnya aktivis perempuan dan tokoh agama yang melakukan aksi damai di Polda NTT Jumat (21/3) menuntut agar proses penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan, dilakukan Polda NTT secara transparan.

Menurut koordinator aksi, Merry Kolimon, kedatangan ke Polda NTT hanya untuk menanyakan perkembangan dan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual, pedofilia, narkoba dan TPPO yang dilakukan eks Kapolres Ngada, AKBP. Fajar.

"Kedatangan kami hanya untuk mempertanyakan perkembangan dan penanganan kasus eks Kapolres Ngada," kata Merry Kolimon yang juga bekas ketua Sinode GMIT dua periode.

Sebelumnya AKBP Fajar diamankan tim gabungan Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda NTT pada 20 Februari 2025 lalu dalam kasus dugaan asusila dan penyalahgunaan narkoba..

Menurut Kapala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truyudo Wisnu Andiko, bahwa Eks Kapolres Ngada itu diduga telah melakukan tindakan asusila dengan melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta satu wanita dewasa berusia 20 tahun.

Dari hasil tes urine yang dilakukan Divisi Propam Polri, AKBP Fajar dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar diendus Polisi Federal Australia (AFP) yang menemukan beredarnya video kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap seorang anak perempuan di salah satu hotel di Kota Kupang.

Temuan AFP itu kemudian dilaporkan ke Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke Polda NTT.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi pada jumpa pers Selasa (11/3) mengatakan dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan ditemukan fakta-fakta bahwa adanya pidana kekerasan seksual tersebut yang dilakukan AKBP Fajar pada 11 Juni 2024 di salah satu kamar hotel di Kota Kupang.

AKBP Fajar pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dan telah dicopot dari jabatannya sesuai telegram mutasi Kapolri tertanggal 12 Maret 2025.

Seorang mantan insinyur China dijatuhi hukuman mati karena membocorkan rahasia negara kepada kekuatan asing.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (19/3/2025), Kementerian Keamanan Negara China mengatakan dalam sebuah unggahan di akun WeChat resminya, pria yang bermarga Liu itu, "secara diam-diam menyalin, menggandakan, dan menjual sejumlah besar rahasia negara kepada badan intelijen dan spionase asing".

Liu pernah bekerja sebagai asisten insinyur di sebuah lembaga penelitian, dan mengundurkan diri setelah merasa bahwa ia telah diperlakukan tidak adil, kata kementerian tersebut.

Namun, sebelum pergi, ia "secara diam-diam menyalin dan menyimpan sejumlah besar materi rahasia yang pernah ditanganinya, dengan maksud untuk menggunakannya nanti sebagai pembalasan atau pemerasan terhadap atasannya", tambah kementerian.

Kementerian tidak menyebutkan lembaga penelitian yang mempekerjakan Liu, dan juga tidak menyebutkan nama lengkap Liu.

Menurut kementerian, Liu memiliki banyak utang setelah investasi yang gagal dan "mengalihkan perhatiannya ke materi rahasia yang dimilikinya, sehingga menimbulkan pikiran pengkhianatan untuk menjual informasi tersebut ke intelijen".

Badan intelijen asing yang tidak disebutkan namanya tersebut, kemudian memutus kontak setelah menipu Liu agar menyerahkan informasi rahasia itu dengan "harga yang sangat rendah", menurut kementerian tersebut.

"Namun, Liu tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya," kata kementerian, seraya menambahkan bahwa ia kemudian pergi ke luar negeri untuk menjual informasi rahasia.

Lihat juga video: Lagi! Iran Hukum Mati 3 Pengunjuk Rasa Kematian Mahsa Amini

"Selama enam bulan, ia secara diam-diam bepergian ke banyak negara, yang sangat membahayakan rahasia nasional China," imbuh kementerian.

Liu dijatuhi hukuman mati setelah penyelidikan, kementerian tersebut menambahkan.

Tidak ada rincian yang diberikan tentang kapan ia akan dieksekusi mati.

Beijing telah meningkatkan peringatan bahwa kekuatan asing berusaha untuk mengekang kebangkitan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Badan-badan keamanan China sering memperingatkan bahwa mata-mata bekerja untuk memikat warga China yang setia agar mengkhianati negara -- sering dengan cara yang mengerikan dan tidak biasa.

Kementerian Keamanan Nasional yang sangat tertutup juga telah mengungkap temuannya di media sosial. Pada November 2024, Kementerian Keamanan Nasional mengungkap bahwa mantan pegawai pemerintah tingkat tinggi dijatuhi hukuman mati karena menyerahkan rahasia negara kepada badan mata-mata negara asing, dengan imbalan uang tunai.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta kepolisian menjerat Kapolres Ngada, NTT, AKBP Fajar Widyadharma pakai pasal berlapis dalam kasus pencabulan anak di bawah umur.

Sahroni berharap AKBP Fajar dihukum maksimal. Menurut dia, perbuatan pelaku tak lagi bisa diampuni karena melakukan semua kasus kejahatan mulai pelecehan, kekerasan seksual, hingga TPPO.

"Saya mendesak Propam Mabes Polri segera pidanakan yang bersangkutan. Pecat, jerat pasal berlapis, serta jatuhi pelaku dengan hukuman pidana maksimal. Karena semua kejahatan diborong oleh dia," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (12/3).

"Ada pelecehan, kekerasan seksual terhadap anak, TPPO, ITE, dll. Jadi dia harus dipidanakan secara maksimal," imbuhnya.

Politikus Partai NasDem itu juga meminta agar penanganan kasus dilakukan cepat dan transparan. Saat ini, ujar Sahroni, masyarakat berharap pada polisi.

"Harus berani tindak secara tegas dan transparan. Biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di dunia dan di akhirat," kata Sahroni.

"Gimana jajaran bisa tertib kalau selevel Kapolresnya berkelakuan begini. Jadi tolong, khususnya kepada para perwira, jaga sikap dan marwah institusi. Kalian dididik bukan untuk hal seperti ini," imbuhnya.

Polda NTT saat ini belum menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka setelah kasus itu naik penyidikan. Pasalnya, kata Patar, AKBP Fajar belum menjalani pemeriksaan setelah kasus itu naik penyidikan.

Pemeriksaan terhadap AKBP Fajar baru dijadwalkan pada pekan depan di Mabes Polri oleh penyidik dari Subdit Renakta Polda NTT.

Dalam kasus ini, Fajar terancam dijerat pasal 6 huruf (c) dan pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Kasus itu bermula dari laporan yang diterima dari Australian Federal Police (AFP) kepada Divisi Hubinter Mabes Polri yang menemukan adanya video pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar yang diunggah ke salah satu situs porno asing.

Tim gabungan Mabes Polri dan Polda NTT kemudian mengamankan AKBP Fajar dari salah satu hotel di Kota Kupang pada 20 Februari lalu. Dalam giat tersebut, AKBP Fajar juga diketahui positif menggunakan narkoba.

Negera di Asia dengan iklim tropis sepertinya terlalu nyaman bagi orang-orang Eropa. Seperti yang terjadi di Thailand, seorang pria Inggris tinggal di sana selama 25 tahun, walau hanya mengantongi visa liburan 30 hari.

Dikutip detikTravel dari Independent UK pada Kamis (27/2/2025), turis yang overstay di Thailand itu adalah pria asal Inggris yang tak disebutkan namanya dan berusia 60 tahun. Ia tiba di negeri gajah putih dengan visa liburan pada 9 Januari 2000.

Pria itu ditangkap oleh divisi imigrasi di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, tempat ia tinggal selama 12 tahun terakhir pada Senin. Setelah ditelusuri didapatkan selama 13 tahun pertama, pria itu membangun kehidupan dengan seorang wanita Thailand di Bangkok. Bersama perempuan itu, dia memiliki seorang anak.

Kemudian, 12 tahun lalu mereka pindah ke Chiang Mai karena alasan ekonomi. Pria itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga hidup dari uang dari keluarganya di Inggris.

Ia berhasil menghindari penangkapan oleh otoritas Thailand selama 9.135 hari. Sekarang ia akan dideportasi kembali ke Inggris sebagai bagian dari tindakan keras oleh polisi imigrasi.

Namanya dirahasiakan karena polisi masih menyelidiki bagaimana ia bisa tinggal begitu lama di negara itu.

Pria itu mengaku bahwa ia tidak mengajukan perpanjangan visanya setelah izin pertamanya tiba, kata unggahan itu. Namun, ia berhasil mengajukan perpanjangan paspor pada tahun 2018, kata polisi.

"Orang tersebut dibawa ke petugas investigasi di Kantor Polisi Kota Chiang Mai untuk proses hukum dan menunggu deportasi kembali ke negara asal," kata unggahan di halaman Facebook Imigrasi Chiang Mai.

Ia telah didakwa sebagai "orang asing yang masuk dan tinggal di Kerajaan setelah izinnya habis".

Polisi di Chiang Mai menemukan pria itu saat memeriksa lokasi-lokasi di kota itu yang berisiko menampung orang asing tanpa izin resmi di negara itu.

Polisi Thailand mengatakan itu adalah "rekor" melewati batas visa, memecahkan rekor sebelumnya dari seorang pria Pakistan yang melewati batas visanya selama 10 tahun, menurut kantor berita AFP.

Kota di utara tempat ia ditangkap adalah kota terbesar kedua di Thailand, dengan populasi sekitar 1,2 juta orang.

Artikel ini telah tayang di detikTravel

Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel sembari menunggu pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel sebagai balasannya. Hal ini menandai pertukaran terakhir dalam tahap pertama gencatan senjata.

Dilansir Reuters dan AFP, Kamis (27/2/2025), gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari lalu dan sebagian besar telah terlaksana, meskipun mengalami banyak kemunduran. Namun, fase pertama gencatan senjata akan berakhir minggu ini dan nasib fase berikutnya, yang bertujuan untuk mengakhiri perang, masih belum jelas. Hamas mengatakan bahwa sejauh ini belum menerima proposal apa pun.

Usai berhari-hari mengalami kebuntuan, mediator Mesir mengamankan penyerahan jenazah empat sandera terakhir dalam fase pertama gencatan senjata dan Israel diharapkan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina sebagai gantinya.

Sebelumnya, Israel sempat menolak membebaskan ratusan tahanan Palestina usai Hamas menyerahkan enam sandera dalam 'upacara' yang dianggap memalukan.

Namun kini penyerahan 4 jenazah terakhir ini dilakukan secara tertutup. Hal itu agar mencegah Israel mencari dalih untuk menunda pembebasan sandera.

"Israel menerima peti jenazah yang membawa sisa-sisa keempat sandera," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam sebuah keterangan.

Keempat jenazah sandera itu teridentifikasi sebagai Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi, dan Shlomo Mantzur. Jenazah tersebut sedang menjalani identifikasi awal di wilayah Israel.

"Pemberitahuan resmi akan diberikan kepada keluarga para sandera setelah prosesnya selesai," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Israel akan melakukan pemeriksaan forensik lengkap untuk menentukan penyebab kematian keempat sandera terakhir.

Tahanan Palestina Dibebaskan

Sementara itu, tahanan Palestina yang akan dibebaskan termasuk 445 pria dan 24 wanita dan anak di bawah umur yang ditangkap di Gaza, serta 151 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel. Data tersebut berdasarkan sumber Hamas.

Tahanan Palestina yang dibebaskan dibawa menggunakan bus dari penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki. Bus tersebut tiba di kota Palestina Ramallah beberapa menit kemudian.

Tahanan Palestina yang dibebaskan lalu turun dari bus diiringi sorak-sorai dari ratusan orang yang berkumpul di luar. Beberapa pria yang dibebaskan mengenakan jaket hijau dan keffiyeh diangkat tinggi-tinggi oleh kerumunan.

Bus yang membawa mantan tahanan Palestina, yang dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh, tiba di wilayah Palestina (Foto: AFP/ZAIN JAAFAR)

Namun tidak jelas kapan tahanan berikutnya akan dibebaskan.

Tahap pertama gencatan senjata mencakup pertukaran total 33 sandera Israel dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari beberapa posisi di Gaza serta masuknya bantuan.

Namun dengan berakhirnya gencatan senjata selama 42 hari pada hari Sabtu, masih belum jelas apakah perpanjangan yang dapat membebaskan lebih banyak dari 59 sandera yang tersisa akan terjadi atau apakah negosiasi dapat dimulai pada tahap kedua kesepakatan tersebut.

Lihat juga Video: Hamas Serahkan 4 Jenazah Sandera Israel Lewat Palang Merah Internasional

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Para mediator berhasil mencapai kesepakatan terbaru untuk pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, yang seharusnya dibebaskan pekan lalu namun tertunda. Pembebasan para tahanan Palestina itu akan ditukar dengan empat jenazah sandera Israel.

Kelompok Hamas, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (26/2/2025), mengonfirmasi kesepakatan baru itu, yang tercapai di bawah pengawasan Mesir sebagai salah satu mediator.

Hamas mengungkapkan pada Selasa (25/2) waktu setempat bahwa para tahanan Palestina, yang pembebasannya tertunda, akan dibebaskan oleh Israel bersamaan dengan diserahkannya empat jenazah sandera Israel yang tewas saat ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Hamas bahwa pertukaran itu masih menjadi bagian dari tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung sejak 19 Januari.

Kesepakatan pertukaran itu, sebut Hamas, berhasil dicapai ketika delegasi kelompok militan itu, yang dipimpin pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, berkunjung ke Kairo pekan ini. Delegasi Hamas menegaskan komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza "dengan seluruh tahapan dan klausulnya".

"Mereka (para tahanan Palestina) akan dibebaskan bersamaan dengan jenazah para tahanan (sandera) Israel yang disepakati untuk diserahkan pada tahap pertama, selain perempuan dan anak-anak Palestina," demikian pernyataan Hamas.

Kesepakatan baru ini tercapai setelah sempat terjadi kebuntuan mengenai pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang sengaja ditunda oleh Israel.

Pada Sabtu (22/2) lalu, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menuduh Hamas telah melanggar perjanjian dengan menggelar seremoni di depan publik saat penyerahan sandera Israel di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan Januari lalu, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dalam seremoni publik yang digelar di berbagai wilayah Jalur Gaza. Dalam seremoni itu, para militan bersenjata dan bermasker mengarak para sandera ke atas panggung yang dihiasi slogan-slogan Hamas.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam seremoni publik Hamas itu, yang disebutnya sebagai "seremoni memalukan yang tidak menghormati para sandera kami". Dia menuding Hamas "menggunakan para sandera secara sinis untuk propaganda" mereka.

Komite Palang Merah Internasional mendesak semua pihak untuk melakukan pertukaran tahanan dan sandera "dengan cara yang bermartabat dan secara privat".

Kesepakatan baru soal pertukaran tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel itu mengindikasikan bahwa krisis yang bisa memicu kegagalan gencatan senjata Gaza bisa dihindari. Namun sejauh ini, Israel belum memberikan komentarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini