Presiden Prabowo Subianto berbicara soal tuduhan bahwa TNI identik dengan diktator. Dia pun mengungkit sejarah reformasi 1998 yang sukses karena adanya peran TNI-Polri.

Awalnya Prabowo mengatakan seorang tentara harus memiliki jiwa patriotik dan cinta Tanah Air, meskipun sudah pensiun. Ia menyebut banyak purnawirawan TNI yang akhirnya terjun ke dunia politik termasuk dirinya untuk terus menyelamatkan kekayaan bangsa.

"Bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita dan mereka mengajar pada kita semangat, tidak pernah menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat. Saya tidak rela dan karena itu saya terjun ke politik," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI dan Polri, Selasa (6/5/2025).

Prabowo lalu merasa heran TNI selalu dituduh seolah ingin menjadi diktator. Padahal menurut Prabowo, reformasi tahun 1998 di masa orde baru itu sukses karena ada peran TNI-Polri.

"Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan kepada tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," katanya.

Prabowo juga menyinggung hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap TNI masih tinggi. Dia mempersilakan berbagai pihak untuk mengecek hal itu.

"Kita harus mengatakan apa yang bener dan maaf sekarang kalau di survei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya, yang teratas adalah TNI. Silakan, bukan kita yang bikin survei, ini survei internasional," katanya.

Tonton juga "Prabowo dan Try Sutrisno Duduk Bareng di Halalbihalal Purn TNI-Polri" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merupakan konsep mengenai peran ganda militer sebagai kekuatan negara sekaligus kekuatan sosial-politik.

Jenderal AH Nasution menjadi penganjur utama gagasan dwifungsi ABRI. Di samping menjadi alat perang, menurut Nasution, militer juga harus menjaga stabilitas politik di tengah kondisi negara yang rawan konflik dan pemberontakan.

Saat Soeharto menjadi presiden kedua Republik Indonesia, pelaksanaan Dwifungsi ABRI mengalami kejayaannya. Pada 1971, militer mendapat kursi khusus di parlemen sebagai fraksi ABRI.

Puncaknya, selama 1980-an, jabatan-jabatan sipil seperti gubernur (65%) dan bupati (40%) di Indonesia ditempati oleh perwira militer aktif dan pensiunan TNI.

Latar belakang penghapusan Dwifungsi ABRI

Pelaksanaan dwifungsi ABRI lambat laun menimbulkan persoalan. Dominasi militer dalam jabatan struktural mengaburkan batas militer dan pemerintah sipil yang seharusnya memiliki independensi masing-masing.

Di samping itu, keistimewaan militer selama Orde Baru juga menimbulkan potensi penyelewengan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama periode 1960-an hingga 1990-an, militer kerap digunakan untuk menekan gerakan-gerakan protes masyarakat karena dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Lembaga sipil dan tokoh-tokoh yang kritis pada pemerintah selalu dalam pengawasan militer. Akhirnya, wacana untuk melakukan penghapusan dwifungsi ABRI mengemuka saat reformasi 1998.

Protes massa dan tuntutan perubahan politik mendorong penghapusan dwifungsi ABRI. Ketika Soeharto jatuh pada Mei 1998, penghapusan dwifungsi ABRI masuk dalam agenda reformasi.

Penghapusan Dwifungsi ABRI

Penghapusan dwifungsi ABRI pada masa reformasi rencananya dilakukan secara bertahap. Namun, sejak 2004, proses penghapusan dwifungsi ABRI dapat dikatakan telah selesai.

TNI telah menarik fraksinya dari parlemen, yakni fraksi TNI-Polri, pada 30 September 2004. Realitas politik pada masa reformasi hanya menghendaki anggota legislatif yang dipilih rakyat via Pemilu, bukan melalui pengangkatan.

Puncak dari penghapusan dwifungsi ABRI dilakukan dengan penerbitan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut, prajurit TNI aktif harus bertugas sesuai peran dan fungsinya sebagai prajurit.

Larangan diberikan pada prajurit TNI aktif untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, menjadi anggota parpol, hingga menjalankan bisnis.

Refrensi:

• Efriza, (Tanpa Tahun), "Hubungan Sipil dan Militer di Era Reformasi", Jurnal Communitarian, Vol. 2(1), 167-181
• Ade Apandi, (2025), Dinamika Politik dan Militer di Indonesia dalam Konteks Pemberontakan dan Peralihan Kekuasaan (1946-1965), Journal of Indonesian Social Studies Education, Vol. 3(1), 73-85
• Genta Dwi Pebriawan, dkk., (2023), "Birokrasi Sipil dan Militer: Dominasi Aktor Militer dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol), Vol 3(2), 1-8
• Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi, (2023), "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi", Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 5(2), 82-94.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.

"Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil," kata Supratman.

Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.

"Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.

Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.

"Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," pungkas Supratman.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken revisi Undang-undang (RUU) tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, Kamis (20/3).

"Pasti dong (Teken RUU TNI). Nanti tergantung presiden," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).

Supratman memastikan kekhawatiran hadirnya dwi fungsi TNI tak akan terjadi usai RUU TNI disahkan. Sebaliknya, ia mengatakan RUU ini justru memberi batasan kepastian terkait pos-pos mana saja yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil.

Ia pun menyadari ada penolakan di kalangan masyarakat sipil imbas pengesahan RUU ini. Baginya, pemerintah tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal.

"Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," ujar dia.

Di sisi lain, Supratman mempersilakan jika masyarakat sipil mau menggunakan saluran resmi seperti menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU TNI ini. Ia hanya meminta berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan RUU TNI yang baru disahkan kemarin.

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata dia.

DPR sebelumnya telah mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang II 2024-2025 pada Kamis kemarin.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang tak akan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI.

Dia juga memastikan usai pengesahan RUU TNI tak ada lagi prajurit aktif yang bertugas di lembaga sipil, kecuali 14 instansi yang diatur dan diizinkan. Sjafrie menegaskan semua prajurit aktif di instansi sipil harus mundur atau pensiun dini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.

"Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil," kata Supratman.

Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.

"Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.

Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.

"Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," pungkas Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

"Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut merespons Kantor Tempo yang dikirimi kepala babi dari orang tidak dikenal (OTK). Meutya menyayangkan kejadian itu.

"Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan. Tentu dan silakan saja nanti laporkan (pelaku) gitu ya supaya ketahuan begitu siapa yang kirim," kata Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Meutya mengatakan pihaknya sebagai pemerintah mendukung Tempo memproses kejadian itu menggunakan jalur hukum. Dia menekankan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki pandangan serupa terkait dengan kebebasan pers.

"Kami mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi yang membawahi pers gitu ya, ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian," kata Meutya.

"Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers. Sampai saat ini kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah, presiden, bahwa masukan-masukan dari masyarakat, sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi," lanjutnya.

Untuk diketahui, paket berisi kepala babi itu diterima satuan pengamanan Tempo pada 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. Cica baru menerimanya pada pukul 15.00, Kamis, 20 Maret 2025, selepas liputan bersama rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.

Cica kemudian membawa kotak kardus tersebut ke kantor. Hussein yang pertama kali membuka kotak tersebut. Ketika bagian atas kardus dibuka, bau busuk pun tercium hingga diketahui isinya merupakan kepala babi.

Hussein, Cica, serta beberapa wartawan membawa kotak kardus di keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, tampak kepala babi dalam kondisi kedua telinganya terpotong. Cica merupakan wartawan desk politik yang juga host siniar Bocor Alus Politik.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Dari proses pembahasan sampai pengesahan dinilai telah mencederai demokrasi.

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto mengatakan ada dua hal yang cukup penting dalam proses lahirnya RUU TNI menjadi produk undang-undang yang disahkan oleh DPR RI hari ini.

"Pertama, Aan menilai terkait proses dan kedua adalah soal subtansinya," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Menurut Aan, dalam proses pembahasan draft RUU TNI sudah menanggalkan meaningful participation atau minim mengakomodir partisipasi dari masyarakat. Bahkan ironisnya cenderung menolak partisipasi masyarakat.

"Soal prosesnya ini sebagaimana kita ketahui, pembahasan RUU yang menurut saya belum memenuhi yang namanya prinsip meaningful participation," tuturnya.

"Terkesan dilakukan secara tertutup, minim partisipasi masyarakat, bahkan cenderung menolak partisipasi masyarakat," sambungnya.

Aan menambahkan konteks tertutup selama proses pembahasan adalah rancangan undang-undang yang tidak disebarluaskan ke masyarakat.

Sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan yang sedang dibahas.

"Kemudian yang kedua dari sisi persidangannya juga begitu dilakukan secara tertutup. Bahkan di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi malah dilakukan di tempat yang sangat sulit terjangkau oleh masyarakat, yaitu di hotel mewah begitu," terangnya.

Kondisi itu, lanjut Aan, menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU TNI ini juga tidak memenuhi prinsip meaningful participation.

Belum lagi dari sisi substansi, kata Aan, sebagaimana diketahui dan dari draft yang disahkan oleh DPR RI. Dengan peluang adanya lembaga ataupun instansi dapat diisi oleh personel TNI aktif.

"Nah ini memang menunjukkan bahwasannya peran dari TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil itu semakin lebar. Akibatnya adalah apa yang terjadi pada waktu Orde Baru dulu dan kemudian diaspirasikan," tuturnya.

Aan mengungkapkan jika dwi fungsi TNI secara terang sudah ditolak masyarakat hingga lahirnya reformasi tahun 1998 lalu. Sebenarnya, kata Aan, dalam konteks negara sudah diatur kapan TNI harus tampil dan kapan TNI itu harus ada di belakangnya komando supremasi sipil.

"Akhirnya sekarang rancu, tidak ada pembagian mana yang ranahnya supremasi sipil dan mana yang negara dalam keadaan darurat sehingga di sana harusnya menjadi darurat militer," tandasnya.

"Seolah-olah kalau semuanya bisa atau namanya banyak militer dalam instansi sipil ini kan kondisinya menjadi darurat militer. Dan dalam sebuah konteks negara demokrasi sebenarnya jauh seharusnya dari darurat militer. Negara demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat," pungkasnya.

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi tolak revisi pengesahan amandemen Undang-undang No.34/2004 tentang TNI telah bergerak menuju pintu Gerbang DPR RI arah Jalan Gatot Subroto.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 11.43 WIB, massa aksi dari koalisi masyarakat sipil itu serempak melakukan long march menuju gerbang depan DPR RI.

"Di sini udah enggak bisa masuk, jadi sekarang kita langsung bergerak serempak ke pintu gerbang yang di depan ya," ujar salah satu aksi massa di lokasi, Kamis (20/3/2025).

Perjalanan dari Gerbang Pancasila menuju gerbang depan itu diiringi dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan di sepanjang jalan.

Nampak, rombongan itu juga memegang poster yang bertuliskan sejumlah aspirasi mereka terhadap pengesahan amandemen UU TNI.

Adapun, perpindahan dari Gerbang Pancasila itu dilakukan oleh aksi massa usai mendengar keputusan legislator terkait amandemen UU TNI.

"Innalillahi telah berpulang hati nurani DPR karena telah mengesahkan RUU TNI. Kembalikan TNI ke barak," tutur aksi massa.

Sekadar informasi, aksi ini sudah dimulai sejak tengah malam pada Rabu (19/3/2025). Salah satu aksi massa yang tidak mau disebutkan namanya itu mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan aksi represif dari aparat keamanan.

"Untuk represi sebenarnya belum ada tapi sebenarnya lebih ke intimidasi kecil di mana kami berkali-kali debat dan berusaha untuk diusir oleh para aparat karena ini adalah objek vital nasional, kami disuruh menjauh dari kantor DPR sejauh 500 meter," tuturnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, usai bertemu pimpinan DPR di Gedung DPR Jakarta, pada Rabu (19/3), mendatangi para mahasiswa yang melakukan demo tolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di lokasi.

Supratman menemui mahasiswa yang sudah beraksi sejak siang hari itu di area Gerbang Pancasila. Dia, bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina yang juga berada di lokasi, duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Para mahasiswa tersebut, yang berasal dari Universitas Trisakti, mengatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman menjelaskan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman, dikutip dari keterangan resminya.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentara nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 ini menuai banyak protes sebab dirasa bakal menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR juga dianggap terburu-buru dan tak transparan.

Dalam RUU TNI itu ada ketentuan penambahan jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang bisa diisi TNI aktif. Selain itu ada sejumlah hal lain yang jadi sorotan publik, termasuk penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan.

Meski diprotes pembahasan RUU TNI tetap dilanjutkan, bahkan seluruh fraksi sudah menyetujui disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat pada Kamis (20/3).

Supratman usai bertemu para mahasiswa mengatakan aspirasi RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi karena adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.

"Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.