Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.

"Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil," kata Supratman.

Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.

"Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.

Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.

"Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," pungkas Supratman.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken revisi Undang-undang (RUU) tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, Kamis (20/3).

"Pasti dong (Teken RUU TNI). Nanti tergantung presiden," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3).

Supratman memastikan kekhawatiran hadirnya dwi fungsi TNI tak akan terjadi usai RUU TNI disahkan. Sebaliknya, ia mengatakan RUU ini justru memberi batasan kepastian terkait pos-pos mana saja yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil.

Ia pun menyadari ada penolakan di kalangan masyarakat sipil imbas pengesahan RUU ini. Baginya, pemerintah tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal.

"Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," ujar dia.

Di sisi lain, Supratman mempersilakan jika masyarakat sipil mau menggunakan saluran resmi seperti menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU TNI ini. Ia hanya meminta berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan RUU TNI yang baru disahkan kemarin.

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata dia.

DPR sebelumnya telah mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang II 2024-2025 pada Kamis kemarin.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang tak akan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI.

Dia juga memastikan usai pengesahan RUU TNI tak ada lagi prajurit aktif yang bertugas di lembaga sipil, kecuali 14 instansi yang diatur dan diizinkan. Sjafrie menegaskan semua prajurit aktif di instansi sipil harus mundur atau pensiun dini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tidak ada unsur Dwifungsi ABRI dalam UU TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Menurutnya, aturan yang ada justru memberikan kepastian batasan mengenai jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota militer aktif.

"Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan gak ada. Justru ini memberi batasan dan kepastian terkait jabatan mana yang boleh diisi oleh militer dalam jabatan sipil," kata Supratman.

Supratman mengamini bahwa RUU TNI ini mendapatkan berbagai respons, terutama di media sosial, termasuk kritik dan aksi protes. Menanggapi hal tersebut, Supratman mengakui bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar.

"Pasti ada penolakan. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, bahkan mobil saya sempat dicegat. Saya datang lagi untuk menjelaskan. Kita tidak mungkin bisa sepakat dalam semua hal, itu bagian dari takdir kita dalam berdemokrasi," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa ada saluran hukum yang dapat digunakan, seperti judicial review, bagi pihak yang masih merasa keberatan dengan aturan dalam RUU tersebut.

Terkait anggapan bahwa RUU ini dibahas secara kilat tanpa sosialisasi yang cukup, Supratman membantahnya. Dia menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI bukan tiba-tiba, melainkan merupakan carry-over dari periode sebelumnya.

"Jadi kalau dibilang pembahasan kilat, itu gak ada. Ini sudah sejak 2024, tapi waktu itu pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya," pungkas Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

"Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut merespons Kantor Tempo yang dikirimi kepala babi dari orang tidak dikenal (OTK). Meutya menyayangkan kejadian itu.

"Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan. Tentu dan silakan saja nanti laporkan (pelaku) gitu ya supaya ketahuan begitu siapa yang kirim," kata Meutya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Meutya mengatakan pihaknya sebagai pemerintah mendukung Tempo memproses kejadian itu menggunakan jalur hukum. Dia menekankan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki pandangan serupa terkait dengan kebebasan pers.

"Kami mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi yang membawahi pers gitu ya, ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian," kata Meutya.

"Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers. Sampai saat ini kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah, presiden, bahwa masukan-masukan dari masyarakat, sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi," lanjutnya.

Untuk diketahui, paket berisi kepala babi itu diterima satuan pengamanan Tempo pada 19 Maret 2025 pukul 16.15 WIB. Cica baru menerimanya pada pukul 15.00, Kamis, 20 Maret 2025, selepas liputan bersama rekannya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.

Cica kemudian membawa kotak kardus tersebut ke kantor. Hussein yang pertama kali membuka kotak tersebut. Ketika bagian atas kardus dibuka, bau busuk pun tercium hingga diketahui isinya merupakan kepala babi.

Hussein, Cica, serta beberapa wartawan membawa kotak kardus di keluar gedung. Setelah kotak kardus sudah dibuka seluruhnya, tampak kepala babi dalam kondisi kedua telinganya terpotong. Cica merupakan wartawan desk politik yang juga host siniar Bocor Alus Politik.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Dari proses pembahasan sampai pengesahan dinilai telah mencederai demokrasi.

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto mengatakan ada dua hal yang cukup penting dalam proses lahirnya RUU TNI menjadi produk undang-undang yang disahkan oleh DPR RI hari ini.

"Pertama, Aan menilai terkait proses dan kedua adalah soal subtansinya," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Menurut Aan, dalam proses pembahasan draft RUU TNI sudah menanggalkan meaningful participation atau minim mengakomodir partisipasi dari masyarakat. Bahkan ironisnya cenderung menolak partisipasi masyarakat.

"Soal prosesnya ini sebagaimana kita ketahui, pembahasan RUU yang menurut saya belum memenuhi yang namanya prinsip meaningful participation," tuturnya.

"Terkesan dilakukan secara tertutup, minim partisipasi masyarakat, bahkan cenderung menolak partisipasi masyarakat," sambungnya.

Aan menambahkan konteks tertutup selama proses pembahasan adalah rancangan undang-undang yang tidak disebarluaskan ke masyarakat.

Sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan yang sedang dibahas.

"Kemudian yang kedua dari sisi persidangannya juga begitu dilakukan secara tertutup. Bahkan di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi malah dilakukan di tempat yang sangat sulit terjangkau oleh masyarakat, yaitu di hotel mewah begitu," terangnya.

Kondisi itu, lanjut Aan, menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU TNI ini juga tidak memenuhi prinsip meaningful participation.

Belum lagi dari sisi substansi, kata Aan, sebagaimana diketahui dan dari draft yang disahkan oleh DPR RI. Dengan peluang adanya lembaga ataupun instansi dapat diisi oleh personel TNI aktif.

"Nah ini memang menunjukkan bahwasannya peran dari TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil itu semakin lebar. Akibatnya adalah apa yang terjadi pada waktu Orde Baru dulu dan kemudian diaspirasikan," tuturnya.

Aan mengungkapkan jika dwi fungsi TNI secara terang sudah ditolak masyarakat hingga lahirnya reformasi tahun 1998 lalu. Sebenarnya, kata Aan, dalam konteks negara sudah diatur kapan TNI harus tampil dan kapan TNI itu harus ada di belakangnya komando supremasi sipil.

"Akhirnya sekarang rancu, tidak ada pembagian mana yang ranahnya supremasi sipil dan mana yang negara dalam keadaan darurat sehingga di sana harusnya menjadi darurat militer," tandasnya.

"Seolah-olah kalau semuanya bisa atau namanya banyak militer dalam instansi sipil ini kan kondisinya menjadi darurat militer. Dan dalam sebuah konteks negara demokrasi sebenarnya jauh seharusnya dari darurat militer. Negara demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat," pungkasnya.

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi tolak revisi pengesahan amandemen Undang-undang No.34/2004 tentang TNI telah bergerak menuju pintu Gerbang DPR RI arah Jalan Gatot Subroto.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 11.43 WIB, massa aksi dari koalisi masyarakat sipil itu serempak melakukan long march menuju gerbang depan DPR RI.

"Di sini udah enggak bisa masuk, jadi sekarang kita langsung bergerak serempak ke pintu gerbang yang di depan ya," ujar salah satu aksi massa di lokasi, Kamis (20/3/2025).

Perjalanan dari Gerbang Pancasila menuju gerbang depan itu diiringi dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan di sepanjang jalan.

Nampak, rombongan itu juga memegang poster yang bertuliskan sejumlah aspirasi mereka terhadap pengesahan amandemen UU TNI.

Adapun, perpindahan dari Gerbang Pancasila itu dilakukan oleh aksi massa usai mendengar keputusan legislator terkait amandemen UU TNI.

"Innalillahi telah berpulang hati nurani DPR karena telah mengesahkan RUU TNI. Kembalikan TNI ke barak," tutur aksi massa.

Sekadar informasi, aksi ini sudah dimulai sejak tengah malam pada Rabu (19/3/2025). Salah satu aksi massa yang tidak mau disebutkan namanya itu mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan aksi represif dari aparat keamanan.

"Untuk represi sebenarnya belum ada tapi sebenarnya lebih ke intimidasi kecil di mana kami berkali-kali debat dan berusaha untuk diusir oleh para aparat karena ini adalah objek vital nasional, kami disuruh menjauh dari kantor DPR sejauh 500 meter," tuturnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, usai bertemu pimpinan DPR di Gedung DPR Jakarta, pada Rabu (19/3), mendatangi para mahasiswa yang melakukan demo tolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di lokasi.

Supratman menemui mahasiswa yang sudah beraksi sejak siang hari itu di area Gerbang Pancasila. Dia, bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina yang juga berada di lokasi, duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Para mahasiswa tersebut, yang berasal dari Universitas Trisakti, mengatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman menjelaskan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman, dikutip dari keterangan resminya.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentara nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 ini menuai banyak protes sebab dirasa bakal menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR juga dianggap terburu-buru dan tak transparan.

Dalam RUU TNI itu ada ketentuan penambahan jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang bisa diisi TNI aktif. Selain itu ada sejumlah hal lain yang jadi sorotan publik, termasuk penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan.

Meski diprotes pembahasan RUU TNI tetap dilanjutkan, bahkan seluruh fraksi sudah menyetujui disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat pada Kamis (20/3).

Supratman usai bertemu para mahasiswa mengatakan aspirasi RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi karena adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.

"Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif TNI dalam revisi UU TNI berpotensi mengembalikan praktik Dwifungsi ABRI.

Padahal praktik tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Perubahan Pasal 47 ayat (2) berisiko menghidupkan kembali praktik 'Dwifungsi TNI' yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam konferensi pers, Rabu (19/3/2025).

Anis menjelaskan, TAP MPR yang melarang Dwifungsi TNI menegaskan prajurit aktif sebagai bagian dari rakyat, berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.

TAP MPR ini juga menjelaskan bahwa prajurit TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil," imbuhnya.

"Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis lagi.

Sebab itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta agar DPR-RI menunda pengesahan RUU TNI yang akan dilakukan dalam sidang paripurna, Kamis (20/3/2025) besok.

"Menurut kami, memang seharusnya pembahasan ini diperpanjang, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan kekhawatiran publik bisa didiskusikan lebih lanjut," katanya.

Berikut daftar 16 kementerian/lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif dalam Pasal 47 RUU TNI:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara

2. Pertahanan Negara

3. Dewan Pertahanan Nasional

4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden

5. Intelijen Negara

6. Siber dan/atau Sandi Negara

7. Lembaga Ketahanan Nasional

8. Search and Rescue (SAR) Nasional

9. Narkotika Nasional

10. Pengelola Perbatasan

11. Kelautan dan Perikanan

12. Penanggulangan Bencana

13. Penanggulangan Terorisme

14. Keamanan Laut

15. Kejaksaan Republik Indonesia

16. Mahkamah Agung.

Komnas HAM menyampaikan hasil kajian terkait pembahasan hingga isu fundamental revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang akan disahkan oleh DPR besok. Ada dua hal yang menjadi temuan Komnas HAM.

Dua temuan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Temuan pertama terkait usulan perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif yang beresiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Persoalan dwifungsi ABRI ini telah dibantah oleh DPR.

"Dari kajian yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif," kata koordinator sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR VII, MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi Sipil dalam negara demokrasi," tambahnya.

Anis mengatakan Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada 16 lembaga sipil. DPR sendiri menyebut prajurit TNI aktif dapat ditempatkan di 14 kementerian/lembaga yang tugasnya masih beririsan dengan urusan pertahanan. Selain di 14 lembaga itu, prajurit TNI harus pensiun.

"Namun dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis.

Anis mengatakan temuan kedua terkait perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurutnya, perpanjangan usia itu mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Yang kedua, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Usulan Perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas. Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat regenerasi tubuh di TNI," ujarnya.

Dia menyoroti jaminan kesejahteraan prajurit. Dia menyebut jaminan kesejahteraan itu tak bisa semata-mata dipenuhi dengan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI.

"Tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," ujarnya.

Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu digelar besok.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Namun Dave mengatakan saat ini dia masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," ujarnya.

"Akan tapi jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," sambung dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini