Makassar -

Rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait larangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menimbulkan pro dan kontra. DPRD Makassar mendukung rencana perda anti-LGBT itu, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar justru menolak.

Diketahui, rencana penyusunan perda anti-LGBT kembali mengemuka usai viral 2 pria berciuman di tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart Makassar. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar pun turun menyegel sementara THM tersebut pada Rabu (23/4) malam.

"Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum," kata Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).

Appi mengatakan aksi pria sesama jenis saling berciuman tidak baik bagi generasi muda. Dia mengaku sudah banyak mendapat laporan adanya aksi tidak senonoh di THM yang mesti ditertibkan.

"Lalu ada lagi yang viral perempuan. Minta maaf, perempuan pakai jilbab dicekoki miras. Apa ini? Yang izin-izin (THM) seperti ini, harus ditertibkan," jelasnya.

Dia mengaku mempersilakan THM beroperasi asal sesuai izin dan tetap taat pada norma sosial. Hal ini harus sejalan dengan program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya yang ingin menjadikan masyarakat Makassar berakhlak mulia.

"Kita selalu bilang dari awal, yang ingin kita bangun adalah akhlak. Ini harus ada pendidikan," imbuh Appi.

Perda Anti-LGBT Bogor Jadi Referensi

DPRD Makassar mendukung pembentukan perda anti-LGBT yang kembali digaungkan Appi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar Anwar Faruq mengaku Pemkot Makassar bisa mencontoh Pemkot Bogor yang telah menerbitkan perda tersebut.

"Di Bogor sudah ada (perda larangan LGBT), makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," kata Anwar kepada detikSulsel, Jumat (21/4).

Anwar berharap rancangan perda (ranperda) terkait larangan LGBT tersebut bisa dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya ranperda tersebut sedianya sempat dibahas di DPRD Makassar.

"Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan, dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali," ucanya.

Ketua DPD PKS Makassar ini mengaku ranperda terkait larangan LGBT sempat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023. Namun ranperda tersebut mandek dibahas setelah ada penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Masih banyak LSM, yang baru aja direncanakan (perdanya) saja, mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap perda tersebut. Mereka yang pro LGBT," ujarnya.

Namun Anwar menegaskan ranperda larangan LGBT ini sudah urgen untuk dibahas dan diterbitkan regulasinya. Menurut dia, aktivitas LGBT semakin membuat resah masyarakat imbas viralnya 2 pria berciuman di THM.

"Memprihatinkan. Jadi pembentukan perda ini sangat perlu untuk diadakan di Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang melanggar tatanan susila dan norma agama," tutur Anwar.

Anwar menganggap penyimpangan seksual bisa mengakibatkan kesengsaraan. Dia menilai LGBT merupakan penyakit, sehingga yang perlu ditekankan dalam perda itu nantinya adalah fokus pada pencegahan dan pembinaan.

"Mereka ini (LGBT) kan penyakit jadi harus diobati. Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar," bebernya.

Menurut Anwar, membatasi ruang gerak LGBT termasuk dalam bentuk pembinaan. Anwar khawatir perilaku LGBT yang secara bebas saat ini dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut," tutur Anwar.

Perda Anti-LGBT Dinilai Diskriminatif

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menegaskan menolak pembahasan ranperda terkait larangan LGBT. Pihaknya menganggap regulasi itu diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan perda tapi kita menolak, karena menurut kami akan meningkatkan kebencian," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Jumat (25/4).

Azis mengatakan sebagian masyarakat keliru memahami orientasi seksual yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Kesalahpahaman ini rawan membuat posisi LGBT semakin terpinggirkan.

"Jadi tidak bisa sebenarnya (dibuatkan perda) karena pada faktanya yang terjadi adalah, karena menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual justru memperbanyak lagi peristiwa diskriminasi kepada LGBT," tuturnya.

Pihaknya menilai ranperda LGBT tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Regulasi itu dinilai akan bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyebut LGBT bukan sebagai penyimpangan atau gangguan.

"Kalau (perda) ini dibuat maka akan ada misalnya kegiatan yang sifatnya pengamanan, rehabilitasi, karena dianggap sebagai penyimpangan, seringkali pendekatan pengamanan dan rehabilitasi dilakukan secara represif," ucap Azis.

"Kalau nanti ini kemudian ada perdanya, kelompok LGBT nanti akan sulit mengakses layanan dasar dan pendidikan. Kemudian sulit mendapat pekerjaan kalau misalnya dikatakan LGBT, dia bisa kehilangan pekerjaan dan seterusnya," sambungnya.

Menurut Azis, pemerintah atau aparat penegak hukum seharusnya fokus menegakkan undang-undang hukum pidana yang berlaku tanpa harus memandang orientasi seksual. Dia menegaskan, tindakan asusila bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat orientasi seksualnya.

"Kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu, silakan saja diproses. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi," terang Azis.

Dia kembali menegaskan bahwa ranperda anti-LGBT rawan memperburuk keadaan. Hal ini terjadi karena cara pandang keliru yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

"Jadi menurut kami tidak ada urgensi untuk mendorong perda LGBT ini, justru akan menambah banyaknya pelanggaran HAM terhadap mereka karena stigma diskriminasi," imbuh Azis.

(sar/sar)

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 7 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Simak kalender Hijriah 7 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat dari hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 yang tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan pada saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka, menurut Muhammadiyah, 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Senin, 7 April 2025 menjadi 8 Syawal 1446 H.

Hukum Menggabungkan 2 Puasa Sunnah

Sebagaimana diketahui, terdapat banyak amalan puasa sunnah pada bulan Syawal. Sebut saja puasa 6 hari Syawal, puasa Ayyamul Bidh, puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa Daud.

Lalu, apakah boleh menggabungkan 2 puasa sunnah dalam satu waktu? Misalnya, detikers berencana ingin mengerjakan puasa Syawal pada hari Senin. Atau, menunaikan puasa Daud saat pertengahan bulan alias Ayyamul Bidh.

Diambil dari buku Tentang Puasa Syawal Enam Hari oleh Abu Fudhail Abdurrahman bin Umar, menggabungkan dua puasa sunnah hukumnya boleh. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menjelaskan:

وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امره ما نوى

Artinya: "Apabila puasa Syawal enam hari ini bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, maka sesungguhnya bisa mendapatkan dua pahala dengan niat puasa Syawal enam hari dan puasa Senin-Kanis. Hal itu berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan hanyalah seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan'." (Majmu' Fatawa, jilid 20, halaman 18-19)

Tak hanya Syaikh Utsaimin, ada pula ulama lain yang mengeluarkan keterangan senada. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata:

إذا كان الصوم واجبا لا بد من نية الصوم الواجب الذي عليه، أما إذا كان تطوعا الحمد الله، إذا وافق يوم الاثنين، يوما من الأيام البيض، وافق خيرا على خير والحمد لله

Artinya: "Apabila puasa tersebut wajib, harus niat puasa yang wajib tersebut atasnya (tidak digabungkan dengan puasa sunnah). Adapun apabila puasa sunnah, alhamdulillah apabila bertepatan dengan hari Senin, Kamis, dan yaumul bidh, maka ketika niatnya digabungkan sungguh telah menepati kebaikan di atas kebaikan, alhamdulillah." (Fatawa Nur 'ala al-Darb, jilid 16, hal 424-425)

Oleh karena itu, misalnya detikers ingin berpuasa pada esok Kamis, 10 April 2025, kamu bisa meniatkannya untuk puasa Syawal sekaligus Kamis. Dengan seizin Allah SWT, insya Allah, dua pahala puasa tersebut dapat diraih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Senin, 7 April 2025, beserta hukum menggabungkan 2 puasa sunnah yang perlu detikers pahami. Semoga bermanfaat, Lur!

(par/par)

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Palu -

Satu tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Hasan Basri alias Megi yang kabur saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palu kembali ditangkap. Total dua tahanan kabur kini telah diamankan di Rutan Palu.

"Iya (1 lagi tahanan kabur sudah ditangkap kembali)," ujar Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Yudi mengatakan pihaknya menerima laporan keberadaan Hasan dari pihak keluarga tahanan tersebut. Selanjutnya petugas menjemput Hasan di rumah orang tuanya di Kecamatan Palu Barat pada Sabtu (8/3) sekitar pukul 20.00 Wita.

"Sebelumnya pihak keluarga tahanan menghubungi pihak kejari Palu," terangnya.

Dia menambahkan saat ini kedua tahanan kabur telah diamankan di Rutan Kelas IIA Palu. Mereka selanjutnya akan kembali menjalani sidang lanjutan di PN Palu.

"Kedua tahanan sudah kami serahkan ke rumah tahanan," pungkasnya.

Untuk diketahui, dua tahanan Kejari Palu bernama Hasan Basri dan Abdul Latif kabur saat mengikuti sidang lanjutan di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Keduanya kabur saat diminta hakim untuk keluar ruang sidang sejenak.

Tak berselang lama, terdakwa Latif menyerahkan diri ke Kejari Palu pada Kamis (6/3) sekitar pukul 23.00 Wita. Latif saat itu diantar langsung oleh pihak keluarganya.

(ata/ata)

Palu -

Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi, kabur saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Keduanya kabur saat diminta hakim untuk keluar ruang sidang sejenak.

Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya mengatakan peristiwa itu terjadi di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Awalnya pihaknya membawa 17 tahanan ke PN Palu untuk menjalani sidang, dengan dikawal 2 petugas kejaksaan dan 2 polisi.

Setelah tiba, 12 tahanan lebih dulu menjalani sidang, disusul 5 tahanan lain termasuk 2 tahanan yang kabur. Kelima tahanan yang mulai sidang pada pukul 14.30 Wita itu awalnya menjalani sidang bersama-sama.

Namun, majelis hakim meminta 4 terdakwa keluar ruang sidang termasuk kedua tahanan yang kabur. Majelis hakim ingin menggelar sidang tertutup untuk 1 terdakwa itu.

"Pada saat sidang perkara atas nama (terdakwa) Wilmar dengan agenda pemeriksaan saksi, keempat tahanan yang berada di dalam Ruang Sidang Tirta diperintahkan untuk keluar oleh majelis hakim dengan alasan akan dilaksanakan sidang tertutup," terangnya.

Selang beberapa saat, terdakwa Wilmar juga ikut dikeluarkan dari ruang sidang setelah saksi korban ketakutan. Kelima terdakwa kemudian sama-sama berada di depan ruang sidang dengan posisi terborgol dan dijaga 2 pengawal tahanan kejaksaan.

"Pada pukul 15.00 Wita, satu pengawal kembali ke ruang sel untuk mempersiapkan 12 tahanan yang sudah sidang untuk dibawa kembali ke rutan," beber Yudi.

Saat itu, tersisa 1 pengawal tahanan yang menjaga kelima terdakwa di depan ruang sidang. Pengawal itu kemudian mengecek dari pintu ruang sidang untuk memastikan apakah pemeriksaan saksi sudah selesai atau belum.

"Namun sesaat setelah pengawal mengecek, ternyata terdakwa Wilmar memberitahu bahwa tahanan Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi sudah berlari kabur dengan posisi borgol terlepas," jelas Yudi.

Pengawal tersebut kemudian berteriak memberitahu pengawal tahanan lainnya. Sejumlah jaksa, pegawai, dan sekuriti PN Palu langsung melakukan pengejaran namun kedua tahanan itu lolos.

(asm/hsr)

Palu -

Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi kabur saat hendak mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Keduanya kini masih dalam pencarian.

Peristiwa itu terjadi di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Kejadian berawal saat 17 tahanan dibawa ke PN Palu untuk menjalani sidang dengan dikawal 2 petugas kejaksaan dan 2 polisi.

Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya mengatakan saat itu 12 tahanan lebih dulu menjalani sidang. Setelahnya, 2 tahanan yang kabur bersama 3 terdakwa lainnya mengikuti sidang bersama-sama pukul 14.30 Wita.

"Pada saat sidang perkara atas nama (terdakwa) Wilmar dengan agenda pemeriksaan saksi, keempat tahanan yang berada di dalam Ruang Sidang Tirta diperintahkan untuk keluar oleh majelis hakim dengan alasan akan dilaksanakan sidang tertutup," terangnya.

Tak lama kemudian, terdakwa Wilmar juga ikut dikeluarkan dari ruang sidang setelah saksi korban ketakutan. Kelima terdakwa kemudian sama-sama berada di depan ruang sidang dengan posisi terborgol dan dijaga 2 pengawal tahanan kejaksaan.

"Pada pukul 15.00 Wita, satu pengawal kembali ke ruang sel untuk mempersiapkan 12 tahanan yang sudah sidang untuk dibawa kembali ke rutan," beber Yudi.

Saat itu, tersisa 1 pengawal tahanan yang menjaga kelima terdakwa di depan ruang sidang. Pengawal itu kemudian mengecek dari pintu ruang sidang untuk memastikan apakah pemeriksaan saksi sudah selesai atau belum.

"Namun sesaat setelah pengawal mengecek, ternyata terdakwa Wilmar memberitahu bahwa tahanan Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi sudah berlari kabur dengan posisi borgol terlepas," jelas Yudi.

Pengawal tersebut kemudian berteriak memberitahu pengawal tahanan lainnya. Sejumlah jaksa, pegawai dan sekuriti PN Palu langsung melakukan pengejaran namun kedua tahanan itu lolos.

Aksi Tahanan Kabur Terekam CCTV

Terlihat dalam rekaman CCTV salah satu tahanan kabur mengenakan baju berwarna putih. Sementara satu lainnya mengenakan pakaian serba hitam.

Keduanya berlari kencang ke arah gerbang utama pengadilan. Saat itu, satu terdakwa sempat terpeleset dan terjatuh namun langsung kembali bangkit dan lari.

Terlihat tahanan berbaju putih kabur lewat gerbang. Sementara satu lainnya terlihat berlari ke arah pagar tembok pengadilan.

(ata/asm)

Jakarta -

Sudah menjadi tradisi di Indonesia, umat muslim melakukan ziarah kubur jelang Ramadan. Lalu bagaimana hukumnya ketika wanita yang sedang haid membaca Al Fatihah dan ziarah kubur.

Pertanyaan ini sering kali muncul di benak umat muslim. Dikutip dari detikHikmah, begini pandangan ulama mengenai hal tersebut.

Wanita Boleh Ziarah Kubur? Begini Hukumnya

Dari buku Fiqih Wanita Edisi Lengkap tulisan M. Abdul Ghoffar E.M, hukum wanita berziarah kubur dijelaskan dalam beberapa hadits. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Abi Mulaikah bercerita:

"Pada suatu hari, Aisyah pernah datang dari kuburan. Lalu aku bertanya kepadanya: 'Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau?' Aisyah menjawab: 'Dari kuburan saudaraku, Abdurahman.' Kemudian kutanyakan lagi: 'Bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur?' Aisyah menjawab: 'Benar, beliau pernah melarang ziarah kubur, akan tetapi kemudian beliau menyuruhnya.'" (HR. Al-Hakim dan Baihaqi. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa hadits ini shahih.)

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW awalnya melarang ziarah kubur, tetapi kemudian membolehkannya. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:

"Kami pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Karena, dalam menziarahinya terdapat peringatan." (HR. Abu Dawud)

Hadits tersebut menegaskan bahwa ziarah kubur dianjurkan karena mengingatkan manusia akan kematian dan akhirat. Jika ziarah kubur dimakruhkan, tentu Rasulullah SAW tidak akan menganjurkannya.

Namun, terdapat hadits lain yang berbunyi:

"Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

Sebagian ulama menggunakan hadits ini untuk memakruhkan ziarah kubur bagi wanita. Menanggapi hal tersebut, Imam Al-Qurthubi menjelaskan:

"Bahwa laknat dalam hadits tersebut hanya ditujukan bagi wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Karena, dianggap sebagai berlebih-lebihan dan bahkan mungkin hal itu akan mengakibatkan kaum wanita melupakan hak suaminya. Di sisi lain, ia lebih mengutamakan tabarruj (bersolek)."

Selain itu, hadits dari Abu Hurairah juga menjelaskan keutamaan ziarah kubur. Abu Hurairah meriwayatkan:

"Rasulullah pernah mendatangi kuburan ibunya, lalu beliau menangis. Maka orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis. Selanjutnya beliau berkata: 'Aku telah meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun baginya, tetapi Dia tidak mengizinkan aku. Lalu aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, dan Dia mengizinkannya. Oleh karena itu, berziarahlah karena hal itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat.'" (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menunjukkan bahwa ziarah kubur memiliki manfaat penting, yaitu mengingatkan manusia akan kehidupan akhirat.

Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa ziarah kubur diperbolehkan bagi wanita, asalkan dilakukan dengan niat yang benar, tidak berlebihan, dan menghindari perbuatan yang dilarang.

Hukum Wanita Haid Ziarah Kubur dan Membaca Al Fatihah

Terkait dengan wanita haid yang ingin melakukan ziarah kubur dan membaca Al-Fatihah, mayoritas ulama membolehkan wanita haid untuk melakukan ziarah kubur.

Hal ini karena ziarah kubur bukanlah ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti shalat atau thawaf. Tujuan utama dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian dan akhirat, yang juga relevan bagi wanita haid.

Mengenai membaca Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, Buya Yahya menjelaskan melalui kanal Youtube Al Bahjah TV, bahwa dibolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf, terutama jika bacaan tersebut dimaksudkan sebagai zikir.

"Selagi ayat tersebut digunakan untuk berzikir, maka diperkenankan." ungkap Buya Yahya.

Jadi, wanita haid tetap bisa melakukan ziarah kubur dan membaca ayat Al-Qur'an seperti surah Al Fatihah sebagai bentuk zikir, perlindungan dari setan, dan pengingat akan kematian serta akhirat

Bacaan Ziarah Kubur Lainnya untuk Wanita

Selain berzikir dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, terdapat bacaan lain yang juga dapat diucapkan saat berziarah kubur.

Dalam buku Fiqh Wanita Empat Mazhab Fatwa-fatwa Fiqh Wanita Kontemporer susunan Dr. Muhammad Utsman al-Khasyat, bahwa Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan hadits dimana Rasulullah SAW mengajari Aisyah mengenai ucapan saat berziarah kubur. Aisyah bertanya:

"Apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni makam kaum Muslimin), wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda:

"Ucapkanlah: Semoga kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada para penghuni makam dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, baik yang wafat lebih dahulu maupun yang masih hidup. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian."

(astj/astj)

Bandung -

Kepolisian Turki telah menangkap 282 tersangka dalam operasi penggerebekan skala nasional terhadap militan Kurdi yang dilarang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, pada Selasa (18/2).

Mengutip dari detikNews, penangkapan ini terjadi di tengah upaya baru untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama empat dekade. Setelah hampir satu dekade terhenti, pembicaraan damai kembali mencuat setelah partai nasionalis garis keras secara tak terduga menawarkan perdamaian kepada pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Ocalan, pada Oktober lalu.

Menurut laporan yang dikutip dari AFP, Yerlikaya mengungkapkan bahwa penggerebekan telah berlangsung selama lima hari terakhir di 51 kota, termasuk Istanbul, Ankara, dan Diyarbakir, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Kurdi. Informasi ini disampaikan melalui unggahan di media sosial X pada Selasa (18/2/2025).

Pada hari yang sama, otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 60 orang, termasuk anggota partai pro-Kurdi utama, DEM, serta beberapa tokoh sayap kiri yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 orang telah ditahan sejauh ini," kata kantor kejaksaan Istanbul dalam sebuah pernyataan resmi.

Partai DEM menanggapi operasi ini melalui unggahan di X dengan menyatakan bahwa "Turki terbangun hari ini dengan operasi lain" terhadap anggota-anggota partai mereka. "Jelas bahwa prospek solusi dan perdamaian mulai membuat sebagian orang terjaga di malam hari," demikian pernyataan yang disampaikan.

Sementara itu, partai garis keras MHP mendesak Ocalan untuk meninggalkan kekerasan sebagai imbalan atas kemungkinan pembebasannya lebih awal dari Pulau Imrali, tempat ia menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam sel isolasi sejak 1999.

Didukung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, seruan ini memunculkan harapan baru bagi berakhirnya konflik yang telah merenggut puluhan ribu nyawa selama bertahun-tahun.

Artikel ini telah tayang di detikNews.

(ita/sud)

Jakarta -

Kepolisian Turki telah menangkap 282 tersangka dalam operasi penggerebekan di seluruh negeri terhadap militan Kurdi yang dilarang. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya pada hari Selasa (18/2).

Penangkapan tersebut terjadi di tengah upaya baru untuk mengakhiri konflik selama empat dekade. Pembicaraan perdamaian, yang terhenti selama hampir satu dekade, dimulai setelah partai nasionalis garis keras secara tak terduga menawarkan perdamaian kepada pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Ocalan pada bulan Oktober lalu.

Penggerebekan, yang telah berlangsung selama lima hari terakhir, dilakukan di 51 kota termasuk Istanbul, Ankara dan kota Diyarbakir, yang mayoritas penduduknya Kurdi, tulis Yerlikaya di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/2/2025).

Pada hari Selasa (18/2), otoritas Turki memerintahkan surat perintah penangkapan untuk 60 orang, termasuk partai pro-Kurdi utama, DEM dan beberapa tokoh sayap kiri karena dugaan terkait terorisme, kata kantor kejaksaan Istanbul dalam sebuah pernyataan.

Dari jumlah itu, sebanyak 52 orang telah ditahan sejauh ini. DEM menuliskan di X bahwa "Turki terbangun hari ini dengan operasi lain" terhadap anggota-anggota partai tersebut. "Jelas bahwa prospek solusi dan perdamaian mulai membuat sebagian orang terjaga di malam hari," katanya.

Partai garis keras MHP telah mendesak Ocalan untuk meninggalkan kekerasan sebagai ganti kemungkinan pembebasan lebih awal dari pulau Imrali, tempat ia menjalani hukuman penjara seumur hidup di sel isolasi sejak 1999.

Didukung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seruan tersebut telah memperbarui harapan akan berakhirnya konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

(ita/ita)

Jakarta -

Islam dan Hak Asasi Manusia (human rights) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Gus Yahya, dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan dirinya percaya sebenarnya ada dasar yang sah dalam Islam untuk menerima piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Alasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadits, atau ucapan-ucapan yang dianggap berasal dari Nabi," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pidato dalam acara 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfill' di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Gus Yahya menekankan UDHR merupakan perwujudan visi peradaban yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh masyarakat, agama, dan negara di seluruh dunia.

Tak hanya Gus Yahya, tokoh NU lainnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan HAM. Saat menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan memperbolehkan perayaan Imlek. Penghapusan pelarangan Imlek ini adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru.

Upaya NU untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi di Tanah Air tidak hanya sebatas itu saja. PBNU pun mengajak para ulama untuk berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama bertema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan kontribusi apa saja yang bisa diberikan untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)'.

Adapun acara 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal diselenggarakan pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

(akn/akn)

JAKARTA - Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai, keberadaan pagar laut yang membentang puluhan kilometer di perairan Tangerang, Banten ada pelanggaran hukum. Alissa pun meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas, bukan saling melempar masalah.

"Ya itu clear sekali bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus pagar laut ini. Pertama, secara hukum bagaimana itu ada pelanggaran-pelanggaran," ujar Alissa saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

Menurut Alissa, munculnya pagar laut itu lantaran ada dugaan perilaku koruptif dari penyelenggara negara. Alissa menilai, terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area pagar laut ada penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara.

"Ada pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga ini kan dampak dari perilaku koruptif ya, perilaku koruptif itu bukan hanya saya dapat duit berapa dari orang yang menyogok saya atau anggaran negara berapa yang saya ambil, bikan hanyabitu, tetapi penyalahgunaan wewenang," katanya.

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu pun mempertanyakan aparat desa setempat yang membiarkan SHGB terbit di area perairan Tangerang. "Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," ucapnya.

Jadi pagar laut ini menjadi contoh paling mutakhir bagaimana pemerintah itu sering sekali bertindak di belakang layar dan itu menjadi lebih berbahaya," imbuhnya.

Alissa pun menyoroti saling lempar masalah antarpejabat terkait pagar laut. Menurut Alissa, wajar bila para pejabat lempar masalah terkait pagar laut itu. "Kalau menurut saya pada titik ini karena sudah mulai kepemimpinan baru pasti akan lempar-lemparan ya. Jadi kalau dicari pangkalnya itu pasti lempar-lemparan," ucap Alissa.

Kendati demikian, Alissa menyarankan Pemerintah Prabowo Subianto bisa dapat mengambil keputusan tegas, bukan saling lempar masalah.

"Jadi pemerintah sekarang harus mengambil langkah, nggak bisa lagi mengatakan 'oh itu kerjaan yang lalu.' Ya itu kerjaan lalu dulu, sekarang kekuasaannya ada di beliau-beliau kok. Jadi jangan dilempar ke belakang, ambil saja keputusannya sekarang harus bagaimana," tandasnya.