Jambi (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 170 Warga Negara Asing (WNA) dari 27 negara lewat kegiatan operasi Wira Waspada yang digelar pada 14-16 Mei 2025 di Jadetabek.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga memiliki sponsor atar penjamin fiktif dan 10 orang overstay, kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan resmianya diterima, Sabtu.

Pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pemantauan lapangan oleh petugas, dimana pengawasan dimulai pada 14 Mei lalu. Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait, kemudian kami membagi regu untuk menyambangi lokasi para WNA yang berada di beberapa apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi.

Selain itu, tim juga menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dia menerangkan, WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang) dan Gambia (8 orang).

Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Mereka juga melanggar pasal 123 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian para WNA tersebut juga dapat dikenakan Tindakan Administras Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam daftar penangkalan.

Operasi Wira Waspada kali ini menjadi operasi ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2025. Sebelumnya, operasi serupa telah diadakan di wilayah Bali, Maluku Utara, serta kawasan industri Morowali dan Tobelo. Dalam operasi ini, sepuluh kantor imigrasi yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok turut bertugas. Operasi ini merupakan pengembangan dari adanya beberapa kasus WNA yang melanggar aturan dengan membuat keributan di tempat umum.

Yuldi juga menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

“Imigrasi akan menindak tegas warga negara asing yang tidak mematuhi peraturan keimigrasian. Kami juga mengimbau kepada pengelola dan pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan WNA,” Katanga.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan operasi pengawasan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin dan dalam skala nasional demi kedaulatan negara.

“Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya simultan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA nakal yang melanggar aturan,” katanya.

Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pekan ini.

Kegiatan ini dilakukan di sela sela Rangkaian kegiatan kerja menteri untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO)

Dalam dialog yang diikuti sekitar 30 orang diaspora, Menteri Hukum menyampaikan harapan pemerintah kepada seluruh Diaspora di Rusia untuk membawa misi positif bagi bangsa dan negara.

"Pemerintah mendukung adik adik semua untuk menuntuk ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam rilisnya, Sabtu (17/5)

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora indonesia yang berada di luar negeri.

Hadir dalam dialog dengan diaspora, salah satunya adalah Teguh Imannullah Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University. Pria itu  sedang menyelesaikan S-3 nya dalam usia 26 tahun.

Teguh mengungkapkan komiitmennya setelah lulus dari pendidikan di Rusia, ia berharap ada kolaborasi riset dan projek industri antara Indonesia dan Rusia. "Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya" katanya.

Teguh sendiri merupakan nahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka jurusan Composite Materials dalam roket luar angkasa.

Dalam pertemuan diaspora tersebut hadir juga Svetlana Victorovna, pengajar Bahasa Indonesia di Tanggul Univesitetskaya, Saint Petersburg. Victorovna mengungkapkan budaya Indonesia semakin banyak diketahui dan diminati mahasiswa mahasiswa di Rusia.

Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta seluruh diaspora yang ada di Rusia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh harus kembali pulang ke Indonesia untuk memajukan bangsa.

Hal itu dikatakan Supratman kepada diaspora di Rusia di sela-sela rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization / MoU NPO (16/5).

"Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam keterangan resmi yang disiarkan, Sabtu.

Pernyataan tersebut pun disambut baik oleh para diaspora yang hadir. Di pertemuan tersebut, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto juga turut mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," kata Septiyanto.

Tidak hanya Septiyanto, Teguh Imannullah juga menaruh harapan besar kepada Supratman.

Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University yang sedang menyelesaikan S-3 ini berharap Indonesia dan Rusia membangun kolaborasi riset di berbagai bidang.

“Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya,” katanya.

Teguh sendiri merupakan mahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka yakni jurusan composite materials dalam roket luar angkasa. Dia meyakini dengan kolaborasi yang baik dan perhatian lebih dari pemerintah, dia dapat memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Binjai tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

VP KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah di Medan, Jumat, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS itu dilakukan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi KAI.

”Salah satu yang melatarbelakangi terwujudnya PKS tersebut yaitu penyelesaian permasalahan aset milik KAI. Seringkali KAI menghadapi permasalahan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab,” kata Sofan.

KAI Divre I Sumatera Utara memiliki aset tanah yang tercatat seluas 26.795.228 m2. Dari jumlah luas tersebut, baru 11.038.732 m2 yang telah memiliki sertifikat atau sekitar 41 persen.

Adapun total luas aset tanah KAI yang telah bersertifikat di Kota Binjai adalah seluas 384.277 m², di mana 31.110 m² di antaranya telah dikomersialkan.

Ia melanjutkan, aset KAI adalah milik negara, sehingga harus dijaga bersama. Sofan berharap penandatanganan PKS menjadi jalan keluar terkait hukum bidang perdata dan tata usaha negara saat ini, serta potensi masalah di masa depan.

“Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Binjai yang telah mendukung KAI. Langkah kerja sama ini sebagai upaya penjagaan dan pengelolaan aset KAI, untuk kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri S.H., M.H. mengatakan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada KAI yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Binjai untuk berkolaborasi dalam permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Medan (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Binjai tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

VP KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah di Medan, Jumat, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS itu dilakukan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi KAI.

”Salah satu yang melatarbelakangi terwujudnya PKS tersebut yaitu penyelesaian permasalahan aset milik KAI. Seringkali KAI menghadapi permasalahan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab,” kata Sofan.

KAI Divre I Sumatera Utara memiliki aset tanah yang tercatat seluas 26.795.228 m2. Dari jumlah luas tersebut, baru 11.038.732 m2 yang telah memiliki sertifikat atau sekitar 41 persen.

Adapun total luas aset tanah KAI yang telah bersertifikat di Kota Binjai adalah seluas 384.277 m², di mana 31.110 m² di antaranya telah dikomersialkan.

Ia melanjutkan, aset KAI adalah milik negara, sehingga harus dijaga bersama. Sofan berharap penandatanganan PKS menjadi jalan keluar terkait hukum bidang perdata dan tata usaha negara saat ini, serta potensi masalah di masa depan.

“Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Binjai yang telah mendukung KAI. Langkah kerja sama ini sebagai upaya penjagaan dan pengelolaan aset KAI, untuk kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri S.H., M.H. mengatakan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada KAI yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Binjai untuk berkolaborasi dalam permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

NEW ORLEANS - Lubang persegi panjang di dinding sel itu cukup besar untuk dilewati satu orang. Tepat di sebelahnya, toilet dan wastafel logam telah dicabut dari dinding.

Di atas lubang itu, seseorang telah mencoret-coret gambar wajah dengan lidah menjulur dan pesan-pesan mengejek untuk pejabat Kantor Sheriff, dengan mengatakan, ?Terlalu mudah. LOL."

?Sepuluh narapidana, yang mungkin mendapat bantuan dari petugas penjara, berhasil kabur dari penjara New Orleans pada Jumat dini hari, melarikan diri melalui lubang di dinding sel,? ungkap pernyataan Kantor Sheriff Orleans Parish.

?Para narapidana itu kemudian terlihat dalam video pengawasan keluar melalui pintu di dermaga pemuatan, setelah menanggalkan seragam penjara oranye mereka dan mengenakan pakaian sipil, sebelum memanjat tembok dan berlari menyeberangi jalan tol,? ujar Sheriff Susan Hutson.

Polisi Negara Bagian Louisiana mengatakan pada hari Jumat (16/5/2025) bahwa salah satu narapidana yang kabur, Kendell Myles, 20 tahun, telah ditangkap di French Quarter, New Orleans.

Yang lainnya, Robert Moody, 21, ditangkap Jumat malam. Kantor Sheriff memperingatkan para tahanan yang melarikan diri lainnya, termasuk seorang pembunuh yang dihukum, harus dianggap "bersenjata dan berbahaya."

"Kami memiliki indikasi para tahanan ini menerima bantuan dalam pelarian mereka dari orang-orang di dalam departemen kami," ungkap Sheriff Hutson pada hari Jumat, menambahkan para pengawas dan anggota staf tingkat bawah sedang bekerja ketika para narapidana melarikan diri dari penjara, yang disebut Orleans Parish Justice Center, sekitar pukul 1 pagi.

?Seorang pegawai sipil kantor sheriff yang merupakan satu-satunya orang yang memantau sistem keamanan di bagian penjara tempat pelarian terjadi telah meninggalkan posnya pada saat itu untuk mendapatkan makanan,? papar seorang juru bicara kantor pada Jumat malam.

?Tiga karyawan Kantor Sheriff telah diskors tanpa gaji,? ujar dia.

Para pejabat mengatakan mereka sedang menyelidiki beberapa kegagalan keamanan. ?Meskipun penjara tersebut dikunci pada pukul 10:30 malam sebelum pelarian, para narapidana mulai mengutak-atik pintu sel yang terkunci pada pukul 12:23 dini hari, dan akhirnya mendobraknya,? ungkap Kantor Sheriff.

Kantor tersebut menyalahkan "kunci dan pintu yang rusak" atas pelanggaran tersebut, dan Sheriff Hutson mengatakan dia sebelumnya telah mengeluhkan kunci tersebut kepada hakim dan pejabat kota.

Jeworski Mallett, kepala pemasyarakatan di Kantor Sheriff, mengatakan para narapidana telah melarikan diri dari bagian penjara tempat pintu geser dapat dipaksa keluar dari jalurnya, sehingga orang dapat masuk dan keluar sesuka hati.

?Wastafel dan toilet logam telah dilepas dari dinding di dalam sel, dan bautnya telah dilepas,? ujar dia.

"Kami tahu bahwa ini tidak dapat dilepas dari dalam, jadi kami sedang menyelidikinya untuk mengetahui secara pasti siapa yang memasuki area ini, jenis pekerjaan apa yang dilakukan, apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan, dan apakah ini pekerjaan orang dalam," ungkap dia.

?Empat pengawas dan 36 anggota staf sedang bekerja pada saat itu,? papar dia.

?Sekitar sepertiga kamera keamanan di penjara tersebut saat ini tidak dapat dioperasikan," ujar Kantor Sheriff, termasuk tiga kamera di unit tempat pelarian itu terjadi.

?Pejabat menyadari selama penghitungan rutin pada pukul 8:30 pagi pada hari Jumat bahwa para tahanan itu hilang,? papar Sheriff Hutson.

Dia mengatakan kantor tersebut kemudian mengaktifkan "protokol darurat" dan mulai mencari para narapidana.

"Kami mengakui tidak ada cara orang dapat keluar dari fasilitas ini tanpa ada semacam celah keamanan," ujar Sheriff Hutson.

Dia menjelaskan, "Hampir mustahil, tidak sepenuhnya, tetapi hampir mustahil bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan dari luar."

Kantor Sheriff sebelumnya mengatakan 11 narapidana telah melarikan diri tetapi kemudian mengoreksi jumlahnya menjadi 10.

Dikatakan mereka secara keliru mencantumkan seorang narapidana sebagai pelarian yang sebenarnya masih dipenjara.

Sebagian besar pelarian berusia 20-an; yang termuda berusia 19 tahun, dan yang tertua berusia 42 tahun.

Derrick Groves, 27 tahun, sedang menunggu vonis, setelah ia dinyatakan bersalah tahun lalu atas tuduhan pembunuhan tingkat dua, menurut kantor kejaksaan distrik.

Pelarian itu memicu kritik tajam terhadap Kantor Sheriff dari para pejabat yang mempertanyakan bagaimana 10 narapidana berhasil melarikan diri dan mengapa kantor tersebut tidak segera memberi tahu publik.

"Seseorang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, dan tidak ada alasan untuk ini," tegas jaksa agung Louisiana, Liz Murrill, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Ia menyerukan penyelidikan untuk menentukan apa yang telah terjadi.

"Ini tidak dapat diterima, dan begitu para pelanggar ini kembali ditahan, harus ada akuntabilitas yang nyata," ungkap dia.

Jason Williams, jaksa distrik Orleans Parish, mengatakan dalam wawancara di WDSU, stasiun televisi lokal, bahwa pelarian itu adalah "kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena ia, publik, dan media berita tidak segera diberi tahu ketika para narapidana melarikan diri.

Dia mengemukakan kemungkinan penyelidikan oleh dewan juri agung untuk memeriksa siapa yang terlibat.

Dia mengatakan kantornya juga telah menghubungi para saksi yang terlibat dalam kasus narapidana tersebut untuk memberi tahu mereka bahwa para pria itu telah melarikan diri.

?Saya punya pertanyaan yang mendalam saat ini, kami merasa takut terhadap orang-orang yang cukup berani untuk maju dan memberikan kesaksian dalam kasus-kasus ini," ujar dia.

Dia menjelaskan, "Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan menjadi semakin berbahaya karena kepemimpinan yang buruk dan kurangnya transparansi."

Mayor Silas Phipps Jr., pemimpin biro investigasi Kantor Sheriff, mengatakan para pejabat "bekerja di setiap sudut" untuk menemukan para narapidana. Siapa pun yang membantu mereka, menurut dia, juga akan dituntut.

Kantor Sheriff menepis kritik mereka tidak segera memberi tahu orang lain tentang pelarian tersebut.

United States Marshals, Kepolisian Negara Bagian Louisiana, dan Divisi Percobaan dan Pembebasan Bersyarat Louisiana telah diberitahu pada pukul 9:30 pagi, dan Departemen Kepolisian New Orleans diberitahu segera setelah itu.

Sheriff Hutson memberi tahu Dewan Kota New Orleans pada bulan Oktober bahwa penjara tersebut memiliki sekitar 1.500 narapidana, jauh di atas batas 1.250 narapidana yang ditetapkan Dewan dan jauh lebih banyak daripada 900 narapidana yang dapat ditangani oleh stafnya, NOLA.com melaporkan tahun lalu.

Sementara kejahatan kekerasan di New Orleans menurun, Sheriff Hutson mengatakan dalam artikel tersebut, telah terjadi gelombang orang yang didakwa hanya dengan pelanggaran ringan seperti pelanggaran, pencurian di toko, dan penyerangan sederhana.

"Kami masih harus menahan mereka," papar dia kepada Dewan selama sidang anggaran tahunannya, NOLA.com melaporkan. "Itu membebani fasilitas kami."

F.B.I. menawarkan hadiah USD5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan seorang pelarian, dan Crimestoppers GNO menawarkan hadiah USD2.000.

Gubernur Jeff Landry dari Louisiana memposting di Facebook, "Anda bisa lari, tetapi Anda TIDAK BISA BERLINDUNG. Kami akan memburu Anda masing-masing."

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim menyerahkan proses hukum kepada kepolisian usai anggotanya ditangkap atas kasus pemerasan di Bojongsari, Kota Depok.

Lutfi meyakini, aksi kriminal merupakan tindakan pribadi seseorang, bukan mewakili kelompok atau organisasinya.

“Biarkan proses hukum yang berbicara, sebab tindak kriminal itu soal manusianya, bukan etnis, agama atau organisasinya,” kata Lutfi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Meski begitu, FBR tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Lutfi mengaku akan mengevaluasi anggotanya dengan cara pembinaan, pembangunan karakter, dan jati diri.

“Jelas punya (mekanisme internal untuk menindak anggota yang nakal), seperti pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) sementara hingga pemberhentian,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria atas kasus dugaan pemerasan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Empat orang yang terjerat kasus pemerasan itu terdiri atas Ketua Umum FBR Cabang Bojongsari berinisial M, Sekretaris Jenderal berinisial AK alias W, serta dua anggota ormas, yakni NN dan RS.

Sementara, satu anggota ormas berinisial IM alias P berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari penangkapan tersebut, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, antara lain tiga kuitansi dari korban sebagai bukti pemberian uang, dua bundel kuitansi dari tangan M, dua stempel ormas, lima unit ponsel milik para pelaku, serta satu bundel catatan dan proposal milik ormas tersebut.

Kini, para pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut.

Pelaku dijerat dengan Pasal 368 dan atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIB Farel Mahardika Putra seharusnya tidak perlu dibanding-bandingkan dengan Farel Prayoga, yang terkenal karena menyanyikan lagu “Ojo Dibandingke”.

Ironisnya, nama Farel yang disebut pertama justru populer saat hendak menjual ginjalnya guna membebaskan ibunya yang ditahan penegak hukum, karena diduga menggelapkan uang kerabatnya.

Setelah mendapat atensi dari Komisi III DPR, penahanan ibunda Farel ditangguhkan dan kasusnya diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun dihentikannya kasus itu belum menyelesaikan masalah struktural dari penegakan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan aturan penahanan sebagai salah satu upaya paksa.

Fenomena yang kerap dijumpai dalam penegakan hukum yang sepi dari pemberitaan dan kurang menarik perhatian publik adalah penahanan yang dapat dilakukan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu yang secara objektif dapat dilakukan penahanan.

Subjektifitas aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam menerjemahkan kata “dapat” ketika melakukan penahanan terbilang cukup tinggi.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP mensyaratkan keadaan yang menimbulkan “kekhawatiran” tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Ikhtiar DPR dan Pemerintah untuk memperbarui hukum acara pidana melalui RUU KUHAP perlu disambut dengan semangat menjunjung hak asasi yang bertanggungjawab, mencegah penyalahgunaan wewenang aparat, serta meminimalkan terjadinya praktik suap dan pemerasan, sebagaimana postulat, “leges bonae ex malis moribus procreantur”, artinya hukum yang baik lahir dari praktik yang buruk.

Rekonstruksi Penahanan

Pasal 9 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12/2005 tidak serta-merta menjadi self executing treaty.

Namun, ICCPR bisa menjadi panduan untuk merekonstruksi aturan penahanan, tentunya dengan memperhatikan keseimbangan pengendalian kejahatan (crime control model) dan proses hukum yang adil (due process of law), yang paling cocok penerapannya untuk Indonesia.

Pertama, setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.

Kedua, bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan. Pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

Kita juga dapat menggali beberapa pemikiran legenda advokat dan pejuang HAM, Yap Thiam Hien dalam tiga tulisan klasiknya di Harian Kompas tanggal 2 Maret 1966, 10 Maret 1966, dan 18 Juni 1968.

Pertama, penahanan merupakan upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan sementara yang bersifat terbatas dan seminimal mungkin.

Kedua, tersangka atau advokatnya dapat menguji atau mempersoalkan alasan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan di hadapan hakim.

Ketiga, hak untuk penangguhan penahanan dengan penyetoran jaminan uang atau jaminan orang, kecuali untuk kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana.

Menurut penulis, beberapa pemikiran Yap tersebut dapat meminimalkan praktik transaksional dalam penahanan, sebagaimana postulat, “Accipere quid ut justitiam facias non est tam accipere quam extorquere”, artinya menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan justru lebih condong pada tindakan pemerasan.

Jaminan penangguhan

Upaya RUU KUHAP untuk meminimalkan subjektifitas penahanan dengan “memperbanyak” alasan-alasan penahanan dalam Pasal 93 ayat (5) RUU KUHAP patut diapresiasi.

Namun, penulis merasa perlu memberikan catatan kritis atas rancangan tersebut.

Pertama, mengenai alasan “memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan”. Hal ini bertentangan dengan hak ingkar yang dimiliki tersangka/terdakwa.

Kedua, mengenai alasan “tidak bekerja sama dalam pemeriksaan”, hal ini terlalu terlalu sumir karena prinsipnya tidak ada seorangpun yang sebenarnya mau menjalani proses hukum secara sukarela.

Ketiga, “menghambat proses pemeriksaan”, ketentuan ini terlalu elastis dan subjektif, apalagi sudah ada pasal tindak pidana mengganggu dan merintangi proses peradilan dalam KUHP Baru.

Selain itu, mengenai ketentuan penangguhan penahanan dalam Pasal 103 RUU KUHAP yang dapat dilakukan dengan atau tanpa Jaminan Uang atau Jaminan Orang, berdasarkan syarat yang ditentukan perlu diatur secara expressis verbis dan lebih rinci dalam RUU KUHAP, serta jangan didelegasikan ke Peraturan Pemerintah sebagaimana KUHAP saat ini.

Menurut penulis, Jaminan Orang seharusnya lebih diperuntukan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi dalam kasus probono, karena merupakan suatu contradictio in terminis bagi mereka yang tergolong tidak mampu dan bahkan tidak bisa menunjuk advokatnya sendiri, justru “memperoleh” Jaminan Uang dari pihak ketiga.

Selanjutnya mengenai Jaminan Uang, perlu diatur mekanisme besaran jumlah uang jaminan berdasarkan beberapa kategori.

Misalnya, tingkat kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan akibat tindak pidana, kualifikasi korban (individu, korporasi, pemerintah), tingkat ketercelaan tindak pidana, dan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi.

Namun demikian, Jaminan Uang untuk penangguhan penahanan masih dapat dikesampingkan penerapannya untuk Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, tindak pidana serius yang diancam dengan pidana 9 tahun penjara, dan 5 (lima) tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Bab XXXV KUHP Baru, yaitu Pelanggaran HAM Berat, Korupsi, Narkotika (Pengedar), Pencucian Uang, dan Terorisme.

Selain itu, yang terpenting perlu adanya perubahan paradigma lama dari aparat penegak hukum bahwa penahanan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan melalui perampasan kemerdekaan dari tersangka/terdakwa, apabila memang tidak ada upaya lain dapat ditempuh.

Mengingat setiap orang, termasuk pula aparat sewaktu-waktu juga bisa berhadapan dengan hukum dan mengalami ketidakadilan.

Paradigma baru

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penahanan, memang belum tentu ada indikasi pemerasan dari aparat maupun pemberian suap dari tersangka atau terdakwa agar tidak ditahan.

Namun, saat ini masih terdapat kecenderungan seolah-olah tersangka atau terdakwa sedapat mungkin ditahan, sebagai suatu “SOP tidak tertulis”, yaitu agar mudah dihadirkan dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Kemungkinan tidak dipilihnya model hakim komisaris/hakim pemeriksaan pendahuluan untuk menjalankan fungsi pengawasan yudisial (judicial scrutiny), maka satu-satunya fungsi kontrol eksternal terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan hanyalah melalui praperadilan sebagai habeas corpus ad subjiciendum, tempat mengadukan pelanggaran hak asasi dalam proses pidana.

Untuk itu, perlu ada penegasan bahwa kewenangan praperadilan dalam Pasal 149 RUU KUHAP dapat menguji keabsahan dan alasan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, tentunya dengan memperhatikan pengecualian-pengecualian yang penulis uraikan sebelumnya.

Rekonstruksi aturan penahanan ini diharapkan dapat mengosongkan ruang tahanan dari penahanan yang sebenarnya tidak perlu, mengurangi kemungkinan terjadinya praktik suap / pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dari penegak hukum, serta menghargai insan manusia sebagai pribadi yang berharga di mata Sang Pencipta.

Pekanbaru -

Tim Khusus Polda Riau kembali menangkap tiga tahanan kabur dari Polres Kampar. Saat ini, tersisa dua tahanan masih diburu.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto mengatakan ketiga tahanan ditangkap kemarin dan dini hari tadi. Itu artinya sudah sembilan dari 11 tahanan yang ditangkap.

"Tiga orang tahanan kabur telah ditangkap kembali. Total sudah sembilan orang dari 11 yang melarikan diri," kata Anom kepada detikSumut, Sabtu (17/5/2025).

Tiga tersangka yang tertangkap antara lain adalah Hafiz Zulhakim, Marianto Damanik, dan Nederlansen. Sedangkan dua tahanan masih dikejar, bernama Joni dan Asep.

Anom menyebut Marianto dan Nederlansen ditangkap di daerah Tapung, Kampar. Lalu untuk Hafiz ditangkap di daerah Rokan Hilir.

"Dua orang terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas saat dilakukan penangkapan," kata Anom.

Anom memastikan Tim Khusus dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Polisi Andrianto Jossy masih memburu dua pelaku lainnya. Kepolisian mengimbau pelaku untuk segera menyerahkan diri.

"Dan kami juga mengimbau, jangan sampai ada pihak yang mencoba menyembunyikan, membantu atau menghalangi penangkapan pelaku. Jika terbukti akan kami tindak tegas juga secara hukum," kata Anom.

Diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, kabur dari penjara, Selasa (14/5). Mereka kabur dengan menjebol ventilasi udara.

(ras/nkm)

JAKARTA - Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Lanosin atau akrab disapa Enos menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025. Pertemuan itu membahas dua isu penting.

Langkah Enos menemui Yusril dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut, Bupati Enos menyerahkan cendera mata khas OKU Timur sebagai simbol silaturahmi dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Pertemuan ini mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Bupati Enos mengatakan sejak 2015 Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru.

Pada 2023, sertifikat tanah resmi telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah. Namun, kendala keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama sehingga pembangunan fisik lapas belum dapat dimulai.

?Kami sadar anggaran daerah sangat terbatas, karena itu kami mohon dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan lapas ini bisa segera terealisasi. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan layak,? ujar Enos.

Kondisi lapas saat ini dinilai sudah sangat padat dan tidak representatif, terutama dalam hal keamanan dan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan. Bupati Enos menegaskan bahwa fasilitas baru sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Selain itu, Bupati Enos juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di OKU Timur. Masyarakat di daerahnya selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor, termasuk calon jemaah haji dan umrah.

?Kami mengusulkan agar layanan paspor bisa dihadirkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan imigrasi tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak,? katanya.

Kehadiran layanan paspor di MPP berdampak positif tidak hanya bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, serta perjalanan luar negeri lainnya yang membutuhkan dokumen resmi. Melalui pertemuan strategis ini, Bupati Enos berharap kedua agenda besar tersebut bisa menjadi prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Rusia dan Ukraina sepakat melakukan pertukaran tahanan besar-besaran dalam perang. 1.000 tahanan dari masing-masing negara akan dibebaskan. Kesepakatan dicapai melalui pembicaraan damai di Istanbul, Turki, Jumat (16/5).

Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan pihaknya dan Rusia telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan terbesar dalam perang yang telah berlangsung tiga tahun itu.

"Pertemuan telah selesai. Kami membahas gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Saat ini, kami telah sepakat menukar 1.000 tahanan dengan 1.000 tahanan. Ini adalah hasil pertemuan kami," kata Umerov dalam jumpa pers, seperti dikutip Anadolu Agency.

Umerov mengatakan tanggal untuk pertukaran tahanan kedua negara sudah ditetapkan, namun ia belum bisa mengungkapkannya saat ini.

Dia juga menyampaikan bahwa delegasi Ukraina menerima instruksi dari presiden untuk fokus dalam mencapai gencatan senjata dan memfasilitasi pertukaran tahanan.

Terpisah, ajudan Presiden Vladimir Putin selaku pemimpin delegasi Rusia, Vladimir Medinsky, juga mengatakan bahwa pihaknya dan Ukraina sepakat untuk bertukar tahanan sebanyak 1.000 orang.

Dia berujar hal itu akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

"Dalam beberapa hari mendatang, akan ada pertukaran tahanan skala besar, 1.000 orang untuk 1.000 tahanan," kata Medinsky, seperti dikutip AFP.

Medinsky juga menuturkan dalam pertemuan pada Jumat, delegasi Ukraina sempat meminta agar ada pertemuan antar pemimpin negara. Permintaan itu, kata dia, telah dicatat dan akan diteruskan.

"Pihak Ukraina telah meminta pembicaraan langsung antara kepala negara. Kami telah mencatat permintaan ini ... Kami telah sepakat bahwa masing-masing pihak akan mempresentasikan visinya tentang kemungkinan gencatan senjata di masa depan," ungkapnya.

Rusia dan Ukraina menggelar pembicaraan langsung perdana di Istanbul, Turki, pada Jumat. Negosiasi itu dihadiri oleh delegasi Rusia, Ukraina, Turki, serta AS.

ANTARA - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’Sri Azalina Othman Said menekankan perlunya komitmen kolektif negara-negara ASEAN untuk membangun ekosistem hukum terpadu, terutama mengimplementasikan kerangka hukum bisnis.
Dalam International Corner, Menteri Azalina menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerangka hukum tersebut dan bekerja sama sebagai satu blok, ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN akan semakin laju. (Gracia Simanjuntak/Aloysius Puspandono/Gunawan Wibisono, Subur Atmamihardja/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)