Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar dokumen Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota," kata Moeldoko usai konferensi pers terkait penyelesaian konflik sosial Pulau Haruku, di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Moeldoko mengatakan memo tentang hal itu telah ia kirim secara langsung kepada Mensesneg Pratikno.

Saat ditanya apakah Moeldoko mengetahui kapan target penerbitan Keppres pemindahan ibu kota, ia mengaku belum mengetahuinya. "Aku belum tahu, nanti akan saya cek," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.

Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini telah memberikan sinyal terkait kesiapan IKN sebagai lokasi penyelenggaraan HUT RI.

Sejumlah kesiapan yang dimaksud berupa pasokan air, listrik, hingga jaringan internet menjelang pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI.

"Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke," ujarnya.

Basuki mengatakan sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

BANDUNG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjalin kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala BPIP Prof. KH Yudian Wahyudi M.A., Ph.D. dan Rektor UPI Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. di Kampus UPI Bandung, Kamis (18/7/2024).

Prof. Yudian Wahyudi dalam arahannya mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mengarusutamakan ideologi Pancasila bagi segenap sivitas akademika dan masyarakat luas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"BPIP tidak bisa bekerja sendiri dalam membumikan Pancasila. Kita perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti UPI," jelas Prof. Yudian.

Ia pun berharap kerjasama ini dapat mendorong semangat para dosen dan mahasiswa UPI untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari jadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap langkah kita," ajaknya.

Sementara itu, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Ir. Prakoso., MM., mengatakan bahwa kerjasama ini sejalan dengan tugas BPIP untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"UPI sebagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda," ujar Ir. Prakoso.

Rektor UPI, Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., menyambut baik kerjasama ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program pembinaan ideologi Pancasila yang digagas oleh BPIP.

"UPI siap bersinergi dengan BPIP untuk mewujudkan generasi muda yang Pancasilais," tegasnya.

Prof. Solehuddin menambahkan bahwa UPI memiliki program studi Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila yang dapat dikolaborasikan dengan program BPIP.

"Kami juga sudah memiliki program penambahan studi karakter dan berharap kerjasama ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada lima keluarga Afif Maulana, remaja 13 tahun yang diduga dianiaya hingga tewas oleh anggota Sabhara Polsek Kuranji, Padang, Sumatera Barat.

"Adapun lima orang keluarga korban tersebut adalah Ayah, Ibu, Paman, Kakek dan Nenek dari AM," ujar Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Achmadi mengatakan, keputusan LPSK memberikan perlindungan berdasarkan hasil investigasi dan penelaahan pemrohonan perlindungan yang diajukan LBH Padang pada 26 Juni 2024.

Setelah mendalami 28 orang saksi dan korban, LPKS akhirnya memutuskan untuk memberikan perlindungan.

LPSK memastikan terpenuhinya syarat sifat penting keterangan saksi, tingkat ancaman yang membahayakan saksi, hasil analisis tim medis psikologi terhadap saksi dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi.

"Selain lima permohonan yang sudah diputus, saat ini LPSK juga masih menelaah 15 permohonan perlindungan dari 28 saksi dan korban lainnya," imbuh dia.

Achmadi juga menyebut, program perlindungan yang diberikan kepada lima keluarga Afif adalah pemenuhan hak prosedural dalam bentuk pendampingan.

Pendampingan ini diberikan agar para saksi dan juga keluarga korban bisa memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Afif ditemukan meninggal dunia di Sungai Kuranji, 9 Juni 2024.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, melainkan karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Dalam konferensi pers 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, untuk hasil visum memperlihat adanya luka lecet, luka memar, dan lebam yang diduga akibat telah menjadi mayat.

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

Yogyakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyusun modul Materi Umum dan Materi Pengayaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Penyusunan kegiatan berdasarkan amanat undang-undang.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kegiatan penyusunan modul Diklat PIP merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Peraturan BPIP RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"BPIP diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelenggarakan Diklat PIP yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional, sehingga Diklat PIP untuk aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, serta Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila harus dilakukan secara inovatif dan adaptif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan peserta diklat,", ucap Yudian saat menjadi narasumber kegiatan penyusunan modul di Yogyakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Diklat PIP diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter, mampu mengakselerasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai pusat peradaban dunia di masa depan.

"Pelaksanaan Diklat PIP akan menghasilkan alumni yang berkarakter dan berjati diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu menjadi teladan, serta menjadi faktor kunci dalam mengkatalis dan mempercepat terwujudnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila untuk membangun peradaban bangsa sebagai pusat peradaban dunia di masa mendatang," kata Yudian.

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP, Prakoso menjabarkan materi-materi yang diajarkan pada Diklat PIP tersebut. Materi Dasar PIP disusun untuk memahami dan melaksanakan PIP sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa.

"Sementara Materi Umum Pancasila mencakup filosofi dan pengetahuan tentang Pancasila serta implementasinya dalam kebijakan publik, dan Materi Pengayaan memuat isu aktual PIP dan kebangsaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta Diklat PIP," kata Prakoso.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unit kerja di BPIP melalui gotong royong, dengan supervisi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi.

"Kami telah melakukan diskusi grup terfokus di Bandung, Jakarta, Surakarta, dan Yogyakarta untuk memaparkan draft modul dan mendapatkan masukan dari narasumber, yang nantinya akan direviu oleh pimpinan BPIP sebelum disahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan Diklat PIP.", ungkap Sadono selaku Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusril Ihza Mahendra mengatakan tak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam revisi Undang-Undang Wantimpres. Yusril menjelaskan secara historis mulanya Wantimpres dibentuk sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam sejarahnya pada tahun 2006, dalam posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara, saya ditugasi Presiden SBY untuk mewakili Presiden membahas RUU tentang Wantimpres itu dengan DPR hingga selesai. Dalam teks UU Nomor 19 Tahun 2006 itu tercantum tanda tangan pengesahan dari Presiden SBY dan tanda tangan saya selaku Menteri Hukum dan HAM Ad Interim yang mengundangkan UU itu dalam Lembaran Negara," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Yusril menyoroti hal yang menjadi pembicaraan terkait revisi UU itu ialah soal pergantian nomenklatur dari Wantimpres kemudian kembali menjadi DPA, serta soal jumlah anggotanya. Menurutnya, hal substansial adalah soal perubahan kedudukan dari semula di bawah presiden menjadi sejajar dengan lembaga negara lain.

"Perubahan dalam RUU yang diajukan DPR ini pada hemat saya memang tidak substansial jika dikaitkan hanya dengan nomenklatur dan berapa jumlah serta syarat untuk menjadi anggotanya. Apa yang substansial adalah perubahan kedudukan dewan pertimbangan itu dari semua berada di bawah Presiden sebagaimana disebutkan dalam UU Wantimpres menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya," ujar dia.

Yusril mengatakan DPA sendiri diatur dalam Bab IV UUD 1945 sebelum amandemen dan digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Namun, Bab IV yang mengatur DPA dalam konstitusi itu dihapus saat amandemen. Dengan begitu, Wantimpres yang ada saat ini berada di bawah presiden, bukan sebagai lembaga negara.

"Tetapi Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah Bab itu tetap ada namun diubah sehingga berbunyi, 'Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang'. Apa nama dewan pertimbangan yang dibentuk oleh presiden itu, tidak ada nomenklaturnya di dalam UUD 45 hasil amandemen," kata dia.

"UU Nomor 19 Tahun 2006 menamakannya 'Dewan Pertimbangan Presiden' dan menempatkan lembaga itu di bawah presiden. Itulah tafsir yang berkembang saat itu. Pemikirannya adalah karena DPA sebagai 'lembaga negara' dihapuskan oleh amandemen, maka kedudukan Wantimpres ditempatkan berada di bawah Presiden sebagai lembaga pemerintah," lanjutnya.

Sementara, lanjut Yusril, revisi UU Wantimpres saat ini menempatkan DPA sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain. Inilah perubahan substansial yang membedakan antara Wantimpres dengan DPA, menurut Yusril. Yusril mengatakan kewenangan presiden membentuk lembaga untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepadanya dengan tegas diberikan oleh Pasal 16 UUD 1945.

"Sementara dengan RUU inisiatif DPR sekarang ini, dewan penasehat yang dibentuk Presiden berdasarkan Pasal 16 UUD 45 hasil amandemen akan diberi nama 'Dewan Pertimbangan Agung' dan menempatkannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang disebutkan dalam UUD 45 hasil amandemen. Pada hemat saya, seperti telah saya katakan di atas tadi, soal kedudukan dewan itu saja yang secara substansial membedakan antara Wantimpres yang ada sekarang dengan DPA sebagaimana termaktub dalam RUU inisiatif DPR ini," katanya.

"Lembaga yang dibentuk oleh Presiden atas perintah UUD 45 dengan tugas untuk memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden, apakah nomenklaturnya akan dinamakan Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung, kewenangannya dengan tegas diberikan oleh Pasal 16 UUD 45, maka dewan itu dapat digolongkan sebagai lembaga negara yang sejajar kedudukannya dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Sebab, tidak ada lembaga lain dalam UUD 45 yang diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden," lanjutnya.

Pun, kata Yusril, tak ada persoalan mendasar secara HTN di Indonesia mengenai perubahan kedudukan antara Wantimpres dan DPA tersebut. Dia menilai revisi UU Wantimpres saat ini lebih menggunakan pendekatan penafsiran pada konstitusi ketimbang penafsiran tahun 2006 saat UU Wantimpres itu dibentuk.

"Dengan demikian, hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tata negara, mengenai perubahan kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," kata Yusril.

"Penafsiran sekarang ini lebih mendekati maksud UUD 45 dibandingkan dengan penafsiran tahun 2006 ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga. Tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara, atau tafsir apapun terkait dengan UUD selalu bersifat dinamis. Segalanya pada akhirnya dapat diterima setelah tafsir itu dituangkan ke dalam norma undang-undang," pungkas dia.

(fca/gbr)

Denpasar (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan beserta rombongan melakukan verifikasi lapangan untuk menggali tiga isu permasalahan di Bali.

Ade di Denpasar, Jumat, menyebut tiga isu tersebut mengenai penanganan narkotika, kapasitas lapas, serta perilaku keamanan dan ketertiban WNA, dimana nantinya akan dilaporkan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Setelah kami melakukan koordinasi ini akan kami catat, respon dengan baik dan akan kami sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk dibuatkan memo yang tentunya akan kami sampaikan tindaklanjutnya kepada Presiden dan dibahas dalam rapat terbatas,” kata dia.

Tim verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden sendiri telah tiba di Bali pada Rabu (10/7) lalu dengan pengumpulan data pertama di Polda Bali membahas persoalan peredaran narkotika.

Selanjutnya mereka bertemu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk memantau di lapangan kondisi kepenuhan kapasitas lapas.

Sementara hari ini rombongan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh WNA yang dinilai meresahkan masyarakat Bali.

“Tadi kami banyak mendapat informasi dari media sosial maupun pengaduan langsung dari Pemprov Bali, ada yang viral perilaku WNA yang banyak melakukan penyimpangan, tidak tertib berlalu lintas, tidak menghargai kultur masyarakat Bali ini fenomena yang terjadi,” ujar Ade Irfan.

Berikutnya mereka akan menentukan langkah-langkah penanganan masalah ini tanpa gegabah, sebab pemerintah tidak ingin proses penegakan yang dilakukan justru mempengaruhi kedatangan wisman yang membawa dampak baik bagi perekonomian.

Sementara itu Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra telah menyampaikan temuan-temuan kasus yang dilakukan WNA selama ini.

“Saya sudah melihat ya banyak seperti ugal-ugalan pelanggaran lalu lintas, disini masyarakat kita juga harus membantu, rentalnya juga semestinya memberi pemahaman, sebab di sisi lain kita juga menginginkan wisatawan ada,” ujarnya.

Untuk itu Pemprov Bali berharap dengan kehadiran Kantor Staf Presiden dapat membantu dalam menentukan bersama-sama solusi atas permasalahan yang belakangan terjadi di Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar -

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan memverifikasi berbagai isu pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali. Salah satunya, KSP menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) yang berulah di Pulau Dewata.

Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Irfan Pulungan, mengatakan ada tiga isu utama yang disoroti di Bali. Selain WNA yang kerap berulah, isu lain yang disoroti adalah narkotika dan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kehadiran Kantor Staf Presiden Deputi V ke Bali ada tiga isu, tentang penanganan masalah narkotika, over kapasitas lapas, dan tentang perilaku keamanan dan ketertiban warga negara asing yang beberapa tahun terakhir meresahkan masyarakat Bali," ujar Irfan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/7/2024).

Irfan menerangkan verifikasi dilakukan guna memastikan isu dan permasalahan di Bali. Sebab, KSP selama ini hanya mengetahui informasi dari media sosial (medsos) dan sejumlah pengaduan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak ulah WNA di Bali, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tidak menghormati kultur masyarakat.

Menurut Irfan, penanganan terhadap ulah WNA di Bali perlu dilakukan secara bersama-sama dan serius. Artinya, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Catatannya, ini dilakukan dengan bersama-sama penyelesaiannya. Tidak sektoral, (tetapi) secara holistik bersama-sama," ungkap Irfan.

Namun, Irfan tak sepakat soal pembatasan WNA ke Bali meski banyak yang berulah. Pasalnya, langkah-langkah penanganan WNA harus dilakukan dengan cermat.

Menurut Irfan, kedatangan WNA ke Bali sejatinya membawa berkah. Kehadiran para WNA ke Pulau Dewata tidak hanya berpengaruh pada sektor pariwisata, tetapi juga terhadap investasi.

Irfan mengungkapkan rombongan Deputi KSP sejatinya telah tiba di Bali sejak Rabu (10/7/2024). Mereka kemudian menyambangi Kepolisian Daerah (Polda) Bali guna berkoordinasi terkait kasus Narkotika.

Verifikasi kemudian dilanjutkan dengan berdialog bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, Kamis (11/7/2024).

Dialog berlanjut lagi bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Pramella, Jumat (12/7/2024). Hasil verifikasi akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk disampaikan kepada Presiden dalam bentuk memo dan dibahas dalam rapat terbatas (ratas).

(iws/iws)

JAKARTA - Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyapa para pelajar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. (MPLS). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.

Kegiatan BPIP Menyapa "Pancasila Saka Adisiswa" ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, dan SMAN 1 Jakarta pada Senin-Rabu 8-10 Juli 2024.

Kegiatan itu diisi oleh Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Termasuk dari Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi serta Muhammad Arif Affandy dan Muhammad Iqbal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia.

"BPIP memiliki tugas membina dan mengembangkan ideologi Pancasila tidak hanya mengedukasi tentang pentingnya Pancasila. Tapi juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila," ujar Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Jumat (12/7/2024).

Materi pertama di SMAN 12 Jakarta Timur mengangkat tema "Penguatan Pancasila melalui Media Sosial untuk Indonesia Lebih Baik".

"Adik-adik sekalian, tantangan besar kita saat ini adalah bagaimana mengarustamakan Pancasila di era digital. Sebagai generasi muda, adik-adik dapat berperan dengan melawan hoaks dan radikalisme di media sosial," ucapnya.

Mengarusutamakan Pancasila berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah BPIP hadir untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Di SMAN 70 Jakarta Selatan, BPIP memotivasi siswa-siswi untuk selalu berkreasi akan hal positif bertemakan Pancasila di media sosial.

"Sebagai generasi muda, mari menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif. Dengan semangat ber-Pancasila, Kita bisa mencapai banyak hal dan membawa perubahan untuk Indonesia," ujar Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Senada, Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi mengajak para siswa dan siswi untuk menyadari, Pancasila telah tertanam di dalam diri masing-masing siswa.

?Jika adik-adik melakukan kebaikan, ingat yang adik-adik lakukan adalah Pancasila. Sebab, ingatanlah yang akan membuat Pancasila abadi. Menjadi amal kebaikan jika diimplementasikan yang akan mengantarkan adik-adik pada jalan kebaikan pula," tutur Hilmie.

Sedangkan, di SMAN 1 Jakarta Pusat Arif dan Iqbal yang merupakan perwakilan dari PPI Dunia turut menegaskan pentingnya peran Pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan kepada adik-adik.

"Di tengah keragaman budaya dan tantangan global, sikap toleransi, persatuan, dan gotong royong yang dipetik dari Pancasila, sangat penting untuk kita jaga. Adik-adik semua dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila," kata Arif.

Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan moral yang membantu dalam menghadapi semua tantangan global. "Dengan bekerja sama selalu mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, Kita bisa membawa harum nama baik Indonesia di kancah Interasional," tegas Iqbal.

JAKARTA - Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyapa para pelajar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. (MPLS). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.

Kegiatan BPIP Menyapa "Pancasila Saka Adisiswa" ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, dan SMAN 1 Jakarta pada Senin-Rabu 8-10 Juli 2024.

Kegiatan itu diisi oleh Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Termasuk dari Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi serta Muhammad Arif Affandy dan Muhammad Iqbal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia.

"BPIP memiliki tugas membina dan mengembangkan ideologi Pancasila tidak hanya mengedukasi tentang pentingnya Pancasila. Tapi juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila," ujar Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Jumat (12/7/2024).

Materi pertama di SMAN 12 Jakarta Timur mengangkat tema "Penguatan Pancasila melalui Media Sosial untuk Indonesia Lebih Baik".

"Adik-adik sekalian, tantangan besar kita saat ini adalah bagaimana mengarustamakan Pancasila di era digital. Sebagai generasi muda, adik-adik dapat berperan dengan melawan hoaks dan radikalisme di media sosial," ucapnya.

Mengarusutamakan Pancasila berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah BPIP hadir untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Di SMAN 70 Jakarta Selatan, BPIP memotivasi siswa-siswi untuk selalu berkreasi akan hal positif bertemakan Pancasila di media sosial.

"Sebagai generasi muda, mari menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif. Dengan semangat ber-Pancasila, Kita bisa mencapai banyak hal dan membawa perubahan untuk Indonesia," ujar Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Senada, Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi mengajak para siswa dan siswi untuk menyadari, Pancasila telah tertanam di dalam diri masing-masing siswa.

?Jika adik-adik melakukan kebaikan, ingat yang adik-adik lakukan adalah Pancasila. Sebab, ingatanlah yang akan membuat Pancasila abadi. Menjadi amal kebaikan jika diimplementasikan yang akan mengantarkan adik-adik pada jalan kebaikan pula," tutur Hilmie.

Sedangkan, di SMAN 1 Jakarta Pusat Arif dan Iqbal yang merupakan perwakilan dari PPI Dunia turut menegaskan pentingnya peran Pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan kepada adik-adik.

"Di tengah keragaman budaya dan tantangan global, sikap toleransi, persatuan, dan gotong royong yang dipetik dari Pancasila, sangat penting untuk kita jaga. Adik-adik semua dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila," kata Arif.

Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan moral yang membantu dalam menghadapi semua tantangan global. "Dengan bekerja sama selalu mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, Kita bisa membawa harum nama baik Indonesia di kancah Interasional," tegas Iqbal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan organisasi kelompok teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan pengakuan kepada NKRI sekaligus pembubaran organisasi yang bertanggung jawab atas peristiwa Bom Bali I dan II itu diketahui melalui video rekaman yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan JI.

Lantas, bubarnya JI apakah Indonesia terbebas dari aksi teror bom atau paham radikal?

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar mengatakan, bubarnya JI memang merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi wahabi jihadi atau yang lebih fokus kepada jihad dan melawan setiap kebijakan pemerintah.

Wahabi sendiri sebenarnya adalah paham bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berpegang pada mengembalikan Islam ke bentuk asli sesuai dengan teks Al quran dan hadis.

Namun, Al Chaidar menegaskan bahwa masih ada organisasi yang berideologi wahabi takfiri (mengkafirkan siapa saja termasuk sesama umat muslim) yang belum menyatakan membubarkan diri, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Pembubaran JI ini merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi Wahabi Jihadi. Sementara JAD yang berideologi Wahabi Takfiri belum menyatakan membubarkan diri,” kata Al Chaidar kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Kemudian, masih ada mereka yang menjadi anggota dan simpatisan dari Kelompok Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) atau Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS).

Al Chaidar menyebut bahwa anggota hingga simpatisan ISIS tersebut cukup sulit diredakalisasi karena masih banyak menolak.

Oleh karena itu, menurut Al Chaidar, Indonesia belum bisa dikatakan benar-benar terbebas dari paham radikal.

"ISIS masih sulit untuk dideradikalisasikan. Banyak resistensi dari mereka. Mungkin karena pendekatan nya masih perlu diubah. (Jadi belum bebas) Masih ada JAD yang berafiliasi dengan ISIS yang berideologi Wahabi Takfiri,” ujarnya.

Apresiasi Densus 88 dan program deradikalisasi

Namun, Al Chaidar mengapresiasi upaya pemberantasan terorisme yang selama ini dilakukan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri.

Dia juga memuji program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah pihak terkait karena berhasil membantu para petinggi JI untuk kembali mengakui NKRI.

"Ini merupakan keberhasilan Densus 88 dalam program Deradikalisasi. Proses pembubaran JI ini disponsori oleh Densus 88 sebagai inisiator,” kata Al Chaidar.

Jejak Jamaah Islamiyah

Sebagaimana diketahui, JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Kelompok ini disebut berusaha mendirikan negara Islam di Asia Tenggara sehingga terornya juga terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

JAKARTA - Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut toleransi dan persaudaran dalam Pancasila merupakan kunci menghentikan kebencian dan diskriminasi. Peran umat dalam menjaga perdamaian dan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk memajukan kemanusiaan sangat penting.

Hal itu disampaikan Romo Benny saat menghadiri podcast yang digelar LSM Aspirasi mengenai pentingnya toleransi dan persaudaraan antarumat beragama serta melawan segala bentuk diskriminasi berbasis agama.

"Ini tanggung jawab umat beriman dalam menjaga perdamaian untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk memajukan kemanusiaan dan perdamaian. Setiap umat beriman dipanggil untuk mewujudkan persaudaraan sejati di antara umat manusia," ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Benny mengungkapkan, tantangan terbesar yang dihadapi umat beragama saat ini adalah bagaimana menjaga ruh perdamaian serta harmoni dan persaudaraan sejati. Menurut Benny, kecurigaan dan saling memojokkan harus dihilangkan agar tidak tumbuh menjadi kebencian yang lebih besar. Benny menekankan tindakan permusuhan dan kebencian terhadap simbol agama bukanlah ajaran agama, tetapi berasal dari oknum-oknum yang menyalahgunakan agama.

Benny kemudian mengaitkan nilai-nilai agama dengan Pancasila sebagai pondasi dasar yang mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan di Indonesia. "Sikap permusuhan dan kebencian terhadap simbol agama serta tindakan yang tidak sesuai dengan misi keagamaan bukan berasal dari agama itu sendiri, tetapi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan agama. Saatnya agama mewujudkan persaudaraan antarumat manusia," tegas Benny.

Benny menambahkan, nilai-nilai Pancasila terutama nilai ketuhanan, menjiwai setiap sila lainnya yang mencakup kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai ini, setiap warga negara Indonesia dapat berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang harmonis dan damai.

"Kita bersyukur karena kita memiliki Pancasila yang menjadi penjaga perdamaian, tapi juga Pancasila sebagai pandangan hidup kita dan kepribadian kita. Pancasila itu yang menyatukan kita karena Pancasila itu pula yang mampu mewujudkan persaudaraan di antara umat beragama," ujarnya.

Dalam konteks global, Benny menyoroti ketegangan antara Barat dan Timur, serta bagaimana peristiwa 9/11 telah membuka pintu bagi kajian menyeluruh tentang Islam. "Peristiwa 9/11 justru menjadi pintu membuka pandangan dan kajian menyeluruh tentang Islam yang sesungguhnya adalah agama yang menjunjung kemanusiaan. Kita sebagai negara Pancasila harus mampu menjiwai nilai-nilai keagamaan yang merangkum nilai kemanusiaan, keadaban, persatuan, dan keadilan sosial," paparnya.

Benny mengutip perkataan Bung Hatta mengenai nilai ketuhanan dalam dasar negara yang merupakan nilai tauhid, di mana manusia harus mampu mencerminkan nilai ketuhanan yang lengkap dengan merangkum kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut Benny, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang demokratis harus mampu merajut persaudaraan dan kemanusiaan serta membangun tatanan dunia baru di mana negara-negara berkembang dan negara-negara Islam dapat bersaing secara sehat dengan negara-negara Barat.

Benny mengidentifikasi akar dari Islamophobia sebagai penggunaan agama sebagai komoditas politik dan framing media yang negatif, yang menempatkan Islam sebagai antagonis. Menurutnya, yang diperlukan adalah pengetahuan dan pengertian mengenai Islam yang sesungguhnya sebagai penjaga kemanusiaan dan kedamaian untuk dunia yang lebih baik. "Islam turun untuk membawa kedamaian. Sebagai warga dunia, tidak boleh ada penistaan terhadap agama yang diturunkan sebagai sumber kedamaian," tegasnya.

Dalam menghadapi tantangan global dan isu-isu domestik, Indonesia dapat mengambil peran penting sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang demokratis, yang mampu menunjukkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kedamaian.

?Dengan menjadikan Pancasila sebagai pondasi dasar yang mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan, Indonesia dapat terus mempromosikan persaudaraan dan harmoni di antara umat beragama, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional,? tutup Benny

Ketua LSM Aspirasi Wati Salam Siswafi menyebut adanya ancaman kebencian dan diskriminasi bernuansa SARA terhadap keberagaman dan nasionalisme bangsa. "Kebencian dan diskriminasi terhadap identitas ini harus dihentikan demi membangun tatanan Indonesia dan dunia yang lebih baik. Toleransi harus terus digaungkan agar kita bisa bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik," ujarnya saat membuka Podcast tersebut.

Pembicara selanjutnya, Ferdinand menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghindari pendidikan khusus mengenai kebencian dan prasangka terhadap satu golongan.

"Islam diajarkan dan disiapkan untuk berdampingan dengan mereka yang berbeda identitas dengan saling menghormati. Kita tidak perlu pendidikan khusus mengenai kebencian dan prasangka, tetapi bagaimana kita hidup dengan nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

Ferdinand menyatakan dengan hidup saling berdampingan dan menghormati, kebencian akan hilang dengan sendirinya. Menurutnya, yang diperlukan adalah gerakan dari hati nurani, bukan sekadar prasangka atau adu domba. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama hidup berdampingan dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

Jakarta -

Stafsus Presiden, Grace Natalie merespons Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pemimpin saat ini bikin versi-versi kepemimpinan. Grace mengatakan Jokowi selalu teguh memegang prinsip para pendiri bangsa.

"Pak Jokowi selalu teguh memegang apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa," kata Grace kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Grace mengatakan Jokowi juga menjalankan tugasnya berpedoman dengan Pancasila. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini dipimpin langsung Megawati.

"Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Pak Jokowi konsisten dan teguh berpedoman pada Pancasila. Itu juga sebabnya Pak Jokowi membentuk BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin langsung oleh Ibu Mega," ujarnya.

Sebelumnya, Megawati menyinggung kepemimpinan Jokowi dalam pidatonya di acara 'Sekolah Partai' PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Awalnya, Megawati bicara mengenai makna lagu Indonesia Raya yang dinilai sebagai bentuk bukti bahwa Indonesia lahir dengan sebuah konsep negara paripurna. Megawati mengatakan perihal makna lagu ini juga pernah disampaikan ke Jokowi.

"Pesan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya, bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya. Sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna," kata Megawati dalam pidatonya di acara 'Sekolah Partai' PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Saya kan bilang mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan, dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," imbuhnya.

Megawati menilai pemimpin saat ini selalu membuat versi. Menurutnya, hal itu aneh. Sebab, pemimpin Indonesia seharusnya tinggal menjalankan saja apa yang sudah ditulis dan dipikirkan pendiri bangsa.

"Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin bikin versi, aneh, ya mbok yo yang udah ada dijalanin aja susah banget," katanya.

Simak juga Video: Segini Gaji Grace Natalie Setelah Jadi Komisaris MIND ID

[Gambas:Video 20detik]

(eva/idh)