Penajam Paser Utara (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI.

Irfan Pulungan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut sekaligus menepis keraguan publik dan membuktikan komitmen bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang dicanangkan.

“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” katanya.

Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.

"Sehingga semuanya agar berpacu untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan. Apalagi selama ini Presiden Jokowi cukup cermat dan terperinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia. Terbukti sejumlah proyek besar bisa selesai tepat pada waktunya," ujarnya.

Dikatakan Irfan, Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN dengan mengajak para menteri kabinet untuk berkemah di IKN dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara.

Kehadiran Presiden Jokowi di IKN, kata Irfan, akan meningkatkan kepercayaan para investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, sehingga mereka mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

"Sedangkan bagi calon investor akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN," katanya.

Dalam kunjungan Presiden ke IKN, kata Irfan, juga turut ditinjau sejumlah fasilitas yang sudah selesai dilakukan, seperti pembangunan hotel berbintang sebagai sektor penunjang di area IKN.

Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 itu menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.

"Saya yakin pemerintahan baru yang nanti akan dipimpin Prabowo Subianto mendukung percepatan pembangunan IKN," katanya.

Irfan menambahkan Prabowo sebagai presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan berkantornya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur bakal meningkatkan minat para investor.

Ade menilai investor yang sudah menunjukkan minatnya berinvestasi di IKN mendapat jaminan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana.

"Telah berkantornya Presiden Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor," kata Ade dalam keterangannya, Kamis (1/8).

Menurut Ade, keberadaan Jokowi juga akan mudah mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN. Sehingga semua pihak akan berpacu untuk memenuhi target yang sudah ditentukan.

Selama ini Presiden Jokowi cukup detil dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) diseluruh Indonesia.

"Kemarin saat datang ke IKN Presiden Jokowi juga menunjukkan sejumlah fasilitas yang sudah selesai dilakukan seperti pembangunan hotel berbintang sebagai Sektor penunjang di area IKN," jelasnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN sebelum 17 Agustus 2024.

Ade mengatakan saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN. Ia pun meyakini pemerintahan baru periode 2024-2029 mendatang akan mendukung percepatan pembangunan IKN.

"Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan," ujar Ade.

Presiden Jokowi sebelumnya mulai berkantor di Istana Garuda IKN pada 29-30 Juli kemarin. Namun Presiden sudah melakukan kunjungan kerja ke IKN sejak 28 Juli untuk meninjau kondisi pembangunan jalan tol IKN hingga meresmikan Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada hari pertama, Presiden Jokowi telah melakukan rapat bersama jajaran OIKN dan Mensesneg, serta menerima perwakilan Kepala Daerah dan Forkopimda.

Jokowi berbicara beberapa hal, seperti memastikan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik dan air terpenuhi hingga membantah anggapan pengerjaan IKN terburu-buru.

Sedangkan pada hari kedua, Jokowi menerima perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (Kadinda) serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dari sejumlah daerah di sekitar kawasan IKN.

Selain bertemu dengan pengusaha lokal, Jokowi juga bertemu dan rapat bersama jajaran pengamanan. Yakni Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU, dan Kapolres PPU.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

Anton akhirnya pecah bintang di tahun 2013 ketika dipercaya untuk mengisi jabatan Dan PMPP TNI. Posisi tersebut didudukinya hingga 2016.

Setelahnya, Anton kembali mendapat kenaikan pangkat jadi Mayor Jenderal (Mayjen) ketika menjabat sebagai Pangdivif 1/Kostrad. Pada tahun 2017, ia dipercaya untuk tempati posisi Pangdam II/Sriwijaya.

Pangkat Letjen TNI didapatkan Anton ketika dirinya terkena mutasi di tahun 2018 dan diangkat menjadi Komandan Kodiklat TNI AD, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Anton akhirnya pensiun setelah kurang lebih empat tahun menjabat sebagai Dankodiklatad di 2022. Tak lama setelah itu, ia dipercaya Prabowo Subianto untuk mengisi kedudukan Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista.

Dengan pengalamannya sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista selama kurang lebih dua tahun, tak heran jika dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai Komisaris PT Pindad oleh Erick Thohir.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan pada 15 saksi dalam kasus kematian Afif Maulana, remaja 13 tahun asal Padang, Sumatera Barat.

Perlindungan tersebut diberikan kepada 13 pemuda yang berstatus saksi dan 2 orang lainnya yang merupakan anggota keluarga Afif.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan, program perlindungan yang diberikan merupakan pemenuhan hak prosedural (PHP), hak atas informasi, dan rehabilitasi psikologis.

"Terdapat 13 terlindung LPSK mendapat program PHP. Posisi mereka masih remaja dengan rentang usia 14-18 tahun akan didampingi saat menjadi saksi di kepolisian, kejaksaan hingga saat di persidangan," ujar Susilaningtyas dalam keterangan pers, Senin (29/7/2024).

Susilaningtyas juga mengatakan, penguatan psikologis diberikan sebagai upaya memberikan penguatan dan pemulihan jiwa para saksi dan korban yang kebanyakan anak di bawah umur.

Penetapan 15 terlindung ini adalah kali kedua setelah sebelumnya LPSK memberikan perlindungan kepada lima orang keluarga Afif pada Rabu (17/7/2024).

Program perlindungan yang diberikan berupa PHP dan pemenuhan hak atas informasi pada ayah, ibu, paman, kakek, dan nenek dari Afif.

Afif ditemukan tewas di Sungai Kuranji, kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Sebelum tewas, ia berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, tetapi karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Dalam konferensi pers 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, untuk hasil visum memperlihat adanya luka lecet, luka memar, dan lebam yang diduga akibat telah menjadi mayat.

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap 15 orang pemohon terkait kasus dugaan penganiayaan siswa SMP Afif Maulana oleh anggota Polda Sumatera Barat.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan mereka yang diberikan perlindungan terdiri dari 13 pemuda dengan status sebagai saksi dan 2 orang keluarga korban.

Susi menjelaskan sesuai hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL), pada Selasa (23/7), mereka akan mendapat program Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), Hak Atas Informasi, dan Rehabilitasi Psikologis.

"Terdapat 13 terlindung LPSK mendapat program PHP. Posisi mereka masih remaja dengan rentang usia 14-18 tahun akan didampingi saat menjadi saksi di kepolisian, kejaksaan hingga saat di persidangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/7).

Susi mengatakan layanan PHP itu diberikan dalam rangka pendampingan dalam proses pemberian keterangan saat diperiksa mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.

Selain itu, penguatan psikologis diberikan sebagai upaya untuk memberikan penguatan dan pemulihan psikologis kepada para saksi dan korban yang kebanyakan merupakan anak di bawah umur.

"Sebanyak 2 terlindung mendapat rehabilitasi psikologis, yakni WE dan PP yang ditangkap dan mengalami kekerasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Susi mengatakan dari hasil penelaahan LPSK, terdapat lima temuan. Pertama, terdapat 3 Laporan Polisi (LP) yang saling terkait tentang penemuan mayat, penganiayaan/penyiksaan, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Kedua, terdapat saksi dan korban merupakan anak di bawah umur. Ketiga, para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan/penyiksaan. Keempat, Sebagian saksi dan/atau korban termasuk keluarganya masih trauma.

"Kelima, beberapa saksi dan/atau korban telah dimintai keterangan, namun tidak disertai dengan surat panggilan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum," katanya.

Sebelumnya LPSK sudah memutuskan perlindungan pada 5 orang keluarga AM, pada Rabu (17/7) kemarin. Program perlindungan yang diberikan berupa PHP dan pemenuhan hak atas informasi pada Ayah, Ibu, Paman, Kakek dan Nenek dari Afif Maulana.

Sebelumnya seorang siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran.

Buntut peristiwa ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan tim dari Mabes Polri untuk ikut mengecek pengusutan kasus dugaan penganiayaan oleh anggota Polda Sumatera Barat terhadap siswa Afif hingga tewas.

Sigit menjelaskan tim yang dikerahkan untuk melakukan supervisi itu terdiri dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) hingga Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

"Sudah turun dari Mabes Polri, tim Itwasum, Propam, untuk mengecek penyidikan dan proses yang dilakukan. Termasuk Kompolnas juga turun untuk mengecek," kata Sigit, Selasa (2/7).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) membeberkan lima temuan terbaru dalam kasus kematian Afif Maulana, remaja 13 tahun asal kota Padang yang diduga dianiaya anggota polisi.

Wakil Ketua LSPK Susilaningtyas mengatakan, ada lima temuan LPSK dalam kasus tersebut, salah satunya adalah para saksi yang mengalami penganiayaan oleh aparat polisi.

"Para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan atau penganiayaan," ujar Susilaningtyas dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Keterangan para saksi dan korban, mereka mengalami kekerasan dan penyiksaan seperti disetrum, disundut rokok, ditendang, diinjak hingga dipukuli.

Susilaningtyas mengatakan, temuan kedua adalah tiga laporan polisi yang saling terkait yaitu penemuan mayat, penyiksaan, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

"Kemudian terdapat saksi dan korban yang merupakan anak di bawah umur," ucap Susilaningtyas.

Temuan terakhir, beberapa saksi dan korban telah diminta keterangan polisi tidak disertai dengan surat panggilan dan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam kasus ini, LPSK telah menerima 20 permohonan perlindungan saksi, tujuh di antaranya adalah keluarga Afif Maulana.

Sedangkan 13 lainnya adalah ara saksi yang rentang usia 14-18 tahun.

LPSK juga memberikan penguatan psikologis kepada dua saksi yang juga korban penganiayaan berinisial WE dan PP karena telah mengalami kekerasan.

Pemberitaan sebelumnya, Afif ditemukan tewas di Sungai Kuranji, kota Padang, pada 9 Juni 2024.

Sebelum tewas, Afif berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, melainkan karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Dalam konferensi pers 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, untuk hasil visum memperlihat adanya luka lecet, luka memar, dan lebam yang diduga akibat telah menjadi mayat.

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang telah siap menggunakan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan. Implementasi BTU merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Hal itu dikatakan Yudian saat membuka Penguatan Jaringan Pancasila Melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 26 Juli 2024. Menurut Yudian, Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,? ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

Yudian menegaskan secara garis besar Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) sebelumnya. "Di mana dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan 70% praktik", tegasnya.

Yudian berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan ideologi dan nilai-nilai Pancasila sangat penting ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. "Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh tenaga pendidik di Sulawesi Selatan untuk menggunakan buku ini," tegasnya.

Zudan bahkan berharap, tenaga pendidik untuk menyampaikan dan membawa pelajaran tersebut dengan cara kasih sayang kepada anak-anak didiknya. "Ajarkanlah nilai Pancasila ini, dibungkus dengan cara kasih sayang dan cinta atau satu kata Love,? ajaknya.

Pejabat Kementerian dalam Negeri yang pernah menjabat tiga kali sebagai Pj Gubernur di tiga Provinsi di Pulau Sulawesi ini, mengaku sangat tepat jika BTU tersebut diimplementasikan. "Maka, bapak ibu, mari kita bawa risalah penebar toleransi, penebar, nilai-nilai kasih sayang untuk bangsa kita mulai dari Sulawesi Selatan", paparnya.

Zudan bahkan, menegaskan Provinsi Sulawesi Selatan siap menjadi daerah percontohan, dalam pembumian nilai-nilai Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, melaporkan kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tenaga pendidik tingkat Dasar sampai dengan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan. "Penguatan jaringan pendidik Pancasila sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan cinta Tanah Air", ucapnya.

Melalui buku teks utama pendidikan Pancasila ini mendapatkan panduan terstruktur untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. "Di Sulawesi Selatan, penggunaan buku teks utama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, dengan dukungan dari berbagai stakeholders, termasuk orang tua, agar generasi muda dapat menjadi individu cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan,? paparnya.

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini untuk segera memberikan pemahaman kepada guru agar BTU Pendidikan Pancasila dapat segera diterapkan kepada siswa.

"Diharapkan dengan terealisasinya BTU ini dapat mewujudkan harapan para pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa besar di dunia, sebagai bagian dari target kita menuju Indonesia Emas 2045,? ucapnya.

"Permohonan perlindungan telah memenuhi persyaratan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2014,”

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap keluarga dan saksi kasus Rico Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas bersama keluarganya dalam kebakaran rumah di Karo, Sumatera Utara.

"Permohonan perlindungan telah memenuhi persyaratan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2014,” kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Jumat.

Wawan menjelaskan tiga orang yang mendapatkan perlindungan dari LPSK yakni berinisial EM, RF dan VS.

Wawan melanjutkan, mereka telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sejak 4 Juli 2024 lalu melalui kuasa hukumnya.

Permohonan perlindungan itu pun langsung ditelaah oleh pihak LPSK hingga akhirnya disetujui hari ini.

Dia melanjutkan, ketiganya mendapatkan perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan saat persidangan dan ketika ketiganya memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana. Selain itu, pihak LPSK juga memberikan fasilitas restitusi dan bantuan biaya hidup sementara.

Dengan adanya perlindungan ini, Wawan berharap korban dan saksi tetap merasa aman sehingga tidak ada tekanan dalam membikin keterangan kepada penyidik.

Rumah Rico Sempurna Pasaribu di kawasan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dilalap api pada Kamis (27/6) dini hari.

Peristiwa kebakaran itu mengakibatkan empat orang meninggal dunia, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Efprida Boru Ginting (istri), Sudiinveseti Pasaribu (anak), dan Lowi Situngkir (cucu).

Kebakaran itu diduga berkaitan dengan pemberitaan Rico yang mengungkap aktivitas perjudian yang dilakukan oknum.

Rico pun disebut pernah mendapatkan ancaman dari pihak oknum sebelum peristiwa pembakaran rumah itu terjadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melanjutkan kerja sama kedua lembaga dalam melindungi saksi kasus korupsi.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, perlindungan bagi saksi tindak pidana korupsi sangat penting demi memastikan proses penegakkan hukum berjalan lancar.

“Atas intimidasi dan ancaman yang timbul, juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi serta mendukung proses penegakkan hukum yang adil di KPK,” kata Nawawi, Selasa (23/7/2024), dikutip dari keterangan resmi.

Dalam forum yang sama, Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanudin menyebutkan, pihaknya telah melakukan Survei Penilaian Integritas terhadap 554.321 responden pada 637 instansi pada 2023 lalu.

Hasilnya, hanya sebagian kecil responden yang percaya mereka akan dilindungi jika melaporkan kasus korupsi.

“Dari (sekitar) 554.000 orang responden hanya 5 persen yang percaya bahwa melaporkan tindak pidana korupsi akan mendapat perlindungan hukum. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Burhan.

Menurut Burhan, dalam waktu ke depan, KPK bersama LPSK akan melakukan evaluasi dan pengawasan setiap tiga bulan sekali menyangkut pelaksanaan MoU ini.

KPK dan LPSK juga menilai, perlindungan saksi menyangkut masalah kepegawaian dan mutasi harus diperkuat.

Ketua LPSK Achmadi menyebutkan, sejumlah poin yang disepakati kedua lembaga menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam waktu ke depan.

Menurut dia, perlindungan saksi dan korban semestinya tidak hanya memberikan rasa aman, bebas, dan melindungi dari rasa takut atas ancaman.

Achmadi menegaskan, perlindungan juga harus menumbuhkan keberanian saksi sehingga tumbuh kesadaran, kemampuan, dan kemauan dalam memberikan keterangan uang mengungkap tindak pidana.

“Kami mencermati dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi pentingnya sebuah pendekatan, pengungkapan tindak pidana tertentu termasuk korupsi,” kata Achmadi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengatakan sepanjang 2023 sebanyak 1.894 orang telah mendapatkan perlindungan dari program yang dimiliki pihaknya.

Mayoritas dari warga yang mengakses program perlindungan itu merupakan korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan data yang dimiliki Sri Nurherwati dalam siaran pers resmi LPSK, Rabu, tercatat program fasilitas restitusi menjadi yang paling banyak diakses warga yakni sebanyak 591 orang.

Selanjutnya ada program pemenuhan hak prosedural dengan 568 orang, rehabilitasi psikologi sebanyak 381 orang dan hak atas pembiayaan yakni sebanyak 88 orang.

Untuk diketahui program restitusi merupakan pendampingan yang diberikan LPSK kepada korban agar mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku atau pihak ketiga.

Selain itu, program rehabilitasi psikologi yakni bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan pasca mengalami kekerasan.

Terakhir ada hak atas pembiayaan yakni pemberian kompensasi terhadap korban untuk biaya hidup sementara setelah menjadi korban kekerasan.

Sri Nurherwati mengaku layanan program perlindungan tersebut berjalan dengan lancar. Namun demikian, dia kerap menyayangkan beberapa masyarakat di daerah yang memilih mencabut permohonan di tengah jalan.

Hal itu kerap terjadi lantaran pihak korban ataupun pelaku sudah setuju menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan ataupun berdamai.

Fenomena tersebut, lanjut dia, justru akan merugikan korban karena tidak akan mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologi secara maksimal.

Hal tersebut lah yang mendorong LPSK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) agar pelayanan program pelindung bisa dilakukan sampai pelosok daerah.

"Saya sudah berkoordinasi dengan ibu Menteri (Menteri PPPA). Beliau menjelaskan bahwa terdapat dana alokasi khusus nonfisik dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang dapat dimaksimalkan," kata dia.

Hal diyakini Sri dapat mengatasi sejumlah program bantuan operasional perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di level daerah.

Dengan demikian, dia berharap tidak ada lagi korban yang mengurungkan niat untuk mengajukan permohonan perlindungan dan pemulihan ke LPSK.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024