JAKARTA - Politeknik Imigrasi (Poltekim) menjadi salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati oleh generasi muda Indonesia. Lulusannya pun akan bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Didirikan pada tahun 1962, Politeknik Imigrasi memiliki misi utama membentuk tenaga ahli di bidang keimigrasian. Dikenal sebagai Akademi Imigrasi (AIM) yang sempat terhenti selama 23 tahun, AIM kembali beroperasi pada tahun 1999 dengan berbagai program pendidikan, seperti Pendidikan Teknis Keimigrasian (PTK) dan Pendidikan Dasar Keimigrasian Lanjutan (PDKL).

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1 Jakarta Ridwan Kamil (RK) menghadiri pesta rakyat organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/11/2024). Dalam kesempatan itu, RK mengaku senang lantaran Pemuda Pancasila yang telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

"Ramai warga karena Pemuda Pancasila kan sudah deklarasi ya mendukung pasangan RIDO," kata Ridwan Kamil.

Menurut Mantan Gubernur Jawa Barat itu, anggota Pemuda Pancasila memang terlihat bergerak langsung demi menyosialiasikan pasangan RIDO. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu bahkan mengaku melihat kader-kader Pemuda Pancasila yang sosialisasi secara door to door.



"Saya sudah monitor kader-kader Pemuda Pancasila di lapangan bergerak setiap hari dari pintu ke pintu untuk mempromosikan pasangan RIDO," ungkap dia.

Dukungan tak henti dari Pemuda Pancasila ini pun diapresiasi Ridwan Kamil. Ia mengaku semakin optimistis untuk meraih kemenangan dan dapat memimpin Jakarta.

"Insya Allah pasangan RIDO bisa menang satu putaran," tandasnya.

JAKARTA - P Diddy dilaporkan nekat memeras korbannya dan menyuap narapidana lain demi mengendalikan kasus perdagangan seks yang menyeretnya. Hal ini dilakukan Diddy dari dalam penjara di New York.

Dilansir dari Page Six, Senin (18/11/2024), jaksa menuduh pemilik nama asli Sean John Combs itu berupaya untuk menghalangi penyelidikan kasus perdagangan seksnya dengan menghindari pemantauan panggilan telepon di penjara.

Pemerintah federal mengklaim dalam dokumen keberatan, bahwa maestro musik yang ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn, New York, telah berulang kali berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang melanggar peraturan penjara.

Diddy diduga menggunakan akun telepon delapan narapidana lain. Hal ini sebagai upaya agar jaksa tidak mendengar panggilannya dari orang-orang yang tidak tercantum dalam daftar kontak yang disetujui.


Foto/Getty Images

Jaksa menduga mantan pacar Jennifer Lopez itu telah menyuap narapidana lain untuk menggunakan akun mereka melalui aplikasi pemrosesan pembayaran dan penyetoran rekening komisariat.

Saat sedang menelepon, pelantun Bad Boy for Life itu diduga juga melanggar aturan lain dengan menginstruksikan orang di seberang telepon, termasuk anggota keluarga dan pengacara untuk menambahkan panggilan pada orang lain melalui panggilan tiga arah.

?Praktik ini juga tidak diizinkan oleh BOP (Biro Penjara Federal) karena membantu menyembunyikan identitas individu yang dihubungi,? bunyi dokumen pengadilan.

?Penghindaran berulang kali terhadap peraturan BOP oleh terdakwa dimulai segera setelah tiba di MDC, menunjukkan banyak hal tentang kemampuannya untuk mematuhi semua ketentuan pembebasan,? sambungnya.

Di sisi lain, jaksa menduga bahwa rapper 55 tahun itu berencana mengubah persepsi publik tentangnya dengan menggunakan narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang terdekatnya. Termasuk yang dilakukan oleh tujuh anaknya.

"Atas arahan terdakwa yang cermat, anak-anak terdakwa mengunggah video ke akun media sosial masing-masing yang memperlihatkan anak-anak terdakwa berkumpul untuk merayakan ulang tahun terdakwa ," tulis jaksa dalam berkas pengadilan.

?Campur tangan semacam ini terhadap peradilan yang adil, kata-kata terdakwa sendiri memperjelas bahwa tujuannya adalah untuk secara tidak benar memengaruhi hakim dalam proses pidana ini,? sambungnya.

Jaksa lebih lanjut menduga bahwa penyanyi asal Amerika itu akan merilis informasi secara anonim menerbitkan informasi yang menurutnya akan membantu pembelaannya dalam kasus ini. Mereka menyimpulkan bahwa tujuan Diddy adalah memeras korban dan saksi agar diam atau memberikan kesaksian yang membantu meringankannya.

INGGRIS - Pangeran Harry dikabarkan menyeret ayahnya, Raja Charles III ke dalam masalah hukum yang serius. Hal ini disebabkan oleh kasus Harry dengan Kementerian Dalam Negeri tentang hak keamanannya dari polisi yang dicabut.

Sebagai anak, Pangeran Harry berharap Raja Charles III bisa membantunya dengan turun tangan langsung. Sehingga ia, dan istrinya, Meghan Markle, serta dua anaknya, Pangeran Archie, dan Putri Lilibet tetap mendapatkan perlindungan selama berada di Inggris.

Dilansir dari Marca, Senin (18/11/2024), langkah Harry ini dinilai berisiko untuk Charles secara hukum. Oleh karena itu, Raja Inggris tersebut pun memutuskan untuk menutup pintu diskusi dengan putra bungsunya ini.

?Hal ini benar-benar membahayakan raja secara hukum. Ia benar-benar tidak dapat diajak berdiskusi dengan Harry tentang sengketa hukum dengan pemerintahannya sendiri,? kata mantan koresponden kerajaan BBC Jennie Bond.


Foto/Getty Images



?Jadi, pertemuan potensial apa pun menjadi sangat canggung,? sambungnya.

Di sisi lain, adik Harry, Pangeran William sampai saat ini tidak menunjukkan keinginan untuk berdamai dengan putra bungsu mendiang Putri Diana itu. Padahal, keduanya sudah tidak berbicara sejak 2022 atau tepat ketika Ratu Elizabeth II meninggal dunia.

Terakhir kali keduanya bertemu saat acara pemakaman sang paman beberapa bulan lalu. Pada kesempatan tersebut, baik Harry dan William saling menjaga jarak dan tidak berbicara.

?Dan William sama sekali tidak menunjukkan minat untuk menghidupkan kembali hubungan dengan saudaranya. Dia menantikan tahun baru bersama istri tercintanya yang sedang memulihkan kekuatannya dan berada di sisinya dalam beberapa tugas kerajaan,? jelasnya.

Sementara itu, hubungan pangeran 40 tahun tersebut dengan Keluarga Kerajaan sangat dingin. Konflik di antara mereka pun semakin memanas seiring waktu.

Kondisi semakin parah dengan keputusan Harry merilis memoar berjudul Spare, serta tampil di beberapa wawancara TV. Terbaru, ayah dua anak itu memutuskan untuk tidak menambahkan informasi apa pun ke dalam memoarnya saat buku bersampul tipis itu dirilis.

Ini merupakan langkah yang diyakini dilakukan Harry untuk meredakan ketegangan dengan Keluarga Kerajaan, terutama pada ayahnya, Charles. Namun, tampaknya keadaan tidak sepenuhnya seperti yang terlihat.

"Akan sangat indah jika tahun baru dapat membawa sedikit perubahan dalam keretakan antara Harry dan keluarga Inggris lainnya," ujarnya.

"Tetapi sulit untuk melihat bagaimana hal itu akan terjadi, terutama saat Harry bersikeras melanjutkan kasus pengadilannya terhadap Kementerian Dalam Negeri tentang keamanan," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN terbit dalam waktu dekat. Menurutnya, terbitnya keppres itu tergantung dari Presiden Prabowo Subianto dan kesiapan infrastruktur di IKN .

"Ya tergantung Presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, ya, kan?" kata Supratman saat ditemui seusai raker bersama Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Supratman berkata, penerbitan keppres itu seperti pernyataan Prabowo yang akan merampungkan pembangunan di IKN selama 4 tahun. Dia pun menilai, keppres itu akan terbit bila gedung dan kantor lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif telah terbangun di IKN.

"Ya kalau itu kan sudah clear pernyataan Presiden, ya kan? Bahwa keppres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur minimal, infrastruktur minimal dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sepanjang belum diterbitkannya keputusan presiden (keppres) terkait ibu kota negara.

Hal itu ditegaskan Tito seusai rapat kerja (raker) bersama Baleg DPR RI, Senin (18/11/2024). Dalam forum itu, pemerintah sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diusulkan oleh DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa status ibu kota negara dari Jakarta akan pindah ke IKN bila sudah ada keppres. Dalam klausul itu, Tito menilai, perlunya payung hukum untuk menegaskan nomenklatur jabatan di Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibu kota (DKI).

"Nah, maka ini kan mau ada pilgub nih, 27 November, ini Pilgub DKI apa Pilgub DKJ gitu. Kemudian kan ada DPRD-nya dari DKI atau DPRD DKJ. Dulu DPRD DKI kan. Nah sama, ada DPD RI, DPR RI Dapil DKI atau DKJ. Nah, sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN ya dengan Keppres, gubernurnya namanya Gubernur DKI, DPRD-nya DPRD DKI, kemudian yang lain juga," tutur Tito.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota hingga saat ini. Apalagi, kata Tito, UU IKN mengatur bahwa pemindahan ibu kota akan berlaku setelah ada Keppres.

"(Ibu kota) masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di Undang-Undang IKN, bahwa status ibu kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan keppres," kata Tito.



Diketahui, pada 25 April 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun, dalam bagian Ketentuan Peralihan, tepatnya Pasal 63, disebutkan bahwa Provinsi DKJ tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keppres mengenai pemindahan ibu kota.

GAZA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan pentingnya memperkenalkan reformasi tata kelola global, dengan alasan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di seluruh dunia.

Erdogan menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di sela-sela KTT G20 di Rio de Janeiro.

Seorang kritikus vokal atas serangan Israel di Gaza, Erdogan memuji sikap Brasil "melawan agresi Israel" dan berbagi rincian upaya diplomatik T�rkiye di PBB. Ini termasuk seruan untuk memblokir penjualan senjata ke Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa henti ke Gaza, menetapkan gencatan senjata permanen di daerah kantong Palestina, dan mencapai solusi dua negara.

Pemimpin Turki berpendapat bahwa "PBB telah gagal mencegah konflik di seluruh dunia, khususnya di Gaza, dan terbukti tidak cukup dalam mengatasi krisis."

Ia juga memuji inisiatif Brasil untuk "mengangkat 'Reformasi Tata Kelola Global' selama masa jabatannya sebagai presiden G20."

Erdogan telah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, tempat operasi militer Israel telah menewaskan sedikitnya 43.000 orang. Di Israel, jumlah orang yang tewas dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober tahun lalu lebih dari 1.100, sementara lebih dari 200 orang ditawan.

KTT Pemimpin G20 2024, yang diselenggarakan oleh Brasil pada 18-19 November, telah dideskripsikan oleh penyelenggara sebagai "acara mendasar bagi masa depan tata kelola global." Agendanya akan difokuskan pada reformasi lembaga internasional, memajukan transisi energi, dan mendorong inklusi sosial global.

Salah satu sesi akan didedikasikan untuk reformasi tata kelola global, landasan kepemimpinan Brasil dalam G20, di mana para kepala negara akan membahas potensi modernisasi lembaga internasional utama, termasuk PBB, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

Romli Atmasasmita

JUDI online (judol) kini tengah marak diperbincangkan masyarakat. Konon, sejak 2018 hingga 10 Mei 2022 telah diputus akses 499.645 konten perjudian di pelbagai platform digital, dan lebih dari 3 juta nasabah di perbankan terlibat judol. Dalam keterangan persnya pada 26 Juli 2024, PPATK menyatakan secara keseluruhan anak-anak dari usia 11-19 tahun berjumlah 197.054 dan total depositnya mencapai Rp293,4 miliar.

Di samping fakta tersebut, dalam konferensi pers, PPATK merinci rentan usia anak. Jumlah anak usia di bawah 11 tahun yang terlibat judi online mencapai 1.160 orang anak. Anak-anak tersebut melakukan transaksi sebanyak 22 ribu kali dengan total perputaran uang lebih dari Rp3 miliar. Dipastikan bahwa usia anak-anak pada umumnya di bawah 16 tahun. Akan tetapi, batas usia seorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, adalah di bawah usia 18 tahun. Sedangkan berdasarkan KUHP -Pasal 45, batas usia dewasa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah di bawah 16 tahun.

Di dalam KUHP Pasal 303, perjudian diancam pidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp25 juta terhadap setiap orang yang sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, atau menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Akan tetapi, dalam Pasal 303 bisa masih diberikan kemungkinan perjudian berizin. Merujuk pada ketentuan perjudian menurut KUHP menunjukkan bahwa perjudian termasuk kejahatan kesusilaan, akan tetapi tidak berlaku terhadap judi online, dilakukan melalui sarana siber. Sedangkan judol telah menyentuh pelaku anak-anak sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa serta dampak negatif yang mengerikan.

Sedangkan ketentuan KUHP tidak berlaku terhadap judol dengan sarana siber, baik untuk pencegahan maupun untuk penindakan yang berujung penghukuman. Pemerintah kemudian telah memberlakukan kejahatan yang dilakukan melalui sarana siber termasuk judol yaitu Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan UU ITE Tahun 2016, diharapkan judol dapat dicegah dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam UU ITE. Akan tetapi, tidak memadai terhadap anak-anak di bawah usia 18 tahun, karena ketentuan pidana dalam Pasal 45 KUHP hanya berlaku terhadap seseorang yang belum dewasa di bawah usia 16 tahun.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak mengalami perubahan batas usia pertangungjawaban pidana, yaitu di bawah 18 tahun, sekalipun hakim hanya menjatuhkan putusan diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Lapas Khusus Anak atau dikembalikan kepada keluarganya dengan pengawasan pihak lapas.

Namun demikian, judol telah terbukti termasuk kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial- kejahatan transnasional yang pencegahan maupun penindakannya dipastikan akan menghadapi hambatan-hambatan tidak hanya masalah kesadaran sosial akan bahayanya perjudian.



Sudah saatnya pemerintah membina sedini mungkin kerja sama antara negara untuk mencegah dan menindak judol ini. Sejalan dengan tujuan tersebut, Indonesia telah menjadi negara peratifikasi perjanjian regional mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (ASEAN Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters).

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut telah sepakat dengan Komisi XIII DPR bakal menindaklanjuti penambahan fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

"Jadi tadi menjadi kesepakatan kita bersama antara Setneg dan Komisi XIII untuk tindak lanjuti coba kita memikirkan untuk memberikan penghargaan yang dirasa lebih layaklah," kata Prasetyo, Sabtu (16/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, pemberian tambahan fasilitas bagi mantan presiden dan wapres bukan dinilai kurang. Namun, penambahan fasilitas sebagai bentuk apresiasi kepada para mantan presiden dan wapres karena sudah mendarmabaktikan hidupnya untuk negara.

"Ya macam macam lah nanti kita pelajari semua. Kalau berkenaan dengan masalah apresiasi dalam bentuk rumah kan sudah ya. Mungkin yang lain lain yang perlu kita fikirkan untuk memberikan apresiasi kepada beliau beliau. Semangatnya itu," jelasnya.

Prasetyo mengatakan, beberapa hal yang akan menjadi perbaikan terkait fasilitas mantan presiden dan wapres di antaranya dana pensiun hingga pengamanan.

"Ya mungkin bisa dimulai dari misalnya berkenaan dengan masalah dana pensiun para mantan presiden dan wakil presiden. Kemudian dukungan pengamanan maupun kegiatan beliau saat sekarang meskipun sudah tidak menjadi presiden maupun wakil presiden. Saya kira itu," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Razilu di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari Min Usihen ke Razilu, dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih .

Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menekankan pentingnya momen ini dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. "Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, dengan membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif," katanya.

Supratman juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas, dukungan terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta penguatan sinergi antar Kementerian. Supratman juga mengharapkan pelantikan ini akan menjadi langkah awal dalam membangun Kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.


"Mari kita menjadi pelopor keterbukaan informasi dan menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis," pungkasnya.

Supratman juga melantik pejabat baru untuk Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Inspektur Jenderal Kemenkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya, Razilu memimpin DJKI sebagai Pelaksana Tugas Dirjen KI pada tahun 2021-2023 menggantikan Freddy Harris. Razilu sebelumnya juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Razilu juga memiliki latar belakang kuat di bidang kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten serta Ketua Komisi Banding Paten DJKI.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan pesan Presiden Prabowo kepada jajaran Kementerian Hukum yang baru dilantik. Prabowo berpesan agar tidak banyak membuat undang-undang.

?Pesannya jangan terlalu banyak melahirkan Undang-Undang. Tapi yang penting bagaimana mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia Emas 2045,? ujar Supratman, Jumat (15/11/2024).

Dia menuturkan pelantikan para pejabat Kementerian Hukum merupakan momen dalam membentuk sebuah tim yang solid untuk mewujudukan cita-cita dalam rangka reformasi di bidang hukum.

?Walaupun demikian tentu layanan publik di Direktorat Jenderal AHU dan Kekayaan Intelektual akan tetap berjalan. Kami akan melakukan semua proses itu,? ucapnya.

Adapun daftar pejabat Kementerian Hukum (Kemenkum) yang dilantik Supratman Andi Agtas yakni Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ir Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kemudian, Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga terpilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk posisi Staf Ahli Kementerian Hukum yakni Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum, serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.

KOTABARU - Bupati Kotabaru Sayed Jafar menerima penghargaan langsung dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Senin pagi (29/4/2024).

Bupati Kotabaru Sayed Jafar menjadi salah satu dari 10 pemerintah daerah seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

Bupati Kabupaten Kotabaru mendapat penghargaan Kemenkumham RI atas kontribusinya membangun sinergitas atas dukungan dalam menjalankan tugas serta fungsi pemasyarakatan dengan memberikan hibah dan pendanaan kegiatan untuk mendukung program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabaru.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM RI, bertepatan dengan kegiatan memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI ke- 60 Tahun 2024 bertema Pemasyarakatan PASTI berdampak.

Dalam penghargaan ini, Bupati Kotabaru Sayed Jafar mengucapkan terima kasih dan akan terus mendukung program Kemenkumham RI.

Bupati Kotabaru juga mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang ke- 60.

"Selamat atas Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60, semoga Kementerian Hukum dan Ham RI selalu berjaya dalam menjalankan aktivitas dan tugas kenegaraan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada pagi hari ini,? ujarnya.

?Ini menjadi suatu kebanggan bagi kami bersama Lembaga Kemasyarakatan Kotabaru. Diharapkan, ke depannya Pemerintah Daerah antara Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Kotabaru untuk selalu terus bersinergi melakukan pembinaan kepada anak-anak kita yang ada di Lapas Kotabaru untuk terus kita ayomi, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, sukses, maju, dan pintar ke depannya karena atas pembinaan Lapas Kotabaru," tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Kotabaru Yosef Benyamin Yembise memberikan selamat kepada Bupati Kotabaru atas penghargaan yang diterima Bupati Kotabaru dalam upacara Memperingati HBP ke-60.

"Saya merasa bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang telah memberikan penghargaan kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar karena beliau memang pantas untuk menerimanya,? tuturnya.

?Karena telah berkontribusi untuk Lapas Kotabaru, dan untuk Bapak Bupati Kotabaru selamat atas penghargaan yang telah diterima, semoga dengan adanya ini menambah sinergitas kita bersama," ungkapnya.

Perlu diketahui, Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) diperingati setiap 27 April. Tahun ini merupakan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60. Tujuan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan adalah sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

JAKARTA - Komjen Pol Ahmad Dofiri ditunjuk menjadi Wakapolri. Dia menggantikan Jenderal Pol Agus Andrianto yang diangkat menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penunjukan Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2517/XI/KEP./2024 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo per 11 November 2024. Sebelumnya, Dofiri menjabat Irwasum Polri sejak Februari 2023.

Sosok Komjen Pol Ahmad Dofiri

Ahmad Dofiri merupakan Perwira Tinggi (Pati) bintang 3 Polri atau Komjen Pol. Dia baru saja diangkat dari jabatan Irwasum Polri menjadi Wakapolri.

Sekelumit tentang Dofiri. Polisi kelahiran Indramayu, Jawa Barat, 4 Juni 1967 ini diketahui sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1989.

Predikat tersebut membuatnya berhak atas penghargaan Adhi Makayasa. Melihat catatan kariernya, Dofiri pernah berdinas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dia pernah menjadi Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya (1990), Kanit Resmob Polres Tangerang (1991), serta Kapolsek Metro Kebayoran Baru periode 1998-1999.

Seiring waktu, karier kepolisian Dofiri semakin moncer. Tak hanya pangkatnya yang berangsur naik, hal ini dibuktikan dengan kepercayaan untuk menduduki jabatan penting.

Tercatat, Dofiri pernah 3 kali menjadi Kapolda dengan pangkat Irjen Pol yakni Kapolda Banten (2016), Kapolda DIY, dan Kapolda Jawa Barat (2020-2021).

Kemudian, Dofiri naik pangkat bintang 3 atau Komjen Polisi saat ditunjuk menjadi Kabaintelkam Polri pada Oktober 2021. Setahun lebih bertugas, dia diangkat menjadi Irwasum Polri pada Februari 2023.