Hukum mengucapkan Natal menurut Ustaz Adi Hidayat ini menarik untuk diulas, demi meningkatkan wawasan umatIslam terkait toleransi beragama. Pertanyaan terkait mengucapkan selamat Natal bagi umat Nasrani ini kerap kali muncul di penghujung tahun.

Hukum mengucapkan natal menurut Ustaz Adi Hidayat ini disampaikan dalam kanal Youtube Adi Hidayat Official.Iamengaitkan toleransi antarumat beragama ini dengan ayat terakhir Surat Al-Kafirun.


Artinya: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." ( QS Al Kafirun : 6)

Sehingga, menurut Ustaz Adi Hidayat selayaknya setiap muslim juga harus menghormati kepercayaan atau agama lain tanpa mencaci, mencampuri maupun mengganggu proses ibadah mereka.

Namun Ketika seorang muslim mencampuri agama orang lain, konteksnya sudah berubah. Dalam hal ini Ustaz Adi Hidayat menjelaskan tentang Surah Al Baqarah ayat 256, dan Surah Ali Imran ayat 19.


Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." ( QS Al Baqarah : 256)


Artinya : "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." ( QS Ali Imran : 19)

Dari kedua surah tersebut Adi Hidayat menjelaskan jika untuk masuk Islam seseorang tidak boleh dipaksa. Bahkan hal ini bisa berdosa jika diamalkan.

Dalam hubungan sosial, umat Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong dan berbagai antar sesama umat manusia terlepas dari agama apa yang mereka anut. Namun jika berkaitan dengan ibadah, ini konteksnya sudah berbeda, tutur Ustaz Adi Hidayat.

Terkait Natal sendiri, ini dipahami sebagai ibadah dan umat Kristiani juga memahami hal tersebut sebagai ibadah.

Menurut Ustaz Adi Hidayat, jika sudah terkait dengan ibadah umat beragama lain, umat Islam menggunakan skema "Lakum diinukum wa liya diin" yakni untukmu agamamu, dan untukku agamaku.

Cara toleransi terbaik dalam hal ini menurut Ustaz Adi Hidayat adalah dengan membiarkan mereka melakukan ibadah tanpa mencampurinya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan.

Contohnya seperti ikut ke Gereja, menyimak kebaktian, atau mengenakan pakaian khusus yang dipahami sebagai salah satu bentuk ibadah.

Ustaz Adi Hidayat menjelaskan karena Natal merupakan salah satu bentuk ibadah, umat Islam dilarang untuk melibatkan beberapa unsur seperti niat menyertai, unsur lisan menyertai, dan unsur perbuatan yang menyertai.

"Sehingga jika kita hadirkan unsur lisan seperti mengucapkan 'Selamat Natal sekian sekian sekian' sementara di Natal itu ada unsur ibadah yang berbeda dalam konsepsi ketuhanan," tutur Ustaz Adi Hidayat.

"Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ, sementara komitmen lailahailallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja, jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan lailahailallah kita mesti tolak," lanjutnya.

Mengingat setiap hari-hari besar tidak ada umat beragama lain yang menuntut untuk diucapkan selamat ketika akan menjalankan ibadah besar mereka. Begitu juga umat Islam, juga tidak pernah menuntut ucapan toleransi dari agama-agama lain.

Sehingga pada dasarnya kita semua sudah melakukan toleransi tanpa harus mengucapkan selamat di hari raya umat agama lain.

Di sisi lain Ustaz Adi Hidayat mengatakan ketika ada pemimpin negara atau daerah harus mengucapkan selamat ke agama lain, maka hal itu dibolehkan. Karena hal tersebut masuk dalam hukum-hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu yang telah ditelaah oleh para ahli agama.

Asalkan seseorang tersebut melekatkan jabatannya ketika mengucapkan selamat, misalnya ?saya Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat dan seterusnya?, demikian Ustaz Adi Hidayat.

TANGERANG - Kanwil Kemenkumham Banten melakukan Apel Kesiapsiagaan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Banten pada Senin (23/12/2024).

Apel dilakukan untuk menjaga kelancaran serta antisipasi potensi gangguan keamanan selama Perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Peserta apel berasal dari Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah, Kepala UPT Pemasyarakatan, serta petugas pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten.

Pelaksanaan apel dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Jalu Yuswa Panjang di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang.



Jalu menyampaikan agar bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah berlaku dan menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA.

"Kalau kita sudah bekerja sesuai dengan SOP yang sudah berlaku, tidak lagi main-main dalam bertugas, jika masih ada petugas yang masih ingin bermain-main silakan keluar dari pemasyarakatan dan berhenti bekerja," ujarnya.

"Selama tahun baru kondusifitas dalam lapas rutan tidak perlu membuat acara-acara yang mubajir kaya pesta kembang api dan bakar-bakaran," sambungnya.

Lebih lanjut Jalu menyampaikan untuk bisa melakukan mitigasi risiko dilingkungan Lapas dan Rutan agar keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik.

"Lakukan mitigasi risiko betul dilingkungan kerja kita saat ini, jika memang ditemukan sebuah kesalahan telaah kesalahan tersebut temukan solusinya jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, jika masih terjadi seperti itu maka mitigasi risikonya tidak sesuai, mari bersama- sama kita bangun citra positif pemasyarakatan," ucap Jalu.

Usai apel siap siaga Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan pemusnahan barang bukti hasil sidak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Banten.

SULSEL - PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menandatangani nota kesepahaman memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di wilayah operasional MDA sebagai objek vital tertentu. Penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan, dan Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir.

Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan oleh Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Nasri, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Ai Afriandi, dan para pejabat utama Polda Sulsel, serta Direktur Layanan Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Indika Energy Tbk. Johanes Ispunarwan.

Nota Kesepahaman mencakup dua hal utama, yakni peningkatan koordinasi keamanan dan penegakan hukum yang terintegrasi untuk menjamin pengamanan seluruh aset, kegiatan konstruksi, operasi produksi, serta distribusi hasil tambang MDA.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional MDA sebagai objek vital tertentu, dan akan menyelaraskan kepentingan MDA, pemerintah, dan masyarakat.

Yudhiawan mengemukakan sudah menerima laporan mengenai permasalahan di area kontrak karya MDA dan menerima atensi dari dari beberapa pihak. Yudhiawan juga sudah menjelaskan MDA akan menempuh langkah win-win solution dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

?Jika ada pihak-pihak yang melanggar aturan dan mencoba mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, harus diproses, diluruskan, dan ditindak tegas,? ujarnya, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya Yudhiawan mengingatkan akan pentingnya penyelesaian masalah dengan para pihak yang berkepentingan saja, dan tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak berkepentingan untuk ikut serta di dalamnya.

?Lebih baik bertemu, duduk bersama, dan jangan sampai ada pihak yang tidak berkepentingan ikut-ikutan, ini yang bahaya,? katanya.

Yudhiawan menyambut baik adanya kerja sama dengan MDA, karena menurutnya, jika operasi produksi MDA berjalan lancar, negara akan menerima pemasukan dari pajak yang dihasilkan lewat pertambangan. ?Ini akan jadi hal yang positif bagi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia,? tandas Kapolda

Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir menyampaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat membuat situasi kamtibmas di lingkungan operasi perusahaan lebih kondusif.

?Melalui kerja sama ini kami percaya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah operasional MDA dapat terkelola dengan baik. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat dan iklim investasi di Sulawesi Selatan,? ujar Trisakti.

Johanes Ispunarwan menyatakan Indika Energy sebagai induk perusahaan MDA, sangat mengapresiasi dukungan dari Polda Sulsel dan jajaran kepolisian di tingkat polres dan polsek selama ini. Menurutnya, upaya ini merupakan suatu bentuk nyata sinergitas antara Kepolisian dan perusahaan di dalam memastikan realisasi investasi berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan pemerintah dan sekaligus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

?Kami percaya kolaborasi yang kita bangun hari ini akan menjadi pondasi penting bagi terciptanya masa depan yang lebih baik. Karena kehadiran MDA di Sulawesi Selatan bukan hanya untuk memenuhi amanat Kontrak Karya dalam mengelola sumber daya mineral, melainkan juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kacamatan Latimojong, Kabupaten Luwu,? ucapnya.

BOGOR - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berhasil mencatatkan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp68 miliar sepanjang 2024.

Angka ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu Rp22,8 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan paspor yang mencapai Rp55 miliar.

"Paling besar paspor, masyarakat yang membuat paspor lebih banyak tahun ini," kata Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor di bawah kepemimpinan Kepala Kantor, (Kakanim) Ruhiyat M Tolib saat refleksi akhir tahun di kantor Imigrasi Bogor, Senin (23/12/2024).

Selain itu, kata dia, layanan Re-entry permit menyumbang Rp11 miliar, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,7 miliar. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tolib menyebutkan, pada 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menerbitkan 101.090 paspor, meningkat signifikan sebesar 82,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Layanan paspor ini menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian PNBP, mencerminkan tingginya permintaan masyarakat untuk perjalanan internasional dan dokumentasi imigrasi.

Sepanjang 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor melakukan 343 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat sebesar 37,75% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, sebanyak 48 orang asing ditangkal masuk Indonesia, mengalami peningkatan signifikan sebesar 108,7%. Hal ini menunjukkan komitmen Kantor Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran imigrasi, menjaga ketertiban, dan keamanan negara.

"Kami memperketat celah pelanggaran admistrasi agar pemohon betul-betul memenuhi syarat yang diperlukan dan mendapatkan paspor yang sah tanpa banyak kesalahan adminitrasi," katanya.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penerbitan Izin Tinggal, Kantor Imigrasi Bogor tetap mencatatkan angka yang signifikan pada layanan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Secara keseluruhan, penerbitan Izin Tinggal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja Kantor Imigrasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan optimal sesuai dengan kebijakan pemerintah.

JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Razilu mengatakan, tugas dan fungsi DJKI adalah untuk melindungi mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual.

Dari produk atau kekayaan intelektual yang telah didaftarkan, kata Razilu, negara lantas memberikan perlindungannya apabila mendapatkan laporan adanya tindakan plagiat yang merugikan pemilik kekayaan intelektual.

"Mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual maka telah dilindungi dan perlu ditindak siapa saja yang melakukan pemalsuan. Itulah fungsi dari DJKI. Dari beberapa kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan dilindungi oleh DJKI, salah satunya adalah merek," tuturnya, Senin (23/12/2024).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Saidin mengatakan, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

"Merek menjadi komponen penting dalam sebuah bisnis karena menjadi tanda pengenal. Selain itu merek juga menjadi alat promosi sekaligus jaminan mutu produk bagi sebuah perusahaan. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), di mana syarat-syarat pendaftaran merek diatur dalam Pasal 21," terang Ok Saidin.

Merek perlu di daftarkan ke DJKI. Pendaftaran merek memiliki banyak manfaat, seperti menjadi alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Menurut dia, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan jasa sejenisnya.

?Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan jasa sejenisnya,? katanya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) M. Hawin menambahkan, ada juga merek yang pendaftarannya bisa ditolak oleh DJKI. Salah satunya karena Merek yang didaftarkan memiliki itikad tidak baik.

?Karena misalnya merek itu pendaftarannya punya itikad tidak baik. Kemudian merek itu sama pada pokoknya dengan merek lain. Contohnya, kaso itu merek yang sudah terdaftar, tapi ada misalnya KasoMax. Itu jelas punya persamaan pada pokoknya dengan merek kaso. Nah, itu harus ditolak pendaftarannya,? jelas Hawin.

Hawin menambahkan, secara garis besar, pendaftaran merek berfungsi untuk melindungi merek dan mencegah perusahaan menderita kerugian finansial dan reputasi. Kendati demikian, hal itu tak bisa menjamin merek bisa terbebas dari pemalsuan, peniruan, pendomplengan atau klaim kepemilikan dari pihak lain. Karena pada faktanya, sering kali terjadi sengketa merek dagang yang sama atau mirip antara dua pihak.

JAKARTA - Proses perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong kini semakin memanas, terutama mengenai hak asuh kedua anak mereka. Terbaru, Paula mempertanyakan pernyataan kuasa hukum Baim, Fahmi Bacmid yang menyebutkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun memiliki hak untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya.

Kuasa hukum Baim Wong mengungkapkan bahwa keputusan terkait hak asuh anak di bawah usia 12 tahun berada sepenuhnya di tangan Majelis Hakim, mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernyataan tersebut menuai tanggapan dari Paula Verhoeven yang merasa ada ketidaksesuaian dengan isi KHI yang sebenarnya.

Melalui unggahan Instagram Story, Paula mengutip langsung isi Pasal 105 KHI yang mengatur hak asuh anak dalam kasus perceraian. Di mana Ayat A berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya.


Foto/Instagram Paula Verhoeven



Sedangkan, Ayat B, anak yang sudah mumayyiz atau berusia 12 tahun ke atas berhak memilih ikut ayah atau ibunya. Kemudian Ayat C, berisi biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Model 37 tahun ini mempertanyakan klaim kuasa hukum suaminya yang menyebutkan aturan berbeda dari yang tercantum dalam KHI.

"Kalau sesuai Kompilasi Hukum Islam, sarannya seperti ini. Yang bener yang mana ya? #seriusnanya," tulis Paula dikutip dari Instagram @paulaverhoeven, Minggu (22/12/2024).

"Apakah iya begitu? Jadi penasaran," lanjutnya.

Dengan menyertakan tagar yang mencerminkan perjuangannya, Paula berserah diri kepada Tuhan dan menyatakan keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap.

"Allah tidak tidur," tandasnya.

BERLIN - Taleb Jawad Al Abdulmohsen (50), tersangka serangan mobil terhadap pasar Natal di Magdeburg, Jerman, merupakan pria murtad dan ateis asal Arab Saudi. Latar belakangnya ini justru membuat pakar terorisme Jerman kebingungan menentukan motif serangan.

Lima orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka setelah Taleb menabraki kerumunan orang di pasar Natal dengan mobil BMW hitam sewaan pada Jumat malam. Dia telah ditangkap dan ditahan polisi.

Pihak berwenang Jerman enggan menyebutkan identitas lengkapnya, dan hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter Arab Saudi yang telah tinggal di Jerman selama hampir dua dekade dan dia bertindak sendiri dalam serangan Jumat malam.

Media lokal melaporkan Taleb merupakan seorang dokter spesialis psikiatri dan psikoterapi.

Akun X Taleb menggambarkan dirinya sebagai orang yang keluar dari Islam atau murtad dan menyatakan dirinya ateis.

Akun itu dipenuhi dengan tweet yang berfokus pada tema-tema anti-Islam dan kritik terhadap agama tersebut, sambil membagikan ucapan selamat kepada para Muslim yang meninggalkan agama Islam.

Jejak digitalnya juga menunjukkan simpati pada Israel dengan me-retweet juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab.

Taleb telah mengkritik otoritas Jerman, dengan mengatakan bahwa mereka telah gagal melakukan cukup banyak hal untuk memerangi "Islamisme Eropa?.

Dia juga menyuarakan dukungannya untuk Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem dan anti-imigran.

Beberapa orang menggambarkan Taleb sebagai seorang aktivis yang membantu para wanita ateis Saudi melarikan diri dari tanah air mereka. Baru-baru ini, dia tampak fokus pada teorinya bahwa otoritas Jerman telah menargetkan para pencari suaka Saudi.

Pakar terorisme terkemuka Jerman, Peter Neumann, mengaku bingung dengan motif serangan oleh tersangka. Dia belum pernah bertemu sosok tersangka dalam aksi kekerasan massal dengan profil yang seperti itu.

?Setelah 25 tahun berkecimpung dalam ?urusan? ini, Anda pikir tidak ada yang bisa mengejutkan Anda lagi. Namun, seorang mantan Muslim Saudi berusia 50 tahun yang tinggal di Jerman Timur, mencintai AfD, dan ingin menghukum Jerman atas toleransinya terhadap kaum Islamis?itu benar-benar tidak ada dalam radar saya,? tulisnya, seperti dikutip AP, Minggu (22/12/2024).

Pada hari Sabtu, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan kepada wartawan: ?Pada titik ini, kami hanya dapat mengatakan dengan pasti bahwa pelakunya jelas-jelas Islamofobia?kami dapat mengonfirmasinya. Segala hal lainnya adalah masalah untuk penyelidikan lebih lanjut dan kami harus menunggu.?

Sebuah organisasi berbasis di Jerman bernama Atheist Refugee Relief mengatakan bahwa tersangka penyerang itu bukan bagian dari kelompok tersebut dan mengklaim bahwa dia membuat ?banyak tuduhan dan klaim? terhadapnya dan mantan anggota, yang menurutnya salah.

Awalnya, kata organisasi tersebut, ada rencana untuk bekerja sama mengoordinasikan bantuan bagi para pengungsi ateis dari Arab Saudi. Namun, kerja sama ini gagal.

"Kami menjauhkan diri darinya dengan tegas," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seraya menambahkan bahwa anggota Atheist Refugee Relief mengajukan tuntutan pidana terhadapnya pada tahun 2019 menyusul "fitnah dan serangan verbal yang paling keji."

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pengampunan terhadap koruptor dilarang oleh hukum yang berlaku saat ini.

Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pengampunan koruptor dengan syarat mengembalikan uang curian. ?Menurut hokum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena pasal 55," kata Mahfud di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).

Mahfud menegaskan, korupsi merupakan perbuatan terlarang. Jika ada pengampun lantaran mengembalikan, dikhawatirkan akan mengacaukan tatanan hukum yang ada.

"Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama," ujarnya.

"Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah," sambungnya.

Mahfud melanjutkan, Prabowo sah-sah saja mengatakan hal tersebut. Namun, Mahfud MD meminta masyarakat ikut mengingatkan beliau tentang apa yang diucapkan.

"Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia Presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak terlanjur salah, itu tugas kita," ucapnya.

SOLO - Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri dalam deklarasi di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jateng, Sabtu (21/12/2024). Para anggotanya juga menyatakan ikrar setia kepada NKRI.

Deklarasi pembubaran diri JI dan ikrar setia ke NKRI dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sigit menjelaskan, deklarasi pembubaran dan sumpah setia ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror.

"Hari ini kami mewakili rekan-rekan semua institusi Polri dan juga tentunya negara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras bersama dari teman-teman BNPT Densus dan kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh sahabat-sahabat eks Jamaah Islamiyah yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan," kata Kapolri.



"Dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, deklarasi pembubaran ini merupakan kabar yang membahagiakan. Pihaknya pun menyambut baik serta mengajak kolaborasi dalam membangun bangsa ini.

"Ini adalah kabar yang sangat mengembirakan di saat kita melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan Nataru," ujar Kapolri.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai seniman asal Yogyakarta, Yos Suprapto , telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pameran lukisan tunggal karya Yos bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia, dibredel.

"Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya. Negara telah berperan aktif dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Alif menilai, negara aktif berperan melakukan pelanggaran HAM lantaran Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Selain itu, masalah ini juga melibatkan struktur pemerintah hingga tingkat kementerian.

"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian/lembaga bentukan baru rezim Prabowo Subianto yang membidangi kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi seni dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia," tegas Alif.

Alif menyampaikan bahwa Yos Suprapto telah mengalami kerugian materill lantaran gagal menggelar pameran. Ia pun menilai, Yos perlu mendapat pemulihan sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti rugi kepada pemerintah.



"Kami mendesak Presiden, Menteri, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia untuk bertindak demokratis dan segera membuka pameran seni tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia," ujar Alif.

Sebelumnya, Galeri Nasional Indonesia (GNI) membuka suara setelah batalnya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto yang sedianya digelar pada Kamis (19/12/2024). Melalui akun Instagram @galerinasional, GNI menerangkan bahwa kurator lukisan itu, Suwarno Wisetrotomo, telah mengundurkan diri karema adanya perbedaan pandangan karya dengan tema yang disepakati.

"Bapak Suwarno Wisetrotomo memutuskan untuk mengundurkan diri karena perbedaan pandangan kuratorial terkait kesesuaian dua karya dalam pameran dengan tema yang telah disepakati," tulis GNI dalam akun Instagramnya, Jumat (20/12/2024).

GNI menambahkan, Suwarno menilai pentingnya menjaga kekuatan narasi utama pameran dan memilih untuk mundur demi prinsip profesionalisme kuratorial. Dengan demikian, GNI menyampaikan bahwa pameran Yos Suprapto tak bisa dilanjutkan sesuai jadwal yang telah direncanakan. GNI mengatakan, penundaan ini merupakan upaya untuk menjaga standar kualitas dan konsistensi pameran dalam menghadirkan karya yang relevan dengan tema yang telah ditetapkan.

"Kami menghormati proses yang telah dilakukan oleh kurator dan seniman selama ini, termasuk diskusi yang berlangsung secara intensif. Keputusan ini diambil dengan tujuan agar pameran dapat memberikan pengalaman seni yang maksimal kepada publik," terang GNI.

GNI berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait langkah berikutnya, termasuk kemungkinan jadwal baru untuk pameran ini dengan konten yang sesuai tema pameran.

JAKARTA - Seniman Yos Suprapto menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dibredelnya pameran lukisan bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan. Namun, ia bakal tetap mengedepankan dialog dengan pihak Galeri Nasional Indonesia.

"Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk, untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," terang Yos saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Bahkan, Yos pun terbesit akan menghentikan pameran lukisannya. Ia berencana akan memboyong seluruh karya-karyanya pulang ke Yogyakarta.

"Saya nyatakan saya akan menghentikan kegiatan pameran saya, dan saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya dan saya bawa pulang, itu ke Yogyakarta," terang Yos.

Saat disinggung waktu melaporkan polisi, Yos tak menjawab. Ia hanya mengatakan bakal melakukan pendekatan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dan ini tentunya tidak boleh sepihak, saya akan melakukan dialog yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, dalam hal ini harus ada dialog dua arah," tuturnya.

"Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran," tandasnya.

Sekedar informasi, pameran tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional , Jakarta, batal dilaksanakan. Pengunjung yang hadir di pembukaan, Kamis (19/12/2024) malam, dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak setahun terakhir. Pintu pameran dikunci.

Menurut Yos, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima di antara 30 lukisan diturunkan, tapi Yos menolak. Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.

Yos menegaskan, jika lima lukisan tersebut diturunkan, maka ia memilih membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogyakarta.

"Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan," kata Yos dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) mendapat surat permintaan pemindahan narapidana dari Pemerintah Iran . Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut.

"Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50. Dan belum kita bahas sama sekali," kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya dikutip, Sabtu (21/12/2024).

Yusril menjelaskan, permintaan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pihaknya masih mempelajari terkait narapidana Iran tersebut.



"Saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini. Dan kami mengatakan kami belum bersikap apa-apa sedang kami pelajari case by case karena begitu banyak orangnya," katanya.

Yusril mengungkapkan bahwa ada dua orang warga negara Indonesia yang menjadi narapidana di Iran. Namun, katanya, kedua orang tersebut telah dipulangkan ke Indonesia.

"Kita hanya mendapat informasi ada 2 orang Indonesia dipidana di Iran dan sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi kita nggak punya narapidana di Iran," katanya.

Sedangkan, lanjut Yusril, banyak narapidana warga negara Iran yang terjerat kasus narkotika di Indonesia. Meski begitu, Yusril kembali menekankan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahan narapidana Iran tersebut.

"Banyak kasus narapidana Iran yang ada di sini juga terkait dengan narkotika. Jadi belum kita bahas sama sekali," tandasnya.