JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis crazy rich Surabaya Budi Said dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Terdakwa kasus korupsi jual beli emas PT Antam itu juga dihukum denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Budi Said juga dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti 58,841 kg emas Antam atau senilai Rp35 miliar sebagai pengganti kerugian negara.

Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar menilai putusan hakim atas Budi Said dalam kasus korupsi jual beli emas PT Antam seberat 1,1 ton itu sudah tepat.

"Dari sudut hukum pidana, putusan hakim terhadap Budi Said itu sudah wajar, karena dalam hukum pidana dikenal faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan," ujar Fikar di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dalam kasus-kasus tertentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki, seorang hakim tidak hanya bisa mengeluarkan putusan yang meringankan dan memberatkan, tetapi juga bisa menghapuskan hukuman.

Karena itu, Fikar menilai hakim yang menyidangkan kasus Budi Said sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan sebuah putusan. Apalagi hal ini menyangkut kasus korupsi di dunia pertambangan.

"Kalau lihat ini adalah perkara korupsi dan kasus korupsinya lebih kental dibanding masalah-masalah tambang seperti masalah izin, masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi hal ini akan jadi penilaian tersendiri bagi hakim," ungkapnya.

Diketahui, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024), Budi Said divonis 15 tahun penjara. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam yang merupakan BUMN hingga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun.

Selain itu, hakim juga menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ?Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," kata hakim.

Serial Original Vision+ Inul & Adam kembali hadir dengan episode penuh ketegangan dan drama hukum yang menggugah emosi. Dalam episode kelima ini, cerita berfokus pada perjuangan Adam dan Inul untuk membuktikan kebenaran dalam kasus hukum yang menimpa Ari, salah satu klien mereka yang terjebak dalam tuduhan pemukulan.

Ari, yang didakwa melakukan pemukulan terhadap seseorang, menjadi pusat perhatian dalam episode ini. Adam, sebagai pengacara yang berpengalaman, mendapat tanggung jawab besar untuk membela Ari. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut ternyata adalah sahabat lama Adam, yang tentu saja menambah beban emosional dalam proses pembelaan ini. Konflik pribadi dan profesional antara Adam dan sahabatnya semakin membuat suasana persidangan menjadi sangat dramatis.

Dalam upaya membuktikan bahwa Ari tidak bersalah, Adam dibantu oleh Inul, Maura, dan Dodi, yang bekerja keras untuk mencari bukti yang dapat meringankan posisi Ari. Mereka menggali berbagai informasi dan bukti, namun jalan untuk mendapatkan kebenaran tidaklah mudah.

Pihak korban menghadirkan saksi yang sangat menyudutkan Ari, ditambah dengan tekanan dari tiga teman Jupri yang ikut memperkeruh suasana di ruang sidang. Ari yang ketakutan hanya bisa terdiam, merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa.

Ketika situasi semakin memanas, Inul muncul dengan kejutan besar. Ia berhasil menghadirkan saksi kunci yang memberikan kesaksian penting yang membantu membela Ari. Saksi tersebut memberikan rincian yang sangat relevan mengenai kejadian yang sebenarnya, yang ternyata berbeda jauh dari yang digambarkan pihak korban.

Tidak hanya itu, bukti tambahan berupa rekaman suara di ponsel Ari yang merekam kejadian saat itu juga menjadi elemen krusial dalam persidangan. Bukti tersebut mampu mengubah jalannya persidangan dan memberikan angin segar bagi pihak pembela.

Pada akhirnya, setelah melalui drama panjang di ruang sidang, hakim memutuskan bahwa Ari tidak bersalah. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi Adam dan tim, serta menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran tidak pernah sia-sia.

Jangan lupa saksikan Inul & Adam dan ikuti perjalanan hidup penuh drama dan harapan dari Original Series V+ Inul dan Adam! setiap hari pukul 15.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

Pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan koneksi yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

SEMARANG - Polda Jawa Tengah telah menyelesaikan penyidikan kasus penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin terhadap 3 siswa SMKN 4 Semarang yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia.

Berkas perkara kini telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Polda Jawa Tengah akan menggelar rekonstruksi lanjutan bersama JPU, Senin (30/12/2024).

Saat ini, penyidik sudah merampungkan berkas perkara penembakan untuk dilimpahkan ke JPU. Direskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio menyampaikan setelah hasil penelitian JPU keluar, pihaknya akan melakukan rekonstruksi kembali untuk mendalami kasus tersebut.

?Rekonstruksi digelar pada Senin nanti di lokasi penembakan, Jalan Candi Penataran Raya, Semarang dengan menghadirkan semua saksi, tersangka Aipda Robig, hingga JPU,? ujar Dwi, Jumat (27/12/2024).

Hingga saat ini Aipda Robig masih ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah dengan status tahanan pidana.

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal dirinya yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Melalui sebuah video, Hasto menyatakan taat hukum.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menuturkan pernyataan Hasto merupakan hal ideal selaku petinggi salah satu partai politik terbesar di Indonesia.

?Bisa menjadi contoh bagi pihak yang sedang berurusan dengan KPK agar kooperatif,? ujar Tessa, Jumat (27/12/2024).

"Taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan maupun sampai tahap penuntutan dan persidangan," tambahnya.

Sebelumnya, Hasto dan partainya menghormati penetapan tersangka terkait kasus yang menyeret buronan Harun Masiku.

"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap PDIP menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum," ujar Hasto yang direkam dalam sebuah video, Kamis (26/12/2024).

Selama ini dia sering berkomentar tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Dia mengetahui betul risiko terkait hal tersebut.

"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," ungkapnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas meminta belasan oknum polisi yang diduga memeras warga Malaysia di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) dipecat dan dihukum berat. Oknum itu sudah melakukan tindak pidana dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

Sebanyak 18 oknum polisi yang memeras 45 warga negara Malaysia saat konser DWP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 13-15 Desember 2024 bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi sudah merusak citra Indonesia di mata dunia.

Politikus PKB ini mengatakan, masyarakat internasional akan menganggap Indonesia, khususnya polisi adalah tukang peras dan tidak bermoral. Padahal, pemerasan itu hanya dilakukan sejumlah oknum polisi, bukan Polri secara lembaga.

Kendati demikian, kasus pemerasan warga Malaysia menjadi ujian berat bagi Polri. Hasbi meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bertindak tegas dan cepat menyelesaikan kasus tersebut.

"Polri harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka tegas kepada anggotanya yang melanggar. Dan itu harus dilakukan dengan cepat," kata Hasbi, Jumat (27/12/2024).

Para pelaku pemerasan harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi, oknum polisi itu sudah melakukan tindak pidana pemerasan kepada warga Malaysia.

Selain sanksi pidana, dia meminta para pelaku pemerasan dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pasalnya, mereka sudah melakukan pelanggaran berat.

"Polri harus bergerak cepat menuntaskan kasus yang dilakukan anggotanya. Kasus ini sedang menjadi sorotan dunia internasional," kata Hasbi.

Ketua DPW PKB Jakarta itu menambahkan Polri juga harus menindak tegas para atasan yang memberi perintah memeras penonton DWP dari Malaysia. Sebab, pelaku tidak mungkin bertindak sendiri melakukan pemerasan.

"Polri harus memeriksa atasan mereka. Jika terbukti bersalah, mereka harus dihukum berat. Bahkan, lebih berat dari anak buahnya. Apalagi uang hasil pemerasan itu cukup besar sampai Rp2,5 miliar," ucapnya.

BEKASI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berhasil mencatatkan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp80 miliar sepanjang 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya mengatakan, kinerja pelayanan keimigrasian di Kota dan Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan.

?Saya mengapresiasi kinerja seluruh pejabat dan pegawai di seluruh bagian, karena mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.? ujar Uckhy, Jumat (27/12/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun, Kantor Imigrasi Bekasi mencatatkan kenaikan PNBP sebesar 24,75% dari Rp64.212.400.000 data per 20 Desember 2023 ke angka Rp80.107.942.468 data per 23 Desember 2024. Pendapatan tersebut dihasilkan dari penerbitan paspor, penerbitan izin tinggal serta pendapatan lainnya.

Untuk pelayanan dokumen perjalanan atau paspor, berdasarkan data per 23 Desember 2024 tercatat sebanyak 126.663 dokumen sudah diterbitkan. Dengan rincian 63.160 penerbitan paspor biasa dan 63.503 penerbitan paspor elektronik, atau terjadi peningkatan sebesar 34,86% dari tahun 2023.

Sedangkan untuk pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA), Kantor Imigrasi Bekasi mencatatkan penerbitan perpanjangan Visa On Arrival (VoA) sebanyak 361 dokumen, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 159 dokumen, penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 4.161 dokumen.

Sedangkan, penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 187 dokumen, Affidavit sebanyak 221 dokumen, Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) sebanyak 7 dokumen, Exit Permit Only (EPO) sebanyak 1294 dokumen, Exit Re-entry Permit (ERP) sebanyak 2264 dokumen, perubahan alamat sebanyak 1.438 dokumen.

Perubahan data paspor sebanyak 516 dokumen, lapor lahir sebanyak 6 dokumen, lapor kematian sebanyak 6 dokumen, pelaporan WNA menjadi WNI sebanyak 14 dokumen, dan perubahan status sipil sebanyak 1 dokumen (data per 24 Desember 2024).

Untuk pelaksanaan kegiatan intelijen dan penindakan keimigrasian, Kantor Imigrasi Bekasi mencatat sebanyak 179 operasi pengawasan sudah dilakukan, terdiri dari 174 operasi pengawasan mandiri, 3 operasi pengawasan gabungan, dan 2 operasi pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota dan Kabupaten Bekasi.

?Dilakukan juga kegiatan pengawasan administrasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 1 kegiatan, dan pengawasan administrasi bagi WNA sebanyak 17 kegiatan,? katanya.

Dalam hal penindakan keimigrasian, telah dilakukan penindakan bagi WNI sebanyak 676 pemohon yang paspornya hilang dan rusak, pendetensian bagi WNA sebanyak 21 orang, deportasi terhadap 130 orang, dan penyelidikan bagi 1 orang WNA.

Pada 2024 ini, Kantor Imigrasi Bekasi juga sudah menyelenggarakan 4 kegiatan sosialisasi keimigrasian terkait penerapan golden visa, serta pengawasan dan penindakan bagi Orang Asing. Dalam hal indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian, diraih angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,99, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 98,52.

Salah satu inovasi pelayanan yang dihadirkan oleh Kantor Imigrasi Bekasi di tahun 2024 adalah pelayanan keimigrasian di Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall Bekasi yang resmi dibuka pada tanggal 19 Desember 2024. Dihadirkan layanan percepatan untuk paspor elektronik, dengan jaminan paspor selesai dalam kurun waktu 1-2 jam setelah wawancara. Selain itu, dilayani juga permohonan izin tinggal berbasis daring melalui laman resmi.

Uckhy juga berharap, tidak ada rasa puas yang dirasakan atas hasil kinerja tahun ini. Justru dijadikan motivasi untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

DEPOK - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan bahwa proses merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo masuk ke dalam kajian hukum dan ekonomi.

Pembahasan aspek formal dan keekonomian itu merupakan fase awal dari aksi gabungan ketiga entitas perusahaan pelat merah di sektor pelabuhan tersebut. Tiko memastikan, hasil kajian akan disampaikan di akhir kuartal I-2025.

"Nah itu sedang kita kaji, ada kajian hukumnya termasuk kajian ekonominya. Mungkin nanti triwulan I akhirlah (2025) kita share hasilnya seperti apa," ujarnya di Depok, Jumat (27/12/2024). "Jadi itu yang kedua itu sedang kita lakukan kajian di situ ya," paparnya.

Menurut dia, dalam kerangka integrasi perbaikan pengelolaan sektor pelabuhan akan berdampak baik bagi manajemen kapal. "Yang kedua kita sedang mengkaji mengenai integrasi, seperti Pak Erick sampaikan, integrasi antara BUMN di pelabuhan. Pada akhir Minggu juga saya ke Pelni ini antara integrasi antara Pelindo sebagai pengelola pelabuhan dengan pengelola kapal ferry, ASDP," paparnya.

Tiko meyakini dampak dari konsolidasi ketiga perseroan juga akan menekan biaya logistik di sektor kelautan. Selain itu, juga memperluas dan menguatkan ekosistem transportasi kapal laut. Dengan demikain, pada akhirnya jangkauan menjadi semakin luas dengan biaya yang semakin murah.

"Tujuannya gimana supaya biaya logistik laut dan juga ekosistem transportasi penumpang di laut itu bisa semakin terintegrasi dengan jangkauannya semakin luas dan dengan biaya yang semakin murah buat para pelanggannya," jelasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa merger Pelni dan ASDP Indonesia Ferry ke Pelindo sudah mendapat dukungan penuh dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencana aksi korporasi tersebut pun sudah diskusikan oleh kedua belah pihak.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto disebut telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video tersebut dibuat bukan untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih.

"Nggak, kita akan bicara soal pemberantasan korupsi, itu harus konsisten," kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli dalam program Interupsi bertajuk "Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka," yang disiarkan iNews TV, Kamis (26/12/2024) malam.

Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh kasus yang menyeret elite lain.



Ia kemudian menyinggung sikap KPK yang meralat dua tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia mempertanyakan otak yang mengontrol lembaga antirasuah tersebut.

"KPK baru menggeledah Kantor BI dan tetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat?" kata Guntur.

"Kemudian kasus-kasus korupsi yang lain, yang sesuai dengan fakta-fakta di pengadilan, misalnya kasus tambang yang menyebut Blok Medan, kemudian kasus private jet di situ nilainya triliunan, miliaran, tetapi tak pernah diberantas, tak pernah muncul ke publik," kata Guntur.

Sebelumnya, Guntur menyebut Hasto Kristiyanto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini, puluhan video itu akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi di tanah air.

"Ya tentu saja masih di Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif," kata Guntur.

Menurutnya, video yang dibuat merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan tersangka oleh KPK yang dirilis Kamis (26/12/2024).

"Yang menarik adalah, Mas Hasto telah membuat puluhan video, itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," kata Guntur.

Guntur mengaku telah menonton sejumlah video yang telah dibuat Hasto. Ia meyakini, video dugaan skandal korupsi para pejabat negara itu bakal menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi.

"Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan," terang Guntur.

MEDAN - Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menepis kabar terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan, Budianto Sitepu (42), tewas di dalam sel tahanan. Menurutnya, tahanan meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Medan usai muntah-muntah saat berada di sel sementara.

Untuk diketahui, Budianto Sitepu, seorang warga Deliserdang, meninggal dunia setelah ditangkap oleh enam oknum polisi yang mengaku berasal dari Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Penangkapan tersebut terjadi pada Rabu (25/12/2024) malam, bertepatan dengan hari pertama Natal, di Jalan Medan-Binjai, Gang Horas, Sunggal, Deliserdang.

"Yang ingin saya tegaskan, Budianto tidak meninggal di dalam sel atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis (26/12/2024), kurang lebih jam 10.34 WIB," katanya.

Menurut Kapolres, Budianto dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (25/12/2024) pukul 15.05 WIB untuk perawatan medis. Budianto muntah-muntah di ruang penitipan sementara.

Dijelaskan, Budianto ditangkap bersama dua rekannya, P dan D, Rabu (25/12/2024) dini hari, karena melakukan pengancaman dengan kekerasan. Ketiganya lalu dibawa kantor polisi.

"Belum ada surat perintah (penangkapan) karena waktu itu dalam posisi tertangkap tangan," kata Gideon.

Ia mengakui hasil visum menunjukkan adanya kekerasan yang dialami oleh Budianto, yakni luka di kepala dan di bagian rahang. Ada dugaan kekerasan terjadi pada saat proses penangkapan. Enam personel Polrestabes Medan yang terlibat dalam penangkapan Budianto sedang diperiksa oleh Paminal Polrestabes Medan untuk mengungkap fakta penyebab kematian.

"Manakala memang ada dugaan pelanggaran kode etik maupun SOP dalam proses penangkapan, ya kita akan menyesuaikan ketetapan yang sudah dibuat secara internal," katanya.

Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, sementara jenazah Budianto telah dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya.

Sebelumnya diberikan, dalam sebuah video amatir yang beredar, terlihat wajah Budianto lebam membiru, dan ada dugaan tanda-tanda penganiayaan di bagian dadanya. Keluarga yang mendengar kabar kematiannya langsung mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara untuk melihat jenazahnya.

Suasana haru menyelimuti rumah sakit, terutama dari istri almarhum, Dumaria Simangunsong, yang menangis histeris melihat kondisi suaminya. Awalnya, sempat terjadi cekcok antara pihak keluarga dan dokter forensik, yang belum memberikan izin untuk melihat jenazah. Namun, izin akhirnya diberikan, dan keluarga bisa melihat kondisi Budianto.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menyoroti pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang membuka wacana denda damai bagi para koruptor. Menurutnya, masalah tindak pidana korupsi (tipikor) tak bisa diselesaikan secara damai.

Untuk itu, Mahfud menilai, wacana denda dama yang digulirkan Supratman adalah salah. "Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran (wacana denda damai untuk koruptor). Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai," ujar Mahfud saat ditemui di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Bila wacana denda damai itu diterapkan, Mahfud menilai, hal itu merupakan bentuk korupsi yakni kolusi. Menurutnya, peradilan denda damai itu membuat rentan para aparat penegak hukum terjerat kolusi.



"Itu korupsi baru namanya kolusi, kalau diselesaikan secara damai. Dan itu sudah sering terjadi kan. Diselesaikan diam-diam antar penegak hukum, penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau diselesaikan diam-diam. Kan banyak tuh yang terjadi," kata Mahfud.

"Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau selesaikan diam-diam, ya toh, itu sama aja," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas membuka wacana agar para koruptor bisa diberikan denda damai selain pengampunan dari Presiden. Menurutnya, kewenangan denda damai itu dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

?Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,? kata Supratman dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

SEMARANG - Tersangka kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy , siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Aipda Robig Zaenudin didampingi 7 kuasa hukum menghadapi proses hukum di pengadilan. Saat ini Anggota Satnarkoba Polrestabes Semarang itu sedang menunggu sidang banding Majelis Kode Etik Polri.

Herry Darman, salah satu kuasa hukum Aipda Robig, menegaskan, tidak ada rekayasa dalam pengungkapan kasus penembakan yang menyebabkan Gamma Rizkynata Oktafandy meninggal dunia. Menurut Herry, penembakan yang terjadi pada 24 November 2024 dini hari dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban karena tersangka menduga sedang terjadi aksi begal.

"Pada saat kejadian, Aipda Robig melihat aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor, di mana yang mengejar membawa senjata tajam. Untuk menghindari jatuhnya korban, tersangka melakukan tembakan peringatan sebelum akhirnya melepaskan tembakan yang tidak bertujuan untuk membunuh," ujar Herry Darman.



Sejauh ini, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi di Mapolrestabes Semarang dan 30 saksi di Polda Jawa Tengah terkait kasus ini. Tersangka, Aipda Robig, saat ini ditahan di sel khusus di Polda Jawa Tengah sambil menunggu sidang banding Majelis Kode Etik Polri.

Proses hukum ini mendapatkan perhatian publik karena melibatkan aparat kepolisian sebagai tersangka. Kuasa hukum Aipda Robig berharap bahwa proses pengadilan dapat berjalan secara transparan dan adil.

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi surat edaran tersebut dikutip pada Kamis (26/12/2024).

Berikut isi kebijakan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah:

1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Rl yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.

2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral: Sesuai permohonan.
b. Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia Penelitian/Pengumandahan/Detasering: Sesuai permohonan.
c. Misi olahraga: Sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.
d. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden: Sesuai arahan Presiden Rl melalui Menteri Luar Negeri.
e. Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
f. Misi Kemanusiaan: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
g. Forum lnternasional Lintas Kementerian/Lembaga: Sesuai rekomendasi instansi penjuru.
h. Pembinaan/Pengawasan/inspeksil/Factory Acceptance Test: 3 orang.
i. Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan: 4 orang.
j. Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi lnvestasi: 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas
k. Pelatihan/Training/Studi Tiru: 10 orang.
l. Studi Banding/Benchmarking/Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi: 3 orang.
m. Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, lnternasional/Penjajakan kerja sama: 5 orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi
n.Seremonial/Penganugerahan/Penghargaan/Penandatanganan: 3 orang

4. PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara, dengan prosedur:
a. Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rencana tanggal keberangkatan;
b. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen:
1) Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi
kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan;
2) konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/ rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri;
3) korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik lndonesia pada negara yang dituju;
4) keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PLDN yang dibiayai:
i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan
ii) sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor;
5) rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan lndonesia; dan
6) perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti
pendidikan gelar.

c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para MenteriA/akil Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan
dengan:
1) permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun nonsubstansi.
2) permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan
PDLN Menteri.
d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
kepulangan.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan
pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," bunyi kebijakan tersebut.