JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno, Selasa (4/2/2025). Hasilnya, KPK menyita uang hingga 11 mobil.

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik disita," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (5/2/2025).

Dia belum menjelaskan secara detail berbagai jenis kendaraan yang disita dari kediaman Ketum PP. Termasuk jumlah total uang yang terdiri dari mata uang rupiah dan luar negeri.

Diketahui, KPK menggeledah rumah Ketum PP Japto di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Tessa mengatakan, penggeledahan ini terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara. "Benar, ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8, RT 10/RW 01 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kediaman tersebut merupakan milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, penggeledahan ini terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Benar, ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8 RT10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).



Namun, Tessa belum menjelaskan lebih detail terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.


Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu pun tidak menjelaskan keterkaitan Japto sehingga rumahnya digeledah terkait kasus yang dimaksud.

Dalam perkara yang sama, sebelumnya KPK menggeledah kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025). Dalam giat tersebut, KPK menyita dokumen, tas, hingga jam.

"Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas, dan jam," kata Tessa, Selasa (4/2/2025).

Tessa belum menjelaskan jumlah uang yang disita dari giat tersebut. Termasuk jenis tas dan jam yang disita. Sebab kata Tessa, penggeledahan baru saja selesai.

"Nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik," ujarnya.

JAKARTA - Peneliti Forum Indonesia Sejahtera (FIS), Eko Prasetyo, mengingatkan pemerintah agar lebih serius dalam menjamin kenyamanan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kepastian hukum dan prosedur yang sederhana menjadi faktor utama dalam menarik investasi. Tanpa kedua hal tersebut, daya saing investasi Indonesia bisa semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN,? katanya, Selasa (4/2/2025).

Eko menegaskan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara sahabat untuk bertemu dengan kepala negara dan pemimpin pemerintahan akan menjadi sia-sia jika tata kelola investasi di dalam negeri tidak diperbaiki.

"Investor asing tidak hanya mempertimbangkan faktor keamanan, tetapi juga kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai syarat utama dalam menanamkan modalnya,? ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menyadari investor tidak akan mengambil risiko di negara yang tidak memberikan kepastian hukum. "Jika regulasi terus berubah dan kebijakan tidak konsisten, mereka akan lebih memilih negara lain yang memberikan jaminan lebih baik," ujarnya.

Dia mencontohkan, negara di kawasan ASEAN yang paling menjanjikan dibidang investasi dengan berikan jaminan kemudahan dan komitmen pemerintahnya kepada para pengusaha seperti Vietnam, semakin menarik bagi pengusaha dan para investor. Vietnam juga dinilai lebih unggul dalam memberikan kepastian hukum serta stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

"Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah investasi asing dan pengusaha lokalnya lebih nyaman mengembangkan investasinya, sehingga investasi yang masuk ke negara-negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat,? tandasnya.

Selain itu, Eko juga menyoroti masih adanya kendala birokrasi yang rumit di Indonesia. Menurutnya, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan reformasi regulasi, pelaksanaan di lapangan masih sering menghadapi hambatan. Hal ini menyebabkan para investor merasa enggan karena proses perizinan yang panjang dan sering berubah.

?Prosedur yang berbelit-belit dan perizinan yang tidak transparan juga menjadi faktor penghambat utama. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi,? tambahnya.

Eko menekankan stabilitas politik juga menjadi perhatian utama investor. ?Ketidakpastian dalam transisi pemerintahan, konflik regulasi, serta kebijakan ekonomi yang tidak konsisten bisa menjadi faktor yang membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia,? ujarnya.

Eko meminta, pemerintah segera melakukan perbaikan dalam tata kelola investasi dengan memastikan adanya kepastian hukum yang jelas dan prosedur yang lebih sederhana. Dengan begitu, daya tarik Indonesia di mata investor asing bisa meningkat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden Prabowo harus memastikan diplomasi ekonomi yang dilakukan ke luar negeri sejalan dengan perbaikan kebijakan di dalam negeri. Jika tidak, maka kita hanya akan kehilangan momentum dan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga," katanya.

JAKARTA - Kelompok pejuang Hamas menyatakan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengakui belum ada komunikasi resmi mengenai masalah tersebut.

?Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut,? papar pernyataan Kemlu RI.

Kemlu RI menegaskan, ?Pemri (Pemerintah RI) berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini.?

Sebelumnya dilaporkan, Pakistan menjadi satu dari empat negara yang telah setuju menampung para tahanan Palestina, menurut laporan kantor berita Palestina, Quds Press, yang dekat dengan Hamas.

Fase awal gencatan senjata selama enam minggu yang mengakhiri perang selama 15 bulan mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza tengah dan pengembalian warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara.

Di antara komponen utama kesepakatan tersebut adalah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita (tentara dan warga sipil), anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas.

"Gerakan (Hamas) saat ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan untuk menampung tahanan yang dibebaskan lainnya," tulis kantor berita Palestina mengutip seorang pejabat Hamas, sebagaimana dikutip Arab News, Selasa (4/2/2025).

"Negara-negara yang telah setuju untuk menerima mereka sejauh ini termasuk Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia," lanjut laporan tersebut.

Laporan itu mengatakan 99 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel telah dideportasi ke Mesir, dengan 263 orang diharapkan akan dibebaskan setelah selesainya tahap pertama proses pembebasan.

15 tahanan Palestina diperkirakan tiba di Turki pada hari Selasa dari Ibu Kota Mesir, Kairo.

GAZA - Hamas dilaporkan telah melobi sejumlah negara, termasuk Indonesia, agar bersedia menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Pakistan menjadi satu dari empat negara yang telah setuju untuk menampung para tahanan Palestina, menurut laporan kantor berita Palestina, Quds Press, yang dekat dengan Hamas.

Fase awal gencatan senjata selama enam minggu yang mengakhiri perang selama 15 bulan mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza tengah dan pengembalian warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara.

Di antara komponen utama kesepakatan tersebut adalah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita (tentara dan warga sipil), anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas.

"Gerakan [Hamas] saat ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan untuk menampung tahanan yang dibebaskan lainnya," tulis kantor berita Palestina mengutip seorang pejabat Hamas, sebagaimana dikutip dari Arab News, Selasa (4/2/2025).

"Negara-negara yang telah setuju untuk menerima mereka sejauh ini termasuk Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia," lanjut laporan tersebut.

Laporan itu mengatakan 99 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel telah dideportasi ke Mesir, dengan 263 orang diharapkan akan dibebaskan setelah selesainya tahap pertama proses pembebasan.

Disebutkan bahwa 15 tahanan Palestina diharapkan tiba di Turki pada hari Selasa dari Ibu Kota Mesir, Kairo.

Hamas, imbuh laporan tersebut, juga sedang berunding dengan Aljazair dan Indonesia untuk menampung para tahanan Palestina. Tunisia sejauh ini menolak menjadi penampung, sedangkan Indonesia belum berkomentar.

Laporan Quds Press muncul di tengah-tengah negosiasi yang akan dimulai Selasa mengenai kesepakatan untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata, yang akan membebaskan para sandera Israel yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Wilayah Palestina?meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur?telah diduduki oleh Israel sejak 1967.

Perang terbaru di Gaza dimulai setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 251 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera ketika Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

Serangan itu memicu serangan militer besar-besaran Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, kata kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Perang itu juga telah menyebabkan kerusakan yang meluas di wilayah yang padat penduduk itu, di mana ribuan sekolah, rumah, dan rumah sakit telah dihancurkan oleh pengeboman Israel yang tiada henti.

MEDAN - Polda Sumatera Utara menjatuhi hukuman berat kepada tujuh orang polisi dalam kasus pembunuhan terhadap seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) pada akhir Desember 2024 lalu.

Tiga dari tujuh personel polisi yang dihukum itu bahkan menerima hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat. Sementara sisanya mendapat hukuman demosi dan penundaan kenaikan pangkat.

Hukuman itu diputus lewat Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Senin (3/2/2025).

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Rahmadani.



Tiga personel yang dipecat adalah Ipda ID, Brigpol FY dan Briptu DA. Ketiganya juga harus menjalani penempatan khusus (patsus)selama 20 hari.

Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS, dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara dua hingga enam tahun.

Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Dia menyampaikan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

?Pimpinan Polri berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar etik san disiplin akan menerima konsekuensi sesuai ketentuan,? tegas Kasubbid Penmas, Kompol Siti Rohani Tampubolon.

Lebih lanjut, Kompol Siti Rohani menambahkan bahwa putusan sidang ini adalah bukti nyata bahwa Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

?kami ingin memastikan bahwa Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat,? jelasnya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas.

Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang.

"Polda Sumut memastikan bahwa reformasi kepolisian terus berjalan dan setiap oknum yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Diketahui, Budianto Sitepu (42) dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara Medan pada Kamis, 26 Desember 2024. Sebelum meninggal Budianto sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Medan sejak Selasa, 24 Desember 2024.

Selain Budianto, dua warga lainnya, berinisial D dan G, juga menjadi korban penganiayaan. Namun keduanya selamat.

Peristiwa bermula pada Selasa, 24 Desember 2024 mala. Saat itu Ipda ID bersama enam personel lainnya mendatangi sebuah warung tuak di Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Warung tersebut diketahui berada tepat di depan rumah mertua Ipda ID.

Meski tidak ada laporan resmi, mereka menangkap Budianto bersama D dan G dengan dalih tertangkap tangan. Penganiayaan diduga terjadi saat proses penangkapan.

Setelah ditangkap, korban dibawa ke Polrestabes Medan dan kembali mendapat perlakuan kasar.

Berdasarkan hasil otopsi, Budianto mengalami pendarahan pada batang otak, kepala, serta luka-luka di pipi, rahang, dan mata akibat kekerasan benda tumpul.

Pengakuan salah korban yang berhasil selamat, D, menyebut Ipda ID awalnya mereka yang sedang mabuk di warung tuak. Lalu terjadi adu mulut yang berujung kekerasan. D bersama korban lain kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan terus dipukuli.

Setibanya di Polrestabes Medan, Budianto sudah dalam kondisi babak belur akibat dianiaya petugas. Dua hari kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

WASHINGTON - Dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan imigrasi pascapelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari, Indonesian American Lawyers Association (IALA) menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Webinar yang digelar Senin (3/2/2025) WIB ini merupakan acara kedua IALA mengadakan penyuluhan serupa, setelah pertama kalinya sebelum pelantikan Trump.

Acara ini menghadirkan para pengacara diaspora Indonesia di AS, antara lain Lia Sundah Suntoso, Jason Y Lie, Haroen Calehr, Michael Indrajana, dan Ida Ayu Sabrina Putri.

Turut hadir Counsellor Fungsi Protokol Konsuler dari KBRI Washington DC Mardiah Ridha Muhammad, beberapa perwakilan dari Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia dan perwakilan dari organisasi nirlaba lainnya.

Adapun diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh AS yang hadir secara daring dan luring.

Pentingnya Tetap Tenang dan Berpikir Kritis

Dalam sesi diskusi, para praktisi menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum tentu terverifikasi dan terus berubah, antara lain perihal kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.

Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.

?Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

Para pembicara juga mengingatkan masyarakat mengenai meningkatnya praktik penipuan yang menargetkan komunitas imigran dengan memanfaatkan ketakutan dan kebingungan masyarakat untuk tujuan finansial beberapa oknum.

"Kami sangat mengimbau agar masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mempercayai informasi yang beredar. Jangan langsung percaya dan panik akibat konten umpan klik (clickbait) di berbagai media sosial terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini," ujar Ida Ayu Sabrina Putri, seorang pengacara yang berpraktik di Los Angeles.

Kasus Deportasi dan Suaka Politik

Para pengacara juga mengingatkan sejak pascadiangkatnya Trump bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan suaka politik.

Menanggapi hal tersebut, IALA juga mengingatkan bahwa asylum atau suaka politik bukanlah satu-satunya yang dapat diajukan oleh komunitas Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum.

?Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya. Oleh karena itu, saran kami adalah carilah pengacara yang benar. Ada banyak sekali organisasi non-profit yang kredibel dan memang bergerak di bidang imigrasi yang siap membantu masyarakat kita. Organisasi-organisasi tersebut dikelola oleh pengacara juga seperti kami,? ujar Jason Y. Lie yang juga berkedudukan di Los Angeles.

Kelengkapan Dokumen

Para praktisi juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di Amerika Serikat perlu memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga.

Salah satu hal terpenting adalah memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.

Selain itu, bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.

Pada akhir acara, IALA juga menyatakan komitmennya untuk terus berada sebagai sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS. Adapun IALA berencana untuk terus mengadakan diskusi sesuai dengan kebutuhan dan dikeluarkannya kebijakan baru.

Tentang IALA

Indonesian American Lawyers Association (IALA) adalah sebuah organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso pada tahun 2020.

Sebagai organisasi profesi, IALA berkomitmen untuk membantu komunitas Indonesia di Amerika Serikat dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum. IALA juga menjalin kerjasama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.

WASHINGTON - Dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan imigrasi pascapelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari, Indonesian American Lawyers Association (IALA) menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Webinar yang digelar Senin (3/2/2025) WIB ini merupakan acara kedua IALA mengadakan penyuluhan serupa, setelah pertama kalinya sebelum pelantikan Trump.

Acara ini menghadirkan para pengacara diaspora Indonesia di AS, antara lain Lia Sundah Suntoso, Jason Y Lie, Haroen Calehr, Michael Indrajana, dan Ida Ayu Sabrina Putri.

Turut hadir Counsellor Fungsi Protokol Konsuler dari KBRI Washington DC Mardiah Ridha Muhammad, beberapa perwakilan dari Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia dan perwakilan dari organisasi nirlaba lainnya.

Adapun diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh AS yang hadir secara daring dan luring.

Pentingnya Tetap Tenang dan Berpikir Kritis

Dalam sesi diskusi, para praktisi menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum tentu terverifikasi dan terus berubah, antara lain perihal kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.

Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.

?Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

JAKARTA - Viral di media sosial berisi pengakuan narapidana kasus narkoba yang diduga menyetor uang hingga Rp190 juta per bulan kepada Kapolres Labuhanbatu , Sumatera Utara. Tak hanya itu, Kasat Narkoba dan Kanit juga disebut menerima setoran masing-masing Rp20 juta setiap bulan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko buka suara terkait Kapolres Labuhanbatu diduga menerima setoran dari narapidana kasus narkoba. Pihaknya akan mengambil langkah tegas jika terbukti terdapat pelanggaran.

"Apabila ada kejadian tersebut tentunya Kapolda Sumatera Utara akan mengambil langkah-langkah secara tegas," ujar Trunoyudo di Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

Saat ini, Bid Propam Polda Sumatera Utara masih melakukan pendalaman mengenai informasi tersebut. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah informasi dan klarifikasi.

Kemudian, mencari bukti dugaan penerimaan uang. Termasuk, periode penerimaan uang dan siapa saja yang terlibat.

"Namun demikian, kita menunggu semuanya, sabar. Hasil dari proses pendalaman tentu Propam Polda Sumut akan melakukan langkah-langkah pendalaman yaitu penyelidikan dalam proses melihat adanya informasi tersebut benar atau tidak," kata Trunoyudo.

Sebelumnya, dugaan penerimaan setoran ini viral di Twitter alias X. Akun @AbjodohCome**** mengunggah video pengakuan salah satu narapidana narkoba mengenai uang setoran kepada Kapolres Labuhanbatu.

Dalam video disebutkan Kapolres sebagai ketua kelas yang harus menerima setoran rutin. Selain itu, Kasat Narkoba dan Kanit juga disebut menerima setoran.

Narapidana itu mengaku menyetorkan uang kepada Kasat Narkoba dan Kanit masing-masing Rp20 juta setiap bulan. Namun, belum diketahui periode Kapolres hingga tujuan pemberian uang tersebut.

SURABAYA - Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi sampai saat ini dinilai belum cukup jelas akan dibawa ke mana. Perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan ini.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan, negara harus menunjukkan bahwa hukumlah yang memimpin. Bukan kepentingan pengusaha dan birokrasi yang bermain di balik layar. "Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini. Apakah itu kejaksaan atau kepolisian. Publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas,? katanya, Senin (3/2/2025).

Ia mencontohkan pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Nusron Wahid . Menurutnyahal ini hanyalah masalah detail yang seharusnya berada di bawah prioritas penegakan hukum utama. Dalam kasus pagar laut, negara harus menunjukkan kekuasaannya dengan tegas.

Hardjuno menekankan masalah pagar laut harus segera direspons dalam kerangka penegakan hukum dan bukan hanya sibuk membahas urusan administratif. Bahwa di dalam penegakan hukum terdapat masalah administratif adalah hal sudah semestinya, tetapi publik perlu segera mengerti bahwa negara benar-benar akan mengurus aspek pidananya.

"Yang terpenting bagi publik dalam masalah pagar laut ini adalah bahwa Presiden telah jelas memerintahkan pengusutan tuntas, dan bahwa jelas ada pelanggaran pidana di sana. Maka aparat penegak hukumlah yang harus menjadi leading organisasi yang memimpin penyelesaian kasus pagar laut ini," tegasnya.

Selain itu, Hardjuno juga menyoroti peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tampak tidak tegas dalam pendekatannya untuk melindungi kepentingan rakyat dalam kasus pagar laut ini. Menurutnya, KKP seharusnya lebih berpihak kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak.

"Jatah mereka para konglomerat dan birokrat hitam sudah cukup. Mereka sudah mengambil terlalu banyak. Kini saatnya investasi yang benar-benar taat hukum dilindungi oleh hukum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya.

Hardjuno juga menekankan bahwa di era kepemimpinan Prabowo Subianto, penegakan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor. Negara saat ini menghadapi kesulitan keuangan, sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sehat, bukan sekadar belanja negara dan konsumsi rumah tangga. "Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan kepastian huku,? tegasnya.

TOKYO - Wanita Jepang berusia 81 tahun ini dikenal dengan nama Akiyo. Dia lebih suka dijebloskan ke penjara daripada hidup bebas di luar dengan alasan hidup di penjara sepenuhnya gratis.

Untuk itulah, wanita tua tersebut sengaja melakukan kejahatan untuk mendapatkan tempat di penjara. Cara hidupnya yang nyeleneh ini dipilih setelah dia kesepian karena ditelantarkan putranya.

Menurut laporan South China Morning Post, Senin (3/2/2025), Akiyo telah dipenjara dua kali karena mencuri. Pertama, dia mencuri makanan saat berusia 60-an dan kemudian mengulanginya lagi saat hidup dengan uang pensiun menjadi sulit.

Akiyo dijebloskan ke Penjara Wanita Tochigi, penjara wanita terbesar di Jepang, yang terletak di utara Tokyo. Penjara itu menampung hampir 500 narapidana, yang sebagian besar adalah orang lanjut usia (lansia).

"Saya membuat keputusan yang buruk dan mencuri, mengira itu akan menjadi masalah kecil. Jika saya stabil secara finansial dan memiliki gaya hidup yang nyaman, saya pasti tidak akan melakukannya," kata Akiyo, merenungkan penahanannya.

"Ada orang-orang yang sangat baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," imbuh dia.

Sebelum dijatuhi hukuman penjara, Akiyo tinggal bersama putranya yang berusia 43 tahun yang tidak menginginkannya tinggal dan sering menyuruhnya pergi. Setelah dibebaskan pada Oktober 2024, dia berjuang melawan rasa malu dan takut akan keputusan putranya.

"Saya takut bagaimana dia akan menilai saya. Hidup sendiri adalah hal yang sangat sulit, dan saya merasa malu karena berakhir dalam situasi ini. Saya benar-benar merasa bahwa jika saya memiliki kemauan yang lebih kuat, saya bisa menjalani hidup yang berbeda, tetapi saya sudah terlalu tua untuk melakukan apa pun sekarang," katanya.

Takayoshi Shiranaga, seorang petugas di penjara, menyoroti bahwa bagi narapidana lanjut usia, tinggal di penjara lebih baik daripada meninggal sendirian di luar penjara. Banyak yang bersedia membayar 20.000 hingga 30.000 yen per bulan untuk tinggal di penjara jika mereka mampu.

Populasi Lansia Jepang

Menurut data pemerintah, jumlah penduduk Jepang yang berusia 65 tahun atau lebih mencapai rekor tertinggi yaitu 36,25 juta pada tahun 2024, menjadikannya salah satu masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia.

Jumlah lansia kini mencapai 29,3 persen dari total populasi Jepang, yang juga merupakan rekor tertinggi.

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menambahkan bahwa proporsi penduduk lansia menempatkan Jepang di urutan teratas dari 200 negara dan kawasan dengan populasi lebih dari 100.000 jiwa.

JAKARTA - Hubungan profesional antara Blake Lively dan Justin Baldoni tampaknya mengalami perubahan drastis setelah terungkapnya berbagai tuduhan dan tuntutan hukum di antara keduanya. Meski kini mereka saling berhadapan dalam kasus hukum yang kompleks, pesan-pesan lama mereka yang bersifat genit dan akrab kembali menjadi sorotan.

Di awal produksi film It Ends With Us pada Mei 2023, Blake Lively dan Justin Baldoni terlihat memiliki hubungan kerja yang erat. Ribuan pesan dan email yang kini menjadi bagian dari dokumen pengadilan menunjukkan bahwa keduanya kerap bertukar cerita pribadi, berbagi meme, serta saling memberikan dukungan emosional.

"Senang sekali bisa menyelesaikan pekerjaan yang membuat kami bangga. Dan melakukannya bersama-sama," bunyi pesan Livey kepada Baldoni dilansir dari The News, Minggu (2/2/2025).

Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kerja sama mereka, seraya menyatakan bahwa ia sangat bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Baldoni, yang tampak menghargai kedekatan tersebut.


Foto/People

"Saya suka Blake yang sentimental," kata Baldoni yang kemudian ditanggapi Lively dengan nada bercanda, "Tidak pernah bertemu dengannya"

Percakapan berlanjut dengan Baldoni yang menambahkan, "Saya juga suka si brengsek Blake jangan khawatir." Lively kemudian membalas dengan humor khasnya, "Saya sudah bertemu dengannya. Begitu juga dengan supositoria saya."

Pada malam sebelum hari pertama syuting, Lively mengirim pesan kepada Baldoni untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas semua yang telah mereka bangun sejauh ini.

"Saya bersemangat untuk memulainya besok. Namun, ini hanya satu bagian dari perjalanan. Kami memulainya beberapa bulan yang lalu," tulisnya dalam email yang kini tercantum dalam dokumen pengadilan.

Setelah beberapa hari produksi, Baldoni pun memuji kinerja Lively. "Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda luar biasa karena Anda mengejek saya karena terlalu sentimental ? tetapi Anda luar biasa hari ini," tulisnya pada 23 Mei 2023.

"Terima kasih, saya sangat menghargainya. Saya hanya seorang penggila bola, tetapi itu sangat berarti bagi saya. Saya sangat peduli dan selalu ingin memberikan yang terbaik," balas Lively.

Namun, pesan-pesan yang menunjukkan kedekatan mereka kini menjadi bagian dari gugatan hukum yang diajukan Baldoni terhadap Lively. Dalam pengaduannya, Baldoni menuduh bahwa Lively memilih-milih pernyataan yang kemudian digunakan dalam tuduhan pelecehan terhadapnya.

Situasi semakin memanas bulan lalu ketika Lively mengajukan gugatan hak sipil di California, menuduh bahwa Baldoni telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya di lokasi syuting. Ia mengklaim telah diperlihatkan film-film eksplisit, dipermalukan karena berat badannya, dan dipaksa melakukan adegan yang lebih intim dari kesepakatan awal.

Tak lama setelah tuduhan tersebut mencuat, Baldoni membalas dengan mengajukan gugatan balik terhadap Lively, suaminya Ryan Reynolds, serta tim mereka, dengan tuduhan menjalankan pencemaran nama baik terhadapnya. Selain itu, ia juga menuntut The New York Times sebesar USD250 juta atau Rp4 triliun atas dugaan pencemaran nama baik terkait laporan yang memuat klaim Lively.

Pesan-pesan lama yang kembali muncul ini kini menjadi perdebatan sengit di pengadilan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk membuktikan posisi mereka dalam kasus yang semakin rumit.