JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan peran diaspora dalam pembangunan nasional. Caranya, kata dia, bisa melalui transfer ilmu dan teknologi, pelembagaan budaya produktif, hingga berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut dikatakannya saat menemui diaspora Indonesia yang berada di Inggris, Sabtu (8/2/2025). Supratman menuturkan, pemerintah akan memudahkan diaspora agar bisa masuk ke Indonesia.

Ia mengungkapkan Indonesia tengah mempelajari mekanisme Overseas Citizenship of India (OCI) yang diterapkan oleh pemerintah India. Fasilitas OCI yang diberikan pemerintah India berupa visa seumur hidup, kemudahan bekerja, kepemilikan properti, serta beasiswa.



?Kementerian Hukum telah melakukan studi banding, di antaranya mekanisme OCI yang memberikan banyak fasilitas bagi diaspora India untuk masuk ke negaranya. Ini dapat kita adopsi, tentu saja dengan menyesuaikan aturan di Indonesia. Jadi nantinya bapak dan ibu (diaspora) lebih mudah masuk Indonesia,? ujar Supratman dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2025).

Dalam hal investasi, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengkaji peluang diaspora agar dapat berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu di Indonesia. ?Kami sudah mendengarkan usulan-usulan sebelumnya dari diaspora yang ingin berinvestasi dengan mudah layaknya penanam modal dalam negeri. Kebijakan tersebut akan kami kaji bersama Kementerian Investasi,? tuturnya.

Kemudahan lainnya akan diberikan pemerintah dalam hal persyaratan bekerja di Indonesia. Supratman menyebut Kemenkum akan mengusulkan perubahan persyaratan dan kriteria Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga diaspora mendapatkan persyaratan khusus.

Di samping itu, ke depannya semua kementerian/lembaga yang memiliki irisan dalam pelayanan diaspora akan memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pelayanan kepada diaspora menjadi lebih mudah dan cepat.

?Kemenkum akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan diaspora agar datanya terintegrasi. Misalnya pelayanan visa, kependudukan, serta kewarganegaraan,? jelasnya.

Selain pelayanan bagi diaspora, kader Gerindra ini juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan pelayanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri, termasuk Inggris.

Ia menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan hukum yang meliputi pertukaran dan pemanfaatan data kewarganegaraan, layanan kewarganegaraan, dan pendampingan dalam penanganan kasus hukum.

?Kemenkum dan Kementerian Luar Negeri mengintegrasikan data kewarganegaraan WNI, mengurus dokumen kewarganegaraan, juga perlindungan dalam kasus hukum,? pungkasnya.

WASHINGTON - Dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan imigrasi pascapelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari, Indonesian American Lawyers Association (IALA) menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Webinar yang digelar Senin (3/2/2025) WIB ini merupakan acara kedua IALA mengadakan penyuluhan serupa, setelah pertama kalinya sebelum pelantikan Trump.

Acara ini menghadirkan para pengacara diaspora Indonesia di AS, antara lain Lia Sundah Suntoso, Jason Y Lie, Haroen Calehr, Michael Indrajana, dan Ida Ayu Sabrina Putri.

Turut hadir Counsellor Fungsi Protokol Konsuler dari KBRI Washington DC Mardiah Ridha Muhammad, beberapa perwakilan dari Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia dan perwakilan dari organisasi nirlaba lainnya.

Adapun diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh AS yang hadir secara daring dan luring.

Pentingnya Tetap Tenang dan Berpikir Kritis

Dalam sesi diskusi, para praktisi menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum tentu terverifikasi dan terus berubah, antara lain perihal kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.

Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.

?Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

Para pembicara juga mengingatkan masyarakat mengenai meningkatnya praktik penipuan yang menargetkan komunitas imigran dengan memanfaatkan ketakutan dan kebingungan masyarakat untuk tujuan finansial beberapa oknum.

"Kami sangat mengimbau agar masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mempercayai informasi yang beredar. Jangan langsung percaya dan panik akibat konten umpan klik (clickbait) di berbagai media sosial terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini," ujar Ida Ayu Sabrina Putri, seorang pengacara yang berpraktik di Los Angeles.

Kasus Deportasi dan Suaka Politik

Para pengacara juga mengingatkan sejak pascadiangkatnya Trump bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan suaka politik.

Menanggapi hal tersebut, IALA juga mengingatkan bahwa asylum atau suaka politik bukanlah satu-satunya yang dapat diajukan oleh komunitas Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum.

?Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya. Oleh karena itu, saran kami adalah carilah pengacara yang benar. Ada banyak sekali organisasi non-profit yang kredibel dan memang bergerak di bidang imigrasi yang siap membantu masyarakat kita. Organisasi-organisasi tersebut dikelola oleh pengacara juga seperti kami,? ujar Jason Y. Lie yang juga berkedudukan di Los Angeles.

Kelengkapan Dokumen

Para praktisi juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di Amerika Serikat perlu memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga.

Salah satu hal terpenting adalah memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.

Selain itu, bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.

Pada akhir acara, IALA juga menyatakan komitmennya untuk terus berada sebagai sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS. Adapun IALA berencana untuk terus mengadakan diskusi sesuai dengan kebutuhan dan dikeluarkannya kebijakan baru.

Tentang IALA

Indonesian American Lawyers Association (IALA) adalah sebuah organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso pada tahun 2020.

Sebagai organisasi profesi, IALA berkomitmen untuk membantu komunitas Indonesia di Amerika Serikat dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum. IALA juga menjalin kerjasama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.

WASHINGTON - Dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan imigrasi pascapelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari, Indonesian American Lawyers Association (IALA) menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Webinar yang digelar Senin (3/2/2025) WIB ini merupakan acara kedua IALA mengadakan penyuluhan serupa, setelah pertama kalinya sebelum pelantikan Trump.

Acara ini menghadirkan para pengacara diaspora Indonesia di AS, antara lain Lia Sundah Suntoso, Jason Y Lie, Haroen Calehr, Michael Indrajana, dan Ida Ayu Sabrina Putri.

Turut hadir Counsellor Fungsi Protokol Konsuler dari KBRI Washington DC Mardiah Ridha Muhammad, beberapa perwakilan dari Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia dan perwakilan dari organisasi nirlaba lainnya.

Adapun diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh AS yang hadir secara daring dan luring.

Pentingnya Tetap Tenang dan Berpikir Kritis

Dalam sesi diskusi, para praktisi menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum tentu terverifikasi dan terus berubah, antara lain perihal kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.

Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.

?Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.