Hadapi Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Saran Lawyer untuk Diaspora Indonesia
Para WNI diminta jangan langsung percaya dan panik akibat konten clickbait di media sosial terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian di AS. Dalam menghadapi...
(SINDOnews Ekbis) 04/02/25 07:54 68243
WASHINGTON - Dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan imigrasi pascapelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari, Indonesian American Lawyers Association (IALA) menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS).Webinar yang digelar Senin (3/2/2025) WIB ini merupakan acara kedua IALA mengadakan penyuluhan serupa, setelah pertama kalinya sebelum pelantikan Trump.
Acara ini menghadirkan para pengacara diaspora Indonesia di AS, antara lain Lia Sundah Suntoso, Jason Y Lie, Haroen Calehr, Michael Indrajana, dan Ida Ayu Sabrina Putri.
Turut hadir Counsellor Fungsi Protokol Konsuler dari KBRI Washington DC Mardiah Ridha Muhammad, beberapa perwakilan dari Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia dan perwakilan dari organisasi nirlaba lainnya.
Adapun diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri oleh hampir 1.000 peserta dari seluruh AS yang hadir secara daring dan luring.
Pentingnya Tetap Tenang dan Berpikir Kritis
Dalam sesi diskusi, para praktisi menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum tentu terverifikasi dan terus berubah, antara lain perihal kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.
Seperti diketahui sebelumnya, salah satu EO yang sempat menimbulkan keresahan adalah upaya Presiden Trump untuk mengubah ketentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) yang saat ini sedang digugat oleh 22 negara bagian.
Demikian pula dengan Laken Riley Act, yang dianggap melanggar due process of law atau hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta wacana penggerebekan atas rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang melanggar hak-hak yang dijamin konstitusi AS.
?Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.
#indonesia #donald-trump #wni #amerika-serikat #diaspora-indonesia