JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mengangkut 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno (JS). Sebab, dalam proses penyitaan masih terdapat kendala teknis.

"Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Diketahui, Lembaga Antirasuah sejatinya akan menaruh barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.

Dengan belum dilakukan pemindahan tersebut, maka JS masih bisa menggunakan belasan kendaraan yang dimaksud.



"Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan," ujarnya.

Tessa menekankan, penguasa barang diwajibkan menjaga keutuhan barang yang disita tersebut.

"Termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan," ucapnya.

Kendati begitu, Tessa menyebutkan selama proses penggeledahan hingga dilakukan penyitaan yang bersangkutan kooperatif.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis. Di antaranya (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik KPK juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing.

"Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan peran diaspora dalam pembangunan nasional. Caranya, kata dia, bisa melalui transfer ilmu dan teknologi, pelembagaan budaya produktif, hingga berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut dikatakannya saat menemui diaspora Indonesia yang berada di Inggris, Sabtu (8/2/2025). Supratman menuturkan, pemerintah akan memudahkan diaspora agar bisa masuk ke Indonesia.

Ia mengungkapkan Indonesia tengah mempelajari mekanisme Overseas Citizenship of India (OCI) yang diterapkan oleh pemerintah India. Fasilitas OCI yang diberikan pemerintah India berupa visa seumur hidup, kemudahan bekerja, kepemilikan properti, serta beasiswa.



?Kementerian Hukum telah melakukan studi banding, di antaranya mekanisme OCI yang memberikan banyak fasilitas bagi diaspora India untuk masuk ke negaranya. Ini dapat kita adopsi, tentu saja dengan menyesuaikan aturan di Indonesia. Jadi nantinya bapak dan ibu (diaspora) lebih mudah masuk Indonesia,? ujar Supratman dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2025).

Dalam hal investasi, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengkaji peluang diaspora agar dapat berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu di Indonesia. ?Kami sudah mendengarkan usulan-usulan sebelumnya dari diaspora yang ingin berinvestasi dengan mudah layaknya penanam modal dalam negeri. Kebijakan tersebut akan kami kaji bersama Kementerian Investasi,? tuturnya.

Kemudahan lainnya akan diberikan pemerintah dalam hal persyaratan bekerja di Indonesia. Supratman menyebut Kemenkum akan mengusulkan perubahan persyaratan dan kriteria Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga diaspora mendapatkan persyaratan khusus.

Di samping itu, ke depannya semua kementerian/lembaga yang memiliki irisan dalam pelayanan diaspora akan memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pelayanan kepada diaspora menjadi lebih mudah dan cepat.

?Kemenkum akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan diaspora agar datanya terintegrasi. Misalnya pelayanan visa, kependudukan, serta kewarganegaraan,? jelasnya.

Selain pelayanan bagi diaspora, kader Gerindra ini juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan pelayanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri, termasuk Inggris.

Ia menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan hukum yang meliputi pertukaran dan pemanfaatan data kewarganegaraan, layanan kewarganegaraan, dan pendampingan dalam penanganan kasus hukum.

?Kemenkum dan Kementerian Luar Negeri mengintegrasikan data kewarganegaraan WNI, mengurus dokumen kewarganegaraan, juga perlindungan dalam kasus hukum,? pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( IKA Unpad ) Ferry Juliantono menyebut pihaknya memiliki semangat dalam mewujudkan ekonomi Pancasila yang lahir di tengah masyarakat. Sejumlah program kerja untuk mewujudkan ekonomi Pancasila pun telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ferry saat memberikan sambutan di acara pelantikan kepengurusan IKA Unpad periode 2024-2028 yang digelar di Gedung Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Ferry Juliantono Aklamasi Terpilih Jadi Ketum IKA Unpad

Ferry menjelaskan, ekonomi Pancasila yang diangkat dalam tema pelantikan ini sangat relevan untuk dibicarakan sekarang ini. Menurutnya, saat ini masih banyak indikator-indikator ketidakadilan, dan membutuhkan terobosan pemikiran dan tindakan dari semua pihak, tak terkecuali IKA Unpad.

"Kita akan jadikan Universitas dan pikiran alumni-nya untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi kita untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud," kata Ferry.

Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik

Guna mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) itu mengungkap ada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan IKA Unpad.

Pertama, IKA Unpad memiliki rencana pengembangan rumah sakit Unpad selain rumah sakit yang berada di Jatinangor. Hal ini tentunya telah didiskusikan bersama dengan Rektor Unpad.

"Kemudian kita juga akan menjadikan lahan aset Universitas Padjajaran yang ada di Arjasari, Kabupaten Bandung menjadi kawasan Agro Terpadu yang akan kita jadikan sebagai percontohan bagi Universitas dan kegiatan alumni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, IKA Unpad juga akan segera membentuk Innovative and Entrepreneur Development Center di Dipati Ukur. Ia berharap, dengan dukungan para alumni baik yang berada di pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta lainnya, dapat membantu mendukung insiatif pendirian ini.

"(Ini) kita tunjukkan, kita dedikasikan untuk membantu para alumni-alumni kita dan Universitas dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, kegiatan bisnis dan juga bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill bagi alumni-alumni khususnya lulusan S1 yang baru saja lulus dari Universitas Padjajaran," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, Ferry menyebut IKA Unpad di periode kepengurusannya ini, akan membentuk korporasi, yayasan hingga membentuk koperasi alumni Universitas Padjajaran.

"Jadi itu yang akan kita buat dan bangun, mungkin ada banyak diantara teman-teman juga yang nanti pada waktu yang akan datang kita akan sempurnakan program-program dan usulannya untuk bisa diimplementasikan," kata dia.

Dengan program-program tersebut, ia berharap ke depan IKA Unpad bersama Universitas Padjadjaran, bisa memberikan dharma bakti yang terbaiknya untuk bangsa, untuk masyarakat Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sambil kita juga bisa membantu pemerintah memberi masukan-masukan yang tentu akan ditunggu kontribusinya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai kerja-kerja cepat Kejaksaan dalam menuntaskan perkara berdampak pada tingginya kepercayaan publik.

Dia berpendapat, tak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menuntaskan perkara dengan cepat dan tuntas.

?Kejaksaan menangani secara kontinyu, begitu penyelidikan, langsung penyidikan dan penetapan tersangka, lalu dibawa ke persidangan. Kalau KPK, masih ada tersisa. Tidak langsung tuntas,? kata Hibnu saat menghadiri rilis survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara virtual, Minggu (9/2/2025).

Adapun survei bertajuk ?Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo? itu dilakukan pada 20-28 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.



Selain responsif dan kerja cepat, Hibnu melanjutkan, Kejaksaan juga banyak menangani persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Hibnu memberikan contoh kasus kelangkaan minyak goreng.

Selain itu, penanganan kasus dengan nilai kerugian yang menyentuh ratusan triliun juga menjadi alasan lain.

?Apalagi visi Kejaksaan bukan hanya soal memidanakan, tapi juga mengembalikan kerugian negara. Ini alasan kenapa Kejaksaan menjadi lembaga paling dipercaya,? kata Hibnu.

Karenanya, Hibnu menilai jika Kejaksaan bisa membongkar karut marutnya kasus gas 3 kg yang belakangan ada indikasi korupsi akan melengkapi harapan publik.

?Kalau kasus gas ini bisa dibuka, akan memberikan dampak yang lebih bagus lagi. Apalagi menyentuh hajat hidup orang banyak,? pungkasnya.

JAKARTA - DPR bisa mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat memicu politisasi hukum. Kewenangan baru DPR ini tertuang pada revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib).

Revisi Tatib membuat DPR mempunyai kewenangan mengevaluasi pejabat negara yang dipilih melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Tak hanya hakim, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bisa dicopot oleh DPR.

"Kalau misal katakanlah hakim-hakim dengan mudah bisa dievaluasi, lalu diangkat, dan diberhentikan oleh DPR, maka akan muncul politisasi hukum, politisasi pengadilan," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, Minggu (9/2/2025).

"Karena menganggap mereka yang milih, lalu bisa memberhentikan, mengevaluasi kapan saja hakim itu. Potensi untuk terjadi politisasi pengadilan menjadi sangat besar, penegakan hukum akan dipolitisasi sangat besar," tambahnya.

Dia menilai adanya politisasi hukum bakal menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Jika hal tersebut terjadi, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan juga ikut tergerus.

"Kalau penegakan hukum menjadi rendah, tingkat keyakinan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat atau dukungan masyarakat akan rendah, maka mau tidak mau dapat menurunkan tingkat evaluasi positif masyarakat kepada pemerintah," ungkap Djayadi.

Tingkat dukungan masyarakat yang rendah ini otomatis mengganggu legitimasi rakyat terhadap pemerintahan. Akibatnya tingkat kepatuhan warga negara menjadi rendah.

Karena itu, dia meminta DPR fokus terhadap tugas dan fungsi pokoknya sebagai lembaga legislatif. "Jadi isu ini bisa ke mana-mana. Karena itu sebaiknya DPR balik lagi ke tupoksinya yang pokok yaitu sebagai lembaga legislatif tanpa mencampuri urusan-urusan seperti yang terkait langsung lembaga kehakiman dan lembaga yudikatif," ujarnya.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu mengingat kondisi dunia advokat di Indonesia yang semakin tidak berkualitas dan mengalami degradasi profesionalisme.

?Saat ini, kita melihat banyak advokat yang tidak memiliki kompetensi memadai, bahkan banyak lulusan sarjana hukum abal-abal yang langsung berpraktik sebagai advokat tanpa pemahaman yang kuat terhadap hukum dan etika profesi,? ujar Abraham, Minggu (9/2/2025).

?Lebih parah lagi, ada orang yang bukan advokat tetapi membuka firma hukum (law firm) dan menawarkan jasa hukum secara terbuka di media sosial, padahal sesuai prinsip officium nobile, advokat tidak diperbolehkan menawarkan diri atau melakukan promosi jasa hukum.?

Abraham juga menyoroti kelemahan dalam sistem organisasi advokat saat ini, di mana advokat yang terkena pelanggaran etik dengan mudah bisa pindah organisasi dan tetap berpraktik. ?Ini mengkhawatirkan, karena seharusnya ada standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan advokat yang berintegritas,? tambahnya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta mematuhi kode etik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Advokat secara tegas melarang advokat untuk melakukan iklan atau promosi jasa hukum secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap aturan ini, perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi yang lebih efektif.

?Jika kita membiarkan kondisi ini terus berlanjut, kualitas advokat di Indonesia akan semakin menurun, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini akan hilang, dan akhirnya sistem hukum kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, revisi UU Advokat harus segera dibahas dalam Prolegnas agar kita bisa mengembalikan marwah profesi advokat sebagai sebuah officium nobile,? tegas Abraham.

Abraham Sridjaja menekankan Baleg DPR harus memberikan atensi penuh terhadap revisi UU Advokat ini, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya advokat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang dapat menjalankan profesi ini di Indonesia.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli berharap penegakan hukum kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten berbasis fakta, bukan asumsi ceroboh dari segelintir pihak. Menurut dia, kasus pagar laut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan.

Dalam analisisnya, dia menilai penanganan kasus tersebut bisa menjadi cerminan bagaimana hukum dapat dijalankan secara serampangan jika tidak berbasis pada fakta yang kuat. ?Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis," ujar Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Dirinya mengingatkan tentang legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan yang seharusnya ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas, bukan sekadar opini atau tekanan politik sesaat. Dia berpendapat, jika hukum terus dipermainkan sesuai dengan kepentingan tertentu, maka bukan hanya keadilan yang terancam, tetapi juga stabilitas investasi dan kepastian hukum di Indonesia.



Lebih lanjut Pieter mengatakan bahwa kebenaran mungkin bisa ditenggelamkan, tapi bakal selalu mencari celah untuk muncul ke permukaan. Akan tetapi, ujar dia, dalam sistem yang dipenuhi kepentingan dan prasangka, tidak semua kebenaran dapat diterima begitu saja, terutama oleh mereka yang menolak menerima kenyataan.

"Kasus pagar laut di Tangerang menjadi contoh nyata betapa penegakan hukum yang sembrono dapat menciptakan kegaduhan yang merugikan banyak pihak," kata Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia pun berharap, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak tergesa-gesa berasumsi adanya tindak korupsi dalam kasus ini tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam. Pasalnya, jika dugaan ini tidak berdasar, konsekuensinya bukan hanya hanya mencederai kredibilitas institusi hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.

?Masyarakat pun mempertanyakan, bagaimana mungkin wilayah perairan bisa memiliki sertifikat tanah? Apakah ada pelanggaran regulasi atau justru pemerintah sendiri yang tidak konsisten dalam menafsirkan hukum? Pertanyaan ini harus dijawab dengan pendekatan hukum yang jelas, bukan sekadar opini dan asumsi belaka,? tuturnya.

Pieter juga menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga tidak lepas dari sorotan. Dia mengatakan salah satu yang dipelototi publik adalah cara kementerian menangani persoalan pagar laut yang terkesan ceroboh, arogan, dan tidak berbasis pemahaman hukum yang utuh.

"Sikap represif tanpa mempertimbangkan berbagai aspek lainnya justru berpotensi merugikan kepentingan negara. Logika hukum yang digunakan haruslah berbasis regulasi yang berlaku, bukan hanya berdasarkan kepentingan politik atau tekanan publik sesaat," imbuhnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup wilayah perairan atau perbatasan pesisir. Proses pengajuan hak ini bahkan harus melalui Kementerian Kelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu, dalam Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah, disebutkan bahwa perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut adalah legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

Dengan demikian, kata dia, secara yuridis tanah di bawah air memang dapat disertifikatkan. Sehingga, proses hukum dalam kasus pagar laut harus mengikuti kerangka regulasi ini, bukan didasarkan pada asumsi semata.

Maka itu, Pieter Zulkifli menekankan agar kejaksaan bekerja secara profesional dan transparan, tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Korps Adhyaksa harus membuktikan pelanggaran hukum dengan bukti dan fakta, bukan dugaan mengada-ada yang justru merugikan banyak pihak.

Dia juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi di Indonesia atas penanganan kasus tersebut. Dia berpendapat, program Investasi Nasional bisa terganggu jika para pejabat yang bertanggung jawab tidak punya pemahaman yang cukup terhadap regulasi yang berlaku.

"Keputusan yang gegabah dan tidak berdasarkan hukum akan menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional," ucapnya.

Dia pun berharap Presiden Prabowo Subianto lebih peka terhadap situasi ini. Dia melanjutkan, jangan sampai ada sekelompok elite dengan logika bolong dan agenda politik tersembunyi melakukan pembusukan terhadap pemerintahan yang seharusnya bersih dan jujur.

"Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan adalah kunci utama untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa merugikan kepentingan nasional," kata dia.

Dia kembali menegaskan bahwa kasus pagar laut Tangerang adalah ujian bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN harus belajar dari prinsip dasar, yakni kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya.

Namun, kebenaran juga tidak boleh disampaikan dengan cara yang ceroboh dan arogan. Dia mengatakan, negara ini butuh penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional, bukan yang dipenuhi dengan asumsi dan kepentingan politik.

Dia mengungkapkan, sudah saatnya penegakan hukum di Indonesia berpegang teguh pada prinsip keadilan, bukan asumsi atau kepentingan politik. Jika hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan, maka masyarakat akan mendapat edukasi yang baik, dan kepercayaan terhadap institusi negara pun akan meningkat.

"Jangan biarkan hukum menjadi alat kepentingan, karena keadilan harus ditegakkan untuk semua, tanpa kecuali," pungkasnya.

GAZA - Tiga sandera Israel dan ratusan tahanan Palestina lainnya diperkirakan akan dibebaskan. Itu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang mulai berlaku pada 19 Januari.

Eli Sharabi, Ohad ben Ami, dan Or Levy ditetapkan sebagai sandera yang akan dibebaskan pada hari Jumat. Sebagai imbalannya, Israel diperkirakan akan membebaskan 183 tahanan Palestina dari tahanannya.

Para sandera sebelumnya telah diarak di depan kerumunan di Gaza - mulai dari penampilan yang sangat terkoreografi hingga pengawalan yang kacau melalui kerumunan yang melonjak.

Pada hari Jumat, Hamas merilis nama-nama sandera berikutnya yang akan dibebaskan di Gaza hari ini sebagai ganti tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

Mereka adalah warga sipil pria Eli Sharabi, 52 tahun, Ohad Ben Ami, 56 tahun, dan Or Levy, 34 tahun. Berikut ini informasi yang kami ketahui tentang mereka:

Eli Sharabi dibawa dari Kibbutz Beeri bersama saudaranya, Yossi, yang kini telah dipastikan tewas. Istri Eli dan dua putrinya terbunuh dalam serangan itu.

Ohad Ben Ami juga dibawa dari Kibbutz Beeri, bersama istrinya, Raz. Ia kemudian dibebaskan oleh Hamas.

Or Levy melarikan diri dari festival Nova bersama istrinya Eynav, ketika orang-orang bersenjata menyerang acara tersebut. Levy disandera dan jasad Eynav ditemukan di tempat perlindungan bom tempat pasangan itu bersembunyi. 0000

Sementara itu, layanan Penjara Israel mengatakan telah menerima daftar tahanan yang diharapkan akan dibebaskan hari ini tetapi belum mengumumkan nama-nama dalam daftar tersebut.

Para tahanan akan dibawa ke pusat penerimaan di penjara Ofer dan Ktziot, tempat mereka akan ditahan hingga para sandera Israel dibebaskan, kata layanan penjara tersebut.

Beberapa tahanan kemudian akan dibawa ke titik pembebasan di Tepi Barat yang diduduki, sementara yang lain dibawa ke perbatasan Kerem Shalom menuju Gaza.

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, Israel telah setuju untuk membebaskan 1.900 tahanan Palestina, termasuk beberapa yang ditahan tanpa dakwaan.

Kemudian, beberapa spanduk protes disandarkan di dinding dengan bendera Israel di atasnya. Spanduk tersebut menampilkan foto Ohad Ben Ami, yang mengenakan kemeja polo putih dan kacamata. Ia menyandarkan kepalanya di tangannya. Pita kuning yang digunakan oleh organisasi pendukung sandera diikatkan pada plakat.

Persiapan sedang dilakukan di Lapangan Sandera Tel Aviv saat tiga pria akan dibebaskan hari ini dan dipulangkan ke Israel.

Ini menandai putaran kelima pembebasan sejak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku bulan lalu. Sebagai imbalan atas pemulangan para sandera, Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina.

Setiap minggu, rekaman berita langsung tentang pemulangan para sandera disiarkan di layar besar di lapangan tersebut. Di antara kerumunan yang diperkirakan akan berkumpul di sini hari ini adalah kerabat dari beberapa orang yang masih ditawan di Gaza.

Kami tidak tahu persis kapan pembebasan akan terjadi, tetapi laporan di media Israel mengatakan para pejabat di sini memperkirakan pembebasan akan dimulai sekitar pukul 10:00 waktu setempat.

Di Gaza, para pejuang Hamas yang bersenjata dan bertopeng mulai berkumpul di sebuah panggung di pusat kota Deir al-Balah sebagai persiapan.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Indah Sri Utari menilai penerapan asas dominus litis atau pengendali perkara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) perlu kehati-hatian dan prinsip keteguhan. Dia menuturkan, asas dominus litis dalam hukum pidana bahwa pada dasarnya kejaksaan memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara pidana akan diajukan ke pengadilan atau tidak.

Selain itu, Korps Adhyaksa juga punya kewenangan untuk menentukan jalannya perkara, termasuk menentukan tuduhan, menentukan pembuktian, dan argumen hukum. ?Pada dasarnya, prinsip-prinsip asas dominus litis dalam hukum pidana itu adalah kewenangan menentukan perkara. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan suatu perkara pidana akan diajukan ke pengadilan atau tidak," ujarnya, Sabtu (8/2/2025).

Dia berpendapat, kemungkinan adanya keterbatasan pengetahuan di pihak kejaksaan menjadi masalah. Potensi terjadinya penyalahgunaan asas tersebut juga menjadi masalah, karena bisa disalahgunakan oleh kejaksaan untuk menunda atau mengganggu proses jalannya peradilan.

"Jangan salah bahwa di dalam sebuah peradilan pidana itu adalah sebuah sistem-sistem yang terdiri dari subsistem. Subsistem kepolisian yaitu penyidikan, kejaksaan penuntutan, pengadilan yaitu hakim memutuskan perkara dan LP," kata Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.

Dia mengungkapkan, semua lembaga itu harus memiliki kewenangan yang sama dan bersinergi. Menurut dia, sistem itu harus ditopang oleh subsistem yang sederajat karena jika ada dominasi kewenangan, maka bisa saja terjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Mungkin juga di dalam di kejaksaan ada kemungkinan terjadinya penundaan penuntutan, kejaksaan bisa jadi menunda penuntutan terhadap seseorang tersangka tanpa alasan yang jelas. Sehingga memungkinkan tersangka untuk melarikan diri atau menghancurkan barang bukti," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di dalam sistem peradilan pidana itu perlu adanya due process of law (proses hukum yang adil, red). Selain itu, kata dia, bisa saja terjadi penyalahgunaan penuntutan.

Dia menilai tak menutup kemungkinan kejaksaan bisa saja menyalahgunakan wewenang penuntutan untuk menghentikan penuntutan atau untuk menargetkan lawan politik maupun lawan bisnis. Dia menganggap semua itu serba mungkin, karena dominasi, super atau pemberian kewenangan yang lebih dalam subsistem yang sama di dalam sistem peradilan pidana.

"Sehingga penerapan dominus litis di dalam Revisi KUHAP nanti perlu juga ke hati-hatian apalagi kalau asas dominus litis akan dimasukkan di dalam UU Kejaksaan. Karena ini perlu kehati-hatian dan prinsip keteguhan. Tidak pernah ada sebuah institusi yang menjadi super power yang kemudian menerapkan kehati-hatian di dalam proses penerapan sebuah sistem," pungkasnya.

TEPI BARAT - Komisi urusan tahanan Otoritas Palestina menerbitkan nama-nama 183 tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel pada hari Sabtu (8/2/2025) sebagai imbalan atas pembebasan tiga pria Israel yang ditahan Hamas di Gaza.

Dari para tahanan tersebut, 18 menjalani hukuman seumur hidup, 54 menjalani hukuman jangka panjang, dan 111 adalah warga Palestina dari Gaza yang ditahan setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Semuanya adalah pria, berusia antara 20 hingga 61 tahun.

Pertukaran itu akan menjadi yang kelima dalam kesepakatan gencatan senjata multifase untuk menghentikan pertempuran di Gaza yang disetujui Israel dan Hamas bulan lalu.

Sementara itu, pasukan Israel menyerbu kamp pengungsi Balata, yang terletak di sebelah timur Nablus, kantor berita Wafa melaporkan pada Sabtu.

Menurut Wafa, pasukan Israel dikerahkan di beberapa lingkungan dan bangunan di sekitarnya.

?Buldozer Israel mulai menghancurkan jalan di dalam kamp,? ungkap laporan itu.

Selain itu, seorang anak laki-laki Palestina berusia 10 tahun meninggal di rumah sakit lebih dari seminggu setelah seorang tentara Israel menembaknya di Tepi Barat yang diduduki.

Saddam Rajab terluka pada tanggal 28 Januari selama operasi militer rezim apartheid Israel di Tulkarem.

Pasukan Israel menahan ambulans yang membawanya ke rumah sakit dan menahan ayahnya selama satu jam. Tentara Israel itu dilaporkan membanggakan diri telah menembak anak kecil itu.

Militer rezim kolonial Israel bersenjata lengkap telah mengepung daerah tersebut selama lebih dari dua pekan, menyerang warga Palestina dan meledakkan rumah-rumah.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menekankan pentingnya peran Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) dalam memberikan informasi hukum yang kredibel kepada publik. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengesahan Iwakum sebagai perkumpulan berbadan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum .

"Iwakum juga dapat memberikan peran strategis dan kontribusi besar sebagai kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum serta produk hukum pemerintah serta DPR," ujar Eddy di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga berharap Iwakum dapat terus mengedukasi publik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam isu-isu hukum aktual.

Iwakum resmi memperoleh legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000743.AH.01.07.TAHUN 2025. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyebut pengesahan ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi yang menaungi wartawan hukum di Indonesia.

"Kami bersyukur bahwa Iwakum kini memiliki dasar hukum yang kokoh sebagai perkumpulan resmi. Legalitas ini menjadi amanah untuk terus berkontribusi dalam dunia pers, khususnya di bidang hukum," katanya.

Dengan legalitas tersebut, Iwakum akan lebih leluasa dalam melaksanakan berbagai program, termasuk advokasi anggota, peningkatan kompetensi wartawan hukum, serta edukasi publik terkait isu hukum.

Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono mengatakan, Iwakum bertekad membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mendorong transparansi, keadilan, dan supremasi hukum melalui pemberitaan yang berkualitas.

SURABAYA - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Surabaya resmi dijabat oleh Agus Winarto. Agus menggantikan Ramdhani yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara.

Adapun serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di Aula Kantor Imigrasi, Jalan Juanda, Sidoarjo, Jumat (7/2/2025). Sertijab ini dipimpin Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur Pamuji Raharjo dan dihadiri Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati.

Hadir pula Laksamana Pertama TNI Tohir Angkasa Pura I Cabang Bandara Udara Internasional Juanda, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, dan instansi terkait. Dalam sambutannya, Pamuji Raharja menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi dalam tubuh organisasi imigrasi adalah hal yang lumrah.

Namun, ia menyoroti meski hanya menjabat 9 bulan, Ramdhani berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian luar biasa. "Proses mutasi dan promosi ini wajar terjadi. Meskipun terbilang singkat, capaian yang diraih Ramdhani sangat luar biasa. Sudah saatnya beliau naik ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Pamuji.

Pamuji juga mengapresiasi kinerja yang ditorehkan oleh Ramdhani. Di bawah kepemimpinan Ramdhani, Kantor Imigrasi Surabaya berhasil meraih berbagai penghargaan dan prestasi yang membanggakan.

"Kami juga sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ramdhani, selama menjabat di Kantor Imigrasi Surabaya banyak prestasi yang diraih terutama dalam pelayanan keimigrasian maupun sinergitas bersama dengan mitra dalam instansi lain. Tentunya beliau menjadi kontraksi dalam keberlangsungan kantor Imigrasi Surabaya,? katanya.

Berikut pestasi gemilang Ramdhani di Kantor Imigrasi Surabaya:

* Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk kedua kalinya, dari Kemenpan-RB;
* Penghargaan inovasi untuk ketenagakerjaan inklusif, melalui program I'm Possible;
* Peringkat 1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik (Semester 1, 2024), kategori Pagi DIPA Sedang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur;
* Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan koleksi benda sejarah keimigrasian terbanyak, dalam Seminar Perpustakaan Imigrasi 2024;
* Apresiasi dari Australian Federal Police (AFP);
* Penggagalan perdagangan organ ilegal ke India;
* Jagratara Awards 2024, penghargaan dalam penanganan perkara khusus dengan melakukan penangkapan terhadap buronan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia Internasional;
* Penghargaan dari Angkasa Pura, dalam sinergitas dan kerja kerasnya dalam mendukung kelancaran kegiatan penerbangan embarkasi dan demarkasi Haji tahun 2024 di Bandara Internasional Juanda;
* Terbaik kedua kategori pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat the Most Caring On, dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 (AHII);
* Terbaik kedua Immigration PR of the year subkategori The Best Creatordalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 (AHII);
* Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) tahun 2024, dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
* Peresmian inovasi Immigration Lounge Mall Ciputra World Surabaya;
* Peresmian fasilitas Autogate di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Juanda;
* Penggagalan upaya penyelundupan 17 warga Nepal ke Eropa.

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang kuat tidak hanya diukur dari seberapa besar pencapaian yang diraih, tetapi juga dari warisan yang ditinggalkan bagi institusi.

Tak luput, Pamuji pun menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Agus, di tengah-tengah lingkungan kerja Kantor Imigrasi Surabaya dalam mengemban jabatan baru di kota Pahlawan ini.

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Agus Winarto. Bapak ini mengemban amanah yang tidak ringan tetapi saya yakin, bapak mampu membawa Kantor Imigrasi semakin maju kedepannya," tukasnya.

Kini, tongkat estafet kepemimpinan beralih ke Agus Winarto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta. Dalam sambutannya, Agus mengaku siap meneruskan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih Ramdhani.

"Kebetulan beliau adalah senior saya. Prestasi yang telah diraih luar biasa dan ini harus kita lanjutkan serta tingkatkan. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan di Kantor Imigrasi Surabaya ini," ujar Agus.

Sementara itu, Ramdhani menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara.

Ramdhani juga mengaku telah mengenal Agus cukup lama. Ia pun meyakini Agus mampu membawa Kantor Imigrasi Surabaya semakin maju dengan berbagai torehan prestasi.

"Selamat datang bapak Agus Winarto bersama ibu di Surabaya, kota Pahlawan. Sebelumnya saya sudah kenal beliau ini sudah cukup lama. Kebetulan kami sudah kenal bertahun-tahun, sangat lama sekali," kata Ramdhani.

"Saya yakin bapak Agus bisa meneruskan dan bahkan meningkatkan berbagai program yang telah kita rancang. Kantor Imigrasi Surabaya berada di tangan yang tepat," katanya.

Kendati demikian, dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Kantor Imigrasi Surabaya terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan keimigrasian, inovasi, serta penegakan hukum yang lebih baik.