"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran menjadi sebesar Rp3,3 triliun dalam rangka efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000," kata Wakil Menteri Hukum Eddy Hilariej saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan pada 24 Januari 2024, anggaran Kementerian Hukum diefisiensi atau diblokir sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000.

Namun demi kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan operasional, Kementerian Hukum mengusulkan agar pemblokiran anggaran itu dikurangi sebesar Rp605.106.397.000, sehingga pemblokiran hanya sebesar Rp1.678.287.603.000.

Dengan adanya kebijakan rekonstruksi anggaran itu, menurut dia, Kementerian Hukum tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, mulai dari pembentukan regulasi penyusunan undang-undang prioritas nasional, pembentukan regulasi, dan pembinaan hukum nasional.

Selain itu, juga melaksanakan program penegakan dan pelayanan hukum, hingga peningkatan kualitas administrasi hukum umum kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.

Walaupun efisiensinya dikurangi, dia mengatakan bahwa Kementerian Hukum melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia. Di antaranya pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai, efisiensi belanja operasional dan non operasional yang meliputi ATK, kegiatan seremonial.

Kemudian pihaknya juga bakal melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas, mengoptimalkan layanan berbasis digital, pelatihan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh, hingga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menekankan pentingnya peran Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) dalam memberikan informasi hukum yang kredibel kepada publik. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengesahan Iwakum sebagai perkumpulan berbadan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum .

"Iwakum juga dapat memberikan peran strategis dan kontribusi besar sebagai kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum serta produk hukum pemerintah serta DPR," ujar Eddy di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga berharap Iwakum dapat terus mengedukasi publik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam isu-isu hukum aktual.

Iwakum resmi memperoleh legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000743.AH.01.07.TAHUN 2025. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyebut pengesahan ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi yang menaungi wartawan hukum di Indonesia.

"Kami bersyukur bahwa Iwakum kini memiliki dasar hukum yang kokoh sebagai perkumpulan resmi. Legalitas ini menjadi amanah untuk terus berkontribusi dalam dunia pers, khususnya di bidang hukum," katanya.

Dengan legalitas tersebut, Iwakum akan lebih leluasa dalam melaksanakan berbagai program, termasuk advokasi anggota, peningkatan kompetensi wartawan hukum, serta edukasi publik terkait isu hukum.

Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono mengatakan, Iwakum bertekad membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mendorong transparansi, keadilan, dan supremasi hukum melalui pemberitaan yang berkualitas.

Jakarta -

Pada periode Presiden Jokowi kemarin, Supratman Adi Agtas menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Kini di periode Presiden Prabowo Subianto, dia menjabat sebagai Menteri Hukum di bawah Kementerian Koordinator Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Supratman mengatakan Kemenkumham siap bertransformasi.

Hal ini disampaikannya dalam siaran pers tertulis, Senin (21/10/2024).

Kemenkumham bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu:Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

"Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan Presiden, karena Presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham," kata Supratman di Graha Pengayoman.

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun, Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

"Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta, sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini." ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman.

Sebagai respons cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, di antaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

"Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," ucap Nico.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

"Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," beber Nico.

Terkait dengan aset/Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

"Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian." terang Sekjen Kemenkumham ini.

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri.

"Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan" tutup Nico dalam laporannya.

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945-1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.

(dnu/rfs)