GAZA - Israel menunda pembebasan 620 tahanan tahanan Palestina dengan imbalan pembebasan sandera Israel "hingga pemberitahuan lebih lanjut."

Itu diungkapkan Masyarakat Tahanan Palestina pada Minggu pagi.

Kantor Perdana Menteri Israel mengonfirmasi penundaan tersebut, menuntut jaminan bahwa pembebasan sandera di masa mendatang akan dilakukan tanpa "upacara yang memalukan."

Hamas membebaskan enam sandera Israel dari Gaza pada hari Sabtu dalam dua upacara publik dan satu pemindahan pribadi, pemulangan terakhir sandera hidup dalam fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang dimulai bulan lalu. Pembebasan berikutnya, dari sisa-sisa empat sandera lainnya, diharapkan pada hari Kamis.

Sebagai imbalan atas pembebasan hari Sabtu, Israel diharapkan membebaskan 620 tahanan dan tahanan Palestina, termasuk 23 anak-anak dan seorang wanita. Namun pejabat Israel menunda pembebasan itu, dengan alasan tinjauan keamanan lebih lanjut.

Kantor media Hamas sebelumnya menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan penundaan itu, menimbulkan ketidakpastian atas kesepakatan gencatan senjata yang genting itu.

Penundaan tersebut, yang diumumkan pada Minggu dini hari waktu setempat, merupakan respons terhadap "pelanggaran berulang" Hamas terhadap kesepakatan tersebut, menurut Kantor Perdana Menteri, termasuk menggunakan sandera dalam video dan tayangan publik yang "merendahkan martabat mereka."

Melansir CNN, Hamas telah merilis video propaganda yang telah diedit secara besar-besaran yang memperlihatkan dua tawanan Israel yang belum dibebaskan menonton upacara pembebasan sandera pada hari Sabtu dari sebuah kendaraan.

Para sandera yang terlihat dalam video tersebut - yang diidentifikasi oleh Forum Sandera dan Keluarga Hilang sebagai Evyatar David dan Guy Gilboa Dalal - memohon kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengamankan kebebasan mereka.

Kedua pria tersebut kemungkinan berbicara di bawah tekanan. Keluarga kedua pria tersebut mengizinkan penggunaan media atas "video Hamas yang memuakkan," menurut forum tersebut. Hamas dan sekutunya terus menyandera 63 warga Israel di Gaza. Setidaknya 32 orang di antaranya diyakini telah tewas, menurut pemerintah Israel ? salah satunya, prajurit Hadar Goldin, telah ditahan sejak 2014.

Dua sandera pertama yang dibebaskan pada hari Sabtu ? Tal Shoham, 40 tahun, dan Avera Mengistu, 38 tahun ? diserahkan kepada pejabat Palang Merah di kota Rafah, Gaza selatan. Shoham diculik dari kibbutz Be'eri selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, bersama dengan kedua anaknya, istri, dan ibu mertuanya, yang semuanya dibebaskan bulan berikutnya. Mengistu, warga Israel dari Ashkelon, menyeberang ke Gaza pada tahun 2014.

Kemudian, ribuan orang termasuk pejuang Hamas berkumpul di lokasi terpisah di Nuseirat, Gaza tengah, tempat tiga sandera ? Eliya Cohen, 27 tahun, Omer Shem Tov, 22 tahun, dan Omer Wenkert, 23 tahun ? diserahkan dalam upacara lain yang sangat terkoreografi. Sejumlah anak muncul di panggung mengenakan kemeja bergambar foto para pemimpin Hamas yang telah terbunuh.

Ketiga pria tersebut diculik di festival musik Nova di dekat perbatasan dengan Gaza selama serangan pada tanggal 7 Oktober. Mereka tampak kurus tetapi dalam kondisi yang lebih baik daripada beberapa sandera yang sebelumnya dibebaskan, yang penampilannya memicu kekhawatiran di Israel. Shem Tov tampak berinteraksi dengan beberapa pejuang Hamas di panggung dan meniupkan ciuman ke arah kerumunan.

Sandera keenam, Hisham al-Sayed yang berusia 37 tahun, seorang Arab-Israel dari komunitas Badui di Israel selatan yang masuk ke Gaza pada tahun 2015, diserahkan kepada Palang Merah di Kota Gaza, menurut sumber keamanan Israel dan sumber Hamas.

Al-Sayed dan Mengistu keduanya dilaporkan memiliki kondisi kesehatan mental yang serius. Mereka ditangkap oleh Hamas sekitar satu dekade lalu.

Militer Israel mengatakan para sandera telah menyeberang ke Israel dan akan menerima pemeriksaan medis sebelum dipersatukan kembali dengan keluarga mereka.

Sandera Israel yang dibebaskan Tal Shoham melambaikan tangan dari sebuah van saat ia tiba di rumah sakit Beilinson di Petah Tikva, Israel, pada hari Sabtu.

Kerumunan orang berkumpul di "Lapangan Sandera" Tel Aviv untuk menyaksikan pembebasan di layar, beberapa melambaikan tangan ke langit saat helikopter yang membawa Mengistu melintas di atas kepala.

Tepat sebelum diserahkan ke Palang Merah di Rafah pada Sabtu pagi, Shoham dan Mengistu diarak di atas panggung, diapit oleh militan bersenjata dan bertopeng. Mereka diberi dokumen, dan Shoham dipaksa untuk berbicara kepada kerumunan.

Sebaliknya, al-Sayed menerima penyerahan yang lebih tenang, yang menurut salah satu tokoh Badui terkemuka di Israel menunjukkan rasa hormat Hamas terhadap "orang-orang Palestina di wilayah pendudukan."

Kemudian, sepanjang hari, kerumunan warga Palestina menunggu di bawah hujan lebat di depan Rumah Sakit Eropa Gaza di Khan Younis, mengantisipasi kedatangan orang yang mereka cintai. Seiring berlalunya waktu, beberapa orang keluar dari rumah sakit sementara yang lain tidur di koridor rumah sakit dengan harapan menunggu penundaan.

Menurut Masyarakat Tahanan Palestina, 620 tahanan diperkirakan akan dibebaskan dari tahanan Israel pada hari Sabtu ? angka yang sedikit lebih tinggi dari yang dilaporkan sebelumnya dan jumlah tahanan Palestina terbesar yang akan dipertukarkan sejak kesepakatan gencatan senjata dimulai.

Hanya kurang dari 500 dari mereka diperkirakan akan dikirim kembali ke Gaza, termasuk 445 orang yang ditahan di daerah kantong itu sejak perang dimulai pada Oktober 2023 dan telah ditahan tanpa dakwaan, serta 23 anak-anak dan seorang wanita, menurut kelompok tersebut.

Selain itu, 151 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman panjang akan dibebaskan ke Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem, dan beberapa dikirim ke pengasingan.

Menurut otoritas penjara, seorang pejabat senior penjara Israel, Letnan Kolonel Kobi Yaakovi, memerintahkan para tahanan Palestina untuk mengenakan pakaian yang bertuliskan: "Aku telah mengejar musuh-musuhku dan mengalahkan mereka; aku juga tidak berbalik sampai mereka habis dimakan."

Avera Mengistu dan Tal Shoham dibawa ke atas panggung sebelum dibebaskan oleh Hamas di Rafah, di Gaza selatan, pada hari Sabtu.

Avera Mengistu dan Tal Shoham dibawa ke atas panggung sebelum dibebaskan oleh Hamas di Rafah, di Gaza selatan, pada hari Sabtu. Hatem Khaled/Reuters

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara ihwal kabar pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, vokalis Band Sukatani sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pigai menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Kanwil Jawa Tengah untuk memeriksa kabar pemecatan Twister Angel. Jika benar kabar itu, Pigai memegaskan akan menolaknya, lantaran Pemerintah berkomitmen untuk menghormati HAM.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," terang Pigai dalam cuitan di akun X pribadinya, @NataliusPigai2, Minggu (23/2/2025).

Pigai menyampaikan, Sukatani dan kepolisian telah meminta maaf. Ia juga berkata, kepolisian telah menerima lagu Sukatani sebagai kritik dan masukan. "Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," pungkasnya.

Sekadar informasi, beredar kabar bahwa Novi dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, imbas lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' yang menyinggung salah satu instansi.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif turut prihatin dengan persoalan yang menimpa Band Sukatani. Terutama, terkait pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel sebagai guru.

Di sela-sela retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, Fahmi menyampaikan siap menampung Novi untuk mengajar di sekolah yang berada di Purbalingga.

"Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan mengabdi di sekolah di Purbalingga," kata Fahmi lewat media sosialnya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

JAKARTA - Beberapa poin dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) perlu menjadi perhatian dan harus dievaluasi. Misalnya, kontroversi kewenangan jaksa yang terlalu luas dalam proses penyidikan dan dihilangkannya proses penyelidikan dalam menentukan sebuah perkara tindak pidana.

"Kalau proses penyelidikan dihilangkan dalam menentukan sebuah tidak pidana ini kan bisa berbahaya. Begitu juga dengan kewenangan Jaksa yang meluas ke ranah penyidikan bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan," kata pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Indra Gunawan Purba dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula S2 FH UISU Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumut, Sabtu (22/2/2025).

FGD bertemakan "Politik Hukum Kewenangan Penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" juga dihadiri narasumber antara lain, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Dharmawangsa Medan, Rina Melati Sitompul, Pakar Hukum Tatanegara FH UMSU, Eka NAM Sihombing, Dekan Fakultas Hukum UISU, Danielsyah, Pusat Studio Hak Azasi Manusia dan Politik (Pushampol) FH UISU M Faisal, Wakil Dekan FH UISU Panca Sarjana Putra, moderator Fahrizal S Siagian, dan para peserta yang berasal dari kalangan akademisi, advokat, dan mahasiswa.

Dalam kegiatan yang sama, Pakar Hukum Tatanegara FH UMSU, Eka NAM Sihombing menyampaikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam RUU KUHAP yang saat ini tengah berproses, yakni penataan landasan konstitusional, penegasan penyidik dalam KUHAP, dan penegasan diferensiasi fungsional.

"Politik hukum acara pidana ke depan bagaimana menata kembali kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum agar sesuai harapan penegakan hukum," katanya.

Dekan Fakultas Hukum UISU, Danielsyah dalam sambutannya mengatakan, perubahan sistem KUHAP adalah upaya reformasi penegakan hukum. Revisi ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam penegakan hukum. "Namun dalam upaya pembaruan ini muncul beberapa persoalan. Aturan baru ini berpotensi menimbulkan kewenangan berlebih pada Jaksa," katanya.

Salah seorang peserta FGD, Famati Gulo mengungkapkan saat ini tengah berproses pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Terkait hal tersebut, baru-baru ini di Kabupaten Solok, terbit Surat Perintah Nomor: Sprin/85/II/2025 yang ditandatangani Komandan Distrik Militer (Kodim) 032/Solok, Letkol Sapta Raharja tertanggal 17 Februari 2025 tentang Penertiban Emas Tanpa Izin (PETI) yang berada di wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Begitu juga di Medan, saat prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dari Kodam 1 Bukit Barisan menggerebek sebuah gudang berlokasi di Kompleks Pergudangan Harmoni, di Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, dan di Kompleks Pergudangan Intan blok 8A, 9A, 10A, 11A, dan 88F, di Jalan Letda Sujono, Tembung, Kota Medan. Penggerebekan oli palsu berbagai merek itu, dilakukan pada Rabu (19/2/2025) dengan menyita serta mengamankan ribuan kotak berisikan oli palsu. Apakah ini nantinya bakal mempengaruhi kewenganan penyidikan yang harusnya ditangani oleh Polri ada institusi lain yang masuk dalam ranah tersebut?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Indra Gunawan Purba mengatakan, dalam UU sudah jelas lembaga dan fungsi penyidikan itu diberikan kepada, Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian/ Lembaga berdasarkan undang-undang dilaksanakan oleh PPNS.

JAKARTA - Akademisi dari Universitas Tarumanagara, Prof Dr Ariawan Gunadi, SH, MH meraih penghargaan sebagai Profesor Terbaik dalam Hukum Industri & Perdagangan 2025 dari International Conference on Industrial engginering and Operations Management (IEOM) bekerja sama dengan Singapore University of Social Sciences (SUSS) ke-15. Penghargaan itu diterima Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan International itu langsung di Singapura, Kamis (20/2/2025).

"Ini adalah sebuah peristiwa yang tak terlukiskan, saya sangat senang IEOM Society International bekerja sama dengan SUSS mengakui upaya kami dan memilih kami di antara yang lain untuk penghargaan internasional," kata Ariawan melalui keterangannya di Singapura, Jumat (21/2/2025).

Ia menjelaskan penghargaan internasional ini diberikan kepada setiap individu yang memberikan kontribusi luar biasa di bidangnya atau dalam kategori Outstanding Professor Award in Industrial Trade Law. Penghargaan ini menambah deretan gelar yang disandangnya. Sebelumnya, Ariawan juga pernah meraih Rekor MURI sebagai Profesor Hukum Bisnis Termuda di Indonesia dan pernah menjadi Doktor Termuda UI tahun 2013.

Untuk diketahui, IEOM Society International merupakan organisasi global yang menjadi ajang bagi akademisi, peneliti, professional industry, dan mahasiswa dari berbagai negara untuk berbagai penelitian, inovasi, serta praktik terbaik dalam bidang teknik industri dan manajemen operasi. Secara rutin setiap tahun, IEOM Society International menggelar konferensi di berbagai negara, termasuk Singapura untuk membahas tren terbaru dari industri, teknologi dan pendidikan. Selain itu, organisasi ini juga memberikan penghargaan kepada individu yang memiliki kontribusi besar di bidang masing-masing.

JAKARTA - Demo Indonesia Gelap menjadi tema panas di berbagai kota. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang diterima akal sehat oleh rakyat.

Menurut pakar hukum Prof Henry Indraguna, ada banyak alasan di balik peristiwa tersebut. "Salah satu alasan adalah masalah ekonomi. Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran. Lalu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu saja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa sebagai amplifikasi suara," ujar Henry, Sabtu (22/2/2025).

?Kondisi masyarakat yang sesungguhnya adalah reason yang wajar diteriakkan kepada penguasa," tambahnya.

Dia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan preferensi tepat untuk menyiasati cupetnya fiskal. Tentu kebijakan pemerintah ini memicu protes masyarakat yang tak berpihak kepada mereka, sebagai kelas berpenghasilan rendah bahkan susah hidup. Terlebih kalau pengeluaran sehari-hari makin berat. Ini terjadi ketika daya beli turun.

Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan sosial juga menjadi masalah bangsa ini. Negara belum mampu berlaku adil untuk menghukum berat dan memiskinkan para perampok uang rakyat karena tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi sebagai warga bangsa yang bermartabat di negeri yang sudah merdeka 79 tahun ini.

"Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi," ungkap Henry.

"Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," lanjutnya.

Henry menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa, agar tak sampai anarkistis dan malah merugikan kepentingan umum.

"Pertama adalah semua penyelenggara negara dari Presiden hingga pemerintahan paling bawah harus dapat melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik. Prinsipnya, pemerintah perlu lebih terbuka soal bagaimana dana negara digunakan dan pastikan tidak ada yang disalahgunakan," ujarnya.

Kedua, fokus kerja pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang padat karya, memberikan bantuan UMKM, serta memberi perhatian lebih pada rakyat yang benar-benar terhimpit oleh kondisi ekonomi. Kebijakan yang lebih inklusif dan merata bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial," kata Henry.

Yang terakhir, penyebab utama semua adalah kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pembantu Presiden antara satu dengan lainnya tidak konsisten bahkan sering terperangkap kepentingan ego masing-masing kementerian atau lembaga. Sehingga dianggap rakyat bahwa kebijakan yang diambil Kepala Negara malah tidak berpihak kepada rakyat.

Henry masih percaya bahwa Presiden merekrut banyak staf khusus tentu dimaksudkan untuk memudahkan berkomunikasi dengan publik.

"Kebijakan itu mestinya perlu disosialisasikan secara masif dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa pemerintah. Bahasa yang sederhana, lugas, genuine, dan mudah dipahami rakyat. Pertanyaannya, staf-staf khusus dan staf ahli kementerian yang banyak itu, sudahkah melakukan riset dan menjalankannya. Jangan-jangan mereka malah gagap tidak paham tentang job descriptionnya. Lalu demi untuk bisa dinilai bisa kerja malahan mengeluarkan statement bahkan kebijakan yang blunder bagi rakyat," ujarnya.

Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini, edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan ini mengurangi potensi protes yang berujung pada demonstrasi.

Demo Indonesia Gelap merupakan bentuk ekspresi pesimisme masyarakat. Sekarang tugas pemerintah adalah mengubah pesimisme itu menjadi optimisme.

"Ini hanya bisa terwujud jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Akan lebih baik bekerja nyata daripada membuat statement-statement yang berujung blunder," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

JAKARTA - Pemberedelan karya seni lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani dinilai melanggar hukum. Khususnya kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar setiap individu dalam negara demokrasi.

?Klarifikasi, permintaan maaf, membuka anonimitas, dan menurunkan karya seni dari seluruh platform seharusnya tidak terjadi di negara demokrasi,? tulis AMAR Law Firm & Public Interest Law Office dalam keterangan resminya, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, pada 20 Februari 2025, di tengah aksi Indonesia Gelap yang masih berlangsung, unggahan klarifikasi dan permintaan maaf dari personel Band Sukatani muncul di berbagai media sosial.



Dalam video berdurasi 1:49 menit tersebut, para musisi yang dikenal dengan lirik lagu kritis dan tajam serta aksi panggung dengan topeng, tampil dengan wajah terbuka dan ekspresi tertekan.

Klarifikasi dan permintaan maaf tersebut merupakan dampak dari lagu mereka yang berjudul ?Bayar, Bayar, Bayar?, yang mengkritik keras praktik dugaan korupsi di kepolisian.

Dalam video itu, mereka mengumumkan bahwa lagu tersebut telah dicabut dari berbagai platform musik dan meminta masyarakat untuk menghapus lagu serta video terkait, serta menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang muncul di kemudian hari.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menilai peristiwa ini jelas merupakan pemberedelan karya seni yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Ekspresi dalam bentuk seni musik merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

Hak ini dijamin dan dilindungi oleh berbagai aturan hukum, termasuk dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen internasional seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights.

Menurut prinsip yang diatur dalam Prinsip Siracusa, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria ketat, seperti diatur oleh hukum, untuk melindungi ketertiban umum, moral publik, keamanan nasional, atau hak orang lain. Namun, tidak ada alasan hukum yang sah untuk membatasi karya band Sukatani.

?Kasus pemberedelan band Sukatani ini juga tidak bisa dipisahkan dari kasus pelanggaran kebebasan ekspresi seni yang lain, seperti pelarangan pameran, pelarangan buku, larangan pemutaran film, dan larangan pertunjukan musik yang belakangan kerap terjadi,? tulisnya.

AMAR Law Firm & Public Interest Law Office juga menilai negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi sehingga institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian HAM, dan Kementerian Kebudayaan harus pro aktif untuk mengusut peristiwa pemberedelan ini.

Komisi Kepolisian Nasional juga harus proaktif dalam hal adanya dugaan ancaman dari kepolisian. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office menegaskan jika terdapat ancaman atas karya seni, seniman dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk mengantisipasi.

Pertama mengidentifikasi pihak yang mengancam dan mendokumentasikannya. Kedua, sedapat mungkin menunda pertemuan dengan pengancam. Jika terdapat panggilan atau diperiksa oleh aparat, pastikan terdapat surat panggilan dan pemeriksaan dilakukan secara resmi.

?Ketiga, berkonsultasi atau mencari bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum atau pengacara publik. Terdapat berbagai lembaga yang menyediakan jasa pro bono untuk seniman dan korban pelanggaran kebebasan berekspresi. Keempat, melaporkan ancaman kepada lembaga terkait,? pungkasnya.

Universitas Pancasila resmi meluncurkan Training Centre yang diberi nama The Pancasila School of Law Diplomacy and Executive Leadership Program pada Jumat (21/2/2025) di Kampus Universitas Pancasila. Pusat pelatihan ini berada di bawah naungan Direktorat Komersil Universitas Pancasila.

Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, usai peresmian mengatakan Training Centre Hukum ini didirikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan di bidang hukum, baik bagi mahasiswa, alumni, para praktisi maupun masyarakat umum.

"Lembaga ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaku bisnis, pelaku notaris dan pelaku hukum, " katanya.

Selain memberikan manfaat edukatif, Training Centre ini juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan melalui biaya pelatihan dan kerjasama dengan pihak eksternal.

Melalui lembaga ini, Universitas Pancasila menargetkan peningkatan pendapatan hingga 30 persen dari sumber-sumber non-SPP mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan universitas lebih mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada mahasiswa.

Rektor Marsudi menegaskan bahwa peningkatan kualitas institusi tidak akan dilakukan dengan menaikkan biaya kuliah, melainkan melalui pencarian sumber pendapatan lain, seperti training centre ini. Ia optimis bahwa kegiatan ini, jika dilakukan secara rutin, akan menghasilkan keuntungan.

"Kalau rutin dilakukan akan menghasilkan profit, " ungkap Rektor.

Ia mencontohkan Universitas Harvard, sebuah universitas swasta terkemuka, yang mampu memperoleh 51% pendapatannya dari sumber non-SPP, sementara hanya 49% berasal dari biaya kuliah.

Melihat keberhasilan ini, ia mendorong fakultas-fakultas lain, termasuk Fakultas Komunikasi, Farmasi, Teknik, dan sebagainya, untuk mendirikan lembaga serupa.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UP Prof. Eddy Pratomo menyatakan pengajar akan dihadirkan dari berbagai institusi yang ahli di bidangnya, mulai dari OJK, Ikatan Notaris Indonesia, Lemhanas dan lain-lain. Bahkan untuk teknik diplomasi dan negosiasi akan dihadirkan para Dubes yang telah berpengalaman.

"Materi pembelajaran di lembaga ini berbeda dengan yang lain. Kita akan ajarkan Ketrampilan negosiasi yang mencakup berbagai materi di antaranya negosiasi kontrak, negosiasi konflik, negosiasi multi pihak, negosiasi lintas budaya dn strategi negosisasi secara efektif, "ungkapnya.

Selain itu peserta juga mendapatkan pelatihan hukum spesifik yang mencakup pembuatan akta notaris, pembuatan akta syariah, hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum kekayaan intelektual dan hukum agraria.

"Kita agak berbeda. Kita ada teknik diplomasi yang mencakup forum negosisasi, arbitrase dan diplomasi. Itu suatu cara penyelesaian masalah dengan cara damai. Kita ingin memasyarakatkan itu, "ucapnya.

Haris Nugroho Kepala Training Centre Hukum mengatakan Training Centre ini dibentuk untuk menjawab tantangan perubahan serta perkembangan yang cepat di masyarakat dan sangat berpengaruh bagi berbagai macam profesi, khususnya pada bidang hukum.

"Pelatihan ini dimaksudkan agar peserta dapat memahami berbagai hal yang terus berkembang di dalam masyarakat, " katanya.

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menyeret nama Nikita Mirzani terus bergulir. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka bersama asistennya, IM, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan tindak pemerasan seperti yang dituduhkan.

Fahmi menilai, status tersangka yang disematkan kepada Nikita Mirzani tidak serta-merta membuktikan adanya tindakan kriminal. Menurutnya, kasus ini memerlukan kajian mendalam dan interpretasi yang tepat dari para ahli hukum.

?Tersangka itu bukan berarti melakukan tindak pidana. Ini perbuatan yang memerlukan penafsiran yang benar dari seorang ahli. Nggak bisa dong serta merta ditafsirkan ada perbuatan pidana,? kata Fahmi saat dikonfirmasi awak media pada Kamis, 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa ada bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa artis 38 tahun iti tidak melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Salah satu bukti yang dimaksud adalah percakapan antara Nikita dan IM, yang diyakini menunjukkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan ataupun ancaman dalam komunikasi mereka.


Foto/dok SindoNews

"Saya pastikan, nggak ada pemerasan. Kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum, tidak ada pemerasan. Yang ada permintaan bantuan, Nikita diminta mereview yang baik-baik,? jelasnya.

?Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan. Itu ada semua percakapannya dengan Ismail Marzuki alias Mail," tambahnya.

Fahmi juga menegaskan bahwa komunikasi tersebut menunjukkan bahwa ibunda Lolly alias Laura Meizani itu hanya diminta untuk melakukan review produk, bukan melakukan pemerasan sebagaimana yang dituduhkan.

Ia berharap kepolisian dapat bersikap adil dan profesional dalam menangani kasus ini, mengingat sorotan publik terhadap proses hukum yang berjalan.



?Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat,? pungkasnya.

Kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024, yang menuduh Nikita Mirzani terlibat dalam pengancaman dan pemerasan. Reza mengklaim mengalami kerugian hingga Rp4 miliar akibat kasus ini.

Seiring dengan perkembangan penyidikan, pihak kuasa hukum bintang film Nenek Gayung itu berkomitmen untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut di pengadilan.

JAKARTA - Merespons penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kuasa hukum menyatakan akan melakukan perlawanan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail.

"Saya kira pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami. Justru ini adalah permulaan perlawanan kami," kata Maqdir Ismail di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Dia menyebutkan, perkara yang menjerat buronan Harun Masiku tidak ada kaitannya dengan Hasto. Menurutnya, apa yang dituduhkan kepada kliennya tidak ada bukti.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya," ujarnya.



Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Guna kepentingan penyidikan, Hasto akan ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

"Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Sebelum menahan Hasto, Setyo mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli.

"Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pemerintah tidak bisa mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pekerjaannya.

Hal tersebut disampaikan Yusril menanggapi langkah KPK yang menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pada sore hari ini, Kamis (20/2/2025().

"Ya kita enggak bisa intervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril meminta semua pihak untuk menghormati keputusan yang diambil oleh KPK. Dirinya juga menyebut pihak yang ditahan KPK pun harus dihormati hak-haknya.

"Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul," kata Yusril.

Yusril menekankan KPK bisa menahan seseorang ataupun melakukan pelarangan ke luar negeri. Namun, para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan.

"Jadi di situlah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyers untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK resmi mengumumkan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Guna kepentingan penyidikan, Hasto akan ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur.

"Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Sebelum menahan Hasto, Setyo mengungkapkan telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli.

"Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ujarnya.

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan , TNI, dan Polri memicu polemik di masyarakat. Sebab revisi tersebut memberikan kewenangan berlebihan sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hokum.

Hal itu terungkap dalam diskusi ?Quo Vadis Penambahan Kewenangan Penegakan Hukum dan Urgensi Pengawasan Publik di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, revisi UU Kejaksaan mengancam penegakan hukum dan rawan disalahgunakan karena fungsi intelijen yang punya kewenangan penyelidikan.

?RUU Kejaksaan mengacaukan kita semua. Masyarakat sipil ke depan harus kuat mengkritisi berbagai permasalahan termasuk RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI. Ketiga RUU itu yang memberi kewenangan berlebihan akan menimbulkan ketidakpastian hokum,? ujarnya.

Senada, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Annas Robbani menilai, RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan bermasalah. ?Kami menilai ada lembaga yang kurang disorot oleh masyarakat namun memiliki kewenangan yang luas yakni kejaksaan,? katanya.

?Sehingga demonstrasi dengan tajuk Indonesia Gelap, kami membawa RUU Kejaksaan, RUU Polri dan RUU TNI kami tolak, karena berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM,? katanya.

Annas menyebut kelemahan penegakan hukum begitu terasa namun kewenangannya diperluas. Lembaga Kejaksaan misalnya, dapat melakukan penyadapan dan fungsi intelijen hingga hak imunitas. Begitu pula dengan RUU Polri.

?Polisi diberi kewenangan untuk memblok konten-konten di media sosial, tindakan tersebut berbahaya. Dengan begitu Hak Asasi Manusia kita terancam,? katanya.

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan , TNI, dan Polri memicu polemik di masyarakat. Sebab revisi tersebut memberikan kewenangan berlebihan sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hokum.

Hal itu terungkap dalam diskusi ?Quo Vadis Penambahan Kewenangan Penegakan Hukum dan Urgensi Pengawasan Publik di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, revisi UU Kejaksaan mengancam penegakan hukum dan rawan disalahgunakan karena fungsi intelijen yang punya kewenangan penyelidikan.

?RUU Kejaksaan mengacaukan kita semua. Masyarakat sipil ke depan harus kuat mengkritisi berbagai permasalahan termasuk RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI. Ketiga RUU itu yang memberi kewenangan berlebihan akan menimbulkan ketidakpastian hokum,? ujarnya.

Senada, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Annas Robbani menilai, RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan bermasalah. ?Kami menilai ada lembaga yang kurang disorot oleh masyarakat namun memiliki kewenangan yang luas yakni kejaksaan,? katanya.

?Sehingga demonstrasi dengan tajuk Indonesia Gelap, kami membawa RUU Kejaksaan, RUU Polri dan RUU TNI kami tolak, karena berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM,? katanya.

Annas menyebut kelemahan penegakan hukum begitu terasa namun kewenangannya diperluas. Lembaga Kejaksaan misalnya, dapat melakukan penyadapan dan fungsi intelijen hingga hak imunitas. Begitu pula dengan RUU Polri.

?Polisi diberi kewenangan untuk memblok konten-konten di media sosial, tindakan tersebut berbahaya. Dengan begitu Hak Asasi Manusia kita terancam,? katanya.

Begitu juga dengan RUU TNI yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Sebab melalui RUU TNI, mereka bisa dengan menduduki jabatan-jabatan sipil. Hal tersebut juga sangat berbahaya karena bisa mengembalikan TNI seperti masa lalu.

?Kondisi sekarang menyedihkan banyak RUU yang berbahaya bagi demokrasi. Bahkan rezim ini beberapa kali melanggar hukum dan melawan Undang-Undang. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan dan keresahan-keresahan tersebutlah yang memantik kami mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tema Indonesia Gelap,? ucapnya.

Annas menambahkan, BEM SI Kerakyatan menolak dan akan melakukan judicial revies terhadap UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

?Jadi dalam 100 hari kabinet prabowi kami buat tagar #IndonesiaGelap bukan hanya bicara soal efisiensi anggaran, #IndonesiaGelap adalah bentuk kecemasan, ketakutan, dan kesedihan kami terkait arah gerak masa depan Bangsa Indonesia,? katanya.